Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Add caption
Capres petahana Joko Widodo menanggapi soal ungkapan Sandiaga Uno yang menyebut ada seorang nelayan yang mengalami persekusi dan kriminalisasi. Jokowi mengatakan, jika ada kasus, sebaiknya langsung dilaporkan kepada pihak berwenang.

"Pak Sandi menuduh lagi. Kalau ada persekusi, gampang sekali. Laporkan. Saya akan tindak tegas pelaku itu," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Jokowi mengatakan Indonesia memiliki aset besar berupa persaudaraan dan kerukunan. Dia mengatakan hal itu jadi kodrat Indonesia karena keberagaman yang ada.

Dia mengatakan, terkait kasus persekusi yang terjadi, pendekatan HAM juga harus disertai keharmonisan di masyarakat.

"Aset terbesar bangsa ini persaudaraan, kerukunan. Oleh karena itu, saya mengajak, mari mengajak ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah. Persaudaraan-persatuan adalah aset terbesar bangsa," tuturnya.

Terima Ikatan DAI Aceh Jokowi -Ma'ruf Siap Tes Baca Al Quran
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menerima kedatangan perwakilan Ikatan Dai Aceh di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (14/1). Tim Jokowi menegaskan bersedia memenuhi undangan tes membaca Alquran.

Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy mengatakan bakal langsung memberikan jawaban melalui surat resmi.

"Kami siap bersedia untuk mengikuti tes yang diinisiasi Ikatan Dai Aceh ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap keinginan masyarakat Aceh, apresiasi kami terhadap kearifan masyarakat Aceh dalam langkah untuk memilih, menentukan, menseleksi, melihat kapasitas kapabilitas capres cawapres yang akan masyarakat Aceh pilih," ujar Lukman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Ikatan Dai Aceh dipimpin Ketua Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin Ishak bersama rombongan disambut oleh tiga pengurus timses Jokowi. Yaitu, Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy, Direktur Komunikasi Politik Usman Kansong, dan Juru Bicara TKN Zuhairi Misrawi.

Adapun surat yang bakal dibacakan adalah surat Al-Fatehah, dan 30 surat pendek. Menurut Zuhairi, opsi lain bisa juga membaca surat Al-Baqarah, Al-Maidah, atau surat An-nisa.

Ketua Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin Ishak, mengatakan tes baca Alquran bakal digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Aceh. Teknisnya sendiri masih bakal dibicarakan lebih lanjut.

"Jadi rencananya akan digelar di Masjid Raya Baiturahman. Tes ini rencananya membaca Al-fatihah dan surat pendek, tapi nanti soal teknis dibicarakan lebih lanjut, setelah kami mendapat jawaban resmi," kata Marsyuddin.

Sementara itu, di posko Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Kertanegara, Jakarta Selatan, Perwakilan Ikatan Dai Aceh tak sempat bertemu dengan calon presiden nomor urut 02.

Mereka berencana menagih undangan tes baca Alquran. Namun tidak mendapatkan jawaban karena Prabowo dan timsesnya tengah sibuk mempersiapkan agenda besar.

Tgk Marsyuddin Ishak beserta rombongan hanya bertemu perwakilan sekretariat di Media Center. Awalnya mereka berusaha mendatangi rumah Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Namun, dialihkan ke kantor Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga di sebelahnya. Sampai kembali diarahkan ke media center yang terletak di seberang kantor BPN dan rumah Prabowo.

"Namun dari pihak sekretariat tadi bapak (Prabowo) sedang di luar mempersiapkan acara yang besar. Mungkin ini akan dirapatkan kembali. Insyaallah dalam waktu dekat mendapatkan jawaban," ujar Marsyuddin di media center Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Dalam pertemuan yang berlangsung singkat, Marsyuddin juga tidak mendapatkan jawaban jelas. Dia hanya menyebut dijanjikan bakal ada pertemuan kedua.

"Untuk hari ini dari kawan-kawan sekretariat, Bapak (Prabowo) lagi ada kesibukan kita jadwalkan lain kali," kata Marsyuddin.
Akui Pernah Fitnah Jokowi PKI, La Nyalla: Alhamdulillah Dimaafkan
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku pernah menghembuskan isu Joko Widodo atau Jokowi sebagai antek Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal itu diungkapkan La Nyalla saat berkunjung ke kediaman cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan ini, La Nyalla menceritakan pertemuannya dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Saat itu, La Nyalla mengaku menyampaikan permintaan maaf ke mantan Wali Kota Solo itu, karena pernah memfitnah Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.

"Saya datang ke beliau (Jokowi), saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, China. Saya yang sebarkan (Tabloid) Obor Rakyat di Jawa Timur, Madura. Akhirnya saya datang ke beliau dan sampaikan, saya mau minta maaf tiga kali. Alhamdulillah dimaafkan, ya sudah," kata La Nyalla saat berkunjung ke kediaman Ma’ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta.

La Nyalla juga meluruskan, bahwa isu Jokowi yang dianggap anti-Islam adalah tidaklah benar. Jokowi dilihatnya sebagai sosok yang taat beribadah.

"Sebelum saya mencari Pak Jokowi, saya datang ke tempatnya di Boyolali, saya datang ke Rawa Pening. Di situ banyak orang yang mengatakan, Pak Jokowi itu sejak muda itu sudah sering tirakat. Saya tahu Prabowo. Kalau soal Islam, lebih hebat Pak Jokowi," lanjutnya.

Kini, La Nyalla sudah mengubah arah politiknya. Ia pun berkomitmen untuk memenangkan Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin. Meski pada Pilpres 2014 lalu, La Nyalla sempat mendukung Prabowo Subianto.
Dapat Dukungan Alumni Perguruan Tinggi, TKN: Bukti Hoax ke Jokowi Tak Mempan
Sejumlah elemen akademik mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam perhelatan Pilpres 2019.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding melihat dukungan alumni sejumlah perguruan tinggi seperti UI, Universitas Airlangga, ITS, Universitas Jember, UGM, dan sebagainya, memberi energi positif bagi Jokowi-Maruf Amin, dan tim kampanye nasional (TKN) guna memenangi Pilpres 2019.

"Dukungan para alumni perguruan tinggi adalah bukti apresiasi kalangan pendidik sekaligus terdidik atas capaian kinerja Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya tidak cuma Kerja, tapi juga berpikir. Beliau mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa," jelas Karding.

Karding juga mengatakan, dukungan para alumni perguruan tinggi menjadi penegas bahwa hoax atau fitnah yang dialamatkan kepada Jokowi tidak punya pengaruh signifikan terhadap kelompok masyarakat terdidik. Kinerja Jokowi tetap mendapat tempat di hati masyarakat yang menjunjung tinggi akal sehat dan rasionalitas.

"Sudah saatnya kontestasi dalam demokrasi dilakukan dengan cara-cara bermartabat dan berakal sehat. Sikap fitnah dan menjelek-jelekan hanya akan membuat bangsa ini kehilangan keakraban dan berpotensi terjebak dalam perpecahan.
Mentan Cicipi Telur Hasil Bantuan Program Bekerja
Bantuan Ayam Kampung Petelur Unggul dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat mulai menunjukkan hasilnya. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mendatangi Desa Kiara Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk mencicipi telur hasil ayam kampung unggul bantuan Pemerintah.

Karena sudah menunjukkan hasil, Menteri Amran sekaligus mengkampanyekan Gerakan Makan Telur Ayam, sebagai upaya peningkatan asupan gizi RTM khususnya di Tasikmalaya.

Ratusan siswa siswi Sekolah Dasar dan Santri dari beberapa Pondok Pesantren di sekitar lokasi, ikut mencicipi telur hasil panen ayam kampung bantuan yang merupakan bagian dari program Bedah Keluarga Rakyat Sejahtera (BEKERJA).

"Kami datang untuk memastikan bantuan 6 bulan lalu apakah sudah ada hasilnya? Ternyata alhamdulillah. Karena sudah menunjukkan hasil, bantuan kami tambah 2 juta ekor tahun ini. Sehingga pendapatan masyarakat miskin bisa meningkat," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman di hadapan warga yang hadir, termasuk RTM, para penyuluh, kelompok tani, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan santri.

Amran menambahkan, bantuan ini merupakan perintah Presiden Jokowi sebagai program pengentasan kemiskinan Pemerintah. Program bantuan sudah berjalan empat tahun.

"Dan ini (2019) adalah tahun kelima Pemerintah menyalurkan bantuan pertanian. Khusus untuk Jawa barat saja berkisar Rp 8-10 triliun,"tegas Amran.

Peternak RTM di Kampung Cipalegor, Desa Kiara Jangkung, Kec. Sukahening sangat merasakan manfaat bantuan Ayam Kampung Petelur Unggul Pemerintah.

Adang Suparno, salah satu penerima bantuan dari kampung Cipalegor Desa Kiara Jangkung, Kec. Sukahening meyakini, ayam bantuan akan meningkatkan taraf hidup dengan pemberdayaan sumberdaya lokal.

"Sangat membantu sekali. Ayam yang diberikan enam bulan lalu, empat bulan kemudian sudah mulai bertelur. Pada waktu bertelur berikutnya kami akan usahakan agar bisa ditetaskan," ujar Adang.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Amran memang sekaligus menyerahkan bantuan berupa mesin tetas sejumlah 96 unit kepada 48 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kab. Tasikmalaya. Kementan ingin memastikan usaha pengembangan program BEKERJA Ayam Kampung Petelur Unggul berkelanjutan.

Timses Jokowi: Ada Upaya Sistematis Agar Masyarakat Tak Percaya Pemerintah
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko menanggapi pernyataan BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menilai KPU lebih memihak kepada petahana.

Dia menilai hal itu sebagai upaya sistematis untuk memobilisasi agar masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi.

"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu. Ini sudah jelas," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Pihaknya pun meminta agar pihak Prabowo jangan memainkan isu tersebut. "Kita sudah punya catatan, jangan main-main, jangan main-main. Kemarin Saya bilangin lanjutkan permainan itu, saya akan mainkan juga," kata Moeldoko.

Sebelumnya Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon berharap moderator debat berlaku netral. Moderator mampu menjadi fasilitator yang baik bagi dua kandidat.

"Jadi harus mereka-mereka yang betul-betul netral, mereka yang punya independensi, tidak berpihak pada salah satu, menjadi fasilitator murni," kata Fadli.
Pembangunan Infrastruktur Berkontribusi Mengurangi Angka Kemiskinan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2017 menjadi salah satu tumpuan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan secara nasional.

Demikian disampaikan Menteri Basuki dihadapan para Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, administratur, Kepala Satker dan staf di lingkungan Kementerian PUPR dari seluruh Provinsi pada acara Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR yang mengambil tema “Membangun Infrastruktur Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan” di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (17/1).

Dalam Raker tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Polisi Sobri Effendi Surya yang masing-masing memberikan paparan mengenai pemberantasan korupsi dan bahaya narkoba.     

Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, tetapi juga mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam upaya pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

“Raker ini dikhususkan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur PUPR tahun 2017. Kita harus menyatukan niat kita dalam menjalankan amanah berat ini. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat sektor utama, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur atau jasa konstruksi,”ujar Menteri Basuki.

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR mendapatkan besaran alokasi yang siginifikan yakni Rp 101,49 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di empat sasaran prioritas, yaitu : ketahanan air dan pangan, konektivitas, permukiman, dan perumahan. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan, dan revitalisasi kawasan kumuh juga harus tetap menjadi prioritas program Kementerian PUPR di tahun 2017 ini.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo pada acara tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Kementerian PUPR dalam 2 tahun terakhir yang menurutnya sangat luar biasa, seperti terlihat dari progres pembangunan jalan tol dan bendungan.

Selanjutnya Ketua KPK meminta sistem pencegahan korupsi di Kementerian PUPR lebih diperkuat. Beberapa langkah pencegahan yang sudah dilakukan di Kementerian PUPR yakni pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pakta integritas, whistle blowing system, dan pelaporan gratifikasi. 

Dalam pelaporan LHKPN, Agus Rahardjo menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Basuki yang telah mendorong pelaporan LHKPN sehingga tingkat ketaatan pelaporan LHKPN per 10 Januari 2017 mencapai 99,06%. Menteri PUPR sendiri sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan bagi aparatur sipil negara di Kementerian PUPR yang mewajibkan pelaporan LHKPN dari tingkat pejabat eselon I, eselon II, Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Auditor. 

Terkait bahaya Narkoba, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Polisi Sobri Effendi Surya mengingatkan jajaran pegawai Kementerian PUPR untuk menjaga diri dan keluarga dari penggunaan Narkoba. Dalam pencegahan penggunaan Narkoba, tambahnya, tes urine bagi seluruh peserta yang dilakukan pada saat Raker kali ini sepenuhnya mendapatkan dukungan dari BNN.

Usai mendengarkan arahan dan paparan, dilakukan tes urine kepada seluruh peserta Raker yang hadir tanpa terkecuali termasuk Menteri Basuki.
Target Penyaluran KUR Naik Jadi Rp 140 Triliun di 2019
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyepakati target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2019 sebesar Rp 140 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan target KUR 2018 yang hanya Rp 123 triliun.

"Komite pun menyepakati plafon penyaluran KUR tahun 2019 sebesar Rp 140 triliun. Bunganya tetap 7 persen," kata Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir saat ditemui di Kantornya, Jakarta, seperti ditulis Jumat (28/12/2018).

Pertimbangan komite melihat pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan mencapai 5,2 persen. Kemudian pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48 persen (yoy) serta ingkat inflasi sampai dengan September 2018 yang masih terjaga ditingkat 2,88 persen.

"Dengan elastisitas daripada pertumbuhan dengan permintaan kredit dikisaran 1,25 persen maka kita perkirakan 12 persen pertumbuhan KUR-nya. maka jatuh dia Rp 140 triliun," katanya.

Di samping itu, Iskandar mengatakan untuk anggaran pembayaran bunga pada 2019 ditetapkan sebesar Rp 11,989 triliun. Dirinya pun memastikan sebanyak 60 persen alokasi KUR pada 2019 akan dimanfaatkan untuk sektor produksi antara lain pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa.

"Jadi ketentuan baru plafon Rp 140 triliun. KuR produksi diwajibkan 60 persen untuk tahun 2019," imbuhnya.

Kemudian, dalam rangka memperluas penyaluran KUR, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengusulkan adanya skema KUR untuk Pensiunan. “KUR ini akan diberikan kepada para pensiunan atau pegawai pada Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang mempunyai usaha produktif,” pungkas Iskandar.
Ayo, UMKM Indonesia Punya Lapak di Bukalapak
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada platform e-commerce Bukalapak untuk bisa memfasilitasi pemasaran 56 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowo ketika menghadiri HUT ke-9 Bukalapak di Jakarta Convention Centre (JCC).

"Tadi disampaikan bahwa pelapak di Bukalapak ada 4 juta, tapi kita punya 56 juta UMKM. Jadi Bukalapak masih punya PR (Pekerjaan Rumah) 52 juta. Dan ini tugas pemerintah juga agar 56 juta ini semua bisa masuk ke Bukalapak," kata Jokowi di JCC, Kamis (10/1/).

Jokowi juga mengapresiasi komitemne Bukalapak untuk menjadi e-commerce yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga menjalankan fungsi sosial dalam membimbing UMKM untuk bisa naik kelas.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengajak Bukalapak untuk membangun ekosistem penjualan online dengan offline. Saat ini diakui memang induatri e-commerce berkembang cukup pesat. Namun di sisi lain, sisi UMKM masih butuh pembinaan, seprti dalam membuat branding dan pengemasan produk.

Dia yakin, dengan sinerginya sistem online dan pembangunan sisi offline Indonesia akan menjadi negara terdepan di Asean dalam hal pasar ekonomi digital. "Saya senang sekali, bahwa laporan yang saya terima 80 persen pelapak di Bukalapak itu adalah berasal dari UMKM," tegas Jokowi.

Dalam acara ini, hadir mendampingi Jokowi di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Menteri Perdagangan Enggrtiasto Lukita, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Founder Bukalapak Acmad Zaky dan lainnya.
Stok Beras AMAN Hingga Bulan Juli 2019
Presiden Joko Widodo meninjau langsung Gudang Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (10/1). Dia memastikan stok beras di gudang Bulog mencukupi dan operasi pasar beras berjalan dengan baik.

"Saya hanya ingin memastikan bahwa stok cukup dan operasi pasar berjalan," katanya.

Presiden menilai manajemen stok Bulog saat ini lebih baik. "Sudah rapi sekali, ada beras yang ditaruh di valet untuk perputaran stok, sehingga bisa dilakukan dengan rapi, majemenannya sudah lebih rapi," katanya.

Ia menyebutkan peninjauan stok kebutuhan pokok terutama beras dilakukan untuk memberikan keyakina kepada pasar dan masyarakat bahwa memang setiap saat diperlukan stok bulog siap dikeluarkan. "Karena biasanya kalau stok sedikit, akan muncul spekulasi di pasar sehingga harus dipastikan stok mencukupi," katanya.

Ia menyebutkan dengan adanya operasi pasar beras oleh Perum Bulog saat ini ada kecenderungan harga beras turun, apalagi nanti bulan Maret saat panen raya.

"Kalau mau turun drastis, stok dikeluarkan semua, tapi kan kita juga harus menjaga harga sehingga petani juga terlindungi. Perlu keseimbangan produksi dengan harga pasar,  kalau harga terlalu turun nanti petani mengalami kerugian," katanya.

Ia juga berharap operasi pasar beras secara besar-besaran oleh Bulog saat ini juga untuk mempersiapkan Bulog agar dapat melakukan penyerapan beras petani saat panen raya mendatang.

Presiden Jokowi menyebutkan stok beras pada akhir 2018 hingga awal 2019 ini mencapai 2,1 juta ton. "Biasanya di akhir Desember, stok hanya 700.000-800.000 ton, tetapi di akhir Desember 2018 hingga sekarang 2,1 juta ton. Ini memang besar, dulu kalau sudah Desember segini, ini masih banyal sekali," katanya sambil menunjuk tumpukan karung beras di belakangnya.

Menurut dia, stok yang ada harus digunakan untuk menjaga harga bahan pokok terutama beras bisa sedikit turum.

"Saya dapat informasi dari Dirut Perum Bulog dan kemarin saya cek ke pasar sudah turun sekitar Rp50 per kg karena sudah beberapa hari ini Bulog melakukan operasi pasar besar besaran untuk memberi suplai di pasar dan masyarakat," katanya.
PUPR: Infrastruktur Kerakyatan Tetap Jadi Prioritas di 2019
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil masih terus menjadi program prioritas pemerintah.

Program tersebut akan mengiringi pembangunan-pembangunan prioritas lainnya seperti jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.

Di Indonesia, kebutuhan akan hunian masih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu pemerintah tidak bisa bergantung hanya pada APBN.

"Maka dari itu kami dorong sinergi dengan pihak swasta, para pengemban dan juga perbankan untuk turut serta menjalankan program ini," tuturnya.

Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR.

Setiap tahun Kementerian PU-Pera memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak laik huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada 2019, ditargetkan perbaikan dapat dilakukan terhadap 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia.

Salah satu yang terbaru, program BSPS diberikan kepada masyarakat di Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah memberikan bantuan terhadap 3.773 rumah di 21 desa. Setiap rumah, mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta untuk modal perbaikan.