Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita



Presiden Joko Widodo pada saat kampanye 2014 lalu berjanji akan menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat Indonesia sebanyak 10 juta dengan target 2 juta tercipta tiap tahunnya.

Melalui Menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri janji Jokowi untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan sudah terpenuhi. Bahkan dalam kurun waktu 4 tahun target tersebut sudah dapat direalisasikan.

Hanif mengungkapkan lapangan kerja yang dibuka pada 2014 mampu menyerap 2,6 juta tenaga kerja, 2,8 juta pada tahun 2015, 2,4 juta pada tahun 2016, dan 2,6 juta tahun 2017.

Sejumlah terobosan telah dilakukan Jokowi dan kabinetnya selama menjabat sebagai nomor orang satu di Indonesia. Program yang sudah dicanangkan pemerintah terbukti berpihak kepada rakyat untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Dengan melihat angka diatas maka tentu saja predikisi di tahun 2018 dan 2019, jumlah lapangan pekerjaan akan makin bertambah.



Pemerintah terus bergerak cepat dalam penanganan bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Per tanggal 1 September 2018 pembangunan kembali rumah bagi para korban gempa akan dimulai.

Untuk memaksimalkan dalam progres pekerjaan, Presiden Jokowi akan mengirimkan 400 insyinyur muda CPNS untuk mendampingi masyarakat membangun sekitar 74.000 rumah tahan gempa menggantikan rumah yang rusak tersebut.

Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana gempa di NTB dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 5 Tahun 2018. Pemerintah menargetkan pembangunan maupun perbaikan rumah masyarakat setempat akan selesai dalam waktu enam bulan ke depan.

Sebelumnya, Kepala Negara memutuskan bantuan sebesar Rp50 juta bagi tiap kepala keluarga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat setelah bencana gempa terjadi. Nantinya, masyarakat akan kembali membangun rumahnya dengan bantuan dari Kementerian PUPR dan anggota TNI


Pembangunan infrastruktur Indonesia di era pemerintahan Jokowi berkembang sangat pesat mulai dari pembangunan pelabuhan hingga bandara, jalan di pulau terluar Indonesia.
Sampai dengan 2019 mendatang, pemerintah akan membangun 32 pelabuhan agar transportasi laut dari Sabang sampai Merauke lancar. Pembangunan pelabuhan dan tol laut perlu dilakukan mngingat Indonesia merupakan negara kepulauan.
Pembangunan dan pengembangan 32 pelabuhan tersebut dalam 2 tahap. Pertama, 25 pelabuhan di 2018. Kedua, 7 pelabuhan di 2019. Fokus pembangunan pelabuhan pada daerah yang infrastrukturnya dinilai kurang.
Empat bulan lalu juga Presiden Joko Widodo baru meresmian tiga pelabuhan sekaligus,di Maluku Utara, Pelabuhan Tapa-elo, pelabuhan Waya-Bula. Ini adalah langkah nyata dalam rangka memenuhi janji untuk memberikan akses ke daerah-daerah terdepan,terpencil dan terdalam selaras dengan program Presiden nawacita.
Dari 32 pembangunan pelabuhan yang direncanakan, salah satunya Pelabuhan Seget di Kabupaten Sorong, Papua. Rencanannya, pembangunan tersebut akan selesai pada 2021. Dana yang akan digunakan sekitar Rp 2,1 triliun.
Pemerintah juga berencana akan membangun Makassar New Port yang rencananya berkapasitas 720.000 teus per tahun. Selain itu, ada juga pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung.


Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang akan diresmikan hingga akhir tahun ini. Sembilan ruas tol tersebut akan beroperasi secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2018. Adapun jalan tol yang bisa diresmikan pada Juli 2018 ialah Pejagan-Pemalang dan Solo-Sragen.
Pembangunan jalan tol harus terintegrasi dengan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri, pelabuhan laut, pelabuhan udara, kawasan wisata, hingga permukiman skala besar. Sehingga betul-betul bermanfaat maksimal baik untuk dunia usaha, pariwisata dan industri.
Adapun jalan tol Trans Jawa dari Merak-Banyuwangi sepanjang 1.150 km sendiri bakal segera tersambung pada akhir tahun 2019 mendatang. Saat ini, sepanjang 920 km sudah tersambung dari Merak-Pasuruan, di mana 607 km di antaranya sudah operasional dan sisanya 313 km yang fungsional ditargetkan rampung akhir 2018.
Tol Trans Jawa dibangun untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi lebih dari 50% bagi pertumbuhan ekonomi nasional, serta untuk menurunkan biaya logistik sehingga meningkatkan daya saing Indonesia.
Selain itu, ketersediaan jalan tol juga diarahkan untuk lebih mendorong perkembangan potensi ekonomi lokal di sepanjang koridor tol. Salah satunya dengan menyediakan lot-lot bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tempat istirahat (rest area). Kreativitas Pemerintah Daerah sangat penting dalam memfasilitasi perkembangan UMKM dengan adanya ruas tol baru sebagai peluang pengembangan usaha.
Pemerintah menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) baik dengan swasta maupun BUMN dalam pembangunan jalan tol yang membutuhkan investasi padat modal dan jangka panjang sehingga mengurangi beban belanja APBN.
Untuk ruas tol yang layak secara ekonomi dan finansial akan dibiayai penuh dari investasi badan usaha. Sementara dukungan pemerintah diberikan pada ruas tol yang telah layak secara ekonomi namun secara finansial masih kurang.
"Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur terutama jalan tol guna percepatan penyelesaiannya sehingga memberi manfaat yang nyata bagi negara. Dengan demikian dana APBN dapat difokuskan bagi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan direct government investment," tuturnya.


Permasalahan hutang negara yang sudah tembus Rp. 4,034 triliun menjadi sasaran embuk bagi pihak oposisi untuk terus menyerang Presiden Joko Widodo menjelang pelaksanaan Pilpres 2019 mendatang.
Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melontarkan kritik atas utang Indonesia saat ini. Prabowo menyatakan total utang sampai saat ini hampir mencapai Rp 9.000 triliun. Jumlah itu merupakan gabungan seluruh komponen seperti utang pemerintah, utang BUMN, ditambah dengan utang lembaga keuangan.
Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan jumlah utang yang dimiliki Indonesia saat ini bukan karena dirinya, melainkan sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.
Penegasan Jokowi ini seiring maraknya pemberitaan di media sosial tentang isu utang pemerintah yang jumlahnya mencapai ribuan triliun Rupiah.
"Isu utang, saya dilantik itu utangnya sudah Rp 2.700 triliun, ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Kalau empat tahun sudah tambah seribu. Ngerti ndak ini? Supaya ngerti, jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja," kata Presiden Jokowi.
Apabila dibandingkan negara-negara lain, rasio utang terhadap PDB Indonesia masih kecil. Rasio utang terhadap PDB Indonesia, menurutnya, sekitar 29 persen. “Undang-Undang memungkinkan maksimal 60 persen. Yang penting, untuk sesuatu yang produktif, bisa mendatangkan income, memberikan daya saing, dan mengatasi ketimpangan antarwilayah,” ujar Presiden.
Berdasarkan data Kemenkeu, rasio utang terhadap PDB per Februari 2018 sebesar 29,24 persen. Rasio utang pemerintah tersebut jauh lebih rendah dari ambang batas sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003, bahwa total utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60 persen.
Jika dibandingkan dengan negara yang setara dengan Indonesia (peer countries) seperti Vietnam (63,4 persen), Thailand (41,8 persen), Malaysia (52,7 persen), Brazil (81,2 persen), Nikaragua (35,1 persen) ataupun Irlandia (72,8 persen), Indonesia mempunyai total utang terhadap PDB yang kecil.


Pertumbuhan ekonomi di Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi terus meningkat, dari 5% pada tahun 2014 menjadi 5,17% pada semester 1 tahun 2018. Selain itu, tingkat inflasi rendah turun dari 8,36% pada tahun 2014 menjadi 3,18% pada Juli tahun 2018.
Kinerja ekonomi tersebut telah mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat. Bahkan penururan angka kemiskinan pun sebesar 0,3% dalam satu semester dan 0,83% dalam setahun terakhir ini menjadi satu prestasi tersendiri bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat kemiskinan satu digit ini merupakan pencapaian pertama kali sejak krisis ekonomi tahun 1998 silam. Angka kemiskinan yang terus menurun menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah masih terus berupaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 8% pada 2019 mendatang.
Selain itu, Jokowi menuturkan sejak 2015 hingga 2018, tingkat kemiskinan sudah diturunkan dari 28,59 juta orang atau 11,22% pada Maret 2015 menjadi 25,95 juta orang atau 9,82% pada Maret 2018.
Jokowi juga mengatakan, untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, berbagai program disiapkan.
Mulai perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 2,7 juta keluarga (2014) menjadi 10 juta keluarga (2018), peningkatan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dari 86,4 juta jiwa (2014) menjadi 92,4 juta jiwa (Mei 2018), dan total kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai lebih dari 199 juta orang.
"Dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan keadilan ekonomi menjadi perhatian serius, terutama keadilan bagi 40% lapisan masyarakat di bawah. Kepala Negara pun mensyukuri tingkat ketimpangan dalam enam tahun terakhir sudah turun menjadi 0,389%.
Pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan.
Program-program yang dimaksud Jokowi adalah sertifikasi tanah yang sudah mencapai 5 juta sertifikat dan pelepasan kawasan hutan negara 977 ribu hektare serta perhutanan sosial 1,7 juta hektare.
"Proses pengelolaan lahan kawasan hutan disertai pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakta bisa tercapai," ujar Presiden.


Berbagai poling banyak dilakukan oleh berbagai pendukung bakal calon presiden baik itu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun pasangan Prabowo-Sandiaga Uno di media sosial seperti Facebook maupun Twitter.
Seperti yang dilakukan oleh Ketua Progres 98, Faizal Asegaf yang membuat poling di Twitter. Dari hasil pantauan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul jauh dari pasangan Prabowo-Sandi.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh dukungan 69 persen, sementara Prabowo-Sandiaga hanya 30 persen untuk yang Golput hanya 1 persen. Data ini hasil dari 114.053 voter yang masuk.
Poling ini dilakukan oleh Faizal atas dugaan banyaknya poling di Twitter yang memenangkan pasangan Prabowo-Sandi untuk menutupi dugaan adanya mahar yang diberikan Sandi kepada PKS dan PAN.
"Buzzer PKS bohongi Prabowo & SBY dgn memobilisasi vote utk menangkan polling di medsos. Target: PHP, sekaligus mengalihkan skandal mahar politik 500 M Sandiaga Uno," cuit Faizal dalam akun twitternya.
Faizal menilai rakyat yang menggunakan medsos tidak lagi tertipu oleh cara-cara licik yang dipakai oleh mereka. "Cara licik tersebut justru semakin membuat rakyat tidak percaya & memberi jalan kemenangan bagi pasangan jokowi - Maruf Amin," tandas Ketua Progres 98, Faizal Asegaf.


Ribuan Santri Militan Jokowi (Samijo) menggelar doa dan zikir untuk pemimpin bangsa dan persatuan bangsa. Aksi ini digelar di Pondok Pesantren Al Islah, Desa Jatireja, Compreng, Subang. Samijo sebagai arus bawah kiai kampung dan santri desa bertekad untuk menjaga pemimpin bangsa serta keutuhan NKRI.
Koordinator Samijo Subang, Jawa Barat, Yasir Fard mengatakan bahwa Presiden Jokowi dianggap sebagai pribadi pemimpin rakyat dan merakyat. Jadi sudah sepantasnya didoakan keselamatannya. Samijo Subang juga bertekad memenangkan kembali Jokowi sebagai presiden. Untuk perjuangan ini, Samijo, kata Yasir, tidak meminta syarat.
"Kami akan menangkan Jokowi tanpa syarat," tegasnya, Jumat, 20 Juli 2018.
Dia mengajak kepada seluruh umat Islam khususnya kiai-kiai kampung dan santri untuk terus mendoakan Jokowi agar bisa memimpin kembali Indonesia, serta meneruskan perjuangan bangsa dan negara Indonesia di bawah naungan Pancasila dan keberagaman.
"Kami percaya Jokowi mampu meneruskan perjuangan pada pendiri bangsa membawa Indonesia lebih baik,” ujar Yasir.
Ia menyinggung pula tentang pentingnya umat Islam bersinergi dengan tentara. Umat Islam tidak boleh memusuhi tentara karena tentara menurutnya lahir dari rakyat, bahu-membahu dengan ulama dan tentara merupakan penjaga pertahanan dan kedaulatan negara.
Demikian pula halnya dengan Polri. Polisi juga kekuatan keamanan menghalau radikalisme dan terorisme. "Umat Islam tidak boleh bertentangan dengan Polri dan harus saling mendukung dalam penegakkan hukum,” tegas Yasir. "Sementara ulama sebagai penengah sekaligus konsolidator rakyat,” tambahnya.
Dalam perbincangan sebelum dilaksanakan kegiatan Dzikir-Doa Bersama untuk Indonesia dan Jokowi Sabtu (21/7) di Pondok Pesantren Al-Islah, Jatirejo, Compreng, Subang, pengasuh Pondok Pesantren KH Ushfuri Ansori mengatakan bahwa Jokowi sangat dibutuhkan masyarakat dan mengatur negara sekarang ini.
"Insya Allah, menurut pandangan kami, beliau amanah. Mencari orang seperti Pak Jokowi itu susah. Saya belum mendapatkan yang sebaik beliau. Oleh karena itu, saya optimis, Pak Jokowi pantas memimpin negara ini sekali lagi," demikian Ushfuri menambahkan.
Ia menegaskan, untuk sekarang, bukan waktunya ganti presiden. "Sekarang ini tetap Pak Jokowi. Yang pasti, Pak Jokowi masih dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa ini," katanya.


Presiden Joko Widodo menunaikan ibadah shalat Idul Adha 1439 Hijriah di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Jokowi tiba dilokasi sekitar pukul 06.05 Wib bersama rombongan langsung menyalami beberapa tokoh ulama dan masyarakat Bogor, tampak hadir juga Gubernur Jawa Barat Moch. Iriawan, Bupati Bogor Nurhayati dan Kepala Staf Kepresidenan Tetan Masduki.
Seusai shalat, Presiden Jokowi menyerahkan hewan kurban berupa sapi kepada Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Faizin Cibinong secara simbolis.


Presiden Joko Widodo melarang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjadi tim nasional koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin. Jokowi ingin Sri Mulyani untuk tetap fokus mengelola keuangan negara.
Selain itu, Jokowi juga mempunyai penilaian bahwa ada kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan dirinya masuk sebagai tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin yaitu kepentingan pada sektor ekonomi.
"Presiden melihat kepentingan lebih besar dari sisi perekonomian. Saya memang selama ini kan sudah menyampaikan saya fokus ke keuangan negara. Menurut saya, memang situasi membutuhkan perhatian penuh," kata Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Untuk itu, kata Sri, dirinya akan fokus mengelola APBN lebih dulu. "Pokoknya saya mengatakan saya fokus ke APBN dan itu sesuai dengan Presiden," katanya.
Sri Mulyani sebelumnya diberi posisi anggota Dewan Pengarah dalam tim kampanye Jokowi-Ma'ruf. Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan kemudian menjelaskan daftar Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf memang masih bisa berubah.


Dukungan Presiden Joko "Widodo" terhadap Asian Games 2018 memang tidak tanggung-tanggung. Ia, misalnya, mau menyisihkan waktu untuk syuting video pembukaan Asian Games 2018. Video berisi dirinya sedang naik motor besar ini kemudian diputar di Pesta Pembukaan Asian Games 2018 pada Sabtu pekan lalu.
Dukungan Jokowi lainnya adalah dengan menyempatkan diri menonton secara langsung perebutan medali emas cabang taekwondo dan wushu. Uniknya, dua cabang yang ditonton Jokowi itu sama-sama berhasil menyumbang medali emas! Mungkinkah ini hanya kebetulan semata?
Bisa dikatakan anggapan para awak media bukanlah sekadar isapan jempol. Sampai berita ini dibuat, Jokowi tampak selalu hadir saat Indonesia berhasil meraih medali emas.
Mulai dari emas pertama yang diraih cabang olahraga Taekwondo nomor tunggal putri poomsae (Rismaniar Defia) dan Wushu nomor taijiquan & taijijian all-around (Lindswell Kwok).
Bahkan ketika pada hari ini, Selasa (21/8/2018) Jokowi hadir bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin dan Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrowi untuk melihat pertandingan final angkat besi kelas 62 kilogram kehadirannya juga disambut dengan kemenangan Eko Yuli Putra.
Lalu, jika kehadirannya memang terlihat membawa hoki mengapa Jokowi tidak hadir ke seluruh agenda pertandingan?
"Sekali lagi saya ini kan pekerja. Ada rapat terbatas atau rapat yang ada di Istana, yang harus dihadiri oleh Jokowi. Selesai rapat, kalau ada waktu pasti saya kunjungi," tuturnya usai menonton laga final yang dilangsungkan di JIExpo Hall A, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).
Namun, dia mengatakan sangat ingin untuk menonton seluruh pertandingan guna menyemangati Tim Indonesia terlepas mereka berpotensi meraih emas atau tidak.
Jokowi juga mengatakan ingin melihat pertandingan pencak silat pada 24 Agustus 2018.
"Semua ingin lihat, besok mungkin silat tanggal 24 [Agustus] kita mau lihat. Di pencak silat ada kans banyak untuk menang," kata Jokowi.


Pada Sidang Tahunan MPR RI, Kamis (16/8/2018) Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mempertanyakan besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun 2018 mencapai Rp. 400 triliun. Menurut Zulhas angka tersebut lebih besar 7 kali lipas dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan.
Melalui akun fanspage facebook miliknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait pernyataan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada saat Sidang Tahunan MPR RI itu.
Menurut Sri Mulyani pernyataan Zulkifli Hasan menyesatkan. Ia menjelaskan pembayaran pokok hutang pada tahun 2018 sebesar Rp. 396 tirilun itu dihitung berdasarkan utang per akhir Desember 2017.
Dari jumlah angka sekitar 44 persen adalah utang yang dibuat pada tahun 2015 sebelum Presiden Jokowi, dan Zulkifli Hasan merupakan bagian dari kabinet itu.
“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” tulis Sri Mulyani.
Kemudian terkait perbandingan data yang disampaikan Ketua MPR-RI, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan jika pertama, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun. Sedangkan anggaran kesehatan Rp 25,6 triliun.
Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali.
“Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen,” terang Sri Mulyani.
Bahkan, lanjut Menkeu, pada 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.
Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018, lanjut Menkeu, menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.
Kedua, dia menambahkan, terkait perbandingan pembayaran pokok utang dengan Dana Desa, Menkeu menjelaskan, karena Dana Desa baru dimulai tahun 2015, maka sebaiknya dibandingkan dengan pembayaran pokok utang dengan Dana Desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat.
Menurut Menkeu, pada tahun 2018 rasio menurun 39,3 persen menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali.
“Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang,” ujar Menkeu seraya menekankan, bahwa arahnya menurun tajam.
Dia juga menegaskan jika pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Sebagai contoh, defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara.

Sejak awal kepemerintahan Joko Widodo sebagai Presdien Republik Indonesia pada tahun 2014 dengan tegas Jokowi pastikan pemerintahannya tidak anti kritik.
Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Jokowi pada saat menghadiri Rapimnas Partai Perindo di Jakarta Convention Center (JCC) pada awal tahun 2018 yang lalu.
Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen tidak anti kritik terhadap apapun. Namun, kritik yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan tidak asal bunyi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mempertegas perbedaan antara kritikan dengan mencemooh ataupun nyinyir.
"Tolong bedakan antara kritik dengan mencemooh, kritik dengan menghuhat, beda. Jangan disama-samain, kritik dengan mencela pun beda," tuturnya.
Jokowi menilai kritikan yang berdasarkan data dan membangun, sangat penting diberikan pemerintah, sehingga dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan ada yang mengimbangi, ketika salah jalan.
"Dalam berdemokrasi kritik sangat perlu, tentunya dengan sebuah data yang lengkap dan memberikan solusi. Jadi, ada kemandirian, ada keseimbangan, ada yang mengontrol, ada yang mengawasi, harus ada itu‎," papar Jokowi.


Presiden Joko Widodo membuat kejutan untuk masyarakat Indonesia pada saat Opening Ceremony Asian Games 2018 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta (18/08/2018).
Aksi Jokowi saat naik motor gede itu bukan hanya menjadi sorotan di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Beberapa media mancanegara ikut memberitakan aksi Jokowi tersebut.
Salah satu media di Korea Selatan, Insight, menulis headline dengan judul yang sudah diterjemahkan yakni 'Presiden Indonesia Datang Menggunakan Sepeda Motor dan Hadir di Pembukaan Asian Games'.
Insight menampilkan sejumlah cuplikan gambar Jokowi tengah naik moge yang ditampilkan di video seremoni pembukaan Asian Games. Begitupun dengan foto ketika Jokowi tiba di Stadion GBK.
Bukan hanya itu saja, salah satu Warga Negara Asing asal Australia, James mengaku suka dengan konsep yang diangkat dalam video tersebut.
"Jokowi datang menggunakan motor adalah momen favorit saya. Saya pikir itu sangat keren dan saya suka itu," kata James
James mengatakan, aksi "Jokowi" itu mengingatkannya akan aktor Tom Cruise yang memerankan tokoh Ethan Hunt dalam film Mission Impossible.
"Dan ya, dia seperti Tom Cruise, sangat impresif. Saya lihat diproduksi sangat baik, saya sangat senang melihat kalian orang Indonesia berada di belakang negara dan presiden kalian," kata James menambahkan.


Setelah tidak bisa lagi memainkan isu agama kepada Jokowi, pihak oposisi kini mulai membangun isu lama yaitu ekonomi melalui target emak-emang dengan terus memainkan propaganda harga telur dan ekonomi susah.
Perlu diketahui untuk kaum emak-emak bahwa Prabowo bercerai dengan istrinya sejak tahun 1998. 20 tahun sudah Prabowo menjalani kehidupan sendiri. Apa jadinya jika Prabowo jadi presiden nanti, mengurus rumah tangganya saja tidak becus seperti itu.
Selain itu, salah satu partai pendukung Prabowo dan Sandi yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Banyak di kalangan elit PKS yang bermain poligami.
Kasus Sandiaga meminta Dewi Persik buka baju di Bali adalah kasus yang tak akan pernah hilang sepanjang zaman. Semua citra Sandiaga yang katanya ganteng, muda dan kaya, semua itu tak akan ada artinya karena emak-emak paling emosi dan tidak suka dengan lelaki yang melecehkan perempuan. Sampai kiamat mereka tak akan pernah suka, bahkan sekalipun Sandiaga mau bertaubat atau Dewi Persi mau memaafkan.
Dari tiga faktor tersebut, jelas agak aneh kalau kubu Prabowo Sandiaga tetap memaksakan narasi emak-emak. Karena pasangan mereka memiliki seluruh faktor untuk dibenci. Jokowi Maruf justru sebaliknya. Jokowi adalah sosok yang setia pada satu istri, romantis dan kompak. Sementara Kiai Maruf yang menikah lagi dikarenakan istrinya meninggal dunia, adalah contoh yang baik. Emak-emak pasti lebih suka dengan tipe lelaki seperti Kiai Maruf, sudahlah Kiai, setia pula. Tidak seperti ustad-ustad kubu sebelah, terkenal dikit nambah istri.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan bank wakaf mikro (BMW) di Pesantren An Nawawi Tanara, Serang Banten. BWM di Pesantren An Nawawi Tanara ini merupakan yang ketiga diresmikan langsung oleh Presiden.

" Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara,” kata Jokowi di Serang, Rabu 14 Maret 2018.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin, mengatakan bank wakaf di pondok pesantren ini sudah punya ratusan nasabah. Rata-rata pinjamannya sebesar Rp1 juta.
“ Nasabahnya sudah ada 200,” kata Ma’ruf.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan BWM di ponpes ini merupakan yang ketiga kalinya diluncurkan.

Pada Oktober 2017 lalu, Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek di Cirebon telah diresmikan. Selang sepekan yang lalu, Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri di Surabaya juga baru beroperasi. 

Wimboh berharap, pengembangan BWM di lingkungan pesantren dapat menjadi quick wins dalam pengembangan keuangan syariah nasional yang dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah jangka menengah panjang yang berkesinambungan.

Bank Wakaf Mikro juga diharapkan bisa menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu pondok pesantren di berbagai penjuru Tanah Air.

“ Program BWM ini dapat direplikasi pembentukannya dan diperluas cakupan wilayah pendiriannya, serta dapat menjangkau nasabah lebih banyak, sehingga dapat menjadi basis perluasan akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi umat,” kata dia.

Pada kesempatan ini, diluncurkan juga beberapa lembaga pemberdayaan umat lainnya seperti LEUmart dan Koperasi Mitra Santri Nasional (KMSN). Wimboh mengatakan agar ke depan sinergi BWM, LEUmart dan KMSN dapat menjadi model sinergisasi lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.


Isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) kembali menggema, terutama dengan adanya temuan di lapangan soal TKA kasar asal China yang bekerja di sejumlah wilayah di Indonesia. Berapa sebenarnya jumlah TKA di Indonesia?

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pun buka suara. Hanif mengajak masyarakat memperhatikan data Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemnaker yang menunjukkan jumlah TKA.
Dari data Direktorat PPTKA diketahui bahwa TKA yang bekerja di Indonesia pada 2017 tercatat sebanyak 85.974 orang. Berdasarkan data PPTKA Kemnaker, Jumlah IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) yang diterbitkan bagi TKA jangka panjang dan jangka pendek pada 2015 sebanyak 111.536 orang, 2016 sebanyak 118.088 orang dan 2017 sebanyak 126.006.
Sedangkan data Jumlah IMTA yang berlaku pada tahun 2015 sebanyak 77.149 orang di 2016 sebanyak 80.375 dan pada tahun 2017 sebanyak 85.974 orang.
Kemudian sepanjang periode Januari-Maret 2018, jumlah TKA yang masuk ke Indonesia bertambah 3.801 pekerja. Jumlah tersebut berasal dari TKA per Desember 2017 (85.974 pekerja) + TKA yang masuk ke Indonesia periode Januari-Maret 2018 (30.613 pekerja) – TKA yang keluar Indonesia periode Januari-Maret 2018 (26.803 pekerja). Alhasil, jumlah TKA per Maret 2018 mencapai 89.784 pekerja. Secara proporsional, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia dibanding jumlah penduduk mencapai 0,03%. Angka tersebut lebih rendah dibanding Malaysia yang mencapai 5,47%, Singapura 24,38% maupun Saudi Arabia mencapai 33,78%.
Hanif juga menegaskan Perpres 20/2018 dibuat untuk menyederhanakan aspek prosedur, birokrasi, dan mekanisme perizinan tanpa menghilangkan syarat kualitatif TKA. TKA yang boleh bekerja di Indonesia di antaranya harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA tersebut.
Selain itu, memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 tahun, sehingga tidak mungkin pemerintah membiarkan ada TKA yang bekerja sebagai pekerja kasar atau tenaga non skill.
"Jadi saya ingin katakan, di Perpres ini, kemudahan dari sisi prosedur dan birokrasi, bukan membebaskan. Yang dulu pekerja kasar dilarang masuk, sekarang dilarang masuk. Misalkan ada orang asing bekerja kasar, itu pelanggaran dan pelanggaran pasti ditindak," tegas Hanif
Dia juga menegaskan Perpres itu dibuat dengan tujuan untuk mendukung realisasi investasi nasional dan pada akhirnya akan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.


Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menegaskan, pembangunan Indonesia Sentris yang menjadi visi besar Presiden Joko Widodo adalah pembangunan dari Aceh hingga Papua. Visi Indonesia Sentris menekankan pada keadilan dalam pembangunan.
Menurutnya, pembangunan dari Aceh sampai Papua bukan hoaks. Jika ada yang mengatakan demikian berarti fitnah. Dalam pelaksanaannya, visi Indonesia Sentris terus diawasi dan dievaluasi langsung oleh Presiden Jokowi. Hal ini terlihat kasat mata dari rutinnya kegiatan rapat terbatas. Presiden terus meminta update dari berbagai program pembangunan.
Kepala Negara juga terus turun melihat langsung pelaksanaan pembangunan. Salah satunya bahkan sampai harus menggunakan motor trail untuk membuka jalan di wilayah pegunungan Papua.
"Itu disebut dengan Indonesia Sentris. Kenapa terlaksana? Karena kontrolnya ada di Jakarta," kata Ngabalin dalam diskusi yang diselenggarakan Arus Bawah Jokowi (ABJ) di Jakarta, Rabu (6/6).
Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyatakan, visi Indonesia Sentris merupakan antitesis dari visi yang melihat bahwa pembangunan di Pulau Jawa saja. Indonesia Sentris sudah melalui kajian matang berdasarkan perhitungan dan angka-angka ekonomi. Dimana kontribusi daerah satu dengan daerah lainnya selama ini terbilang kecil berdasarkan angka statistik.
"Seperti diketahui dalam angka statistik, kontribusi daerah 58 persen. Paling ekstrim Maluku Utara kontribusinya 0,8 persen," jelas Eko.
Semakin kecil pembangunan daerah, lanjut dia, semakin kecil pula dampaknya bagi pembangunan pada suatu daerah. Hal tersebut bisa dilihat misalnya dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Presiden melalui visi besar Indonesia Sentris ingin hal tersebut tidak terjadi lagi pada pemerintahannya.
"Pemerintah ingin menyebarkan kue pembangunan ke daerah-daerah, supaya daerah lain menerima manfaat dari pembangunan. Supaya terjadi keadilan di seluruh Indonesia," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengacungi jempol kinerja Presiden Jokowi dalam empat tahun terakhir. Menurutnya, Jokowi merupakan sosok Presiden yang memahami rakyat karena membangun berbagai infrastruktur ke pelosok daerah.
"Memang terjadi suatu perubahan, alokasi, pembangunan dari ujung ke ujung, dan dengan berbagai penampilannya ini bahwa (Jokowi) Presiden untuk semua," kata dia.
Bara membandingkan pembangunan di era Jokowi dengan era sebelumnya. Dimana pada era sebelumnya ada kecenderungan pemerintah pusat kurang memperhatikan pembangunan di luar Pulau Jawa. Dia menyebut adanya ketimpangan pembangunan di luar Pulau Jawa pada era sebelumnya.
"Siapapun Presidennya teruskan, tapi tentu harus beri kredit pada Jokowi yang sudah bekerja keras. Yang sudah baik akan dilanjutkan, dan kami harapkan akan ada akselerasi," ucapnya.
Ketua Umum ABJ Michael Umbas menambahkan, apa yang telah ditorehkan Jokowi dalam empat tahun terakhir merupakan bukti nyata bahwa Presiden pro terhadap rakyat. Bukan hanya bagi kelompok atau daerah tertentu, melainkan seluruh rakyat Indonesia dari Pulau Rote sampai Miangas. Infrastruktur digenjot agar rakyat merasakan langsung manfaat dari pembangunan.
"Ini penting kami sampaikan, sebab belakangan banyak pihak yang menyampaikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan mengenai Pemerintahan Jokowi. Padahal, Presiden telah dan akan terus bekerja mewujudkan Indonesia Sentris," tegasnya


Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pada (26/3/2018) lalu.
Pro kontra terkait aturan tersebut muncul, mulai dari rencana pembentukan Pansus di DPR RI, hingga ramainya tuduhan Pemerintah yang tak pro rakyat.
Bahkan ketika Presiden saat memberikan sambutan penyerahan sertifikat hak atas tanah wakaf di Padang, Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu, salah seorang warga undangan menanyakan langsung kepada Presiden terkait dengan isu tenaga kerja asing (TKA).
"Saya sering mendengar isu tentang masalah tenaga kerja dari Tiongkok. Mohon penjelasannya supaya kita tidak salah memahami," tanya seorang tamu undangan.
Mendapatkan pertanyaan tersebut, Kepala Negara memanfaatkan momentum yang ada untuk meluruskan segala pemahaman yang keliru terkait dengan kebijakan pemerintah soal tenaga kerja asing.
Presiden mengatakan bahwa secara garis besar peraturan presiden yang dikeluarkannya justru mengatur tenaga kerja asing yang masuk dengan lebih ketat.
"Di dalam peraturan itu jelas bahwa Perpres yang baru justru mengatur ketatnya tenaga kerja asing masuk. Syarat-syarat diperketat," jawabnya di Masjid Jamiatul Huda Ketaping Bypass, Padang, Sumatra Barat, Senin, 21 Mei 2018.
Syarat-syarat ketat yang dimaksud di antaranya adalah sejumlah biaya yang kini diadakan dan dibebankan kepada perusahaan pemberi kerja bagi TKA.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga mengatur tentang jangka waktu bagi TKA untuk dapat bekerja di Indonesia.
"Intinya justru memperketat, jadi jangan dibalik-balik. Ini isu politik lagi. Yang sebetulnya memperketat justru kita dianggap memperlonggar," ucap Presiden.


Pengusaha menilai kestabilan harga pangan pada momen menjelang hingga pasca perayaan Lebaran merupakan bentuk keberhasilan yang dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. Capaian ini juga tak lepas dari kepiawaian Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan jajaran Kemendag.

Stabilitas harga bahan pokok dinilai berkontribusi menciptakan kondusifitas politik sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih baik ke depan.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, memandang stabilitas pangan ini timbul dikarenakan pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan masyarakat sejak lebih dari tiga bulan yang lalu.

Sarman mengatakan, stabilnya harga pangan dikarenakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan yang dibantu Satgas Pangan proaktif memantau pendistribusian berbagai barang kebutuhan pokok.

Dengan demikian, aliran distribusi menjadi lancar dan isu terkait kekurangan bahan pokok bisa diminimalkan. Dampak akhirnya, harga pun menjadi tidak bergejolak.

“Kita harus mengapresiasi kinerja itu, termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan,” ujar dia, Jumat (22/6/2018).

Pemantauan rutin yang dilakukan pemerintah diyakini pula menggerus upaya mafia pangan yang kerap memanfaatkan momentum Lebaran mencari untung. Terlebih Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, beserta Bulog gemar melakukan operasi pasar guna yang dilihat efektif menekan harga.
“Kalau demand dan supply itu seimbang, kita yakin bahwa harga tidak bergejolak. Kita lihat hasilnya saat ini bahwa ketika menjelang Lebaran harga-harga bahan pokok itu pada posisi stabil. Stabil bukan berarti tidak naik,” tutur Sarman.

Dia pun mengapresiasi pola komunikasi Menteri Perdagangan, Enggatiasto Lukita yang kerap memanggil para importir untuk memastikan izin dan penyaluran sesuai. Langkah ini dianggap mampu menghilangkan mafia-mafia importir yang kerap menyalahgunakan izin impornya.

Melalui dialog dengan para importir tersebut, kementerian jadi bisa mengetahui total berapa izin impor yang didapat para importir. Dari sana, langkah selanjutnya bisa ditanyakan volume pendistribusian barang yang sudah impor kepada masyarakat.

Jika ada yang tidak tepat sesuai, bisa segera diketahui dan ditindak. Dikombinasikan dengan pemantauan yang rutin, stok di pasar menjadi kian terjaga.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, keberhasilan menjaga kestabilan harga pangan merupakan kontribusi semua pihak. Kerjasama ini yang mendasari pihaknya bisa melakukan pengendalian harga selama dua tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2017 dan 2018.

"Saya berterimakasih kepada seluruh stakeholder kepada Satgas Pangan, kepada dunia usaha dan media yang telah membantu. Sehingga dua tahun berturut-turut kita mampu mengendalikan inflasi dan mengendalikan harga bahan pokok," kata Enggar.

Diakuinya, saat H-2 Lebaran sempat terjadi gejolak kenaikan, seperti harga daging di pasar. Namun, hal itu karena permintaan dari pedagang sendiri kepada pemerintah untuk memberikan pengertian. Namun bersama para pedagang, kenaikan ini bisa terselesaikan.

"Mereka meminta pengertiannya, bahwa ini saat mereka mendapatkan keuntungan lebih pada H-2, ya hampir merata, 5-10 ribu rata-rata (ambil untungnya)," ujar Enggar.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth membenarkan jika kestabilan harga pangan berdampak ke stabilitas politik yang sekarang cukup terjaga sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih baik.

Kondisi ini menurutnya adalah sebuah kemajuan yang selayaknya perlu diapresisasi oleh semua pihak. “Saya pikir ini sebuah kemajuan yang patut diapresiasi yah,” ucapnya.

Kemajuan di sektor pangan yang mampu meredam gejolak kenaikan harga komoditas pangan, khususnya pada saat menjelang hingga pasca perayaan Lebaran, menurut Adriana harus diakui sebagai sebuah keberhasilan di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Ini merupakan salah satu keberhasilan pembangunan dari pemerintah sekarang. Itu harus diakui adanya,” kata Adriana.

Ketersediaan kebutuhan pokok yang memadai pun berpengaruh menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan.
Adriana memandang pemerintah sekarang bahkan sudah transparan dan terbuka sehingga keberhasilan dan kekurangannya pun bisa dengan mudah diketahui.

Begitu halnya dengan kinerja Kemendag. Oleh karenanya, Adriana berharap pemerintah sekarang dapat terus konsisten dan lebih baik lagi dari tahun ke tahun.