Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

You are here

Tidak Sebanyak Yang Ditudingkan, Jumlah Tenaga Kerja Asing Di Indonesia



Isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) kembali menggema, terutama dengan adanya temuan di lapangan soal TKA kasar asal China yang bekerja di sejumlah wilayah di Indonesia. Berapa sebenarnya jumlah TKA di Indonesia?

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pun buka suara. Hanif mengajak masyarakat memperhatikan data Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemnaker yang menunjukkan jumlah TKA.
Dari data Direktorat PPTKA diketahui bahwa TKA yang bekerja di Indonesia pada 2017 tercatat sebanyak 85.974 orang. Berdasarkan data PPTKA Kemnaker, Jumlah IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) yang diterbitkan bagi TKA jangka panjang dan jangka pendek pada 2015 sebanyak 111.536 orang, 2016 sebanyak 118.088 orang dan 2017 sebanyak 126.006.
Sedangkan data Jumlah IMTA yang berlaku pada tahun 2015 sebanyak 77.149 orang di 2016 sebanyak 80.375 dan pada tahun 2017 sebanyak 85.974 orang.
Kemudian sepanjang periode Januari-Maret 2018, jumlah TKA yang masuk ke Indonesia bertambah 3.801 pekerja. Jumlah tersebut berasal dari TKA per Desember 2017 (85.974 pekerja) + TKA yang masuk ke Indonesia periode Januari-Maret 2018 (30.613 pekerja) – TKA yang keluar Indonesia periode Januari-Maret 2018 (26.803 pekerja). Alhasil, jumlah TKA per Maret 2018 mencapai 89.784 pekerja. Secara proporsional, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia dibanding jumlah penduduk mencapai 0,03%. Angka tersebut lebih rendah dibanding Malaysia yang mencapai 5,47%, Singapura 24,38% maupun Saudi Arabia mencapai 33,78%.
Hanif juga menegaskan Perpres 20/2018 dibuat untuk menyederhanakan aspek prosedur, birokrasi, dan mekanisme perizinan tanpa menghilangkan syarat kualitatif TKA. TKA yang boleh bekerja di Indonesia di antaranya harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA tersebut.
Selain itu, memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 tahun, sehingga tidak mungkin pemerintah membiarkan ada TKA yang bekerja sebagai pekerja kasar atau tenaga non skill.
"Jadi saya ingin katakan, di Perpres ini, kemudahan dari sisi prosedur dan birokrasi, bukan membebaskan. Yang dulu pekerja kasar dilarang masuk, sekarang dilarang masuk. Misalkan ada orang asing bekerja kasar, itu pelanggaran dan pelanggaran pasti ditindak," tegas Hanif
Dia juga menegaskan Perpres itu dibuat dengan tujuan untuk mendukung realisasi investasi nasional dan pada akhirnya akan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.

Jokowi - FAQ

We are.., This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

No comments:

Leave a Reply