Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

MENTAN Akan Bagikan 2 Juta Ekor Ayam di Jawa Barat
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berjanji akan memberikan bantuan dua juta ekor ayam untuk masyarakat Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada 2019. Hal ini sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan penghasilan masyarakat tak mampu.

"Khusus Jawa Barat minimal 2 juta ekor ayam tahun ini dibagikan kepada masyarakat yang miskin yang tidak mampu," kata Mentan di Desa Kiara Jangkung, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, Jumat (11/1).

Ia menuturkan, sesuai perintah Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pertanian untuk menyalurkan bantuan sebesar Rp 8 triliun sampai Rp 10 triliun hanya untuk Jabar dari sektor pertanian. Salah satunya, kata dia, bantuan ayam untuk masyarakat kurang mampu.

Harapannya, melalui program tersebut masyarakat memiliki usaha peternakan ayam yang nantinya akan mendapatkan penghasilan hingga Rp 4 juta per bulan.
Ekspor Industri Halal Bantu Defisit Transaksi Berjalan
Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa sektor ekonomi syariah harus berkontribusi dalam mengurangi defisit transaksi berjalan atau current account defisit (CAD). Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan ekspor sektor industri halal.

"Dalam rangka mengurangi CAD kita ingin makin banyak ekspor yang berasal dari syariah. Kalau kita sekarang net importer kan berarti memperberat CAD, jadi alangkah baiknya kita balik itu jadi net eksporter," kata dia saat ditemui di kantornya, Kamis (3/1/2019).

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, lndonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai arus perekonomian baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi global. Potensi ekonomi syariah dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan populasi muslim dunia yang diperkirakan akan mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2030.

Hal ini juga mengindikasikan meningkatnya pula perrnintaan produk halal sebagai kebutuhan umat muslim dunia. Saat ini perhatian terhadap ekonomi syariah telah terbukti dari berbagai pencapaian negara-negara lain, seperti pasar halal yang sudah ada di Tiongkok, India, Malaysia dan Brazil, yang merupakan bukti besarnya pasar industri halal di dunia,

lndonesia berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen produk halal. Indonesia berada di posisi strategis bagi halal superhighway link dalam global halal supply chain.

"Ya tentunya yang pertama kita dalam study itu akan mendefinisikan mana yang akan dijadikan unggulan, bagaimana pun kalau kita ingin bersaing di pasar global harus jelas produk unggulannya apa, dan kalau saya tidak salah, salah satu produk unggulan yang akan didorong lebih maksimal adalah produk makanan. Karena Indonesia sendiri di luar industri halal , industri manfaktur terkuatnya adalah industri pengolahan makanan dan minuman," ujarnya.
Inilah Bukti Prabowo Masih Menggunakan Gaya ORBA
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, presiden adalah chief of law enforcement alias penegak hukum tertinggi dalam debat pertama, Kamis (17/1). Sehingga, menurut Prabowo, presiden bisa mengendalikan aparat penegak hukum.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Arif Nurcahyo menilai, Prabowo masih terbawa pemerintahan orde baru. Presiden bisa melakukan kontrol atas hukum itu sendiri.

"Saya menangkap bahwa bawah sadar pak Prabowo itu bawah sadar orde baru, zaman otoritarian bahwa justru subjek kepala negara menjadi kontrol," kata Ari di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (18/1).

Ari menjelaskan, dalam sistem negara hukum, hukum memayungi di atas segalanya. Termasuk pula melakukan kontrol terhadap presiden.

"Kan di balik harusnya hukum kontrol semua aparat negara termasuk presiden semua ini kan kebalik," ujarnya.

Sebelumnya, argumentasi mantan Danjen Kopassus itu juga dinilai berpotensi intervensi terhadap hukum. Sekertaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan meskipun Presiden adalah pemimpin negara, namun tidak otomatis jabatan itu diartikan bebas melakukan hal apa saja, termasuk ikut campur penegakan hukum.

"Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa yang disampaikan bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum," kata Hasto di rumah aspirasi, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).

Pernyataan Prabowo itu muncul ketika pertanyaan soal HAM diangkat. Moderator Ira Koesno menanyakan bagaimana strategi mengatasi diskriminasi.

Prabowo pun menjawab jika terpilih bakal menata penegak hukum. Dia menilai kepala negara harus memegang komando di atas penegakan hukum.

"Tadi saya sudah katakan dalam sistem bernegara seorang kepala negara adalah kepala eksekutif. Berarti presiden adalah chief law enforcement, petugas penegak hukum tertinggi. Saya akan menata aparat penegak hukum. Saya tegaskan tidak boleh diskriminasi etnis apapun. Aparat adalah tanggung jawab eksekutif. Kalau ada yang menyimpang saya pecat," tegasnya.
Lampaui Target, Jokowi sebar 9,3 Juta Sertifikat Tanah di 2018
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengumumkan capaian sertifikat tanah gratis yang dibagi-bagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang 2018. Dia mengatakan, realisasinya hingga akhir tahun melebihi target.

"Seluruh produk BPN tahun lalu bisa kita capai 9,3 (juta), 9.314.000 (sertifikat)" katanya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Angka tersebut melebihi target yang dipatok pada 2018 sebanyak 7 juta sertifikat tanah. Melihat capaian tersebut, diharapkan target tahun ini sebanyak 9 juta sertifikat bisa direalisasikan.

"Mudah-mudahan, karena kan kita ubah aturan, kita perkenalkan teknologi, kita terbantu sekali dengan teknologi, kita perkenalkan juru ukur swasta, kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki, birokrasi kita itu kerja oke," jelasnya.

Dia mengatakan, sebelumnya banyak regulasi yang membuat pemerintah tidak bisa bergerak cepat. Akhirnya regulasi tersebut diperbaiki.

"Selama ini banyak sekali kendala itu karena regulasi, macam-macam yang membuat mereka tidak bisa bergerak cepat," ujarnya.

Pemerintah pun menargetkan seluruh tanah di Indonesia telah mendapatkan sertifikat tanah alias terdaftar pada 2025.

"Alhamdullilah tahun lalu bisa kerja bagus sekali, mudah-mudahan tahun ini juga. Kita punya target, 2025 seluruh tanah terdaftar di republik ini," tambahnya.
Add caption
Capres petahana Joko Widodo menanggapi soal ungkapan Sandiaga Uno yang menyebut ada seorang nelayan yang mengalami persekusi dan kriminalisasi. Jokowi mengatakan, jika ada kasus, sebaiknya langsung dilaporkan kepada pihak berwenang.

"Pak Sandi menuduh lagi. Kalau ada persekusi, gampang sekali. Laporkan. Saya akan tindak tegas pelaku itu," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Jokowi mengatakan Indonesia memiliki aset besar berupa persaudaraan dan kerukunan. Dia mengatakan hal itu jadi kodrat Indonesia karena keberagaman yang ada.

Dia mengatakan, terkait kasus persekusi yang terjadi, pendekatan HAM juga harus disertai keharmonisan di masyarakat.

"Aset terbesar bangsa ini persaudaraan, kerukunan. Oleh karena itu, saya mengajak, mari mengajak ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah. Persaudaraan-persatuan adalah aset terbesar bangsa," tuturnya.

Terima Ikatan DAI Aceh Jokowi -Ma'ruf Siap Tes Baca Al Quran
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menerima kedatangan perwakilan Ikatan Dai Aceh di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (14/1). Tim Jokowi menegaskan bersedia memenuhi undangan tes membaca Alquran.

Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy mengatakan bakal langsung memberikan jawaban melalui surat resmi.

"Kami siap bersedia untuk mengikuti tes yang diinisiasi Ikatan Dai Aceh ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap keinginan masyarakat Aceh, apresiasi kami terhadap kearifan masyarakat Aceh dalam langkah untuk memilih, menentukan, menseleksi, melihat kapasitas kapabilitas capres cawapres yang akan masyarakat Aceh pilih," ujar Lukman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Ikatan Dai Aceh dipimpin Ketua Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin Ishak bersama rombongan disambut oleh tiga pengurus timses Jokowi. Yaitu, Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy, Direktur Komunikasi Politik Usman Kansong, dan Juru Bicara TKN Zuhairi Misrawi.

Adapun surat yang bakal dibacakan adalah surat Al-Fatehah, dan 30 surat pendek. Menurut Zuhairi, opsi lain bisa juga membaca surat Al-Baqarah, Al-Maidah, atau surat An-nisa.

Ketua Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin Ishak, mengatakan tes baca Alquran bakal digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Aceh. Teknisnya sendiri masih bakal dibicarakan lebih lanjut.

"Jadi rencananya akan digelar di Masjid Raya Baiturahman. Tes ini rencananya membaca Al-fatihah dan surat pendek, tapi nanti soal teknis dibicarakan lebih lanjut, setelah kami mendapat jawaban resmi," kata Marsyuddin.

Sementara itu, di posko Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Kertanegara, Jakarta Selatan, Perwakilan Ikatan Dai Aceh tak sempat bertemu dengan calon presiden nomor urut 02.

Mereka berencana menagih undangan tes baca Alquran. Namun tidak mendapatkan jawaban karena Prabowo dan timsesnya tengah sibuk mempersiapkan agenda besar.

Tgk Marsyuddin Ishak beserta rombongan hanya bertemu perwakilan sekretariat di Media Center. Awalnya mereka berusaha mendatangi rumah Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Namun, dialihkan ke kantor Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga di sebelahnya. Sampai kembali diarahkan ke media center yang terletak di seberang kantor BPN dan rumah Prabowo.

"Namun dari pihak sekretariat tadi bapak (Prabowo) sedang di luar mempersiapkan acara yang besar. Mungkin ini akan dirapatkan kembali. Insyaallah dalam waktu dekat mendapatkan jawaban," ujar Marsyuddin di media center Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Dalam pertemuan yang berlangsung singkat, Marsyuddin juga tidak mendapatkan jawaban jelas. Dia hanya menyebut dijanjikan bakal ada pertemuan kedua.

"Untuk hari ini dari kawan-kawan sekretariat, Bapak (Prabowo) lagi ada kesibukan kita jadwalkan lain kali," kata Marsyuddin.
Akui Pernah Fitnah Jokowi PKI, La Nyalla: Alhamdulillah Dimaafkan
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku pernah menghembuskan isu Joko Widodo atau Jokowi sebagai antek Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal itu diungkapkan La Nyalla saat berkunjung ke kediaman cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan ini, La Nyalla menceritakan pertemuannya dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Saat itu, La Nyalla mengaku menyampaikan permintaan maaf ke mantan Wali Kota Solo itu, karena pernah memfitnah Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.

"Saya datang ke beliau (Jokowi), saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, China. Saya yang sebarkan (Tabloid) Obor Rakyat di Jawa Timur, Madura. Akhirnya saya datang ke beliau dan sampaikan, saya mau minta maaf tiga kali. Alhamdulillah dimaafkan, ya sudah," kata La Nyalla saat berkunjung ke kediaman Ma’ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta.

La Nyalla juga meluruskan, bahwa isu Jokowi yang dianggap anti-Islam adalah tidaklah benar. Jokowi dilihatnya sebagai sosok yang taat beribadah.

"Sebelum saya mencari Pak Jokowi, saya datang ke tempatnya di Boyolali, saya datang ke Rawa Pening. Di situ banyak orang yang mengatakan, Pak Jokowi itu sejak muda itu sudah sering tirakat. Saya tahu Prabowo. Kalau soal Islam, lebih hebat Pak Jokowi," lanjutnya.

Kini, La Nyalla sudah mengubah arah politiknya. Ia pun berkomitmen untuk memenangkan Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin. Meski pada Pilpres 2014 lalu, La Nyalla sempat mendukung Prabowo Subianto.
Dapat Dukungan Alumni Perguruan Tinggi, TKN: Bukti Hoax ke Jokowi Tak Mempan
Sejumlah elemen akademik mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam perhelatan Pilpres 2019.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding melihat dukungan alumni sejumlah perguruan tinggi seperti UI, Universitas Airlangga, ITS, Universitas Jember, UGM, dan sebagainya, memberi energi positif bagi Jokowi-Maruf Amin, dan tim kampanye nasional (TKN) guna memenangi Pilpres 2019.

"Dukungan para alumni perguruan tinggi adalah bukti apresiasi kalangan pendidik sekaligus terdidik atas capaian kinerja Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya tidak cuma Kerja, tapi juga berpikir. Beliau mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa," jelas Karding.

Karding juga mengatakan, dukungan para alumni perguruan tinggi menjadi penegas bahwa hoax atau fitnah yang dialamatkan kepada Jokowi tidak punya pengaruh signifikan terhadap kelompok masyarakat terdidik. Kinerja Jokowi tetap mendapat tempat di hati masyarakat yang menjunjung tinggi akal sehat dan rasionalitas.

"Sudah saatnya kontestasi dalam demokrasi dilakukan dengan cara-cara bermartabat dan berakal sehat. Sikap fitnah dan menjelek-jelekan hanya akan membuat bangsa ini kehilangan keakraban dan berpotensi terjebak dalam perpecahan.
Mentan Cicipi Telur Hasil Bantuan Program Bekerja
Bantuan Ayam Kampung Petelur Unggul dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat mulai menunjukkan hasilnya. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mendatangi Desa Kiara Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk mencicipi telur hasil ayam kampung unggul bantuan Pemerintah.

Karena sudah menunjukkan hasil, Menteri Amran sekaligus mengkampanyekan Gerakan Makan Telur Ayam, sebagai upaya peningkatan asupan gizi RTM khususnya di Tasikmalaya.

Ratusan siswa siswi Sekolah Dasar dan Santri dari beberapa Pondok Pesantren di sekitar lokasi, ikut mencicipi telur hasil panen ayam kampung bantuan yang merupakan bagian dari program Bedah Keluarga Rakyat Sejahtera (BEKERJA).

"Kami datang untuk memastikan bantuan 6 bulan lalu apakah sudah ada hasilnya? Ternyata alhamdulillah. Karena sudah menunjukkan hasil, bantuan kami tambah 2 juta ekor tahun ini. Sehingga pendapatan masyarakat miskin bisa meningkat," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman di hadapan warga yang hadir, termasuk RTM, para penyuluh, kelompok tani, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan santri.

Amran menambahkan, bantuan ini merupakan perintah Presiden Jokowi sebagai program pengentasan kemiskinan Pemerintah. Program bantuan sudah berjalan empat tahun.

"Dan ini (2019) adalah tahun kelima Pemerintah menyalurkan bantuan pertanian. Khusus untuk Jawa barat saja berkisar Rp 8-10 triliun,"tegas Amran.

Peternak RTM di Kampung Cipalegor, Desa Kiara Jangkung, Kec. Sukahening sangat merasakan manfaat bantuan Ayam Kampung Petelur Unggul Pemerintah.

Adang Suparno, salah satu penerima bantuan dari kampung Cipalegor Desa Kiara Jangkung, Kec. Sukahening meyakini, ayam bantuan akan meningkatkan taraf hidup dengan pemberdayaan sumberdaya lokal.

"Sangat membantu sekali. Ayam yang diberikan enam bulan lalu, empat bulan kemudian sudah mulai bertelur. Pada waktu bertelur berikutnya kami akan usahakan agar bisa ditetaskan," ujar Adang.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Amran memang sekaligus menyerahkan bantuan berupa mesin tetas sejumlah 96 unit kepada 48 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kab. Tasikmalaya. Kementan ingin memastikan usaha pengembangan program BEKERJA Ayam Kampung Petelur Unggul berkelanjutan.

Timses Jokowi: Ada Upaya Sistematis Agar Masyarakat Tak Percaya Pemerintah
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko menanggapi pernyataan BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menilai KPU lebih memihak kepada petahana.

Dia menilai hal itu sebagai upaya sistematis untuk memobilisasi agar masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi.

"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu. Ini sudah jelas," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Pihaknya pun meminta agar pihak Prabowo jangan memainkan isu tersebut. "Kita sudah punya catatan, jangan main-main, jangan main-main. Kemarin Saya bilangin lanjutkan permainan itu, saya akan mainkan juga," kata Moeldoko.

Sebelumnya Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon berharap moderator debat berlaku netral. Moderator mampu menjadi fasilitator yang baik bagi dua kandidat.

"Jadi harus mereka-mereka yang betul-betul netral, mereka yang punya independensi, tidak berpihak pada salah satu, menjadi fasilitator murni," kata Fadli.
Pembangunan Infrastruktur Berkontribusi Mengurangi Angka Kemiskinan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2017 menjadi salah satu tumpuan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan secara nasional.

Demikian disampaikan Menteri Basuki dihadapan para Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, administratur, Kepala Satker dan staf di lingkungan Kementerian PUPR dari seluruh Provinsi pada acara Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR yang mengambil tema “Membangun Infrastruktur Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan” di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (17/1).

Dalam Raker tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Polisi Sobri Effendi Surya yang masing-masing memberikan paparan mengenai pemberantasan korupsi dan bahaya narkoba.     

Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, tetapi juga mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam upaya pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

“Raker ini dikhususkan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur PUPR tahun 2017. Kita harus menyatukan niat kita dalam menjalankan amanah berat ini. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat sektor utama, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur atau jasa konstruksi,”ujar Menteri Basuki.

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR mendapatkan besaran alokasi yang siginifikan yakni Rp 101,49 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di empat sasaran prioritas, yaitu : ketahanan air dan pangan, konektivitas, permukiman, dan perumahan. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan, dan revitalisasi kawasan kumuh juga harus tetap menjadi prioritas program Kementerian PUPR di tahun 2017 ini.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo pada acara tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Kementerian PUPR dalam 2 tahun terakhir yang menurutnya sangat luar biasa, seperti terlihat dari progres pembangunan jalan tol dan bendungan.

Selanjutnya Ketua KPK meminta sistem pencegahan korupsi di Kementerian PUPR lebih diperkuat. Beberapa langkah pencegahan yang sudah dilakukan di Kementerian PUPR yakni pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pakta integritas, whistle blowing system, dan pelaporan gratifikasi. 

Dalam pelaporan LHKPN, Agus Rahardjo menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Basuki yang telah mendorong pelaporan LHKPN sehingga tingkat ketaatan pelaporan LHKPN per 10 Januari 2017 mencapai 99,06%. Menteri PUPR sendiri sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan bagi aparatur sipil negara di Kementerian PUPR yang mewajibkan pelaporan LHKPN dari tingkat pejabat eselon I, eselon II, Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Auditor. 

Terkait bahaya Narkoba, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Polisi Sobri Effendi Surya mengingatkan jajaran pegawai Kementerian PUPR untuk menjaga diri dan keluarga dari penggunaan Narkoba. Dalam pencegahan penggunaan Narkoba, tambahnya, tes urine bagi seluruh peserta yang dilakukan pada saat Raker kali ini sepenuhnya mendapatkan dukungan dari BNN.

Usai mendengarkan arahan dan paparan, dilakukan tes urine kepada seluruh peserta Raker yang hadir tanpa terkecuali termasuk Menteri Basuki.