Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Indonesia, seperti 100 ribu kilometer lebih jalan tol yang telah dibangun, adalah untuk kesejahteraan rakyat.



Demikian pula, untuk membangun semua itu dia melakukan pendekatan yang lebih baik, bukan pemaksaan.

"Dalam 4,5 tahun terakhir ini hampir tak ada terjadi konflik dalam pengambilan lahan untuk pembangunan, karena prinsip kita adalah bukan ganti rugi, tapi ganti untung," ujar Jokowi menanggapi Prabowo saat menjawab pertanyaan panelis dalam Debat Capres Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Dia juga mengatakan, biaya ganti rugi dalam setiap proyek infrastruktur tak lebih dari 3 persen dari keseluruhan biaya.

"Jadi saya perintahkan untuk dilebihkan angkanya menjadi 5 persen, karena itu kecil sekali," tegas Jokowi.
Disebut Pembangunan Grasa Grusu oleh Prabowo, Jokowi: Itu Salah Besar
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan, apa yang disampaikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat kedua capres, bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukannya terburu-buru, adalah salah besar.

Jokowi menegaskan, apa yang dilakukan pemerintahannya selama ini semuanya sudah direncanakan dengan perhitungan yang matang.

"Ya kalau tadi menyampaikan tanpa visibility adalah salah besar. Itu sudah direncanakan," ucap Jokowi saat menjawab pertanyaan dari Prabowo dalam Debat Capres Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Dia menuturkan, soal LRT Palembang sepi penumpang, itu memerlukan waktu. Bagaimana budaya masyarakat menggunakan moda transportasi LRT semuanya butuh proses.

"Negara lain butuh 10 tahun, 20 tahun. Tidak mudah," jelas Jokowi.

Soal Bandar Udara Internasional Kertajati yang disebut Prabowo sepi, Jokowi menjelaskan itu akan ramai usai tol sambung Bandung ke Kertajati rampung.

"Itu menunggu jalan tol sambung Bandung-Kertajati. Begitu jadi, semuanya dipindahkan ke Kertajati," pungkasnya.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, membantah pernyataan capres Prabowo Subianto yang menyebut harga beras dan daging di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia.

"Prabowo mengatakan bahwa harga beras tertinggi di dunia dan daging tertinggi di dunia. Padahal, dari data yang ada, jelas sekali bahwa Indonesia itu harga beras nomor 80. Itu artinya yang nomor satu tertinggi, 80 itu terakhir," ujar Arya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/2/2019), seperti dikutip Antara.



Dia menekankan harga beras di Indonesia Rp 12.000 per kg atau lebih murah dibandingkan Jepang yang mencapai Rp 59.000 per kg.

"Prabowo kembali menakut-nakuti dan membuat data bohong. Itu sangat berbahaya untuk bangsa," katanya. Menurut dia, harga beras di Indonesia hanya lebih mahal daripada Polandia yang seharga Rp 11.857 per kg, serta Vietnam, Nepal, Kazhakstan, dan sebagainya.

"Untuk di Asia Tenggara saja, kita termasuk rendah. Bahkan, dibanding Thailand pun, kita masih lebih rendah. Jadi, kalau dikatakan Pak Prabowo bahwa Indonesia paling mahal harga beras, ini beras apa? Beras mana? Pak Prabowo ini tahu tidak harga beras? Dia pernah beli beras? Jangan buat kebohongan-kebohongan lagi," ujar Arya.

Demikian pula dengan harga daging, kata Arya, tingkat harga daging di Indonesia masuk peringkat ke-49 dari 89 negara. Harga daging termahal di dunia, menurut dia, ada di Swiss yang mencapai Rp 675.000 per kg, serta Hong Kong mencapai Rp 276.000 per kg.

Dia mengajak seluruh pihak menjadikan Pemilu 2019 bersih dan jujur, tidak menakut-nakuti dengan berita bohong. Jokowi sebelumnya juga mengomentari pernyataan Prabowo tersebut.

Jokowi mengatakan, pernyataan Prabowo patut untuk dicek kebenarannya. Sebab, menurut laporan yang diterimanya, justru harga daging dan beras di Indonesia terbilang murah dibandingkan negara lain.

"Coba dicek di seluruh dunia. Itu harga (daging dan beras) kita ini ada pada posisi yang seperti apa," ujar Jokowi ketika ditemui di lokasi Tanwir ke-2 Muhammadiyah di Bengkulu, Jumat.

"Kita ini termasuk memiliki harga yang termurah di dunia, baik yang namanya beras maupun yang namanya daging," katanya.

Jokowi mengatakan, harga daging dan beras di Tanah Air hanya kalah murah dengan beberapa negara di Asia, misalnya Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, dan Thailand.

"Tapi untuk yang lain-lain, kita masih lebih murah ya," lanjut Jokowi. Ia menambahkan, harga daging sapi olahan memang memiliki harga bervariasi. Ada yang harganya Rp 80.000 per kilogram, bahkan ada pula yang seharga ratusan ribu rupiah.

"Untuk daging itu kan tergantung mau pilih yang mana. Ada yang Rp 80.000. Ada yang Rp 120.000. Yang wagyu Rp 500.000 juga ada," lanjut Jokowi.
Di Era Jokowi, Harga BBM di Daerah Terpencil Sama Dengan di Jawa
Kedua calon presiden (capres) yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu dalam debat capres kedua pada Minggu 17 Februari 2019.

Pada debat kedua ini akan membahas mengenai topik energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bila melihat sektor energi, selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), pemerintah berupaya menyediakan energi secara merata dengan harga terjangkau. Salah satu program pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan hal tersebut melalui program bahan bakar minyak (BBM) satu harga atau program BBM Satu Harga.

Ia menuturkan, penerapan harga BBM yang sama di seluruh Indonesia merupakan amanah Presiden Jokowi yang terus diupayakan. Hal ini agar seluruh masyarakat Indonesia di mana pun dapat merasakan harga BBM yang sama.

"Apa yang sudah dilakukan Pemerintah sejak empat tahun berjalan di sektor energi Dan Sumber Daya Mineral, saya baru separuh, sebelumnya ada pendahulu saya yang memimpin Kementerian ini, arahan Bapak Presiden empat tahun lalu sampai sekarang sama, yaitu semangat untuk menerapkan keadilan sosial. Jadi sila kelima ini menjadi sangat penting untuk semua kegiatan ekonomi," kata Jonan.

Jadi lewat program BBM satu harga, pemerintah merealisasikan harga BBM yang tadinya mahal di sejumlah daerah menjadi terjangkau di wilayah Indonesia.

Mengutip situs Kementerian ESDM, lewat program BBM Satu Harga tersebut, harga jual BBM yang sebelumnya di Kabupaten Puncak, Papua sebesar Rp 100 ribu, di Nunuka, Kalimantan Utara sebesar Rp 40 ribu, dan Pegunungan Arfak, Papua Barat sebesar Rp 30 ribu, menjadi sebesar Rp 6.450 untuk premium dan solar sebesar Rp 5.150 per liter.

Hingga 2018, realisasi BBM Satu Harga mencapai 131 titik. Diharapkan penyaluran BBM Satu Harga makin luas. Ditargetkan mencapai 160 titik untuk periode 2017-2019.

Pada peta jalan BBM Satu harga ini yang dimulai pada 2017 menunjukkan ada 57 titik dengan penyaluran program BBM Satu Harga yang dilakukan Pertamina mencapai 54 titik dan swasta tiga titik.

Kemudian 2018, ada 73 titik dengan dengan penyaluran BBM Satu Harga yang dilakukan Pertamina mencapai 67 titik dan swasta enam titik. Pada 2019, ditargetkan 30 titik dengan 29 titik yang dilakukan Pertamina dan satu titik oleh swasta.

Bila melihat per wilayah, program BBM Satu Harga di Sumatera ada 29 titik. Sebelumnya harga BBM di wilayah tersebut antara Rp 8.000-Rp 9.000.

Di Kalimantan ada 33 titik untuk program BBM Satu Harga. Sebelumnya harga BBM di wilayah tersebut Rp 8.000-Rp 40.000.

Sedangkan di Jawa dan Madura ada tiga titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000. Kemudian di Bali ada satu titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000.

Sementara itu, di Sulawesi dan Gorontalo ada 14 tiga titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000. Kemudian di Bali ada satu titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000.

Sementara itu, di Sulawesi dan Gorontalo ada 14 titik untuk program BBM Satu Harga dengan harga sebelumnya Rp 8.500-Rp 25.000. Di Nusa Tenggara ada 14 titik program BBM Satu Harga dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 9.000.

Di Maluku dan Maluku Utara ada 11 titik untuk program BBM Satu Harga. Harga BBM sebelumnya Rp 10.000-Rp 12.000. Di Papua dan Papua Barat ada 26 titik untuk program BBM Satu Harga dengan harga sebelumnya Rp 12.000-Rp 100.000.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung capres Joko Widodo (Jokowi) kerap memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menepisnya.

"Pak Jokowi tidak pernah mempolitisasi salat atau rumah ibadah. Tidak seperti Prabowo, yang mempolitisasi salat Jumat hari ini, sehingga dilarang Bawaslu dan takmir masjid," kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).



TKN menjawab terkait beberapa momen Jokowi saat salat yang dipotret. TKN menegaskan tidak ada mobilisasi juru foto untuk mengabadikan momen Jokowi salat.

Politikus Golkar ini menambahkan, saf salat yang dimundurkan justru untuk membuat salat jemaah tetap khusyuk. Menurutnya, hal itu tak melanggar tata tertib salat.

Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily. (Foto: dok. pribadi)

"Saf dimundurkan justru untuk membuat salat jamaah di saf tersebut tetap khusyuk, dan itu tidak melanggar tata tertib salat," ujar Ace.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menegaskan tidak akan ada kegiatan perpolitikan di kegiatan salat Jumat hari ini. Menurut BPN, justru Jokowi-lah yang sering memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat.

"Sekali lagi, besok agenda Pak Prabowo itu agenda pribadi, hanya datang untuk salat Jumat tanpa memberikan kata sambutan, baik sebelum maupun sesudah salat Jumat. Kedua, Pak Prabowo juga nggak akan meminta tempat duduk khusus dan Pak Prabwoo juga nggak minta saf dimundurkan agar kamerawan bisa mengambil foto Pak Prabowo. Kan kalau Pak Jokowi safnya minta dimundurkan tuh, kami tidak melakukan hal itu. Jadi nggak ada prasangka itu dan kami berhusnuzan saja, karena insyaallah masalahnya sudah selesai," ujar jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (14/2).
Faktanya Jokowi - Ma'ruf Mulai Unggu di Jawa Barat
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengungkap alasan elektabilitas petahana Joko Widodo mulai unggul di Jawa Barat dibandingkan capres Prabowo Subianto. Adalah cawapres Ma'ruf Amin sebagai salah satu faktor pendulang suara.

"Figur Kiai Ma’ruf akan lebih bisa diterima di kalangan masyarakat santri di Jawa Barat karena beliau adalah ulama terkemuka yang berasal dari tatar Sunda," ujar Ace melalui pesan singkat, Jumat, (15/2/2019).

Ace menyebut beberapa indikasi bahwa kemenangan di Jawa Barat mulai terlihat. Pertama adalah konfigurasi partai politik. Beberapa partai di 2014 mendukung Prabowo, balik dukung Jokowi.

"Partai Golkar yang dulu mendukung ke Prabowo, kini solid mendukung Jokowi-Ma’ruf," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.

Kemudian, gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat adalah tokoh yang diusung partai koalisi Jokowi-Ma'ruf. Yaitu, PPP, Nasdem, Hanura dan PKB.

"Yaitu Kang Emil dan Pak Uu Ruhzanul Hakim. Dulu Gubernurnya berasal dari pihak sebelah," kata Ace.

Dia klaim sejumlah tokoh Jawa Barat berada dalam barisan terdepan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Seperti mantan gubernur Jabar Solihin GP, mantan wakil gubernur Jabar Deddy Mizwar, Agum Gumelar, sampai Ginandjar Kartasasmita.

"Tokoh-tokoh Jabar seperti Kang Solihin GP, Pak Ginandjar Kartasasmita, Pak Agum Gumelar, Deddy Mizwar, dan lain-lain berada barisan terdepan mendukung Jokowi-Kyai Ma’ruf," ucap Ace.

Anggota DPR Komisi VIII itu mengatakan Jabar adalah wilayah penting. Itu bakal menentukan perolehan suara sampai tingkat nasional.

"Jawa Barat itu sangat strategis secara nasional dengan jumlah pemilih yang sangat besar secara nasional. Kemenangan di Jawa Barat sangat menentukan dan menjadi barometer kemenangan di tingkat nasional," kata Ace.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai tarif Tol Trans Jawa yang berlaku saat ini masih terbilang wajar dan tidak semahal yang dikeluhkan beberapa pihak, terutama pengusaha sektor logistik.

Saat ini, tarif Tol Trans Jawa tercatat sebesar Rp1.000 per kilometer (km). Menurut Basuki, tarif ini terbilang wajar yang mencerminkan perhitungan harga pada masa transisi ketika tol sudah selesai dibangun dan beroperasi efektif sesuai dengan masa konsesi.



Ketika masa konsesi selesai, bukan tidak mungkin tarif Tol Trans Jawa akan lebih rendah. Saat ini, masa konsesi tol yang menghubungkan Merak-Banyuwangi itu sekitar 35-40 tahun.

"Dari segi rasional, saya masih oke untuk harga per kilometer-nya. Ini kan masa transisi, jadi kami tunggu kondisi normal nanti," ucapnya di lingkungan Istana Kepresidenan, Rabu (13/2).

Bahkan, menurut dia, pemerintah turut memberi potongan harga alias diskon kepada pengguna jalan tol sebesar 15 persen yang diberikan selama dua bulan dari Januari-Maret 2019.

Di sisi lain, Basuki mengatakan tarif tol ini masih wajar karena pembangunan tol ditujukan sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin melintas dari satu titik ke titik lainnya. Artinya, ketika jalan tol sudah ada, bukan berarti semua masyarakat harus menggunakan jalan tersebut.

Sebab, jalan nontol pun sebenarnya masih bisa digunakan, misalnya jalan utama di pesisir Pantai Utara (Pantura).

"Mereka (pengemudi) misalnya bisa keluar lewat Cipali, nanti masuk lagi ke jalan yang lama, baru kemudian misalnya ada tol baru keluar lagi (dari jalan non tol)," terangnya.

Meski begitu, Basuki belum bisa memberi sikap pasti terhadap wacana penurunan tarif tol yang pernah direncanakan dengan memanggil seluruh Badan Pengatur Jalan To (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Pasalnya, berbagai opsi penetapan tarif Tol Trans Jawa masih terus dikaji. Salah satunya dengan memperpanjang masa konsesi jalan tol tersebut.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Logistik (ALI) Zaldy Ilham Masita mengeluhkan tarif Tol Trans Jawa karena dianggap terlalu mahal. Sebab, tarif tersebut membuat truk yang membawa barang logistik lebih memilih lewat jalur Pantura ketimbang tol.

"Penghematan waktu tidak bisa menutupi tambahan biaya kalau lewat tol," ungkap Zaldy.
Fadli Zon Enggan Minta Maaf Soal Puisinya, Mahfud MD: Pantas Tidak Dipilih Sebagai Wakil Rakyat ?
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, yang berhak mengadili puisi Doa yang Ditukar karya Wakil Ketua DPR Fadli Zon adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Mahfud MD mempersilakan pihak-pihak yang merasa keberatan dan tersinggung dengan puisi Fadli Zon, membawanya ke ranah Dewan Etik. Sebab, hingga kini belum ada orang atau pihak yang mengajukan pengaduan tersebut kepada Dewan Etik DPR.

"Tapi mau diadili oleh Dewan Etik, kan harus ada yang ngadu. Kalau ada yang mengadu silakan saja," kata Mahfud MD di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Sebab, menurut Mahfud MD, puisi karangan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dianggap tidak sopan karena menyinggung Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah, KH Maimun Zubair atau karib disapa Mbah Moen.

"Itu tidak sopan, etik disebut penistaan," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menjelaskan, jika dilirik secara hukum, tak ada yang salah dalam puisi karya Fadli Zon itu. Sebab, dia tidak menyebutkan subjek yang disindir secara jelas.

Tapi masyarakat sudah lebih dahulu paham siapa yang dimaksud oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sedangkan bila dipandang secara etika, puisi Fadli Zon disebut sebagai penistaan. Oleh karena itu, Mahfud MD meminta masyarakat menyikapi puisi karya Fadli Zon tersebut dalam pandangan politik.

"Sikapi secara politik saja. Orang ini pantas tidak dipilih sebagai wakil rakyat?" cetus Mahfud MD.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan 130 kiai Jawa Timur di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dilakukan secara tertutup pada pukul 11.00 WIB.

Ketua Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Kabupaten Sampang, Soleh Sayuti menjelaskan kedatangan mereka untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Pertemuan itu sempat membahas persoalan politik.



"Karena ini tahun politik sedikit banyak ada bahas politik," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Soleh mengakui, pihaknya siap memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Apalagi Ma'ruf Amin pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais Aam PBNU.

"Ulama semuanya itu yang ada di NU insyaallah dukung Ma'ruf," kata dia.

Berbeda dengan Soleh, Wakil Rais Syuriah NU Kabupaten Sampang, Fahrurozi menegaskan pertemuan kiai Jawa Timur dengan Jokowi murni untuk bersilaturahmi. Tidak ada pembahasan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Kehadiran kami di sini bukan dukung mendukung. Substansinya silaturahmi kepada beliau," kata Fahrurozi.

Fahrurozi menyebut, 130 kiai ini ada yang berasal dari Sampang, Sumenep, Pamekasan hingga Bangkalan. Mereka memberikan penjelasan kepada Jokowi mengenai isu-isu hoaks yang merebak di media sosial belakangan ini.

"Jadi kami ikut membantu meluruskan, tidak hanya hoaks yang berkaitan dengan pak Jokowi tetapi dari semua pihak," pungkasnya.
Jokowi Telepon SBY Tanya Kondisi Kesehatan Ani Yudhoyono
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah menelepon Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengetahui kabar Ani Yudhoyono. Mantan Ibu Negara itu diketahui tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura karena mengidap kanker darah.

"Sudah, empat hari atau lima hari yang lalu saya udah telepon beliau. Pak Jusuf Kalla juga udah telepon beliau untuk mengabarkan mengenai Ibu Ani," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Jokowi mendoakan agar Ani Yudhoyono segera diberikan kesehatan dan kesembuhan dari penyakitnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap agar Ani dapat segera kembali ke Indonesia dengan sehat.

"Kita semuanya mendoakan agar beliau cepat sembuh dan kembali ke Indonesia," kata dia.

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negera Pratikno dan tim dokter kepresidenan untuk membantu pengobatan Ani. Jokowi mengaku tengah mengatur waktu untuk menjenguknya.

"Mengatur waktu," ucap Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan larangan bagi pemerintah provinsi (pemprov) untuk menyelanggarakan rapat di hotel tidak ditindaklanjuti karena akan berpengaruh pada industri perhotelan dan turunannya.

"Saya ingin menjawab apa yang menjadi statement Mendagri dulu, tadi baru saja saya diberi tahu sudah beres, tidak akan ditindaklanjuti," jelas Jokowi dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Puri Agung Convention Hall Jakarta, Senin 11 Februari 2019 malam, seperti dikutip dari Antara.



Sebelumnya Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani dalam acara yang sama mengeluhkan kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan usaha dan industri perhotelan di Tanah Air.

Seketika setelah Haryadi rampung menyampaikan laporannya dalam acara itu, Presiden langsung memberikan jawaban. "Baru saja ini tadi jawab langsung oleh Mendagri tidak ditindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh Pemprov untuk tidak menyelenggarakan rapat evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di hotel.

Perintah ini dikeluarkan setelah insiden dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, yang melihat aparatur Pemprov Papua.

Dua penyelidik KPK diduga dianiaya oleh sejumlah orang di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Minggu (3/2/2019) dini hari.

Ketua PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan larangan tersebut akan memukul industri perhotelan karena jika alasannya untuk penghematan anggaran mestinya justru pengelolaan anggarannya yang dilakukan lebih cermat.

"Bukan dengan melarang kegiatan di hotel. Kami ingat kebijakan yang serupa pada 2014 oleh Menpan RB yang melarang kegiatan di hotel, ini memukul usaha hotel sehingga okupansinya turun rata-rata tinggal 20 persen," katanya.

Hal itu juga memukul mata rantai industri pendukung hotel termasuk UMKM pemasok sayuran, ayam, dan lain-lain.

Larangan itu pada akhirnya dicabut namun kata dia industri hotel ketika itu memerlukan waktu lama setidaknya satu tahun untuk pulih.

"Dampak negatifnya lebih besar dan harapan efisiensi tidak tercapai karena banyak kantor pemerintah tidak punya ruang rapat memadai dan akomodasi yang terintegrasi," katanya.

Hal ini kata dia, akan melemahkan daya saing pariwisata Indonesia.