Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPU akan mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menghadapi dalil dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan MK," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, Jumat (25/5/2019).



Hasyim mengatakan pihaknya menghormati para peserta pemilu yang menempuh jalur konstitusional dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Melalui persidangan di MK, nantinya kedua belah pihak, baik pemohon PHPU maupun termohon PHPU dapat saling membuktikan pendapat-pendapat ataupun alat bukti yang diyakini kebenarannya.

"Pada prinsipnya PHPU di MK menganut pandangan 'barangsiapa mendalilkan, maka dia harus membuktikan'," ujar Hasyim.

Sebelumnya, KPU telah menunjuk lima firma hukum untuk mendampingi dalam menjalani sidang PHPU di MK.

"KPU menyiapkan beberapa pengacara untuk menghadapi persidangan-persidangan ini. Kami pastikan pengacara berpengalaman yang mendampingi KPU pusat maupun daerah dalam persidangan PHPU pilpres maupun PHPU pilkada," ujar Hasyim di Kantor KPU.

Lima firma hukum yang ditunjuk KPU melalui pengadaan atau proses lelang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tersebut disebutnya memiliki pengalaman dalam membela KPU sebelumnya dan tidak membela penggugat.

Firma tersebut adalah AnP Law Firm yang akan menangani gugatan sengketa pilpres serta gugatan Golkar, PAN, PKP Indonesia, Berkarya, PAN; Master Hukum & Co menangani gugatan Pemilu DPD dan HICON Law & Policy Strategic menangani gugatan PDIP, PKB, PBB, Garuda dan Partai Daerah Aceh.

Selanjutnya Abshar Kartabrata & Rekan menangani gugatan Gerindra, PKS, Hanura, PSI, Partai Aceh serta Nurhadi Sigit & Rekan menangani gugatan Demokrat, NasDem, PPP, Perindo dan SIRA. 
Add caption
Uni Eropa, organisasi supra-nasional yang beranggotakan 28 negara di Eropa, menyampaikan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Indonesia untuk periode 2019 - 2024.

Ucapan selamat tersebut disampaikan melalui Surat Bersama dari Presiden Dewan Eropa, Mr. Donald Tusk dan Presiden Komisi Eropa, Mr. Jean-Claude Juncker, di tengah perhelatan pemilu UE yang berlangsung sejak tanggal 23 hingga 26 Mei 2019 di semua negara anggota UE. Surat tersebut diserahkan ke KBRI Brussels, Belgia, pada Jumat, 24 Mei 2019.

Dalam Surat Bersama tersebut, Uni Eropa menekankan pentingnya Indonesia bagi Uni Eropa sebagai mitra utama Uni Eropa dalam bidang politik, ekonomi dan perdagangan. Sebagai salah satu organisasi demokrasi terbesar di dunia, Uni Eropa berkeinginan untuk terus memperluas kemitraannya dengan Indonesia, termasuk melanjutkan pembahasan Comprehensive Economic Partnership Agreementi (CEPA) antara Uni Eropa dan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Uni Eropa sangat ingin terus bermitra dan berkolaborasi dengan Indonesia baik secara bilateral maupun melalui mekanisme regional dan multilateral, termasuk melalui ASEAN, ASEM, G20, dan PBB.

Sebelumnya Jokowi juga menerima ucapan selamat dari para pemimpin dunia karena terpilih lagi menjadi Presiden Indonesia. Ucapan itu diantaranya berasal dari Presiden Donald Trump, Vladimir Putin dan Hasan Rouhani.

Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan KPU yang diumumkan pada 21 Mei 2019 lalu, pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf mendapat 85.607.362 suara atau sebesar 55,50 persen. Sedangkan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 68.650.239 suara atau sebesar 44,50 persen. Dengan raihan ini, maka Jokowi untuk kedua kali akan memimpin Indonesia hingga tahun 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Dari hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.



Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Kemenangan Jokowi pun menjadi headline sejumlah media asing.

Laman berita online Amerika Serikat, New York Times memberitakan Jokowi dengan judul artikel Joko Wins Re-Election in Indonesia, Defeating Hard-Line Former General.

"Jokowi meraih 55,5 persen suara, jauh di depan Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal angkatan darat yang aliansinya dengan kelompok garis keras Islamis meningkatkan kekhawatiran di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hasilnya muncul lebih dari sebulan setelah pemungutan suara 17 April," ulas New York Times.

Masih dari media Amerika Serikat, situr ternama Bloomberg memberitakan Jokowi dengan judul artikel Jokowi Declared Winner a Month After Indonesia Presidential Vote.

Bloomberg menyoroti kemenangan Jokowi atas Prabowo dimana Prabowo sebelumnya telah melakukan klaim kemenangan sebelum hasil diumumkan.

"Margin kemenangan Jokowi sebesar 11% hampir dua kali lipat dari yang ia dapatkan pada tahun 2014 melawan lawan yang sama. Sementara mantan jenderal tersebut telah berulang kali mengklaim kemenangan, dengan mengutip survei suara tim kampanyenya sendiri, para pendukungnya menyerukan demonstrasi publik untuk memprotes hasil resmi," ulas Bloomberg.

Media kenamaan Timur Tengah turut memberitakan kemenangan Jokowi dengan judul Indonesia election: Joko Widodo wins second term.

Aljazera menyoroti perihal KPU yang mengumumkan hasil Pilpres lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan.

"Namun di tengah kekhawatiran tentang kerusuhan dan protes jalanan setelah Prabowo bersumpah untuk menantang kemenangan bagi pemimpin yang berkuasa, penghitungan akhir dirilis pada dini hari Selasa dengan sedikit pemberitahuan sebelumnya," ulas Aljazera.

Media Jepang, Nikkei Asian Review juga memberitakan kemenangan Jokowi dalam artikel berjudul Jokowi won vote count in Indonesian election: official result.

Nikkei Asia Review menyoroti perihal kubu Prabowo yang keberatan atas hasil pemilu yang telah diumumkan.

"Kubu Prabowo sekarang memiliki tiga hari untuk menantang perhitungan resmi di pengadilan konstitusi. Timnya mengklaim pemilihan itu penuh dengan penyimpangan seperti penghitungan yang dimodifikasi, daftar pemilih yang tidak sah dan pembakaran surat suara oleh pendukung Joko Widodo," ulas Nikkei Asia Review.

Masih dari Asia, media kenamaan Singapura The Straits Times juga menyoroti perihal keputusan KPU untuk memamujan pengumuman terkait kondisi keamanan.

"Penghitungan suara resmi, yang dirilis sehari lebih cepat dari jadwal, dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di ibu kota Jakarta menyusul rencana kelompok-kelompok Islam untuk melancarkan protes terhadap hasil di kantor pusat KPU," ulas The Straits Times 
BPN Gugat ke MK, Ketua KPU Arief Budiman Siap Buka Bukti-bukti Hasil Rekapitulasi Pilpres 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menuturkan kesiapannya  akan menghadapi gugatan BPN Prabowo-Sandi soal hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana diketahui, BPN Prabowo-Sandi telah memutuskan akan mengajukan gugatan sengketa hasi Pilpres 2019 ke MK dalam rapat internal di Kediaman Prabowo pada Selasa (21/5).

"Menyikapi hasil dari KPU RI yang sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi, rapat hari ini memutuskan paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui seusai rapat internal


Dasco mengatakan, dalam tempo beberapa hari pihak BPN akan menyiapkan materi untuk mengajukan gugatan.

"Oleh karena itu dalam tempo beberapa hari ini kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK," imbuh Dasco.

Adanya itikad untuk mengajukan gugatan ke MK itu lantas membuat Najwa Shihab sebagai pembawa acara Mata Najwa mempertanyakan kesiapan KPU RI dalam menghadapinya nanti.

Pertanyaan tersebut dilontarkan Najwa Shihab saat Arief Budiman hadir menjadi narasumber acara Mata Najwa pada Rabu (22/5).

"Berdasarkan konstitusi, KPU nantinya akan menghadapi sengketa ini yang berlanjut ke MK. Apakah KPU sudah siap jika memang harus membuka bukti-bukti untuk menunjukkan apa yang diputuskan direkapitulasi?" tanya Najwa Shihab.
Sejumlah tokoh masyarakat dan kiai yang bergabung dalam Forum Kiai Mubalig Nusantara (FKMN) menolak gerakan people power yang berpotensi memecah belah bangsa.

Dalam sebuah rekaman video yang diterima Liputan6.com, Jumat (17/5/2019), para kiai dan tokoh masyarakat tersebut menyatakan dukungannya kepada KPU dan Bawaslu untuk bekerja secara profesional, jujur dan adil mengawal hasil pemilu 17 April 2019 lalu.



Selain itu, mereka juga meminta TNI-Polri untuk menindak tegas upaya-upaya yang berpotensi memecah belah bangsa.

"NKRI harga mati," teriak mereka.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri akan menetapkan pemenang pemilihan presiden (Pilpres) pada 25 Mei 2019. Penetapan tersebut dilakukan setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional diumumkan.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, tahapan itu sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Pemilu. Akan tetapi, bila perolehan suaranya disengketakan, mereka akan menunggu sampai selesainya proses sengketa.

Menurut Arief, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penetapan pemenang  pemilu dilakukan setelah tiga hari dari pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat nasional.

"Tanggal 22 Mei kita tetapkan, 3 hari kemudian 25 Mei tidak ada sengketa, maka 25 Mei kita tetapkan," ujar Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Menurut dia, penetapan itu, kata Arief, baru bisa diumumkan jika tidak ada peserta Pemilu yang mengajukan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan tersebut, kata Arief, juga juga berlaku pada Pemilu Legislatif atau Pileg
TKN Sebut Prabowo Cuci Tangan dan Ambigu soal Aksi 22 Mei
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menilai Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seolah-olah cuci tangan pada kerusuhan aksi 22 Mei kemarin. Hal itu dinilai karena Prabowo-Sandi menyatakan tidak bertanggungjawab atas peristiwa itu.

"Sementara di sisi lain berusaha cuci tangan dengan menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap peristiwa 21 dan 22 Mei kemarin," ujar Direktur Program Aria Bima di Posko Cemara, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Aria mengatakan tugas seorang pemimpin adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Namun Aria menilai Prabowo-Sandi bersikap ambigu karena Prabowo juga dinilainya mendelegitimasi hasil pemilu dan mendorong pendukungnya melakukan aksi menyuarakan protes terhadap kecurangan.

"Dalam saat sepenting ini, tugas kaum pemimpin untuk menjaga persatuan di atas segalanya. Sikap ambigu yang ditunjukkan Prabowo-Sandi, satu pihak mendelegitimasi hasil pemilu, mendorong pendukungnya untuk bergerak demo di jalanan dengan narasi kecurangan pemilu," lanjut Aria.

Meski demikian, Aria mengatakan TKN mendorong paslon 02 itu bersikap konsisten dalam menempuh jalur konstitusional. Serta tidak menunjukkan sikap yang ambigu.

"Ini penting bagaimana TKN mendorong Pak Prabowo-Sandi konsisten dalam sikap mendukung jalan konstitusional. Jangan bermain dua kaki dan jangan menunjukkan sikap ambigu," lanjut Arya.

Dikatakan Aria, TKN akan mengapresiasi sikap Prabowo apabila menyelesaikan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Mengingat sebelumnya tim Prabowo menyatakan tak ingin menempuh jalur konstitusional.

"TKN tetap menghargai sikap upaya konstitusi Prabowo dan Sandi lewat proses gugatan sengketa pemilu di MK. Kenapa? Karena sebelumnya tim BPN Prabowo- Sandi tak ingin tindaklanjuti berbagai hal yang ditemukan di dalam asumsi dugaan kecurangan ke Bawaslu dan ke MK," tututnya.

Pada 21 Mei dini hari, Prabowo berpesan agar aksi 22 Mei digelar secara damai sesuai dengan aturan. Prabowo menegaskan aksi terkait hasil Pilpres 2019 bukan makar, melainkan bersuara atas dugaan kecurangan pemilu. Bila ada yang rusuh, pelaku rusuh itu bukan dari pendukungnya.

"Jadi Saudara-saudara, kami dapat laporan ada banyak isu-isu, katanya ada yang mau bikin aksi kekerasan, itu bukan pendukung-pendukung kami. Dan itu bukan sahabat-sahabat saya, bukan sahabat-sahabat kami. Sekali lagi, apa pun tindakan, lakukan dengan damai," ujar Prabowo dalam video yang disampaikan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada Selasa (21/5) dini hari.

Selain itu, Prabowo meminta aparat penegak hukum mengayomi seluruh rakyat Indonesia dengan suasana kekeluargaan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut calon presiden 02 Prabowo Subianto semestinya menyampaikan ucapan selamat pada capres 01 Joko Widodo atas hasil penghitungan suara Pilpres 2019. Dari hasil pengumuman KPU pada Selasa (21/5) dini hari, menunjukkan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul dari Prabowo-Sandiaga Uno.

"Etisnya selalu yang kalah menghampiri. Melapor yang menang," ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/5).



Cara ini juga pernah dilakukan JK pada Pilpres 2009. Saat itu dia kalah melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun setelah itu dia memutuskan langsung menelepon SBY untuk memberikan ucapan selamat.

"Saya dulu waktu kalah dengan Pak SBY, saya langsung telepon Pak SBY dan mengucapkan selamat. Dan saya menerima itu," katanya.

Menurut JK, sikap tersebut menunjukkan jiwa besar seorang pemimpin. Prabowo sebagai salah satu pihak yang berkontestasi harus berbesar hati mengakui kekalahan tersebut.

"Ya harus berjiwa besar. Kan cuma dua, menang dan kalah. Tidak ada yang seri," ucap JK.

Jokowi sendiri, kata JK, telah menawarkan kesempatan untuk bertemu dengan Prabowo. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di Kampung Deret, Johar Baru, Jakarta Pusat, siang tadi.

"Tadi dalam pidatonya Pak Jokowi menawarkan itu. Sama-sama berdialog, harus langsung, tidak perlu perantara dalam kondisi seperti ini. Tentu mengajak, tapi Pak Jokowi sudah terbuka tadi," tuturnya.

KPU sebelumnya telah mengumumkan rekapitulasi akhir penghitungan suara Pilpres 2019. Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 suara atau setara dengan 55,50 persen dari total suara sah di Pilpres 2019 sebanyak 154.257.601 suara.

Sementara Prabowo-Sandi mendapat 68.650.239 suara. Dengan kata lain, paslon 02 itu meraih 44,50 persen dari total suara sah. 
Zulhas: PAN Terima Hasil Rekapitulasi Suara KPU
Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari. PAN mengakui hasil pilpres dengan keunggulan Jokowi-Ma'ruf, dan hasil pileg dengan sejumlah catatan.

"Kami mengakui kemenangan Pak Jokowi, pileg, dan DPD dengan beberapa catatan," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (21/5).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menerangkan catatan tersebut, yakni PAN akan mengajukan lima gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini terkait hasil pemilu legislatif di sejumlah wilayah, di antaranya Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan daerah lainnya.

Zulhas menjelaskan, rekapitulasi di wilayah-wilayah tersebut yang sempat membuat PAN menolak menandatangani hasil rekapitulasi KPU. Zulhas pun menyatakan sempat ada kesalahpahaman terkait sikap tersebut.

Ia pun menegaskan bahwa sikap tersebut muncul penolakan tersebut terkait hasil rekapitulasi Pileg. Karena itu, PAN tetap mengakui hasil rekapitulasi dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami tandatangani dengan catatan lima gugatan ke MK. PAN sudah tandatangani hasil rekapitulasi. Tidak ada lagi berita simpang siur. Kami mengakui hasil KPU," kata dia.

Zulhas pun menyarankan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk juga menggugat ke MK dalam kurun waktu tiga hari yang diberikan. Menurut Zulhas, MK merupakan lembaga resmi yang bisa menilai kecurangan dan adu argumentasi.

"BPN bisa sampaikan. Jadi kita masuk ke institusi resmi. Di situ bisa bertarung tapi dalam gedung. Tarung data. Perhitungan. Itu koridor konstitusi," kata ketua MPR RI itu.
Partai Demokrat memastikan tidak akan terlibat dalam aksi massa tanggal 22 Mei 2019 yang akan menolak atau mempersoalkan hasil Pemilu 2019.

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bila terdapat dugaan kecurangan dalam pemilu, Demokrat memilih untuk mengikuti alur konstitusional melalui pengaduan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.



"Saya pastikan dari Partai Demokrat tidak ikut itu," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di sela proses rekapitulasi tingkat nasional KPU RI, di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Hinca, selama ini Demokrat mendukung penuh pelaporan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kepada Bawaslu, karena itu adalah jalur yang konstitusional.


Hinca menekankan Demokrat tetap akan berada dalam koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi sampai hasil akhir penghitungan suara pemilu diumumkan 22 Mei 2019.

Kata dia, jika Demokrat pergi sebelum hasil akhir diumumkan KPU, maka sama halnya Demokrat "walk out" dari pertandingan yang sedang berlangsung.

"Bagaimana kau sedang bermain bola belum selesai, terus kau pergi dari luar lapangan. Biarkan kami di dalam lapangan sampai peluit ini ditiup berakhir," kata dia.

Aksi Kedaulatan Rakyat disebut akan berlangsung selama tiga hari di Bawaslu dan KPU. Puncak aksi akan jatuh pada 22 Mei di KPU.
Lihat juga: Ferdinand Hutahaean Tak Lagi Dukung Prabowo-Sandi
Koordinator Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Jumhur Hidayat mengklaim aksi itu akan diikuti sekitar satu juta orang.

Nantinya, kata Jumhur, massa akan mendesak Bawaslu menerbitkan rekomendasi kepada KPU agar mendiskualifikasi capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019.

Jumhur menuding dugaan kecurangan oleh kubu 01 bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Baik dari sebelum, saat, hingga sesudah pemungutan suara. 
KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada Selasa (21/5) dini hari. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dinyatakan unggul dengan perolehan suara 55,50 persen. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi perolehan suaranya 44,50 persen.

Pendukung Prabowo-Sandi menilai pengumuman tengah malam tersebut sebagai salah satu bentuk kecurangan. Terkait tudingan ini, Bawaslu menyatakan KPU tak menyalahi aturan mengumumkan hasil rekapitulasi pada tengah malam.

"Rekapitulasi paling lambat 22 Mei. Lebih cepat dari itu boleh apa tidak? Boleh. Kan gitu," kata Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu RI, Selasa (21/5) petang.

Pengumuman sampai tanggal 22 Mei tersebut adalah paling lambat berdasarkan UU. UU menetapkan, hasil rekapitulasi paling lambat bisa diumumkan atau ditetapkan 35 hari setelah pemungutan suara. Jadi, pengumuman lebih cepat tak menjadi persoalan.

"Bisa lebih cepat (dari 35 hari)," kata dia.

Dalam UU, lanjut Bagja, tak diatur terkait jam pengumuman, asalkan berdasarkan hari kalender.

"Ketika hari kalender maka yang berlaku adalah jam 00.00 sampai 23.59. Kan itu, sesuai hari kalender. Kecuali sesuai hari kerja, itu dari jam delapan sampai jam empat (sore)," jelasnya.

"Untuk masalah (pengumuman) rekapitulasi, tidak ada (pelanggaran oleh KPU)," tegasnya.
Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) mengimbau seluruh masyarakat Jabar tidak ikut aksi people power atau yang kini diubah menjadi gerakan kedaulatan rakyat di Jakarta.

Aksi ini akan dilakukan oleh kubu pasangan Prabowo-Sandiaga saat penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden 2019 pada 22 Mei 2019.



"Kami imbau kepada masyarakat Jabar janganlah ikut-ikutan people power atau kedaulatan rakyat. Ingat, apakah aksi ini banyak mudarat-nya (rugi) atau manfaatnya? Saya pikir aksi ini tidak ada manfaatnya, lebih baik jangan dilakukan," tutur anggota Komisi I DPRD Jabar dari PPP Yusuf Fuad, Senin 20 Mei 2019.

Menurut Yusuf, gerakan people power atau yang kini sudah diubah oleh Amien Rais menjadi gerakan kedaulatan rakyat merupakan gerakan inkonstitusional, yang tujuannya untuk menekan penyelenggara pemilu agar membatalkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilihan presiden.

Apalagi tujuan utamanya untuk mendiskualifikasikan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amien yang diprediksi memenangkan Pilpres 2019. Mengingat perolehan suaranya lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Mau diganti kedaulatan rakyat atau tetap people power tetap saja tidak boleh karena kembali kepada tujuan awalnya menekan penyelenggara pemilu untuk mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin. Itu sudah inkonstitusional. Lebih baik warga Jabar jangan ikut-ikutan, baiknya gunakan cara yang benar," tegas Yusuf.
Yusuf menyebut jika ada dugaan kecurangan sebaiknya dibawa ke Bawaslu.

"Gunakanlah corong (cara) yang benar sesuai aturan atau mekanisme yang ada. Jangan libatkan warga, khususnya warga Jabar. Saya percaya warga Jabar bervariasi sikapnya, ada yang memang setuju aksi ini ada yang tidak, tapi saya menyarankan lebih baik jangan ikut aksi ini," imbau dia.

Hal ini sebagaimana kesepakatan para alim ulama di Jabar dan tokoh-tokoh pemimpin di Jabar yang menentang aksi people power atau kedaulatan rakyat, karena hanya merugikan masyarakat sendiri.

"Seperti pertemuan kemarin dengan para tokoh pemimpin di Jabar, alim ulama di Jabar semuanya tidak menghendaki people poweratau apalah namanya yang ujungnya provokasi. Kami menentang keras," kata dia.

People power hanya akan merusak persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah dijaga. Apalagi warga Jabar dikenal masyarakatnya beragam. Jangan karena aksi ini kondusifitas di Jabar menjadi rusak.