Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Milad ke-106 Muhammadiyah Usung ‘Ta’awun untuk Negeri’
Pada 18 November 2018, Persyarikatan Muhammadiyah akan memasuki usia ke-106 tahun menurut perhitungan kalender Greogian. Menyambut milad tahun ini, PP Muhammadiyah mengusung tema “Ta’awun Untuk Negeri”. Melalui surat instruksi penyelenggaraan dengan nomor 02/INS/I.0/B/2018, PP Muhammadiyah memberitahukan seluruh pimpinan wilayah, daerah, cabang hingga ranting untuk memakai tema tersebut.
PP Muhammadiyah juga menghimbau seluruh lapisan persyarikatan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial pengumpulan dana untuk meringankan beban saudara sebangsa yang tertimpa musibah bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
Terkait alasan pemilihan tema “Ta’awun Untuk Negeri”, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa tema ini diangkat karena belakangan ini Indonesia tengah diuji oleh banyak musibah bencana alam, serta banyak persoalan keumatan dan kebangsaan lainnya.
Di tengah ragam persoalan itu, Muhammadiyah ingin mengajak semua pihak untuk saling bergandengan tangan memajukan bangsa. “Oleh karena itu, melalui milad ini, kami ingin meneguhkan kembali Muhammadiyah sebagai gerakan pelayanan sosial yang kemudian membangun kebersamaan melalui ta’awun,” ujarnya pada Rabu (31/10).
“Namun lebih dari itu, kami ingin ta’awun ini tidak hanya kepada mereka yang tertimpa musibah tetapi juga mereka yang saat ini masih mengalami kesulitan, terutama masalah perekonomian,” tutur Mu’ti. Indonesia dalam pandangan Muhammadiyah tidak boleh dibiarkan statis dan banyak masalah. Untuk itu, perlu kerja bersama untuk memajukan bangsa.
Untuk Stabilkan Harga, Pemerintah Subsidi BBM di Musi Rawas Lewat SPBU Mini
Sebagai upaya menstabilkan harga bahan bakar minyak bersubsidi hingga ke pelosok negeri, pemerintah lewat program BBM Satu Harga terus membangun SPBU mini.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (15/11/2018), program BBM Satu Harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di sejumlah daerah terus gencar dilakukan. Kali ini masyarakat yang berada di Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, bisa menikmati BBM dengan harga normal.

Hadirnya SPBU mini yang berjarak 45 kilometer dari kota kabupaten ini juga sebagai upaya meringankan masyarakat yang selama ini membeli BBM di tingkat pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal ini pun disambut gembira oleh masyarakat setempat.

"Kami sangat bersyukur dengan dibangunnya mini SPBU ini, mudah-mudahan ke depan kami lebih mudah mendapatkan BBM," kata warga bernama Anwar Maksum.

Adanya program pemerintah sebagai perwujutan keadilan sosial yang hadir hingga pelosok negeri tak hanya sebagai upaya menstabilkan harga BBM hingga di tingkat pedesaan, lebih dari itu program ini sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil.

"Kalau ada yang melihat tidak sama harganya laporkan, kita akan proses kalau ada penyimpangan," ujar Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa.

BPH Migas mencatat, hingga awal November 2018 sudah ada 85 titik BBM Satu harga yang telah beroperasi. Jumlah ini terus bertambah dari rencana yang ditargetkan pemerintah sampai 130 titik dipenghujung akhir tahun 2018 ini.

Sementara, Pertamina yang diberikan kewajiban untuk mensuplai BBM hingga pelosok negeri menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat.

"Kalau tidak bisa disuplai kondisi yang reguler kami punya alternatif lain," ucap GM MOR II Pertamina Primarini.

Diharapkan dari adanya program pemerintah untuk menstabilkan harga BBM ini perekonimian masyarakat Nibung terus meningkat dan BBM bersubsidi ini bisa dimanfaatkan tepat guna.
MENTAN Memastikan Ketersediaan Beras Nasional Tercukupi
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan sampai saat ini ketersediaan beras di pasaran secara nasional masih mencukupi dan harga tetap terkendali.

Jaminan kepastian tersebut diberikan Amran usai memantau langsung kondisi stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Satgas Pangan Polri pada hari Minggu lalu.

"Kami mengecek pangan di lapangan mulai jam 5 pagi. Alhamdulillah, semua posisi stabil. Tidak ada alasan harga naik," ujar dia di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Berdasarkan pantauan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), stok beras lebih dari 51 ribu ton. Jumlah itu dianggap telah masuk kategori aman serta mencukupi. Bahkan ketersediannya lebih besar dibandingkan November tahun lalu yakni sekitar 45 ribu ton.

Cukupnya ketersediaan beras ini juga dinyatakan oleh Direktur Utama PT Food Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi. Dengan demikian diharapkan tidak ada gejolak kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru sebab telah diantisipasi sebelumnya oleh Bulog.

"Dalam kondisi saat ini, produksi pertanian beras kita sebenarnya cukup. Kalau di Jakarta saya harus sampaikan cukup, pasokan masih normal,” ungkap dia.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, terkendalinya sektor pangan disebabkan harga bahan makanan tergolong stabil, termasuk beras, yang merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa inflasi Oktober hanya sebesar 0,28 persen. Sedangkan untuk kategori makanan tingkat inflasi hanya 0,15 persen.

"Kelompok bahan makanan hanya mengalami inflasi sebesar 0,15 persen. Jadi harga amat stabil," tandas dia.
Sri Mulyani: Pengangguran Capai 5,13%. Terendah Dalam 20 Tahun Terakhir
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam penganugerahan Habibie Award periode XX. Dalam kesempatan tersebut, bendahara negara ini menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia terkini.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini ekonomi Indonesia tumbuh cukup baik di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan penurunan pengangguran hingga mencapai 5,13 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir.

"Tetap konsisten di atas 5 persen dengan inflasi terjaga di sekitar 3,5 persen, yoy baru 2,8 persen. Momentum pertumbuhan yang meningkat diharapkan terus meningkatkan kesempatan kerja, angka pengangguran menurun mencapai 5,13 persen," ujarnya di Le Meredien, Jakarta, Selasa (13/11).

Dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dia berharap, kemiskinan dan kesenjangan menurun. Di mana saat ini kemiskinan dan kesenjangan telah mencapai 9,28 persen. "Ini pertama kali kemiskinan Indonesia di bawah 10 persen sesudah kita mengalami kemerdekaan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Baik dalam bentuk meningkatkan penerimaan negara dan mengalokasikan belanja anggaran untuk perbaikan dan penguatan Indonesia.

"Saya ingin berikan update ini sebagai suatu konteks, karena kami yang bekerja mengelola keuangan negara terus berharap bisa mengumpulkan penerimaan perpajakan dan membelanjakannya untuk perbaikan dan penguatan Indonesia," tandasnya.
Tol Trans Jawa Ruas Merak - Probolinggo Tersambung Akhir November
Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani mengatakan, beberapa ruas jalan tol Trans Jawa akan selesai akhir tahun 2018. Jalur tersebut yaitu Jakarta sampai Probolinggo akan selesai di akhir tahun ini.

"Pembangunan Trans Jawa akan tersambung dari Jakarta-Probolinggo akan selesai tahun ini. Pihak kami akan hanya sampai Pasuruan sementara jalur dari Pasuruan sampai Probolinggo tengah digarap oleh BUMN lain yaitu PT Waskita Karya," di dia Kantor Gerbang Tol Waru Gunung, di Surabaya, (11/11/2018).

Ia menjelaskan, ruas tol yang masuk proyek pembangunan Trans Jawa di Jawa Timur cukup banyak, bahkan banyak di antaranya sudah beroperasi.

"Jadi ruas di jalan tol di Jawa Timur ini cukup banyak ruas Jasa Marga. Ruas lamanya, selalu dipakai itu Surabaya Gempol ya. Kemudian ruas-ruas baru seperti apa yang tadi disebutkan, Surabaya-Mojokerto sudah full operasi," kata dia

Desi menjelaskan, Gempol-Pasuruan yang saat ini terdiri dari dua seksi sudah beroperasi. Lanjutan proyek daru Gempol-Pasuruan yaitu Gempol-Pandaan saat ini sudah selesai 95%.

"Itu Gempol-Pandaan sudah beroperasi kemudian Pandaan- Malang akan beroperasi. Sementara itu ada pula Surabaya-Mojokerto sudah full beroperasi," kata dia.

Ia mengurutkan, seluruh ruas yang ada di Jawa Timur adalah Ngawi Kertosono- kemudian Mojokerto-Surabaya, kemudian Surabaya-Gempol kemudian Gempol-Pasuruan.

"Setelah itu Gempol-Pandaan dan Pandaan-Malang itu nggak Trans Jawa karena dia itu ke arah yang selatan. Nah yang Trans Jawa-nya semua akan kita operasikan di tahun ini, di akhir tahun 2018 ini," jelas dia.
Menteri BUMN Akan Maksimalkan Dampak Kehadiran Tol Trans Jawa
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meyakini, terkoneksinya Pulau Jawa melalui jalan tol akan memberikan dampak bagi perekonomian. "Saya pun selalu menekankan kepada BUMN agar turut aktif dalam menangkap dan memaksimalkan setiap dampak positif dari kehadiran jalan tol," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Jumat (9/11/2018). "Sehingga memacu pertumbuhan roda perekonomian masyarakat setempat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik berkat adanya jalan tol," sambung dia. Menurut Rini, kehadiran jalan tol pasti akan membuat biaya logistik lebih murah karena akses transportasi yang lebih cepat dan efisien.

Di sisi lain, kehadiran jalan tol juga bisa diikuti dengan terbukanya lapangan kerja. Hal inilah yang menurut Rini perlu ditangkap dan dimaksimalkan oleh BUMN sehinggga ekonomi masyarakat setempat juga terdongkrak. Pernyataan Rini disampaikan usai beroperasinya Jalan tol Pejagan - Pemalang seksi III dan IV di Tegal, Jawa Tengah. Peresmian dilakukan langsung Presiden Joko Widodo. Peresmian operasional itu melengkapi Jalan tol Pejagan – Pemalang seksi I dan II yang telah sudah beroperasi pada Juni 2016. Kini tol tersebut memiliki panjang 57,5 kilometer. Di tempat yang sama, Direktur Utama Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra mengatakan bahwa jalan tol Pejagan – Pemalang merupakan bagian dari tol Trans Jawa. "Tol ini juga akan mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi nasional secara keseluruhannya,” ucapnya. Proyek Jalan Tol Pejagan – Pemalang seksi III & IV diperoleh Waskita pada tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3,782 triliun. Seksi III terdiri dari ruas Brebes Timur – Tegal sepanjang 10,4 kilometer dan Seksi IV dengan ruas Tegal – Pemalang sepanjang 26,9 kilometer.

Pemerintah Fokus Bangun rumah ASN dan TNI - Polri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi aparat sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Ratas digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Jokowi menegaskan pemerintah fokus pada upaya percepatan penyediaan rumah yang baik dan layak bagi ASN, TNI, dan Polri.

"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang baik, layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu Prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, tujuan pembangunan rumah tersebut adalah menyejahterakan ASN, TNI, dan Polri. Sehingga nantinya mereka lebih konsetrasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

"Selain itu memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan pembangunan perumahan ini," sambungnya.

Jokowi lantas meminta laporan dari bawahannya soal progres perencanaan pembangunan rumah untuk ASN, TNI, dan Polri selama ini.

"Aspek penyediaan lahan saya nanti minta laporan, kemudian hunian ini vertikal atau tidak. Kedua mengenai aksesibilitas ke tempat kerja dan kemudian juga berkaitan terintegrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi dan menopang kawasan tersebut," jelas dia.

"Dan model pembiayaan seperti apa, bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, tapi modelnya seperti apa," pungkas Jokowi.
Pemerintah Akan Bangun Sistem Manajemen Bencana
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas pembangunan sistem deteksi bencana gempa bumi dan tsunami di kantornya, pada hari ini.

Hadir dalam rakor ini Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.

"(Kita akan) buat manajemen penanganan bencana nasional yang dari hulu sampai hilir," kata Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai rakor di Kementerian Koordinator Kemaritiman di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Dia mengatakan, pembangunan sistem deteksi bencana ini nantinya akan diprioritaskan pada setiap daerah yang rawan berdampak bencana. "Jadi ini akan menjadi bagian dari sistem manajemen nasional penanggulangan bencana," ucap dia.

Bambang berharap, payung hukum manajemen bencana ini nantinya masuk ke dalam Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan mengenai anggaran akan diatur masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

"(Anggaran?) Nanti itu akan diatur karena sudah ada pasalnya di dalam undang-undang APBN," kata dia.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menambahkan pembangunan sistem manajemen bencana ini juga dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya bencana. Sistem akan dibangun secara terintegrasi antara inovasi teknologi, sosial, hingga hubungan antar lembaga.

"Pointnya kita menyiapkan sistem yang terintegrasi untuk pengurangan risiko bencana," jelas dia.
13 Surat Kepercayaan di Berikan Pada Jokowi Oleh Dubes Negara Sahabat
Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 13 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat baik yang berkedudukan di dalam (resident) maupun luar Indonesia (non resident) pada Kamis (8/11/2018).

Berdasarkan keterangan Biro Pers Istana Kepresidenan, penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta kemarin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak sembilan orang di antaranya berkedudukan di Jakarta, sementara empat orang lainnya berkedudukan di luar Indonesia.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi dari para duta besar tersebut di Indonesia. Adapun ketigabelas duta besar negara sahabat yang diterima Presiden Joko Widodo pagi ini ialah:

1. Stephane De Loecker, Duta Besar Belgia;
2. Jari Sinkari, Duta Besar Finlandia;
3. Marina Berg, Duta Besar Swedia;
4. Kurt Kunz, Duta Besar Konfederasi Swiss;
5. Olivia Leslie, Duta Besar Republik Irlandia;
6. Peter Schoof, Duta Besar Republik Federal Jerman;
7. Abdallah Suliman Abdallah Anu Romman, Duta Besar Kerajaan Hasyimiah Yordania:
8. Gerardo Prato, Duta Besar Republik Oriental Uruguay;
9. Mehmed Halilovic, Duta Besar Bosnia dan Herzegovina;
10. Akua Sekyiwa Ahenkora, Duta Besar Republik Ghana untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia;
11. Makarimi Abissola Adechoubou, Duta Besar Republik Benin untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Tokyo, Jepang;
12. Martha Mavrommati, Duta Besar Republik Siprus untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Canberra, Australia;
13. Mayor Jenderal Lineo Poopa, Duta Besar LBBP Kerajaan Lesotho untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Penyerahan surat kepercayaan duta besar negara sahabat tersebut dimulai dengan seremonial upacara penyambutan di halaman depan Istana Merdeka.

Satu per satu lagu kebangsaan negara sahabat diperdengarkan secara bergantian.

Selanjutnya, secara bertahap para duta besar menuju ruang tunggu Istana Merdeka guna mengisi buku tamu sebelum menuju ruang kredensial dan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo.






Infrastruktur Indonesia Terbaik Ketiga di ASEAN
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), I Gede Pasek Suardika, mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah telah membuat Indonesia menempati posisi tiga dengan infrastruktur terbaik di Asia Tenggara (ASEAN).

Dia menjelaskan, dalam pemeringkatan yang dikeluarkan oleh IMF tersebut, Indonesia berada di bawah Singapura di urutan pertama dan Malaysia di urutan kedua.

"Infrastruktur kita terbaik ketiga di Asean. Ini di publikasi resmi dari IMF. Itu disampaikan orang lain bukan kita sendiri yang menilai," kata dia dalam Forum Perhubungan, di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Capaian tersebut, lanjut dia, merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Meskipun dirinya mengakui jika infrastruktur Indonesia masih di bawah negara tetangga Singapura yang memang infrastrukturnya sudah lama maju.

"Pasti yang terbaik pertama adalah Singapura ya. Tapi luar biasa kita terbaik ketiga Asean. Luar biasa orang enggak percaya itu," tutur dia.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pun mengerek peringkat global competitiveness Indonesia. Peringkat global competitiveness Indonesia pada 2017 naik dari peringkat 41 menuju peringkat 36.

Selain itu, peringkat kemudahan berusaha (Easy of Doing Business/EoDB) Indonesia meningkat. Pada 2017, peringkat EoDB Indonesia naik dari peringkat 91 ke posisi 72.

Namun, peringkat kemudahan berusaha tersebut pun turun ke posisi 73 pada 2018. Hal ini tentu penting bagi Indonesia dalam upaya menarik lebih banyak investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya. "Jadi mohon bantuannya untuk mempromosikan kepada para investor biar mau masuk ke Indonesia," ujar dia.
MRT Jakarta Harus Terintegrasi Dengan transportasi Lain
Presiden RI Joko Widodo mewanti-wanti kepada Gubernur DKI Jakarya Anies Baswedan untuk mengontegrasikan semua moda transportasi di Jakarta dengan Mass Rapid Transit (MRT).

Hal ini disampaikannya usai menjajal langsung MRT Jakarta dari Stasiun Hotel Indonesia (HI) hingga ke Depo MRT Lebak Bulus pada Selasa pagi.

"Ini memang harus terintegrasi antara MRT, LRT, Kereta Bandara, Transjakarta, Kopaja, Angkot, semua terintegrasi. Kalau itu terintegrasi akan kurangi kemacetan dan kurangi penggunaan mobil pribadi di Jabodetabek," kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa (6/11/2018).

Tidak cukup dengan itu, masih sejalan dengan mengurangi kemacetan DKI Jakarta, saat yang bersamaan pemrov harus melaksanakan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta.

Dengan semakin efektifnya moda transportasi masal yang terintegrasi ini, dikatakan Jokowi, juga akan meningkatkan ekonomi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Untuk itu, dirinya ingin proyek MRT Jakarta ini bisa menjadi contoh daerah lainnya dalam pengembangan moda transportasi masal. Dia juga berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak takut dalam mengambil keputusan.

Bahkan, Jokowi siap mendukung seluruh pemerintah daerah dalam pengembangan moda transportasi massal seperti LRT, Monorel atau MRT tersebut.

"MRT pertama, LRT pertama, Kereta cepat juga pertama. Kalau kita tidak putuskan kita tidak tahu ada masalah apa disitu ada kendala apa disitu. Memang ini harus berani memulai, sepetti di Jakarta mulai, Palembang juga mulai, nanti menyusul Bandung, Surabaya, Medan mulai, saya kira transportasi masal adalah masa depan transportasi kita," pungkas Jokowi.