Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Akhirnya 10.000 Pembudidaya Ikan Terakomodasi Asuransi Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) menyebutkan, tidak kurang 10.000 orang pembudidaya terakomodir dalam program Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) di Indonesia yang telah diluncurkan.


Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebijakto dalam peluncuran APPIK di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Slamet mengatakan, sebelumnya program asuransi ini hanya dikhususkan untuk para pembudidaya udang yakni Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU). Ketika itu, jumlah yang terakomodir hanya sekitar 5.000 orang pembudidaya seluruh Indonesia.

"Tadinya hanya sekitar 5.000-an. Luas komoditas ini ternyata memperbanyak jumlah masyarakat (pembudidaya) yang ikut terlibat," ungkapnya.

Dia menuturkan, setalah dihitung ulang dengan memasukkan beberapa komoditas perikanan maka jumlah pembudidaya atau masyarakat yang terlibat bertambah dan meningkat drastis. Bahkan mencapai dua kali lipat dari sebelumnya.

"Dengan kita menghitung kembali karena tadinya untuk udang, setelah kita konversi untuk udang, ikan, dan lain-lain, ternyata makin banyak masyarakat yang terakomodir sekitar 10.000," paparnya.

Hingga kini KKP terus melakukan pendataan para pembudidaya ikan kecil di Indonesia. Serta melakukan pendekatan dan sosialisasi sehingga mereka mau menjadi peserta asuransi ini. Selain itu, KKP juga akan berupaya mengakomodasi seluruh pembudidaya seluruh komoditas perikanan.

Sehingga asuransi ini, khususnya untuk pembudidaya ikan kecil ini semakin terasa untuk masyarakat.

"Pembudidaya kecil itu yang memilki luas lahan tidak lebih dari 5 hektare dan dikelola secara tradisional. Insya allah nanti akan mengarah ke semua (komoditas perikanan)," tutup Slamet

Beginilah Antusiasme Masyarakat Riau Menyambut Presiden Jokowi
Kunjungan Presiden Jokowi Ke Riau  disambut antusias oleh masyarakat Riau, jokowi dikabarkan akan mendarat di pekanbaru pada jum'at l4/12/18 malam dalam agenda kunjungan kerja sebagai kepala Negara dan juga sebagai Capres sekalian Deklarasi Tim Koalisi Daerah Indonesia Kerja Provinsi Riau beserta Relawan.

Kunjungan ini juga dalam rangka pemberian Gelar Kehormatan Adat Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Presiden Ir.H.Joko Widodo di Balai Adat Melayu Riau. Pemberian adat ini diberikan sebagai ucapan terima kasih Riau kepada Presiden Jokowi mampu memberikan yang terbaik untuk Riau, Jokowi dinilai berprestasi diantaranya berhasil menangani kabut Asap di Riau,  pengelolahan blok rokan oleh Pemerintah, serta  pembangunan Insfrastruktur, replanting Sawit rakyat dan banyak lagi prestasi lainnya.

Menurut Panitia pelaksana, Sesuai dengan pendataan panitia, masyarakat serta tamu undangan sangat ramai, sehingga sampai berita ini diturunkan panitia panitia masih tanpak sibuk untuk menanti  kedatangab Calon Presiden Jokowi nomor  01 tersebut

"Panitia terus melakukan koordinasi dan terus melakukan persiapan, seperti  menyediakan tempat makan dan mempersiapkan acara untuk deklarasi dan agenda Presiden lainnya, data  sementara panitia saat ini  yang akan datang  cukup besar, sekitar 5000 masa dan tamu undangan", tutur sekretaris Tim Koalisi Daerah Indonesia Kerja Riau Syafaruddin Poti,SH didampingi  Juru Bicara TKD Riau Abu Nazar,SHI.

Demikian juga hasil pantauan Tim koalisi Nasional (TKN) Persiapan Riau dalam mempersiapkan acara Deklarasi sudah cukup matang menjelang acara besok pagi" Kata Annisa Lifta.

Tamu undangan dan masyarakat Riau  Ramai dan sangat antusias menantikan Kedatangan Bapak Jokowi.

Disamping Agenda  lain Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara akan memberikan sertifikat Gratis untuk Rakyat Riau. Berbagai ucapan selamat Datang di sampaikan masyarakat Riau, serta ucapan terima kasih, kepada Presiden Jokowi.
Bambang Brodjonegoro: Investasi Asing Bisa Masuk Dengan Modal Minimal Rp 10 Miliar
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro angkat suara mengenai keresahan atas diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi ke-XVI. Dia menegaskan, tidak semua investasi asing bisa masuk dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Bambang mengungkapkan, dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) mewajibkan, investasi asing bisa masuk dengan modal minimal Rp 10 miliar. Sehingga tidak hanya UMKM saja yang masih terlindungi dari kebijakan paket kebijakan ekonomi ke 16.

"Kan di undang undang PMA bilang minimal Rp10 miliar, ada bidang usaha dibawah Rp 10 miliar tidak hanya UMKM itu bukan berarti asing bisa masuk," tuturnya.

Bambang mengakui, terjdinya kesalahan pemahaman dari paket kebijakan ekonomi ke -16, hal ini akan diluruskan kembali oleh pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomonian.

"Itu yang saya tangkap ada mis komunikasi saja. kebijakan DNI yang terakhir itu yang disampaikan Pak Menko ada yang kurang lengkap dan adanya mis interpretasi," tandasnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018 sehingga memungkinkan penanaman modal asing 100 persen di sektor-sektor tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perubahan DNI 2018 yang membuka aliran penanaman modal asing tersebut dilakukan karena modal di dalam negeri kurang mencukupi.

"Modal kita tidak cukup, nah sehingga kita yang memang harus mengundang," kata Damin dikutip dari Antara.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor usaha yang dikelluarkan dari DNI 2018 antara lain industri kayu lapis, industri rokok kretek dan putih, dan galeri seni. Kemudian, angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang, hingga warung internet.

Akhirnya Warga Perbatasan Tak Lagi Beli Gas Dari Malaysia
Rona sumringah terpancar jelas di wajah kaum ibu di Rusunawa Pamusian Bompanjang termasuk Ati Iriani (59 Tahun). Ibu rumah tangga yang sudah lebih dahulu menikmati jargas sejak 2010 di kota tersebut, membagi pengalamannya.

Dengan antusias Ati menceritakan manfaat sambungan gas bumi rumah tangga ini yang dapat menghemat pengeluaran rutin bulanannya secara signifikan.

Ia mengaku sangat senang karena diperhatikan oleh pemerintah meskipun tinggal di daerah perbatasan. "Kami sekarang tidak perlu lagi menggunakan gas tabung dari negara tetangga," ungkap Ati seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, Sabtu (17/11/2018).

Ia menyebut, kini dirinya hanya menghabiskan sekitar Rp 30.000 hingga Rp 40.000 ribu saja per bulan sejak menggunakan jargas. "Yang tadinya sebulan kami habiskan 1-2 tabung yang 14 kg dari Malaysia, itu harganya Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu, sekarang Alhamdulillah 30 sampai 40 ribu (rupiah) saja," ujarnya.

Manfaat lain dalam menggunakan jargas, menurut Ati, adalah penggunaannya sangatlah mudah dan dapat digunakan selama 24 jam.

Pengalaman lain diutarakan oleh Epon Widyawati (53 tahun), pemilik usaha kecil makanan seperti siomay, bakso, batagor, dan mie ayam. Ia merasakan banyak kemudahan dalam menggunakan jargas, di antaranya ialah tidak perlu mengangkat tabung gas ketika membeli gas baru. Kemudahan lainnya yaitu menghilangkan kekhawatiran dirinya ketika memasak pada dini hari.

"Sekarang sudah enak, kita nggak perlu antri panas-panasan untuk membeli gas tabung, dan tidak perlu takut gas habis pada tengah malam," ujar Epon.

Dari sisi penghematan, Epon menjelaskan bahwa ia mampu berhemat hingga lebih dari Rp 600.000 setiap bulannya jika dibandingkan dengan memakai gas tabung.

"Kalau pakai jargas lebih irit, lebih murah. Dalam 1 bulan, sebelum pakai jargas Rp 1 juta lebih, setelah pakai jargas turun menjadi sekitar Rp 300-350 ribu, itu sangat membantu sekali," tandasnya.

Bagi Ati, Epon dan pengguna jargas di Tarakan, juga 4.695 rumah tangga lain yang akan dipasang jargas pada akhir tahun ini, hadirnya jargas diharapkan akan memberikan dampak positif dari segi finansial, baik dari penghematan, maupun pemanfaatan jargas untuk meningkatkan perekonomian dan kehidupan masyarakat Kota Tarakan.
Yang Pro Asing SBY Atau Jokowi?
Di era SBY, Divestasi Freeport diubah dari 51% jadi 30%. Semua orang diam dan senang. Lalu berkali-kali SBY dan elite politiknya ke China dan menjalin MOU dengan China untuk pembelian Pesawat dan Pembangkit listrik, namun tidak pernah ada yang ribut soal negeri ini akan dijajah china.

Namun di era Jokowi kesepakatan multilateral itu direvisi dengan mengambil alih jalur udara selat malaka yang selama ini dikendalikan oleh Singapore, dan mengembangkan jalur pelayaran strategis alternatif ke dua lewat Selat Lombok ke Pacific yang dikuasai AS. Agar Indonesia timur dapat berkembang lebih cepat.

Kemudian Blok MIGAS Mahakam dan Masela yang sekian puluh tahun dikuasai asing, kini di ambil alih pemerintahan Jokowi. Tetapi mengapa Jokowi dibilang Pro asing ?
Kementerian PUPR Lakukan Rehabilitasi & Pemeliharaan Sungai
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mencatat musim hujan sudah dimulai pada Oktober dan puncak musim hujan pada umumnya akan terjadi pada Januari-Februari 2019.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi menuturkan terdapat 20 kota rawan banjir di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Makassar, Ambon, Manado, Gorontalo, Kendari, Palembang, Jayapura, Sorong dan Palu.

“Di kota-kota tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir berupa normalisasi sungai/tanggul banjir/kanal sepanjang 142 km, pembangunan pintu air 16 buah, pembangunan polder/kolam retensi 2 buah, dan pembangunan sistem pompa 2 unit pada tahun 2015-2018 dengan biaya Rp 4,4 triliun,” kata Hari.

Sementara secara nasional, upaya fisik yang telah dilakukan selama 2015-2018 berupa pembangunan pengendalian banjir sepanjang 874 km dengan total biaya Rp 15,928 triliun, rehabilitasi bangunan pengendali banjir sepanjang 196,36 km dengan total biaya Rp 1,276 triliun, pemeliharaan tanggul dan tebing sungai sepanjang 14.280,24 km, pemeliharaan kanal banjir sepanjang 434,88 km dan pemeliharaan badan sungai sebelum masuk musim hujan sepanjang 113,74 km di Balai Besar/Balai wilayah Sungai.

Dalam pembangunan infrastruktur fisik, tantangan yang dihadapi adalah masalah sosial dalam pengadaan tanah. Sebagai contoh Kementerian PUPR memiliki program normalisasi Sungai Ciliwung dengan pembangunan tanggul sungai sepanjang 33 km, namun saat ini baru selesai sepanjang 17 km.

“Pada 2019, kami belum menganggarkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung karena ketiadaan lahan yang bebas. Namun apabila Pemerintah DKI Jakarta telah memulai pembebasan lahan kembali, maka kami siap untuk menganggarkan untuk konstruksinya,” jelasnya.

Pemerintah juga tengah membangun dua bendungan kering yakni Bendungan Ciawi yang membendung Sungai Ciliwung dan Sukamahi yang membendung Sungai Sukabirus yang merupakan anak Sungai Ciliwung.

Kedua bendungan itu disinyalir dapat mengurangi 30 persen debit puncak di kedua Sungai tersebut sehingga berkontribusi mengurangi debit air Sungai Ciliwung yang masuk Jakarta. Namun, kedua bendungan ditargetkan baru akan rampung pada 2020.

Kementerian PUPR telah menyiagakan Posko Siaga di 34 Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan 1 Posko Pusat. Seluruh balai/balai besar juga telah melakukan penelusuran terhadap sungai-sungai utama sepanjang 54,217 km dimana dari hasil penelusuran diketahui sepanjang 42,11 Km dalam kondisi kritis yang kemudian telah ditangani melalui pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan sepanjang 30 km.

Selain itu, seluruh balai/balai besar wilayah sungai juga telah menyiapkan alat peralatan sebanyak total 657 unit peralatan yang terdiri 122 excavator, 51 amphibious excavator, 96 dumptruck, 23 trailer truck, 75 pick up, 74 mobile pump, 196 perahu karet dan 20 mesin outboard. Untuk bahan banjiran, Ditjen SDA juga menyiapkan 242.633 buah kantong pasir, 5.968 buah geobag dan 41.798 buah kawat bronjong.
Jokowi: Dulu Inflasi 8%, Sekarang Dibawah 3,5%
Presiden Joko Widodo mengatakan, terkendalinya harga-harga komoditas pangan inti bisa dilihat dari tingkat inflasi. Semakin rendahnya inflasi menandakan harga pangan terkendali.

Hal itu diungkapkannya sekaligus menjawab banyaknya kalangan yang selalu menuding harga komoditas pangan belakangan ini serba mahal.

"Isu lain harga sembako, ya kalau kita pengusaha orang ekonomi yang namanya harga inflasi dulu 8% sekarang di bawah 3,5% kok," kata Jokowi di Fairmont Hotel, Jakarta.

Menurut Jokowi, jika memang ingin membuktikan mahal atau tidaknya harga komoditas pangan bisa langsung cek ke pasar.

Namun jika angka inflasi terkendali di level rendah, maka harga pangan pun tidak ada yang bermasalah.

"Kalau mau lihat harga ya lihat saja ke pasar. Kalau inflasi di bawah 3,5% pasti terkendali," jelas dia.
Pemerintah Salurkan Rp 14,31 Triliun Dana Desa ke Perbatasan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan jumlah anggaran dana desa yang telah disalurkan pemerintah kepada daerah terluar dan terdepan (perbatasan) cukup signifikan. Dana tersebut sebesar Rp 14,31 triliun dan merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengangkat daerah perbatasan dari ketertinggalan.

Pada konferensi pers Program Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Rabu (24/10), ia juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 41 kabupaten yang termasuk kategori daerah terluar dan terdepan atau hampir 10% dari total 434 kabupaten.

Hingga saat ini, menurutnya, dana desa di 41 kabupaten tersebut telah membangun sepanjang 9.510.202 meter jalan desa, 130.596 meter jembatan, 1.066 unit tambatan perahu, 1.445 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 610 unit pasar desa, 680 unit embung, 1.289 unit sarana olahraga, dan ribuan unit irigasi.

Ia juga menyampaikan dana desa di daerah perbatasan pun telah digunakan untuk membangun sebanyak 1.797 unit posyandu, 1.003.041 meter drainase, 9.076 unit MCK, 1.925 unit PAUD, 18.140 unit air bersih, 4.792 unit penahan tanah, 4.689 unit sumur, dan 570 unit polindes.

"Hampir semua desa infrastrukturnya sudah cukup. Makanya dana desa mulai digunakan untuk pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan pemberdayaan ekonomi," ujarnya.

Eko juga menjelaskan motivasi program dana desa adalah untuk memberikan sentuhan pembangunan secara merata ke seluruh desa. Menurutnya, penyaluran anggaran desa melalui pemerintah daerah seperti sebelumnya menyebabkan sebagian besar desa tidak tersentuh pembangunan.

"Dulu anggaran desa diberikan kepada provinsi, maksimum kabupaten. Seharusnya itu disalurkan ke desa-desa. Tapi ke desa menjadi tidak merata. Ada desa, bahkan banyak desa yang bahkan nyaris tidak pernah tersentuh pembangunan," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah memberikan afirmasi khusus sebanyak 20% dari dana desa untuk desa kategori miskin dan tertinggal. Sementara 80% lagi dibagikan secara merata ke seluruh desa. Dengan begitu, desa miskin dan tertinggal akan mendapatkan anggaran dana desa yang lebih tinggi dibandingkan desa berkembang dan maju.

"Makanya disalurkan dana desa. 80% disalurkan rata ke seluruh desa di Indonesia dan 20% untuk afirmasi tambahan untuk desa miskin sehingga desa miskin bisa mengejar desa maju. Empat tahun ini pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana desa Rp 187 triliun," ujarnya.

Ia mengatakan, penyaluran dana desa merupakan stimulus pembangunan desa. Ia berharap dana desa tersebut dapat digunakan untuk sarana dan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Dengan begitu, desa mampu melanjutkan pembangunan secara mandiri dan tidak bergantung pada dana yang disalurkan pemerintah.

"Makanya kita kembangkan BUMDes. Kita harap BUMDes bias menjadi sumber pendapatan desa yang jumlahnya lebih besar dari dana desa. Saat ini sudah banyak BUMDes yang pendapatannya jauh dari dana desa," pungkas Eko.
Jokowi: Gerak Bersama Untuk Berantas Korupsi
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh KPK, pemerintah dan masyarakat.

"Selamat Hari Antikorupsi se-Dunia. Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama. Baik yang dilakukan institusi negara, 'civil society', maupun masyarakat luas," kata Presiden Joko Widodo dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

KPK mengadakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dalam rangka Hakordia (Hari Antikorupsi se-Dunia) 2018 dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik. Acara berlangsung pada 4-5 Desember 2018 dengan sejumlah acara seperti seminar, lelang barang rampasan negara dan gratifikasi dan pameran antikorupsi bersama dengan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan masyarkaat sipil. Upaya bersama kita untuk pencegahan dan penindakan korupsi terus kita maksimalkan. Kita melihat layanan berbasis elektronik, seperti e-tilang, e-samsat, termasuk penggunaan e-procurement, e-budgeting, e-planning adalah upaya pencegahan korupsi. Sistem pengaduan masyarakat seperti saber pungli kita lihat sangat disambut masyarakat kecil," tambah Presiden.

Menurut Presiden, adalah lebih dari 36 ribu aduan yang masuk ke tim Saber Pungli. Upaya lain yang sudah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Perpres itu merupakan bagian upaya kita membangun sistem penjagaan yang lebuh komprehensif dan sistematis. Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator tim nasional pencegahan korupsi," ungkap Presiden.

Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ini bagian dari partisipasi masyarakat yang memberikan penghargaan tersebut harus melalui proses verifikasi. Selain itu kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," tegas Presiden.

Menurut Presiden, setelah melalui pembicaraan panjang, pemerintah sudah ada pada tahap akhir untuk menandatangani "mutual legal assignment" antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss. "MLA ini 'legal paltform' untuk mengejar uang hasil korupsi dan 'money laundring' yang disembunyikan di luar negeri," ungkap Presiden.
4 Tahun Era Jokowi, Kemiskinan Berkurang
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memasuki tahun keempat. Ketua Umum Airlangga Hartanto menyebut ekonomi kian stabil sehingga kemiskinan berkurang.

"Empat tahun pemerintahan Pak Jokowi kan sudah jelas bahwa kemiskinan berkurang, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, inflasi di tingkat yang rendah," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan meski sempat terjadi pasang surut perekonomian Indonesia, pemerintah tidak panik. Sebab, menurutnya, ekonomi berkesinambungan dengan politik yang stabil.

"Di tengah gejolak ekonomi itu Indonesia tidak panik jadi makronya tetap lebih prudence tentu terkait dengan kestabilan politik selama 4 tahun terjaga stabil," tuturnya.

Airlangga menyebut pembangunan infrastruktur juga berhasil dicapai Jokowi-JK. Kemudian, saat ini menurutnya Indonesia juga sudah direspons baik di mata dunia.

"Kemudian pembangunan infrastruktur tercapai. Prestasi pemerintah di mata dunia sangat direspons positif dalam IMF dan World Bank artinya fundamental policy yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi sudah berada di jalur yang tepat," ucapnya.

Dengan begitu, Airlangga berjanji kader-kadernya akan memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Dia juga meminta seluruh kader membuat jaringan yang luas.

"Sekarang dengan Pak Presiden didukung dengan 6 parpol kami tambah yakin ini semakin baik, dan bagi Partai Golkar juga dengan caleg-caleg mulai turun ke dapil masing-masing ini jaringan akan diperkuat," katanya.
FSI: Jokowi Bapak Santri Indonesia
Forum Santri Indonesia (FSI) mengungkapkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin. FSI juga akan mendeklarasikan Presiden Jokowi sebagai 'Bapak Santri Indonesia'.

Deklarasi FSI dilakukan di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat,  Sabtu (8/12), dan diterima langsung oleh Kiai Ma'ruf Amin. Ketua Dewan Pembina FSI, Rokhmin Dahuri, mengatakan kedatangan itu untuk bersilaturahmi dengan Kiai Ma'ruf.

"Kami bertekad bulat ingin berikhtiar secara maksimal, berdoa secara ikhlas kepada Allah, supaya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden," katanya pada wartawan.

Deklarasi lalu dilakukan dengan menyampaikan berbagai alasan mengapa harus mendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Termasuk sosok Kiai Ma'ruf yang mengusung gagasan ekonomi arus baru.

"Intinya konsep itu ingin membantu Pak Jokowi untuk menambal hal yang masih kurang, memperbesar manfaat dan mereduksi kebutuhan orang miskin. Konsep Kiai Ma'ruf Amin sangat jitu," ujar Rokhmin.

"Pribadi Pak Jokowi yang sangat merakyat, lahir dari kampung dan rakyat kecil. Lalu Kiai Ma'ruf, ulama besar, yang akhlaknya Insya Allah sangat mulia sekaligus merakyat. Dengan ini bisa baik Indonesia membangun bangsa," tambahnya.

Ketua FSI Irwan Ari Kurniaa, mengatakan, ia berencana menggelar acara untuk mendapuk Presiden Jokowi sebagai Bapak Santri Indonesia. Gelar itu dinilai pantas. Sebab bila tidak ada Presiden Jokowi, maka takkan ada penetapan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober.

"Insya Allah nanti kami akan mengadakan, memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan keputusan Hari Santri Nasional. Dan akan kita angkat menjadi Bapak Santri Indonesia," ungkap Irwan.

Sementara Kiai Ma'ruf adalah gurunya para santri. Karena itulah, para santri secara sukarela terus mendoakan sang guru sukses memenangkan Pilpres 2019.

"Beliau (Ma'ruf Amin) sudah pasti tentu menjadi gurunya para santri. Jadi dari semua calon, beliau inilah yang dari kalangan Kiai. Dan kami sebagai santri berkewajiban mendoakan beliau, agar beliau lancar untuk membawa menuju bangsa Indonesia lebih baik," pungkasnya.