Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung capres Joko Widodo (Jokowi) kerap memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menepisnya.

"Pak Jokowi tidak pernah mempolitisasi salat atau rumah ibadah. Tidak seperti Prabowo, yang mempolitisasi salat Jumat hari ini, sehingga dilarang Bawaslu dan takmir masjid," kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).



TKN menjawab terkait beberapa momen Jokowi saat salat yang dipotret. TKN menegaskan tidak ada mobilisasi juru foto untuk mengabadikan momen Jokowi salat.

Politikus Golkar ini menambahkan, saf salat yang dimundurkan justru untuk membuat salat jemaah tetap khusyuk. Menurutnya, hal itu tak melanggar tata tertib salat.

Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily. (Foto: dok. pribadi)

"Saf dimundurkan justru untuk membuat salat jamaah di saf tersebut tetap khusyuk, dan itu tidak melanggar tata tertib salat," ujar Ace.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menegaskan tidak akan ada kegiatan perpolitikan di kegiatan salat Jumat hari ini. Menurut BPN, justru Jokowi-lah yang sering memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat.

"Sekali lagi, besok agenda Pak Prabowo itu agenda pribadi, hanya datang untuk salat Jumat tanpa memberikan kata sambutan, baik sebelum maupun sesudah salat Jumat. Kedua, Pak Prabowo juga nggak akan meminta tempat duduk khusus dan Pak Prabwoo juga nggak minta saf dimundurkan agar kamerawan bisa mengambil foto Pak Prabowo. Kan kalau Pak Jokowi safnya minta dimundurkan tuh, kami tidak melakukan hal itu. Jadi nggak ada prasangka itu dan kami berhusnuzan saja, karena insyaallah masalahnya sudah selesai," ujar jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (14/2).
Faktanya Jokowi - Ma'ruf Mulai Unggu di Jawa Barat
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengungkap alasan elektabilitas petahana Joko Widodo mulai unggul di Jawa Barat dibandingkan capres Prabowo Subianto. Adalah cawapres Ma'ruf Amin sebagai salah satu faktor pendulang suara.

"Figur Kiai Ma’ruf akan lebih bisa diterima di kalangan masyarakat santri di Jawa Barat karena beliau adalah ulama terkemuka yang berasal dari tatar Sunda," ujar Ace melalui pesan singkat, Jumat, (15/2/2019).

Ace menyebut beberapa indikasi bahwa kemenangan di Jawa Barat mulai terlihat. Pertama adalah konfigurasi partai politik. Beberapa partai di 2014 mendukung Prabowo, balik dukung Jokowi.

"Partai Golkar yang dulu mendukung ke Prabowo, kini solid mendukung Jokowi-Ma’ruf," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.

Kemudian, gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat adalah tokoh yang diusung partai koalisi Jokowi-Ma'ruf. Yaitu, PPP, Nasdem, Hanura dan PKB.

"Yaitu Kang Emil dan Pak Uu Ruhzanul Hakim. Dulu Gubernurnya berasal dari pihak sebelah," kata Ace.

Dia klaim sejumlah tokoh Jawa Barat berada dalam barisan terdepan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Seperti mantan gubernur Jabar Solihin GP, mantan wakil gubernur Jabar Deddy Mizwar, Agum Gumelar, sampai Ginandjar Kartasasmita.

"Tokoh-tokoh Jabar seperti Kang Solihin GP, Pak Ginandjar Kartasasmita, Pak Agum Gumelar, Deddy Mizwar, dan lain-lain berada barisan terdepan mendukung Jokowi-Kyai Ma’ruf," ucap Ace.

Anggota DPR Komisi VIII itu mengatakan Jabar adalah wilayah penting. Itu bakal menentukan perolehan suara sampai tingkat nasional.

"Jawa Barat itu sangat strategis secara nasional dengan jumlah pemilih yang sangat besar secara nasional. Kemenangan di Jawa Barat sangat menentukan dan menjadi barometer kemenangan di tingkat nasional," kata Ace.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai tarif Tol Trans Jawa yang berlaku saat ini masih terbilang wajar dan tidak semahal yang dikeluhkan beberapa pihak, terutama pengusaha sektor logistik.

Saat ini, tarif Tol Trans Jawa tercatat sebesar Rp1.000 per kilometer (km). Menurut Basuki, tarif ini terbilang wajar yang mencerminkan perhitungan harga pada masa transisi ketika tol sudah selesai dibangun dan beroperasi efektif sesuai dengan masa konsesi.



Ketika masa konsesi selesai, bukan tidak mungkin tarif Tol Trans Jawa akan lebih rendah. Saat ini, masa konsesi tol yang menghubungkan Merak-Banyuwangi itu sekitar 35-40 tahun.

"Dari segi rasional, saya masih oke untuk harga per kilometer-nya. Ini kan masa transisi, jadi kami tunggu kondisi normal nanti," ucapnya di lingkungan Istana Kepresidenan, Rabu (13/2).

Bahkan, menurut dia, pemerintah turut memberi potongan harga alias diskon kepada pengguna jalan tol sebesar 15 persen yang diberikan selama dua bulan dari Januari-Maret 2019.

Di sisi lain, Basuki mengatakan tarif tol ini masih wajar karena pembangunan tol ditujukan sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin melintas dari satu titik ke titik lainnya. Artinya, ketika jalan tol sudah ada, bukan berarti semua masyarakat harus menggunakan jalan tersebut.

Sebab, jalan nontol pun sebenarnya masih bisa digunakan, misalnya jalan utama di pesisir Pantai Utara (Pantura).

"Mereka (pengemudi) misalnya bisa keluar lewat Cipali, nanti masuk lagi ke jalan yang lama, baru kemudian misalnya ada tol baru keluar lagi (dari jalan non tol)," terangnya.

Meski begitu, Basuki belum bisa memberi sikap pasti terhadap wacana penurunan tarif tol yang pernah direncanakan dengan memanggil seluruh Badan Pengatur Jalan To (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Pasalnya, berbagai opsi penetapan tarif Tol Trans Jawa masih terus dikaji. Salah satunya dengan memperpanjang masa konsesi jalan tol tersebut.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Logistik (ALI) Zaldy Ilham Masita mengeluhkan tarif Tol Trans Jawa karena dianggap terlalu mahal. Sebab, tarif tersebut membuat truk yang membawa barang logistik lebih memilih lewat jalur Pantura ketimbang tol.

"Penghematan waktu tidak bisa menutupi tambahan biaya kalau lewat tol," ungkap Zaldy.
Fadli Zon Enggan Minta Maaf Soal Puisinya, Mahfud MD: Pantas Tidak Dipilih Sebagai Wakil Rakyat ?
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, yang berhak mengadili puisi Doa yang Ditukar karya Wakil Ketua DPR Fadli Zon adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Mahfud MD mempersilakan pihak-pihak yang merasa keberatan dan tersinggung dengan puisi Fadli Zon, membawanya ke ranah Dewan Etik. Sebab, hingga kini belum ada orang atau pihak yang mengajukan pengaduan tersebut kepada Dewan Etik DPR.

"Tapi mau diadili oleh Dewan Etik, kan harus ada yang ngadu. Kalau ada yang mengadu silakan saja," kata Mahfud MD di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Sebab, menurut Mahfud MD, puisi karangan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dianggap tidak sopan karena menyinggung Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah, KH Maimun Zubair atau karib disapa Mbah Moen.

"Itu tidak sopan, etik disebut penistaan," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menjelaskan, jika dilirik secara hukum, tak ada yang salah dalam puisi karya Fadli Zon itu. Sebab, dia tidak menyebutkan subjek yang disindir secara jelas.

Tapi masyarakat sudah lebih dahulu paham siapa yang dimaksud oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sedangkan bila dipandang secara etika, puisi Fadli Zon disebut sebagai penistaan. Oleh karena itu, Mahfud MD meminta masyarakat menyikapi puisi karya Fadli Zon tersebut dalam pandangan politik.

"Sikapi secara politik saja. Orang ini pantas tidak dipilih sebagai wakil rakyat?" cetus Mahfud MD.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan 130 kiai Jawa Timur di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dilakukan secara tertutup pada pukul 11.00 WIB.

Ketua Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Kabupaten Sampang, Soleh Sayuti menjelaskan kedatangan mereka untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Pertemuan itu sempat membahas persoalan politik.



"Karena ini tahun politik sedikit banyak ada bahas politik," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Soleh mengakui, pihaknya siap memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Apalagi Ma'ruf Amin pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais Aam PBNU.

"Ulama semuanya itu yang ada di NU insyaallah dukung Ma'ruf," kata dia.

Berbeda dengan Soleh, Wakil Rais Syuriah NU Kabupaten Sampang, Fahrurozi menegaskan pertemuan kiai Jawa Timur dengan Jokowi murni untuk bersilaturahmi. Tidak ada pembahasan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Kehadiran kami di sini bukan dukung mendukung. Substansinya silaturahmi kepada beliau," kata Fahrurozi.

Fahrurozi menyebut, 130 kiai ini ada yang berasal dari Sampang, Sumenep, Pamekasan hingga Bangkalan. Mereka memberikan penjelasan kepada Jokowi mengenai isu-isu hoaks yang merebak di media sosial belakangan ini.

"Jadi kami ikut membantu meluruskan, tidak hanya hoaks yang berkaitan dengan pak Jokowi tetapi dari semua pihak," pungkasnya.
Jokowi Telepon SBY Tanya Kondisi Kesehatan Ani Yudhoyono
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah menelepon Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengetahui kabar Ani Yudhoyono. Mantan Ibu Negara itu diketahui tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura karena mengidap kanker darah.

"Sudah, empat hari atau lima hari yang lalu saya udah telepon beliau. Pak Jusuf Kalla juga udah telepon beliau untuk mengabarkan mengenai Ibu Ani," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Jokowi mendoakan agar Ani Yudhoyono segera diberikan kesehatan dan kesembuhan dari penyakitnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap agar Ani dapat segera kembali ke Indonesia dengan sehat.

"Kita semuanya mendoakan agar beliau cepat sembuh dan kembali ke Indonesia," kata dia.

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negera Pratikno dan tim dokter kepresidenan untuk membantu pengobatan Ani. Jokowi mengaku tengah mengatur waktu untuk menjenguknya.

"Mengatur waktu," ucap Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan larangan bagi pemerintah provinsi (pemprov) untuk menyelanggarakan rapat di hotel tidak ditindaklanjuti karena akan berpengaruh pada industri perhotelan dan turunannya.

"Saya ingin menjawab apa yang menjadi statement Mendagri dulu, tadi baru saja saya diberi tahu sudah beres, tidak akan ditindaklanjuti," jelas Jokowi dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Puri Agung Convention Hall Jakarta, Senin 11 Februari 2019 malam, seperti dikutip dari Antara.



Sebelumnya Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani dalam acara yang sama mengeluhkan kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan usaha dan industri perhotelan di Tanah Air.

Seketika setelah Haryadi rampung menyampaikan laporannya dalam acara itu, Presiden langsung memberikan jawaban. "Baru saja ini tadi jawab langsung oleh Mendagri tidak ditindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh Pemprov untuk tidak menyelenggarakan rapat evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di hotel.

Perintah ini dikeluarkan setelah insiden dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, yang melihat aparatur Pemprov Papua.

Dua penyelidik KPK diduga dianiaya oleh sejumlah orang di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Minggu (3/2/2019) dini hari.

Ketua PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan larangan tersebut akan memukul industri perhotelan karena jika alasannya untuk penghematan anggaran mestinya justru pengelolaan anggarannya yang dilakukan lebih cermat.

"Bukan dengan melarang kegiatan di hotel. Kami ingat kebijakan yang serupa pada 2014 oleh Menpan RB yang melarang kegiatan di hotel, ini memukul usaha hotel sehingga okupansinya turun rata-rata tinggal 20 persen," katanya.

Hal itu juga memukul mata rantai industri pendukung hotel termasuk UMKM pemasok sayuran, ayam, dan lain-lain.

Larangan itu pada akhirnya dicabut namun kata dia industri hotel ketika itu memerlukan waktu lama setidaknya satu tahun untuk pulih.

"Dampak negatifnya lebih besar dan harapan efisiensi tidak tercapai karena banyak kantor pemerintah tidak punya ruang rapat memadai dan akomodasi yang terintegrasi," katanya.

Hal ini kata dia, akan melemahkan daya saing pariwisata Indonesia.
MENTERI PUPR Sebut Ada Kemungkinan Penurunan Tarif Tol Trans Jawa
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memanggil Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tergabung dalam Asosiasinya Tol Indonesia (ATI) pada Selasa pagi. Pemanggilan tersebut untuk membahas rumusan tarif Tol Trans Jawa yang banyak dikeluhkan mahal oleh para pengguna.

Basuki mengatakan, langkah pemanggilan ini untuk mendengar pendapat dari para operator tol terkait kemungkinan pemangkasan tarif. Namun begitu, sambungnya, banyak pertimbangan lain yang juga harus dipikirkan lebih lanjut sebelum hasil akhir diketok palu.

"Seperti saya sampaikan, sebetulnya tidak semata-mata tarif, ada beberapa hal lain yang mesti dipertimbangkan. Misalnya disampaikan kalau tarif diturunkan nanti pedagang di Pantura juga pada protes katanya. Kalau diturunkan pengguna jalan banyak pindah ke tol, warung usahanya jadi sepi," ungkap dia di kantornya, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Opsi selanjutnya, ia menambahkan, pemerintah turut menyoroti penggunaan transportasi yang 95 persen masih didominasi oleh jalan raya. Dia menginginkan agar pengguna jalur darat seperti Tol Trans Jawa bisa coba beralih moda transportasi menuju kereta api atau kapal laut, sehingga jalan raya dan tol bisa lebih terawat dan awet.

Selain itu, Basuki juga ikut mengamati keberadaan angkutan domestik berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) yang kerap memadati jalan tol.

"Mereka kan tidak bisa lari lebih dari 40 kilometer per jam, sehingga mereka masuk tol pun menjadi lambat dan tidak perlu cepat. Nah kalau tidak perlu cepat mereka lewat jalur Pantura," ujar dia.

Namun demikian, berbagai faktor tadi disebutkannya tengah ditindaklanjuti oleh tim kecil buatan BPJT dan ATI, untuk kemudian dirumuskan berapa kira-kira besaran penurunan tarif Tol Trans Jawa.

Sebab, lanjutnya, perhitungan tarif pun harus mempertimbangkan beberapa opsi lain semisal masa konsesi jalan tol. "Mudah-mudahan satu-dua hari ini bisa dirumuskan, baru nanti kita serahkan ke Kemenkeu baru lapor ke Presiden (Joko Widodo)," tandasnya.



Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin memuji cara Presiden Joko Widodo dalam memperhatikan peran ulama dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu caranya dengan memberikan kesempatan pada ulama sebagai Calon Wakil Presiden.

"Saat Pemerintahan Jokowi ini, ulama sangat diperhatikan, tentunya seperti saat ini, memberikan kesempatan ulama sebagai cawapres dalam pelaksanaan Pemilu," katanya di Gedung Olahraga Persada, Sukatani, Rajeg, Tangerang, Minggu (10/2/2019).

Diungkapkan Maruf, jika dibanding pemimpin-pemimpin lainnya, ulama kerap hanya dibutuhkan saat menjelang kampanye, untuk mendulang suara umat.

"Biasanya ulama yang akan diminta bantuannya menjelang suatu pemilihan, tetapi setelah selesai, para ulama kembali ditinggalkan sangat berbeda pada saat pemerintahan Jokowi," cetus dia.

Menurutnya, ulama bertugas melaksanakan gerakan perlindungan dan pelayanan kepada umat dari cara berfikir yang menyimpang.

"Kita harus luruskan dan harus kita perbaiki. Dimana, meski cara berpikir berbeda, masih dapat kita maklumi karena perbedaan pasti ada dalam kehidupan seperti, cara memilih capres dan cawapres. Boleh berbeda tapi, harus saling menghormati adanya perbedaan pola pikir," bilangnya.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kritik mengenai utang harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dilihat dari penambahan jumlahnya saja.

Menurut Sri Mulyani, jumlah utang pemerintah akan terus bertambah seiring dengan defisit APBN setiap tahunnya.

"Jadi saya hanya ingin menyampaikan, yang disampaikan mereka bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Menurut Sri Mulyani, besarnya utang pemerintah juga harus dilihat secara luas mulai dari penggunaan hingga manfaatnya. Apalagi, pada saat 2014-2015 telah terjadi penurunan harga komoditas yang membuat kinerja ekspor nasional negatif.

"Waktu tahun 2014-2015, apakah dia mampu membangun infrastruktur, apakah kita mampu mengurangi kemiskinan, apakah kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Itu semuanya kan tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteksnya," jelas dia.

Tidak hanya itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menjelaskan bahwa kenaikan pembayaran bunga utang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, biaya pembayaran bunga utang pada tahun 2014 sebesar Rp 133,4 triliun atau 7,5% dari belanja negara, sedangkan saat ini meningkat menjadi 11,7% atau setara Rp 258,1 triliun (realisasi 31 Desember 2018).

"Maka pasti dengan stok utang yang lebih kecil dengan suku bunga rata-rata internasional dan dalam negeri yang lebih rendah, ya pasti pembayaran bunganya lebih moderate. Lima tahun kemudian, dengan jumlah stok nominal yang tinggi, karena ini selalu agak membingungkan," kata dia.

"Namun, yang harus dilihat, yang dibandingkan itu ya tidak hanya nominal. Kalau nominalnya ini bergerak tapi nominal lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan, atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat," tambah dia.
Politikus Golar Nusron Wahid mempersoalkan jawaban Waketum Gerindra Fadli Zon yang menyebut sosok 'kau' dalam puisi 'Doa yang Ditukar' adalah 'makelar doa'. Menurut Nusron, Fadli sama saja menganggap KH Maimun Zubair (Mbah Moen) bisa digerakkan oleh makelar.

"Kalau yang dimaksud 'kau' adalah makelar doa. Ini juga zalim. Seakan-akan doanya Mbah Moen bisa dimakelarin. Jangan samakan diri Fadli Zon yang biasa dimakelarin orang, dengan Kiai Maimoen," ujar Nusron dalam kepada wartawan, Sabtu (9/2/2019).

6

Nusron mengingatkan Mbah Moen saat ini merupakan kiai paling sepuh di Nahdlatul Ulama (NU). Dia menilai Fadli telah merendahkan integritas dan kepribadian Mbah Moen.

"Karena menganggap bahwa doanya beliau (Mbah Moen) bisa digerakkan oleh makelar, sungguh merendahkan integritas dan kepribadian beliau. Tidak bisa memuliakan guru," ujar Nusron.

Menurut Nusron, sikap Fadli ini seperti memperlihatkan sikap kubu Prabowo Subiato dalam memandang ulama. Dia curiga jangan-jangan kubu capres nomor urut 02 itu juga memakai makelar ulama.

"Jangan-jangan mereka selama ini pakai makelar ulama, kok nuduh ada makelar doa, di balik revisi doa Kiai Maimoen. Semakin jelas makin ke sini, siapa yang menghormati ulama beneran, siapa yang selama ini hanya memakai ulama yang dianggap cocok saja. Sudah ketahuan. Saya yakin warga NU, santri dan akhlak ahlussunah wal jamaah, tidak seperti Fadli Zon," jelasnya.

Nusron sebetulnya mengakui Fadli sebagai seorang seniman. Namun, sebut dia, seniman juga harus menghormati ulama.

"Seharusnya dia (Fadli) tabayun dan tanya, jangan malah membuat parodi dan puisi. Seniman ya seniman. Apa kalau seniman terus bebas adab?" ucap Nusron.

Nusron menduga sosok 'makelar doa' yang dimaksud Fadli adalah Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Meski demikian, Nusron menegaskan Mbah Moen tak mungkin tunduk kepada Rommy.

"Kalaulah yang disebut makelar itu Romahurmuziy, memang Kiai Maimun bisa disetir sama Rommy? Yang ada Rommy yang tunduk dan ikut perintah Mbah Maimun. Ngawur itu kalau punya pandangan begitu. Mbah Moen itu ulama yang merdeka. Kalau beliau salah ya menyampaikan salah," tegasnya.