Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengestimasikan pihaknya dapat menumbuhkan 3.500 start-up baru hingga 2024. Dari ribuan start-up tersebut menurutnya dapat membuka lapangan pekerjaan.



"Infrastrukutr digital telah tumbuh. Dalam 5 tahun kita kembangkan 1.000 start up, padahal di Iran 1.000 start up butuh 10 tahun. Hingga 2024 kami estimasikan bisa tumbuhkan 3.500 start-up untuk buka lapangan kerja," ungkap Ma'ruf dalam debat Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Ma'ruf menilai dengan digenjotnya infrastruktur langit alias infrastruktur digital dapat mendorong dengan cepat pertumbuhan usaha start-up. Dalam 5 tahun ini saja menurutnya sudah ada 1.000 start-up yang berkembang.

"Dengan adanya infrastruktur langit. Sekarang ini infrastruktur digital kita telah bantu tumbuhkan usaha start up yang dalam tempo 4-5 tahun kita sudah kembangkan 1.000 start-up," kata Ma'ruf.

Selain menggenjot ekonomi digital, Ma'ruf pun ingin memberikan iklim yang kondusif untuk dunia usaha dan industri salah satunya adalah dalam bidang keuangan.

"Oleh karena itu maka untuk berikan lapangan kerja untuk masyarakat kita, akan kita lakukan dengan berikan iklim kerja yang kondusif untuk dunia usaha dan industri,"

"(Kita) memberikan akses keuangan yang mudah. Berikan KUR (kredit usaha rakyat) untuk mengembangkan usaha mikro, mekar, dan lain-lain. Sehingga dunia usaha tumbuh dan membuka lapangan kerja," ungkap Ma'ruf.
Ma'ruf Amin Mengejutkan, Dinilai 1-0 Unggul Dibanding Sandiaga
Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai cawapres Ma'ruf Amin memiliki efek kejut saat menyampaikan visi dan misinya di sesi pertama debat cawapres. Hal itu, menurutnya, membuat Ma'ruf unggul atas lawannya, cawapres Sandiaga Uno.

"Sebetulnya dua-duanya menunjukkan persiapan yang cukup matang karena ketika berbicara betul-betul kalimat terakhir itu sampai detik terakhir itu, misalnya itu terlihat sekali sudah melalui latihan yang cukup matang, sehingga waktunya pun pas," ujar Yunarto.

Meski kedua cawapres memiliki penampilan yang baik dalam menyampaikan visi dan misi, menurutnya, Ma'ruf lebih memiliki efek kejut.

"Yang lebih memiliki efek kejut itu Kiai Ma'ruf, karena memang ekspektasi yang tidak terlalu tinggi kepada Kiai Ma'ruf, tetapi artikulatif sekali, jauh berbeda seperti apa yang ditampilkan di debat pertama," katanya.

Yunarto melanjutkan, saat menyampaikan visi dan misi, Ma'ruf memiliki intonasi yang memang terlihat seperti layaknya politikus senior dalam menyampaikan pidatonya. Hal ini dilengkapi dengan beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa Ma'ruf sebagai sosok ulama.

"Dengan latar belakang beliau sebagai ulama, dengan beberapa kalimat yang memang hanya bisa dikeluarkan oleh ulama. Tadi ada hadis, itu menurut saya efek kejut yang tidak dimiliki oleh Sandi. Walaupun untuk pembukaan Sandi juga cukup stabil, tapi untuk masuk ke narasi yang memang memiliki daya elektoral seperti ketika dia berbicara BPJS, tetapi efek kejut inilah yang membuat Kiai Ma'ruf unggul 1-0 di awal, karena ada unsur kaget," imbuhnya.

"Gaya berbicaranya (Ma'ruf) tadi seperti betul-betul orang yang seperti berpidato politik, efek kejut tadi yang menurut saya membuat sebagian orang underestimate atau memiliki ekspektasi rendah kemudian melihat Kiai Ma'ruf sebagai sosok yang berbeda," lanjutnya.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo meminta masyarakat Tapanuli Utara agar menggunakan hak suaranya di Pilpres 2019. Jokowi mengatakan bahwa satu suara penting lantaran dapat membawa kemenangan untuk dirinya dan Ma'ruf Amin.

"Jangan biarkan satu orang pun golput. Beritahu semuanya. Jangan sampe satu orang pun golput. Karena 1 suara sangat penting bagi kita, untuk memenangkan tanggal 17 April nanti," kata Jokowi saat bersilaturahmi dengan masyarakat Tapanuli Raya di Lapangan Siborong-borong Tapanuli Utara Sumatera Utara, Jumat (15/3).



Jokowi mengatakan bahwa waktu menuju tanggal pencoblosan semakin dekat. Untuk itu, dia meminta agar para pendukungnya bekerja keras memenangkan dirinya.

"Waktu kita tanggal 34 hari, sangat sempit sekali. Oleh sebab itu, saya minta kita semua kerja keras. Tolong tanggal 17 tetangga, temen, handai taulan, semuanya diajak ke TPS (Tempat Pemungutan Suara)," jelas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap dapat meraup suara tinggi di Kabupaten Tapanuli Utara. Pasalnya, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi menang telak sebesar 93 persen di Tapanuli Utara.

"Artinya kita harapkan disini pemilih itu sebanyak-banyaknya datang ke TPS," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memperkenalkan memaparkan tiga kartu saktinya yang dapat membantu masyarakat. Ketiga kartu itu antara lain, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah.

Mantan Walikota Solo itu menjelaskan bahwa ketiga kartu tersebut akan membantu masyarakat yang kurang mampu. Tak hanya itu, Jokowi menuturkan bahwa KIP Kuliah ditujukan bagi lulusan SMA atau SMK yang ingin melanjutkan kuliah tetapi tidak mampu.

"Jadi anak-anak kita yang sudah lulus bisa dibantu untuk kuliah. Bisa di dalam dan luar negeri," tuturnya.
TKN Anggap Janji Prabowo Kembalikan Lahan HGU Tak Ihklas
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menilai janji capres Prabowo Subianto menyerahkan mayoritas saham perusahaannya yang punya HGU lahan ke negara tak ikhlas. Alasannya, pengembalian itu dianggap bersyarat.

"Sebenarnya kita berharap mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, itu substansinya. Oleh karena itu, ketika Pak Prabowo betul ingin mengembalikan pertanyaannya kenapa harus setelah terpilih jadi presiden. Kalau dia tidak terpilih apakah dibagi atau tidak. Oleh karena itu, saya melihat beliaunya tidak tulus, tidak ikhlas, dan bersyarat," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, Jumat (15/3/2019) malam.

Menurutnya, Prabowo setengah hati terkait janjinya mengembalikan lahan yang selama ini HGU-nya dipegang perusahaannya. Karding menilai Prabowo mengucapkan hal itu karena berada dalam tekanan menjelang pilpres.

"Saya kira setengah hati ataupun dibaginya karena, ada keinginan bagi karena, tekanan saja karena dia mau pilpres. Andai tidak pilpres, saya yakin tidak akan dibagi, beliau tetap akan menumpuk kekayaan, menumpuk HGU sebanyak-banyaknya, sementara rakyat kita menderita, miskin, dan sebagainya," tutur Karding.

Sementara itu, Wakil Direktur Kampanye TKN Daniel Johan menyatakan penyerahan aset kepada negara seperti yang dijanjikan Prabowo sangat memungkinkan. Nantinya, negara bisa mendistribusikan aset itu ke rakyat.

"Kita apresiasi janji yang ada, tapi yang utama adalah pelaksanaan janji-janji tersebut, penyerahan aset apalagi kepada negara sangat memungkinkan. Nanti negara bisa mendistribusikan kepada rakyat," ucap Daniel.

Selain pengembalian, dia menilai harus dipikirkan cara agar aset tersebut bisa produktif. Negara, kata Daniel, harus memikirkan manajemen aset yang baik.

"Tapi perlu juga dipikirkan agar aset tersebut dapat tetap produktif sehingga negara perlu memikirkan manajemen yang baik," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) singgah sejenak di Pasar Rakyat Balige yang berlokasi di Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, sebelum memulai agenda kunjungan kerjanya hari ini di Provinsi Sumatera Utara. Datang bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Presiden disambut hangat masyarakat setempat yang berkerumun di lokasi saat rombongan Presiden tiba di pasar tradisional yang terletak di pusat kota tersebut.



Kepala Negara terlihat menyambangi sejumlah kios untuk berbelanja bahan pokok. Di antaranya ialah jipang, cabai, bawang merah, dan buah jeruk. Sambil berkeliling pasar, Presiden tak segan untuk melayani permintaan jabat tangan dan swafoto para warga yang juga sedang beraktivitas di pasar tersebut.

"Bu Iriana juga sempat meninjau produk-produk kerajinan di Galeri Dekranasda Kabupaten Toba Samosir yang berada di kawasan Pasar Balige. Di sana, Ibu Iriana tampak membeli kain tenun khas daerah setempat," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Jumat (15/3).

Setelah berkeliling pasar selama kurang lebih 20 menit lamanya, Kepala Negara dan rombongan langsung bertolak menuju SMK Negeri 1 Balige untuk menyerahkan sekaligus menyosialisasikan program Kartu Indonesia Pintar.
Jokowi Ajak Ibu - Ibu di SUMUT Untuk Tidak Golput
Calon presiden Joko Widodo mengingatkan warga Sumatera Utara untuk mencoblos pada 17 April 2019 mendatang. Jokowi tak mau ada warga yang tidak mencoblos alias golput.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri kegiatan kampanye 'Doa Satukan Negeri' di Gedung Serbaguna T Rizal Noordin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (15/3/2019).

Kegiatan ini dihadiri oleh sebagian besar ibu-ibu. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) KH Muhammad Zainul Majdi dan ulama ternama Sumut, Syekh KH Ali Akbar Marbun hadir dalam kegiatan ini.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan dirinya sedih mendengar adanya masyarakat yang tidak saling tegur sapa karena perbedaan pilihan baik Pilkada maupun Pilpres.

"Saya sedih kalau mendengar gara-gara pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden antar kampung tidak saling tegur. Gara-gara pilihan wali kota antar majelis taklim tidak saling tegur. Sedih saya," kata Jokowi.

Dia juga bicara soal banyaknya kabar bohong soal dirinya yang beredar luas di masyarakat. Dia mengajak masyarakat Sumut untuk meluruskan kabar-kabar bohong tersebut.

"Tadi TGB menyampaikan untuk isu-isu yang beredar tolong diluruskan. Jangan diam," katanya.

Termasuk soal kabar dirinya akan melarang azan dan melegalkan pernikahan sejenis. "Ada yang bilang nanti kalau Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin terpilih pendidikan agama akan dihapus. Percaya?" tanya Jokowi.

"Tidak," jawab warga serentak.

"Ada yang bilang nanti kalau Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin terpilih akan dilegalkan zina. Akan dilarang azan. Akan dilegalkan kawin sejenis. Percaya?" tanya Jokowi lagi.

"Tidak," jawabn warga serentak.

Dia mengatakan, siapapun presiden RI tidak akan mungkin melakukan seperti yang disebutkan tersebut. Sebab Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

"Negara kita adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Jadi siapapun presidennya tidak akan mungkin melakukan itu. Tidak akan mungkin. Jadi tolong jangan didiamkan, harus diluruskan," kata Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke TPS pada 17 April 2019. Terutama ke ibu-ibu, Jokowi meminta agar 'membisiki' warga lain untuk ikut mencoblos.

"Nanti tanggal 17 April kita ajak kawan kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita berbondong-bondong datang ke TPS, jangan sampai ada yang golput. Yang penting ajak dulu semuanya, jangan sampai ada yang di rumah tidak nyoblos. Karena itu akan menentukan masa depan kita 5 tahun ke depan," jelas Jokowi.

"Sambil diajak sambil dibisiki. Tau kan ya? Terutama ibu-ibu sambil bisikin tetangganya, temannya, saudaranya dibisiki tanggal 17 April jangan ke mana-mana, datang ke TPS, nyoblos, jangan sampai golput. Saya titip itu aja," imbuh Jokowi.
Keseriusan Jokowi Berantas Korupsi Tak Pandang Bulu
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy dikabarkan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kanwil Departemen Agama di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikabarkan dirinya tersangkut suap jabatan di institusi itu. Dan OTT KPK sudah pasti 90 persen jadi tersangka, karena  pelakunya tertangkap basah saat sedang melakukan transaksi. 

Romahurmuziy atau akrab disapa Romy termasuk Ketua Umum Partai yang terus bergerak menggalang dukungan untuk Jokowi. Dengan kedekatan seperti itu, sebenarnya sangat mudah bagi Rommy untuk bisa lolos dari jerat OTT KPK. Tapi apa Rommy lolos? Tidak.

Dia tetap terkena jerat OTT KPK. Tertangkapnya Romy ini sudah diklarifikasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Bangun Mangera. Polda Jatim memang membantu KPK saat melakukan operasi tangkap tangan itu.

Ini adalah bukti KPK itu bekerja independen. Tidak ada intervensi. Kalau mereka sudah mengendus sesuatu maka mau itu dekat dengan Pemerintah maupun oposisi pasti disikat. Begitu juga pihak Kepolisian. Tidak ada sungkan-sungkanan dalam bekerja.

Inilah netralitas dan profesionalitas yang benar. Dalam kasus OTT KPK yang menimpa Romy ini jadi bukti bahwa Jokowi berani sapu bersih semua yang berbau korupsi tanpa pandang bulu.

Tidak ada yang kebal hukum meski dikenal dekat dengan Jokowi. Ahok buktinya, dia pun masih saja dipenjara dua tahun karena tuduhan penistaan agama akibat kata-katanya di Kepulauan Seribu. Jokowi sebagai Presiden membiarkan hukum berjalan, tanpa mau intervensi.

Masih ingat Setya Novanto? Dia bisa bertahan sejak era Orde Baru, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai masa awal Pemerintahan Joko Widodo. Apakah Setnov aman? Sekali lagi tidak.! Buktinya dia pun tetap dipenjara karena kasus e-KTP.

Jadi soal Rommy tertangkap itu buat saya persoalan biasa saja. Romy adalah manusia dewasa, biarkan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jadi sekali lagi, tertangkapnya Romy membuat kita semakin mantap pilih Jokowi. Dan terima kasih KPK telah membuktikan bahwa Jokowi benar-benar ingin negeri ini bersih dari praktek-praktek korupsi.

OTT KPK yang menyeret Romy ini justru sangat menguntungkan Jokowi-Ma'ruf juga membuat pendukungnya semakin mantap memilih Jokowi 17 April 2019 nanti. Dan kami pastikan coblos Jokowi-Ma'ru
Lembaga survei Konsep Indonesia (Konsepindo) menyatakan mayoritas ormas Islam mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Dari hasil survei, sebanyak 52,2 persen kalangan Nadhlatul Ulama memilih Jokowi-Ma'ruf. Sementara 38,8 persen sisanya memilih paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.



Direktur Konsepindo Veri Muhlis Arifuzzaman mengatakan, perolehan suara itu diambil 40,2 persen dari total 1.200 responden yang disurvei. Jumlah 40,2 persen itu merupakan hasil responden yang merasa menjadi bagian anggota atau sekadar simpatisan NU.

"Hasilnya mayoritas NU memilih Jokowi-Ma'ruf. Namun perolehan angka untuk Prabowo-Sandi juga cukup tinggi," ujar Veri saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (13/3).


Sementara 46,2 persen kalangan Muhammadiyah juga memilih Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan sisanya 31,3 persen memilih Prabowo-Sandi. Hasil itu diperoleh 6,4 persen dari total responden yang merasa menjadi bagian anggota atau sekadar simpatisan Muhammadiyah.

Sebanyak 66,7 persen kalangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) juga memilih paslon nomor urut 01. Sementara 33,3 persen sisanya memilih Prabowo-Sandi.

"Suara mayoritas untuk Prabowo-Sandi berasal dari ormas Persis, FPI, dan Alkhairaat," katanya.

Dari hasil survei menunjukkan 83,3 persen kalangan FPI memilih paslon nomor urut 02. Sementara tidak ada yang memilih Jokowi-Ma'ruf dan 16,7 persen tidak memilih. Hasil itu diperoleh dari 0,6 total responden yang merasa bagian anggota atau sekadar simpatisan FPI.

Untuk Persis, lanjut Veri, dari 0,3 persen responden sebanyak 66,7 persen memilih Prabowo-Sandi dan 33,3 persen memilih Jokowi-Ma'ruf. Sementara Al Khairaat dari 0,1 persen responden sebanyak 100 persen memilih Prabowo-Sandi.
Bahar bin Smith Ancam Jokowi, TKN Doakan Dapat Hidayah
Bahar bin Smith mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena merasa kasus dugaan penganiayaan yang dilakukannya tidak adil. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mendoakan Bahar segera mendapatkan hidayah.

"Kita doakan semoga Habib Bahar mendapat hidayah Allah SWT berupa hikmah kesantunan bicara dan perilaku," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (14/3/2019).

Arsul mengingatkan Bahar agar hati-hati berbicara. Politikus PPP itu mengatakan Bahar bisa terjerat kasus hukum lain jika tidak bisa menjaga lisan.

"Sebagai sesama warga bangsa kita perlu mengingatkan dia juga bahwa dia hidup di negara hukum, di mana perilaku dan ucapan juga ada turan hukumnya, sehingga kegagalan menjaga perilaku dan ucapannya bisa membawanya terjerembab masalah hukum yang lain," sebut Arsul.

Arsul mengingatkan Bahar agar hati-hati berbicara. Politikus PPP itu mengatakan Bahar bisa terjerat kasus hukum lain jika tidak bisa menjaga lisan.

"Sebagai sesama warga bangsa kita perlu mengingatkan dia juga bahwa dia hidup di negara hukum, di mana perilaku dan ucapan juga ada turan hukumnya, sehingga kegagalan menjaga perilaku dan ucapannya bisa membawanya terjerembab masalah hukum yang lain," sebut Arsul.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan tujuan pungutan pajak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Dia mengatakan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dengan memakai dana hasil pungutan pajak.

Salah satu pembangunan menggunakan uang pajak adalah jalan tol sepanjang 782 kilometer (Km) dan 41.000 meter jembatan. Pembangunan ini menggunakan uang pajak pada 2015 hingga 2018.

7

"Selama pembayaran pajak 2015 hingga 2018 telah bisa bangun lebih dari 41.000 meter jembatan dan jalan baru. Dan juga 782 Km jalan tol yang sekarang ini nanti untuk mudik akan banyak terbantu," ujar dia saat memberi penghargaan kepada wajib pajak besar di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Selain membangun jembatan dan jalan tol, pemerintah juga membangun sekitar 865.000 hektare (ha) jaringan sawah yang terigasi. Kemudian, membangun 10 lokasi pariwisata baru di Indonesia.

"Pajak juga untuk pembangunan 10 lokasi pariwisata, 10 bandara baru, dan 735 Km reaktivasi dari jalur ganda kereta api. Pembangunan LRT, MRT dan satu juta lebih rumah yang dibangun dari uang pajak," ujar dia.

Menutup paparannya, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang hadir. Mayoritas wajib pajak yang hadir adalah wajib pajak besar yang menyumbang 31 persen penerimaan pajak.

"Karena itu saya beri selamat kepada seluruh wajib pajak yang prominant tadi. Saya juga ikut doakan supaya tahun ini bapak ibu sekalian bisa tumbuh double digit. Kita akan jaga perekonomian kita stabil dan momentumnya tumbuh," ujar dia.
TKN: Kenaikan gaji PNS Bukan Money Politics
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menyebut, kebijakan pemerintah Jokowi menaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) bukan bagian dari kampanye.

"Itu kan kesejahteraan para PNS aja, itu adalah langkah-langkah untuk mensejahterakan PNS," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Politikus Perindo itu pun membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, bahwa Jokowi berlaku curang. Kata Arya, kebijakan pemerintah itu tidak termasuk politik uang.

"Bukan money politic orang itu gaji orang kok," ucapnya.

Arya pun menyebut, DPR pun ikut menyetujui kenaikan dan percepatan gaji 13 dan 14 PNS. Dia mempertanyakan apakah Fahri tahu soal itu

"Yang tanda tangan gaji 13 dan 14 Fahri ikut tanda tangan gak? Ikut dia. Itu sah dan benar gak ada hubungannya dengan money politic," tandasnya.

Diberitakan, Upaya Presiden Joko Widodo yang hendak menaikkan gaji PNS sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) mendapatkan sorotan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Dia menuding upaya tersebut merupakan bagian dari cara untuk mendongkrak kemenangan Jokowi pada Pilpres mendatang.

Hal ini dikatakan Fahri usai meninjau kondisi Rutan Klas 1 Medaeng, Sidoarjo. Ia menyatakan, jika Jokowi yang juga merupakan calon Presiden pasangan Cawapres Ma'ruf Amin ini, tengah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak popularitasnya.

"Saya membaca Pak Jokowi akan melakukan apapun untuk terpilih kembali," ujarnya, Minggu 10 Maret 2019.