Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Karding menyoroti video yang beredar di media sosial terkait Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Samsul Bahri yang dikaitkan dengan dugaan kecurangan Pilpres 2019 di Sydney, Australia.

Video tersebut beredar melalui akun twitter @kemal.arsjad, Minggu (14/4/2019).

3

"Ternyata KETUA KPPS SYDNEY (Samsul Bahri) sudah jadi Australian citizen, Ngurusin Pemilu Indonesia dan berpihak kepada 02 karena konon kabarnya dia salah satu Simpatisan/ Kader PKS. Ga Tahu bener atau ngga dia PKS, yg gw tahu kebenarannya adalah #IndonesiadamaitanpaPKS.," kata akun twitter tersebut.

Abdul pun menyayangkan KPPSLN yang ada di Sydney diindikasi dari kubu 02, Prabowo-Sandi dan sudah menjadi Warga Negara Asing (WNA) Australia. Sehingga dirinya meminta kepada kubu 02 agar berkaca diri dan jangan menuduh kubu 01, Jokowi-Ma'ruf melakukan kecurangan.

Pasalnya, selama ini ia melihat kubunya selalu dituduh melakukan kecurangan. "Jangan semua kecurangan dituduhkan ke 01. Kalau mau perang, kita perang gitu, tapi jangan begini caranya," ujarnya kepada Tirto, Senin (15/4/2019).

Padahal, kata Abdul, begitu banyak WNI yang berada di Luar Negeri sangat antusias dan berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tetapi sayangnya, sebagian besar dari WNI itu banyak yang tidak bisa memilih karena banyak kecurangan yang terjadi.

"Kami [TKN] dapat banyak pengaduan dari mereka [WNI] nggak bisa nyoblos. Katanya panwasnya telah menutup batas waktu, sedangkan mereka sudah menunggu dua sampai tiga jam," kata Abdul.

Terkait hal tersebut, Karding pun menuturkan TKN akan menindaklanjuti kasus KPPSLN yang ada di Sydney itu. Selain itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta kepada penyelenggara pemilu untuk segera bertindak tegas dalam menindaklanjuti kasus teesebut.

"Ya akan kami proses lah, kami tindak lanjut ke Bawaslu untuk menyikapi masalah ini. Kami minta KPU dan Bawaslu bertindak tegas untuk menyikapi masalah ini," pungkasnya.
Petugas KPPS Gugur dalam Bertugas, Barisan Nasionalis: Terima Kasih Pahlawan Pemilu
Banyaknya petugas KPPS yang meninggal saat bertugas, menjadi perhatian semua pihak.

Ketua Barisan Nasionalis, Tri Budiarto menyampaikan duka cita kepada petugas KPPS yang meninggal dunia pasca pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April yang lalu.

Tri menyebut mereka adalah pahlawan pemilu yang patut diapresiasi.

"Barisan Nasionalis menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kita yang bertugas sebagai KPPS.

Di mana data terakhir menunjukkan ada 144 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 883 petugas yang mengalami sakit. Mereka ini adalah para pahlawan pemilu.

Tri menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak merupakan pemilu yang paling kompleks di dunia, di mana Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif berlangsung secara serentak.

Hal itu berdasarkan amanat pada UU Pemilu No 7 tahun 2017.

"Pemilu 2019 sangat kompleks dengan melibatkan personil penyelenggara dan pengawas lebih dari sepuluh juta orang dan partisipasi pemilih lebih dari 150 juta pemilih," ucapnya.

Tri juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada para penyelenggara, pengawas dan rakyat Indonesia sebagai pemilih dalam Pemilu 2019.

"Terima kasih yang luar biasa kepada seluruh rakyat Indonesia.

Terkhusus kepada para penyelenggara dan pengawas yang telah bekerja keras sampai subuh menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019," pungkasnya.

Sebagai informasi, hingga Rabu (24/4/2019) pukul 15.15 WIB, KPU mencatat jumlah KPPS yang tertimpa musibah sebanyak 1.027 orang.

Rinciannya, 144 orang meninggal dunia dan 883 lainnya jatuh sakit.

Mayoritas mereka terkena musibah tersebut karena terus bekerja secara maraton dari pagi hingga bertemu pagi berikutnya.
Survei terbaru Populi Center menyebut Joko Widodo dan Ma'ruf Amin unggul di Jawa Barat di Pemilihan Presiden 2019. Selisih dengan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebesar 4,9 persen.

Dalam keterangan resmi Populi Center, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat 40 persen suara dan Prabowo-Sandi 35,1 persen.



Responden yang tidak menjawab sebesar 22,9 persen, sementara yang menyatakan akan golput 2 persen.

Survei digelar pada 5 - 9 April 2019 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan aplikasi survei Populi Center di 27 kota/kabupaten. Jumlah responden 945 orang yang dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin error 3,1 presen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei ini, Populi juga melakukan jajak pendapat pada elektabilitas partai politik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) unggul dengan perolehan 18,8 persen, disusul Gerindra 12,6 persen, Golkar 12 persen, PKS 6,7 persen dan PKB 5,1 persen.

Jabar adalah daerah strategis karena punya pemilih terbanyak yakni 31.730.039 orang dari total pemilih 192.866.254 orang di Pemilu tahun ini.

Pilpres 2014, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa menang di Jabar dengan perolehan suara 59,78 persen. Sementara Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla mendapat suara 40,22 persen.
40 Warga Tasik Jalan Kaki Bandung - Jakarta Demi Hadir Kampanye Jokowi di GBK
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin ( Jokowi-Ma'ruf) akan menyambut 40 warga Tasikmalaya yang berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta untuk hadir di kampanye terakhir di GBK pada Sabtu 13 April nanti. Para pejalan kaki nantinya akan diterima langsung Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto dan Wakil Kepala Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf Amin, Michael Umbas di Jakarta yang diperkirakan tiba Jumat malam atau Sabtu pagi (13/4).

"Kami tentu mengapresiasi militansi dari para pendukung yang spontanitas bergerak untuk ikut memutihkan GBK. Kami juga mendengar dari daerah lain juga sudah mulai berdatangan ke Jakarta," ujar Umbas kepada wartawan, Kamis (11/4).

Selain berjalan kaki, ada yang menggunakan alat transportasi lainnya. Dengan semangat dan tekad membara mereka ingin menghadiri kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf di SUGBK.

"Tadi mas Hasto menanyakan apakah ini benar-benar jalan kaki? Dan sudah dicrosscheck memang bukan bohongan. Oleh karena itu arahan dari TKN untuk monitor kondisi kesehatan, dan hal teknis lainnya agar perjalanan mereka selamat hingga tiba di ibu kota," lanjut Umbas.

Spontanitas serta kenekatan ini merupakan wujud nyata kecintaan mereka kepada Jokowi-Ma'ruf. Sebanyak 40 orang warga Tasik yang tergabung dalam Jaringan Perantau Asli Tasikmalaya (Japati) bersama relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) Jawa Barat nekat berjalan kaki ke Jakarta dimulai dari Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/4).

Sebelum keberangkatan, Koordinator Pemenangan ABJ Jawa Barat, Ilmar Ilyas mengantarkan keberangkatan mereka. "Kami mendukung penuh dan doakan teman-teman tiba dengan selamat di Jakarta," kata Ilmar.

Ilmar menyatakan, long march ini bentuk simbol bahwa perjuangan untuk mendukung Jokowi tidak main-main. Menurut Ilmar, rakyat menginginkan Jokowi kembali memimpin negeri ini. Karena kerja-kerja dari Jokowi sudah terbukti. Bukan lagi janji seperti pasangan calon Prabowo-Sandi. Sepanjang perjalanan mereka membentangkan spanduk Japati dan bendera Arus Bawah Jokowi.

"Long march ini sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat di sekitar jalan yang kami lalui, supaya pada harinya nanti memiliih Jokowi karena jujur, merakyat, dan benar benar bekerja, bukan janji," kata Ilmar.

Perwakilan TKN Jokowi-Ma'ruf, Habib Soleh Al Muhdar sempat hadir melepas perjalanan. Bagi Habib Soleh, aksi jalan kaki inisebagai gambaran umum bahwa warga Tasikmalaya dan Jawa Barat mencintai Jokowi.

"Saya ucapkan terima kasih dan ini menambah energi baru untuk memenangkan Jokowi. Saya dari TKN Jokowi-Ma'ruf Amin menyambut mereka di Bandung kemudian melepas untuk melanjutkan ke Jakarta," ujar Habib Soleh.
Pernyataan Calon Presiden (Capres) Nomor 02, Prabowo Subianto yang mengungkit larangan penggunaan Lapangan Pancasila, Simpanglima, Kota Semarang untuk kegiatan kampanyenya, memantik reaksi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar angkat bicara, karena dituding kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah mengeluarkan peraturan larangan penggunaan Lapangan Pancasila untuk kegiatan kampanye.

Ganjar menilai tudingan Prabowo yang dialamatkan kepadanya merupakan 'drama provokatif'. "Tudingan gubernur telah mengeluarkan surat peraturan kampanye di Simpanglima Semarang adalah tindakan provokatif," katanya, saat dikonfirmasi di Semarang, Kamis (11/4).

7

Sebelumnya, Direktur Kampanye BPN Prabowo- Sandi, Sugiono mengatakan pasangan Prabowo-Sandi pada Selasa (9/4) dijadwalkan melaksanakan kampanye akbar di Simpanglima, Semarang. Namun, kegiatan kampanye itu batal lantaran terganjal masalah perizinan.

Menurut Ganjar, pernyataan itu provokatif, sehingga berita yang berkembang adalah Gubernur Jawa Tengah tidak mengizinkan (kampanye). Ia juga memastikan sama sekali tidak mengeluarkan pelarangan kampanye untuk paslon Prabowo-Sandi di Simpanglima, Semarang yang akhirnya dipindahkan lokasinya di Solo.

“Lho, gubernur itu tidak punya kewenangan mengizinkan, yang punya kewenangan mengizinkan penggunaan Simpanglima itu Wali Kota Semarang,” tegas Ganjar.

Terkait hal ini, gubernur pun telah berkomunikasi dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi terkait larangan yang dipersoalkan oleh kubu BPN Prabowo- Sandi tersebut. Menurut Ganjar, Wali Kota Semarang pun tidak mengeluarkan peraturan penggunaan Simpanglima untuk kegiatan kampanye.

“Kemarin kita cek betul kepada wali kota, ternyata tidak bisa mengizinkan karena lokasi kampanye itu sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi semua kewenangan ada di KPU,” tandasnya.

Ketentuan KPU yang dimaksud Ganjar adalah Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 43/pl.02.4-kpt/3374/kpu.kot/III/2019 yang memang tidak menyebut lapangan Pancasila, Simpanglima Semarang sebagai salah satu ruang terbuka yang diperuntukkan sebagai tempat kampanye rapat umum. Ganjar menganggap peraturan tersebut telah diketahui oleh dua paslon capres.

"Drama selalu ada. Ngono tok. Lho itu Pak Jokowi juga tidak boleh kampanye di situ (Simpanglima),” tegas gubernur.

Perihal pelarangan kampanye Paslon Capres nomor urut 02 di Simpang Lima, Direktur Kampanye Sugiono mengatakan surat tersebut disampaikan kepada Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandiaga setempat. “Bentuk pelarangannya ya kita tidak boleh, itu katanya peraturan gubernur atau pemda,” jelasnya.
Surat Suara Tercoblos di Selangor, Jokowi: Dicek Saja, Laporkan Bawaslu
Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan pengusutan surat suara tercoblos mayoritas 01 di Selangor, Malaysia, ke Bawaslu.

"Ya dicek sajalah, kalau itu benar dan itu merupakan pelanggaran laporkan saja ke Bawaslu. Mekanismenya jelas kok, nggak usah diangkat isu-isu yang nggak jelas," ujar Jokowi kepada wartawan di Depok, Kamis (11/4/2019).

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan ada mekanisme yang jelas bila terjadi pelanggaran dalam pesta demokrasi lima tahunan. Jokowi meminta agar hal tersebut jangan dimainkan sebagai isu.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga membantah bahwa perhitungan suara sudah dilakukan untuk pemilihan di luar negeri. Ia menegaskan bahwa penghitungan suara akan dilakukan serentak pada 17 April mendatang.

"Nanti juga penghitungannya berjenjang. Jadi jangan sampai ada yang ngomong curang, curang dihitung juga belum. Berjenjang," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu meminta Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan usai beredar video di media sosial penemuan surat suara tercoblos untuk paslon 01 Jokowi-Ma'ruf.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengonfirmasi kebenaran video itu. Ia menyebut surat suara itu ditemukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.

NasDem mencurigai temuan surat suara tercoblos di Malaysia, yang berawal dari laporan relawan PADI (Prabowo-Sandi). Bagi NasDem, ada sejumlah hal yang mencurigakan.

"Keganjilan lain adalah bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di Kedubes bisa keluar dalam jumlah cukup besar ke sebuah ruko kosong ke wilayah yurisdiksi di luar Kedutaan Indonesia," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Kamis (11/4/2019).



Willy membuat 10 poin analisis soal peristiwa temuan surat suara tercoblos itu. Berikut analisis Willy selengkapnya (tanpa diedit):

Menyikapi dinamika yang berkembang di Selangor Malaysia, dengan kasus tercoblosnya partai dan calon tertentu, berikut ini sikap resmi DPP Partai NasDem:

1. Pemungutan suara di Malaysia menggunakan tiga metode pemberian suara a. Pemberian suara di TPS b.
Pemberian suara dengan Kotak Suara Keliling dan c. Pemberian suara via amplop.
2. Video yang viral soal suara yang tercoblos jika diamati sepintas adalah surat suara yang akan dikirim dengan pos.
3. Ada keganjilan dalam video tersebut yaitu amplop yang ada belum terkirim tetapi sudah dicoblos. Logikanya jika amplop sampai ke tangan penerima tentu akan muncul persoalan.
4. Keganjilan lain adalah bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di Kedubes bisa keluar dalam jumlah cukup besar ke sebuah ruko kosong ke wilayah yurisdiksi di luar kedutaan Indonesia.
5. Keganjilan berikutnya adalah ruko kosong itu ditemukan seseorang lalu diviralkan.
6. Maka sangat mungkin kejadian di Malaysia ini sarat dengan kepentingan politik untuk mendelegitimasi Pemilu dan pihak penyelenggara Pemilu oleh pihak-pihak yang takut kalah dengan menyebut bahwa Pemilu curang dsb. Fakta ini beriringan dengan fakta di berbagai survei menjelang 17 April kubu Prabowo Sandi telah kalah oleh Jokowi Makruf Amin.
7. Karena itu NasDem mendorong pihak Bawaslu Republik Indonesia dan Kepolisian RI untuk mengusut tuntas kasus ini apakah ini fakta atau rekayasa politik untuk mendelegitimasi Pemilu.
8. NasDem mendorong dibukanya secara terang benderang kasus ini di hadapan hukum untuk memastikan Pemilu berjalan dengan luber dan jurdil.
9. NasDem sepakat jika kasus ini belum tuntas pemungutan suara di Malaysia sebaiknya ditunda.
10. Jika fakta ini adalah sebuah pidana Pemilu, maka NasDem mendorong utk mengusut semua pihak tanpa kecuali dan bertanggung jawab di depan hukum.

Berangkat dari poin-poin tersebut Partai NasDem mengimbau semua pihak untuk berhati-hati dengan skenario kotor (dirty operation) dari kasus surat suara di Selangor. Sebab, kuat diduga ada yang main api untuk membakar rumah sendiri.

Jakarta, 11 April 2019

Willy Aditya
Ketua DPP Partai NasDem 
Begini Modus Kecurangan Pilpres di Malaysia
Berbagai modus penggelembungan suara dalam pemilihan presiden ditemukan di berbagai tempat. Di Malaysia, ada modus penggelembungan suara dengan memanfaatkan pengiriman surat suara via pos dan drop box. Semua itu terjadi pada Pilpres 2019.

Saat itu, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur seorang saksi mengatakan ribuan surat suara dikirimkan ke kantor sejumlah partai politik cabang Kuala Lumpur. Jumlahnya bervariasi, antara 2.500 dan 3.000. Seorang pengurus partai pendukung Prabowo-Hatta mengatakan ribuan surat suara itu akhirnya ditusuk anak buah saksi tersebut.

Kejadian tersebut kini terjadi kembali pada Pilpres 2019, bedanya mereka kini menjadi korban kecurangan pemilu. Berdasarkan fakta dilapangan, kubu 02 melakukan penggerebekan di sebuah ruko dan ditemukan kertas suara tersebut telah tercoblos.

Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahra mengatakan berdasarkan keterangan dari Sekber Satgas Badan Pemenangan Prabowo Sandi,  pelaku pencoblosan surat suara ilegal adalah seorang WNI. Para pelaku mengaku diberi upah 50 sen ringgit per surat suara. Sayangnya Azzahra sendiri tidak sempat menemui para pelaku, karena kabur terlebih dulu.

Logika akal sehat, bagaimana mungkin BPN mengetahui pelaku pencoblosan adalah WNI dan mengaku diberi upah 50 sen ringgit per surat suara sedangkan pelaku berhasil kabur.

Lantas, bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di Kedubes bisa keluar dalan jumlah cukup besar ke sebuah ruko kosong ke wilayah yurisdiksi di luar kedutaan Indonesia. Ada persengkongkolan jahat yang dilakukan kubu 02 yang bekerja sama dengan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Malaysia Yaa Azzahra.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil, menggunakan cuti terakhir untuk turun berkampanye menemani cawapres Ma'ruf Amin.

"Pertama hari ini saya cuti, sesuai aturan ya. Jadi jangan dipermasalahkan. Satu hari dalam seminggu saya gunakan di hari Selasa terakhir," kata Kang Emil di Bandung Barat, Selasa (9/4/2019).



Dia pun mengungkapkan alasan mau di sisi Jokowi dan memberikan dukungan penuh di Pilpres ini.

"Pak Jokowi orang kerja keras, saya lihat dari dekat, saya lihat dari jarak satu meter. Saya sering satu mobil bersama, beliau ikhlas, beliau bekerja," ungkap Kang Emil.

Kemudian, masih kata dia, dengan hadirnya Ma'ruf Amin, akan menjaga Jokowi saat hendak mengambil keputusan.

"Pak Jokowi pasti akan bertanya ke Pak Kiai, pasti Pak Kiai memberikan syariat, menjaga nilai-nilai keislaman, keumatan, dijaga oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin. Yang satu ngegas, yang satu ngerem. Ngegas tanpa rem bahaya. Ngerem enggak ada gas, enggak maju juga," tutur Kang Emil.

Karenanya, masih kata dia, inilah pasangan yang ideal untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan.

"Maka saya tenang, kalau 01 yang menang. Pak Jokowi akan melanjutkan," pungkasnya.
Prabowo Mau Umumkan 80 Calon Menteri, TKN: Apa Kata Dunia Kalau Kalah?
Capres Prabowo Subianto disebut bakal mengumumkan 80 nama calon menteri di salah satu lokasi kampanye akbar. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyebut Prabowo akan malu jika ternyata kalah di Pilpres 2019.

"Apa kata dunia, jika 80 orang nama yang sudah diumumkan tersebut batal mendapatkan jabatan menteri? Malu kan?" kata anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Rabu (10/4/2019).

Menurut Inas, Prabowo tidak paham undang-undang. Dia menjelaskan jumlah menteri hanya dibatasi 34 orang.

"Jangan-jangan Prabowo memang tidak paham tentang pemerintahan, karena jumlah menteri sudah diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008, yakni hanya 34 orang saja," ulasnya.

Dia menduga Prabowo sudah terlanjur banyak menjanjikan jabatan. Karena itu, kata Inas, Prabowo harus menyiapkan banyak kursi sebagai balas jasa.

"Mungkin, saking banyaknya yang dijanjikan jabatan, sehingga Prabowo harus menyediakan posisi yang banyak juga dan bisa jadi di setiap kementerian akan ada juga wakil mentri," ujar Inas.

"Sehingga jumlah jabatan menteri/wakil menteri yang disediakan untuk koalisinya sebagai balas jasa adalah 68 posisi menteri/wakil menteri sedangkan 12 jabatan lagi di lembaga dan badan, tapi sayangnya semua itu ternyata masih khayalan Prabowo saja," imbuh dia.

Rencana pengumuman nama calon menteri itu sebelumnya diungkapkan Ketua DPP Gerindra Habiburokhman. Dia mengatakan ada 80 nama putra-putri terbaik bangsa yang akan diumumkan Prabowo.

"Saya dengar ada 80 putra terbaik bangsa. Bukan siapa di posisi menteri apa, gitu lo. Itu yang akan dia umumkan. Tapi belum fixed," ujar Habiburokhman.

Sementara itu, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan yang akan diumumkan Prabowo ialah deretan pakar yang selama ini membantunya. Soal kemungkinan para pakar itu jadi menteri Prabowo jika sang capres 02 menang pilpres, Andre menyebut hal itu dimungkinkan.

"Rencananya, di Malang, di pidato Pak Prabowo kan Pak Prabowo akan pidato kebangsaan. Pak Prabowo dalam pidato kebangsaan di Malang itu, beliau akan mengumumkan 'ini lo tim pakar yang selama ini membantu saya', mereka akan berdiri di belakang Pak Prabowo waktu pidato kebangsaan. Bukan mengumumkan menteri," kata Andre.

Capres nomor urut 01 Joko Widodo meminta pendukungnya di Karawang untuk menangkal hoaks dan fitnah menjelang delapan hari pencoblosan Pilpres 2019. Jokowi menyebut orang yang membuat kebohongan tidak mikir.

Awalnya dia bercerita terkait hoaks yang mengatakan dirinya keturunan PKI. Jokowi kembali menggunakan analogi umur masih empat tahun saat PKI dibubarkan. Menurutnya logika dari mereka yang membuat hoaks tidak masuk.

10

"Logikanya itu loh, mikir, mikir, mikir. Artinya yang membuat kebohongan artinya tidak mikir," kata Jokowi saat kampanye terbuka di Stadion Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019).

Jokowi juga menyinggung sejumlah hoaks yang pernah disebarkan relawan perempuan Prabowo-Sandiaga di Karawang. Yaitu terkait nikah sesama jenis dilegalkan dan azan dilarang bila terpilih.

"Itu bohong semua, itu hasutan, fitnah," tegas Jokowi.

Karena itu, Jokowi mengajak pendukungnya di Karawang ikut menetralisir orang yang sudah percaya dengan fitnah demikian. Dia meminta hal itu mulai dijelaskan dari tetangga dekat.

"Jangan sampai ada yang percaya, kalau ada tetangga kita yang terkena itu tolong diluruskan, segera diberi penjelasan," pungkas Jokowi.