Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

FSI: Jokowi Bapak Santri Indonesia
Forum Santri Indonesia (FSI) mengungkapkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin. FSI juga akan mendeklarasikan Presiden Jokowi sebagai 'Bapak Santri Indonesia'.

Deklarasi FSI dilakukan di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat,  Sabtu (8/12), dan diterima langsung oleh Kiai Ma'ruf Amin. Ketua Dewan Pembina FSI, Rokhmin Dahuri, mengatakan kedatangan itu untuk bersilaturahmi dengan Kiai Ma'ruf.

"Kami bertekad bulat ingin berikhtiar secara maksimal, berdoa secara ikhlas kepada Allah, supaya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden," katanya pada wartawan.

Deklarasi lalu dilakukan dengan menyampaikan berbagai alasan mengapa harus mendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Termasuk sosok Kiai Ma'ruf yang mengusung gagasan ekonomi arus baru.

"Intinya konsep itu ingin membantu Pak Jokowi untuk menambal hal yang masih kurang, memperbesar manfaat dan mereduksi kebutuhan orang miskin. Konsep Kiai Ma'ruf Amin sangat jitu," ujar Rokhmin.

"Pribadi Pak Jokowi yang sangat merakyat, lahir dari kampung dan rakyat kecil. Lalu Kiai Ma'ruf, ulama besar, yang akhlaknya Insya Allah sangat mulia sekaligus merakyat. Dengan ini bisa baik Indonesia membangun bangsa," tambahnya.

Ketua FSI Irwan Ari Kurniaa, mengatakan, ia berencana menggelar acara untuk mendapuk Presiden Jokowi sebagai Bapak Santri Indonesia. Gelar itu dinilai pantas. Sebab bila tidak ada Presiden Jokowi, maka takkan ada penetapan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober.

"Insya Allah nanti kami akan mengadakan, memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan keputusan Hari Santri Nasional. Dan akan kita angkat menjadi Bapak Santri Indonesia," ungkap Irwan.

Sementara Kiai Ma'ruf adalah gurunya para santri. Karena itulah, para santri secara sukarela terus mendoakan sang guru sukses memenangkan Pilpres 2019.

"Beliau (Ma'ruf Amin) sudah pasti tentu menjadi gurunya para santri. Jadi dari semua calon, beliau inilah yang dari kalangan Kiai. Dan kami sebagai santri berkewajiban mendoakan beliau, agar beliau lancar untuk membawa menuju bangsa Indonesia lebih baik," pungkasnya.
Pemerintah Tingkatkan Wisata Pedesaan di Tolitoli
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Plt. Ditjen PDTu Kemendesa PDTT) Aisyah Gamawati menyerahkan infrastruktur pendukung potensi pariwisata kepada pemerintah Kabupaten Tolitoli, Jumat (7/12). Penyerahan ini bersamaan dengan peringatan hari jadi ke-58 Kabupaten Tolitoli.

Dipusatkan di Pulau Lingayan, Tolitoli, Aisyah menyerahkan bantuan infrastruktur berupa 12 unit gazebo, pondok wisata delapan unit, lima unit pergola, sarana ruang ganti/toilet, jalur pejalan kaki, satu unit dermaga kayu, satu unit dermaga apung. Selain itu, Aisyah juga menyerahkan sarana ibadah mushola dan genset, kepada Bupati Kabupaten Tolitoli Muhammad Saleh Bantilan.

Aisyah menerangkan bantuan ini diberikan untuk mempercepat pengembangan potensi ekonomi khususnya wilayah pulau kecil dan terluar di Indonesia. “Ini sejalan dengan upaya Kemendesa PDTT dalam memasifkan empat program prioritas Kementerian untuk mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan," katanya.

Ia juga menaruh harapan besar agar bantuan ini dapat dikelola oleh Bumdes setempat yang dapat membawa dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat di Pulau Lingayan. “Semoga kunjungan wisatawan semakin meningkat di pulau terluar ini”.

Kehadiran Kemendesa PDTT juga sekaligus dalam rangka menyambut perayaan Hari Ulang Tahun ke-58 Kabupaten Tolitoli. Mengusung tema 'Menuju Pariwisata Tolitoli yang Maju dan Berbudaya', rangkaian diawali pelaksanaan upacara adat Sibbitolu yang dilanjutkan dengan berbagai pertunjukan seperti penampilan musik dan tari kolosal, perlombaan, karnaval budaya serta peluncuran desa wisata lingayan yang ditandai dengan penandatanganan prasasti penandatanganan prasasti.

“Dengan peresmian Desa Wisata ini semoga dapat menjadi kado terindah untuk masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli," kata Aisyah.

Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar (PDPKT) Hasrul Edyar mengatakan penataan pola dan struktur ruang perlu diperhatikan dalam memberikan fasilitasi bagi daerah. “kita contoh Kabupaten Tolitoli yang menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah, meskipun struktur geografis sudah given berada di pulau terluar indonesia, mereka tidak melihat itu sebagai keterbatasan, malah sebagai potensi pariwisata yang sangat menggiurkan, itu yang kita fasilitasi” ujarnya.

Selain itu Hasrul juga menyampaikan bahwa tidak hanya infrastruktur, kualitas sumber daya wilayah juga menjadi penting. Dia menuturkan industri pariwisata erat dengan hospitality. Jadi, masyarakat harus tahu bagaimana cara memperlakukan wisatawan dengan baik.

"Oleh karenanya bersamaan dengan kegiatan ini, kami juga menggelar pelatihan peningkatan kapasitas untuk para pengelola desa wisata, pengelola bumdes dan pendamping daerah yang ada di Kabupaten Tolitoli," ucap dia.
Info: Palapa Ring Tengah Sudah 97%, Bentar Lagi Internet Kenceng Bro
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menargetkan penggelaran kabel serat optik untuk Palapa Ring paket tengah akan selesai pada Agustus. Sehingga, pada September layanannya bisa beroperasi.

Pernyataan menteri yang akrab disapa Chief RA itu diucapkan olehnya usai melakukan kunjungan kerja dengan menyambangi kapal Nusantara Ekspress di perairan Tateli, Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara.

"Ini adalah kelambatan untuk Palapa Ring Tengah. Sengaja saya datang agar ada kapal untuk memasang. Kalau tidak (datang) kapal tidak datang ke sini. Untuk memastikan semua selesai di akhir 2018. Jadi, Agustus bisa selesai, kemudian uji stabilitas sampai September," tuturnya seperti dikutip detikINET, Minggu (27/5/2018).

Pada kesempatan ini, Menkominfo meminta kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk memastikan perizinan penggelaran kabel Palapa Ring paket tengah bisa dipercepat.

Ia pun kembali mengingatkan bahwa proyek Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mewujudkan Nawacita ke-3.

"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," ucapnya.
Jaringan Lemot? Gak Lagi Dong. Kan Sudah Ada Palapa Ring 
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menargetkan penggelaran kabel serat optik untuk Palapa Ring paket tengah akan selesai pada Agustus. Sehingga, pada September layanannya bisa beroperasi.

Pernyataan menteri yang akrab disapa Chief RA itu diucapkan olehnya usai melakukan kunjungan kerja dengan menyambangi kapal Nusantara Ekspress di perairan Tateli, Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara.

"Ini adalah kelambatan untuk Palapa Ring Tengah. Sengaja saya datang agar ada kapal untuk memasang. Kalau tidak (datang) kapal tidak datang ke sini. Untuk memastikan semua selesai di akhir 2018. Jadi, Agustus bisa selesai, kemudian uji stabilitas sampai September," tuturnya seperti dikutip detikINET, Minggu (27/5/2018).

Pada kesempatan ini, Menkominfo meminta kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk memastikan perizinan penggelaran kabel Palapa Ring paket tengah bisa dipercepat.

"Kalau September selesai, saya serahkan ke Pak Gubernur akan ada acara apa. Saya tidak minta anggaran ke Pemda. Tolong dipercepat perizinannya," ungkap Rudiantara.

Ia pun kembali mengingatkan bahwa proyek Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mewujudkan Nawacita ke-3.

"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," ucapnya.
Program Kesejahteraan Jokowi Ciptakan Keadilan Ekonomi Bagi Rakyat Indonesia
Program kesejahteraan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sudah mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Ini sesuai komitmen kedua pimpinan negara tersebut.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta saat menjadi pembicara pada sarasehan Pergerakan Indonesia Maju yang bertajuk Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan.

"Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia. Clear yang disampaikan Pak Presiden," ujar Arif Budimanta di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Arif menuturkan, program keadilan ekonomi tersebut memiliki dua orientasi, yakni terkait akses dan aset. Akses salah satunya berkaitan dengan permodalan.

Dia mengapresiasi pemerintahan saat ini mampu menawarkan kemudahan permodalan kepada rakyat secara merata. Ini bisa dilihat dari kucuran kredit berbunga rendah.

"Sebelum Jokowi jadi Presiden, tidak pernah mendengar kita, kredit usaha rakyat itu bunganya single digit. Sekarang di 2018, bunga daripada KUR yang ditujukan kepada UMKM itu ada plafon kurang lebih sekitar Rp 117 triliun dengan bunga 7 persen. Ini part of comitment untuk mewujudkan keadilan sosial," dia menegaskan.
Darmin Nasution Targetkan Peta Jalan Pendidikan Tuk SMK Rampung Desember
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan roadmap atau peta jalan pendidikan vokasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan rampung pada akhir bulan ini. Sehingga pada 2019, dapat berlaku secara efektif.

"Itu sebenarnya teknisnya sudah selesai. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan ini sudah selesai, bukan tahun depan lagi, cepat," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/12).

Menko Darmin mengatakan, pemerintah saat ini tengah menggodok SMK-SMK di provinsi yang memiliki kualifikasi dalam menerapkan vokasi. SMK tersebut nantinya akan menjadi prioritas di provinsi tersebut.

"Jadi kita, satu sedang menyiapkan roadmapnya. Kedua kita perlu memulai dengan beberapa provinsi supaya ada SMK vokasi yang di anggap prioritas di setiap daerahnya. Masing-masing daerah bisa beda ya kan," jelasnya.

Pemerintah nantinya akan merombak kurikulum dalam penerapan pendidikan vokasi. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan guru-guru berkompeten dan memiliki keahlian di bidang vokasi tersebut.

"Kita harus merombak untuk vokasi itu struktur belajar mengajarnya berapa persen di kelas berapa persen praktik berapa persen magang. Kurikulumnya gimana, jangan terlalu banyak kurikulum yang normatif dan adaptif tapi yang banyak kurikulum yang untuk produktif teknis ya," jelasnya.

Sebagai informasi, untuk mendorong pelaksanaan vokasi di 2019, pemerintah sendiri telah meningkatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan vokasi menjadi Rp 26 triliun atau naik Rp 2,37 triliun dari tahun sebelumnya

Pemerintah Kucurkan KUR Khusus Peternakan Rakyat
Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk peternakan rakyat di Desa Kebonagung, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (6/12). Menurut Darmin, peluncuran KUR khusus peternakan rakyat oleh Kemenko Perekonomian dan

"Dengan penyaluran KUR khusus peternakan rakyat ini, penyaluran KUR di Indonesia akan semakin meningkat tiap tahun sebab selama ini bidang tersebut belum dilayani oleh perbankkan," katanya.

Darmin menyebutkan penyaluran KUR pada periode Januari-Oktober 2018 mencapai Rp 113 triliun sehingga diharapkan dengan adanya KUR khusus peternakan rakyat ini, jumlahnya meningkat. "Saya yakin penyaluran KUR kita akan semakin meningkat dan tahun depan saya prediksikan bisa mencapai Rp 140 triliun," ujarnya.

Kemenko Perekonomian akan terus mendorong sektor pertanian, peternakan, dan industri kecil agar dapat terus berproduksi. Terkait dengan hal itu, Darmin secara khusus meminta semua bank penyalur KUR untuk mempermudah penyaluran kepada masyarakat.

"Jangan mencari-cari alasan agar masyarakat gagal mendapatkan KUR, harus dibantu," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Darmin berterima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah mendorong penyaluran KUR dengan sangat baik, bahkan penyaluran KUR di Jateng  tertinggi secara nasional. "Dari total Rp 113 triliun KUR nasional tahun ini, Jateng dapat menyalurkan Rp 20,4 triliun atau 17,5 persen," ujarnya.
Jokowi Himbau Pengusaha & Investor Untuk Tidak Ekspor Bahan Mentah Lagi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimbau pengusaha untuk menghentikan ekspor bahan mentah. Mereka diminta fokus mengembangkan industri hilir.

Jokowi mengatakan, Indonesia butuh untuk segera mengembangkan hilirisasi. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah namun kekayaannya tak bisa dinikmati.

Dia mencontohkan kekayaan mineral bauksit. Setiap tahun Indonesia mengekspor jutaan ton dengan harga di kisaran US$ 35 per ton. Namun di saat yang sama, pabrik aluminium di dalam negeri mengimpor ratusan ribu ton alumina, produk turunan bauksit. "Kalau dari dulu dibangun industri alumina, impor tidak perlu terjadi," katanya.

Kasus yang sama juga terjadi terhadap batubara. Jokowi mencatat, Indonesia mengekspor kurang lebih 480 juta ton batubara mentah. Padahal sumber daya tersebut bisa diolah untuk LPG, TNT, hingga avtur. Indonesia sendiri mengimpor 4 juta ton LPG tiap tahun.

Jokowi mengatakan pengembangan industri hilir kelapa sawit juga berpotensi menguntungkan Indonesia. Produksi CPO Indonesia per tahun mencapai 42 juta ton. Dengan hilirisasi, contohnya dengan B20, Indonesia bisa menghemat jutaan ton impor solar.

Dampak dari hilirisasi, menurut Jokowi, akan sangat bermanfaat. Terutama, bagi defisit transaksi berjalan (CAD) yang sangat menjadi perhatian khusus Jokowi selama dua tahun terakhir. Dengan hilirisasi, impor dapat ditekan dan mengurangi CAD.

Hilirisasi juga mampu mendorong PDB Indonesia. Jokowi merujuk pada kasus nikel. Indonesia telah mengekspor jutaan ton nikel dengan harga US$ 30 per ton. Dengan hilirisasi nikel menjadi feronikel, dia mencatat ada empat kali nilai tambah yang mampu dihasilkan. "Coba kalau kita bangun industri nikel 100 persen daro dulu. Akan naik 400 persen GDP, naik 4 kali lipat," ujarnya.

Hebat! pertumbuhan ekonomi Indonesia capai 5,17 persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan kondisi perekonomian Indonesia mampu bertahan meski terdapat gejolak eksternal yang berpotensi menganggu proyeksi.

Hal tersebut, kata Darmin, terlihat dari kondisi makroekonomi Indonesia yang berada dalam level aman. Tercatat pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III-2018 mencapai 5,17 persen dan inflasi hingga November sebesar 3,23 persen.

"Di tengah gejolak dan tekanan ekonomi dunia di tahun 2018, bisa ditandai dengan jelas bahwa ekonomi kita mampu bertahan dengan baik," kata Darmin dalam acara CEO Networking 2018 yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (3/12).

Selain itu, sejumlah indikator sosial juga menunjukkan adanya perbaikan antara lain tingkat kemiskinan tercatat 9,82 persen, tingkat pengangguran 5,34 persen, indeks ketimpangan 0,389 dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,81.

"Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menempatkan Indonesia dengan status pembangunan manusia 'tinggi'," kata Darmin.

Darmin juga menjelaskan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo tercipta kebijakan yang mengacu kepada perbaikan supply-side yaitu dari sisi kualitas infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) dan redistribusi pertanahan.

Melalui pembangunan infrastruktur, pemerintah mengharapkan terjadi perbaikan kualitas sistem logistik yang bermuara pada pelaksanaan transformasi ekonomi.

Pendekatan perbaikan supply-side ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan pembenahan kualitas SDM secara berkala agar tercipta agen pertumbuhan hingga wilayah terkecil.

"Kami menggerakkan program vokasi besar-besaran untuk memperbaiki kualitas SDM, yang apabila dijalankan maka perbaikan 'supply-side' akan menjadi basis untuk keluar dari jeratan tekanan eksternal," kata Darmin.

Meski fokus menggenjot supply-side, pemerintah juga mendorong demand-side dengan menjaga tingkat konsumsi, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB), dan tingkat ekspor.

"Pemerintah senantiasa menjaga keseimbangan kedua sisi agar transformasi ekonomi dapat benar-benar terealisasi," kata Darmin.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djayadi dan para stakeholder terkait.
Dana Desa Bermanfaat Untuk Jangka Panjang
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan manfaat program dana desa yang diberikan pemerintah. Dana tersebut tidak bisa dinikmati dalam waktu singkat, melainkan untuk jangka panjang.

"Manfaat dana desa baru akan dirasakan manfaatnya mungkin tidak tahun ini, tetapi ke depan, kita akan mendapatkan manfaat besar dari pembangunan-pembangunan ini. Kita harus meyakini itu," kata Jokowi saat sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/12/2018)

Antara melansir Presiden menjelaskan, dana desa yang dikucurkan pemerintah ini berbeda dengan bantuan langsung sehingga manfaatnya pun tidak bisa dirasakan secara serta merta.

"Jangan inginnya instan, mana pak manfaatnya? Ya, kalau seperti itu, paling mudah, bagi saja uang bantuan langsung. Masyarakat senang, tapi dampak ekonomi ke depannya tidak bisa," kata Jokowi.

Di hadapan para perangkat desa yang hadir, Kepala Negara menjelaskan, dengan membangun infrastruktur sesungguhnya pemerintah tengah membangun fondasi negara.

"Kemudian nanti tahapan besar kedua itu membangun sumber daya manusia. Itu juga membangun fondasi, enggak bisa langsung dirasakan mendadak saat ini," Jokowi menjelaskan.

Jokowi menilai, tanpa pembangunan seperti itu Indonesia akan menjadi rapuh.

Sebagai perbandingan, dalam pembangunan jalan, dia mengatakan, sejak jalan Tol Jagorawi dibangun pada 1978, Indonesia baru membangun jalan sepanjang 780 kilometer.

"Seribu saja tidak ada. Saat yang sama, ini saya bandingkan dengan Tiongkok, membangun sudah sekarang ini 280.000 kilometer. Karena berani sakit dulu, berani pahit dulu," kata Jokowi..
200.000 Warga Kurang Mampu di Jabar Dapat Sambungan Listrik Gratis
Presiden Joko Widodo terjun langsung dalam acara pemasangan instalasi listrik gratis untuk keluarga tidak mampu di Bogor melalui program BUMN Hadir Untuk Negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di acara bertajuk Sambung Listrik Gratis Bagi Keluarga Tidak Mampu di pemukiman warga Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Minggu (2/12/2018).


Melalui program Sinergi BUMN dari 34 BUMN plus 1 anak usaha, penyalaan listrik gratis tahap 1, sebanyak 130.248 KK, dengan target tersambung 100.970 KK di bulan Desember tahun ini. Hingga 30 November, jumlah tersambung sebanyak 60.798 KK, melampaui target di 30 November yaitu 60 ribu KK.

Selama ini, masyarakat yang mendapatkan fasilitas dari 35 BUMN ini menikmati listrik dengan cara levering, atau menumpang ke rumah tetangganya tanpa memiliki meteran listrik sendiri.

Keluarga yang menyambung listrik dengan cara levering, membayar rata-rata Rp 40.000-Rp 50.000 per bulan dengan listrik yang biasanya hanya untuk bola lampu.

Setelah disambung listrik PLN, dengan rata-rata pembayaran Rp 30.000 per bulan, mereka sudah dapat menikmati alat elektronik lainnya selain lampu, seperti TV, penanak nasi, dan alat elektronik lainnya.