Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Disebut Prabowo Soal Kebocoran Uang Negara, Ini Kata Menteri Susi

Capres Prabowo Subianto berkelakar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal di-reshuffle Presiden Joko Widodo karena pernah menyampaikan data kerugian negara sebesar Rp 2.000 triliun di sektor perikanan. Susi menilai kelakar Prabowo itu tak tepat.

"Kerugian itu kan sebelum Pak Jokowi. Justru setelah Pak Jokowi tidak," kata Susi.

Susi menilai Prabowo tak tepat berkelakar seperti itu. Menurut Susi, justru di era Jokowi dan di bawah kepemimpinannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sektor perikanan terus tumbuh.

Susi sebelumnya mengatakan ekspor hasil perikanan mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 2014 volume ekspor perikanan sebesar 1.273 ton dengan nilai US$ 4.641. Di 2015 volume ekspor perikanan 1.076 ton senilai US$ 3.943 juta.

Pada 2016 volume ekspor perikanan 1.075 ton dengan nilai US$ US$ 4.172 juta. Di 2017 volume ekspor perikanan 1.078 ton senilai US$ 4.524 juta. Sedangkan di semester I-2018 volume ekspor perikanan 510 ton senilai US$ 2.272 juta.

"Produksi perikanan kita di 2017 trennya terus meningkat. Padahal di 2018 baru dapat penghitungan satu semester volumenya semester I itu kita sudah di US$ 2.272 juta dibandingkan semester 1 tahun sebelumnya terjadi kenaikan 12,88%," kata Susi di kantor KKP, Jumat (21/9/) lalu.

Kelakar itu disampaikan Prabowo ketika berbicara soal bukunya yang berjudul 'Paradoks Indonesia' di hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9). Sebelum menyinggung nama Susi, ia berkisah ketika dirinya ditertawakan saat memberi tahu kebocoran uang negara sebesar Rp 1000 triliun.

"Ibu Susi mungkin kena reshuffle beliau ini ha..., ha..., ha. Jawabannya kurang enak. Jadi beliau mengatakan jumlah kerugian negara Rp 2.000 triliun sampai Rp 3.000 triliun di sektor ikan saja. Saya masih konservatif, saya katakan Rp 1.000 triliun karena saya diajarkan senior-senior kan harus selalu hati-hati dengan angka," kata Prabowo.
Pemerintah Tidak Ikut Intervensi Terhadap Kasus Pencekalan Habib Rizieq
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dicekal bepergian ke Malaysia oleh pihak imigrasi Arab Saudi. Terkait hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membantah telah melakukan hal tersebut. Kementerian dengan tegas tidak punya wewenang untuk melakukan intervensi terhadap negara lain.

"Pencekalan itu kan di negara Arab Saudi, kami tidak punya kewenangan untuk mencampuri urusan dalam negeri Arab Saudi," kata Kepala Sub Bagian Pers dan Media Kemenkumham, Fitriadi Agus Prabowo, Kamis, 27 September 2018.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham, Agung Sampurno mengatakan secara keimigrasian direktoratnya tak memiliki wewenang untuk mengajukan pencekalan. "Berdasarkan keimigrasian kami tidak bisa mengintervensi suatu negara untuk melakukan pencegahan," kata dia.

Sekretaris Jenderal Koordinator Pelaporan Bela Islam, Novel Bamukmin, menduga pencekalan terhadap Rizieq Shihab oleh Arab Saudi karena ada pesanan dari pemerintah Indonesia. Menurut dia, pemerintah Indonesia memiliki agenda agar Arab Saudi menahan Rizieq saat masa berlaku visanya habis.

"Karena persyaratan untuk tinggal di sana memang sebelum visa habis, harus keluar dulu dari negara itu, karena visanya kunjungan wisata," ujar Novel.

Novel mengatakan pimpinan Front Pembela Islam itu sebelumnya tiga kali dilarang pergi ke Malaysia untuk menyelesaikan disertasi doktoralnya. "Per Juli tanggal 8, 12, dan 19, itu tiga kali gagal untuk penerbangan Jeddah ke Kuala Lumpur," kata Novel.

Waspada Berita Bohong Tentang Pencekalan Habib Rizieq


Menanggapi kabar pencekalan tersebut, Polri pun angkat bicara. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo malah mengungkapkan keheranannya.
Gimana kok bisa sampai dicekal, kan dia WNI. Kalau ada masalah ya normalnya di deportasi,” begitu ujarnya.
Memang ada benarnya apa yang disampaikan oleh Brigjen Dedi Prasetyo. Jika ada masalah keimigrasian atau semacamnya, tentu logikanya HRS akan dideportasi ke tanah air. Tidak ada yang namanya pencekalan, yang ada adalah apabila WNI melakukan tindak pidana disana maka akan dilakukan pencekalan atau penahanan dan diproses sesuai kesalahannya.
Nah, memangnya HRS melakukan tindak pidana di Saudi ?
Maka dari itu kabar pencekalan ini tentu saja menjadi misteri yang belum diketahui kebenarannya.
Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini menjadi salah satu tujuan akhir para tenaga honorer kategori-2 (K-2) yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS 2018 karena terkendala usia.

Sebelumnya Menpan-RB Syafruddin menyatakan tenaga honorer K2 yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS 2018 akan dialihkan ke jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Hoax Atau Fakta ? Tenaga Honorer Bakal Jadi PNS


“Tenaga honorer dipersilakan ikut bagi yang memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat akan ada jalannya melalui jalur PPPK. Sedang digodok PP (Peraturan Pemerintah) terkait itu,” jelas Syafruddin di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Disebutkan dia, pada Jalur PPPK, tenaga honorer K-2 dan sejenisnya akan mendapat dispensasi usia hingga 35 tahun yang membuat mereka memiliki kedudukan serta hak yang hampir sama dengan PNS.

Atas peluang itu, belasan tenaga honorer K-2 di Kota Banjarbaru dan Pemprov Kalsel mendatangi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru. Belasan tenaga honorer K-2 yang umum kaum hawa tidak bisa ikut CPNS 2018 karena tidak ada formasinya di Banjarbaru dan Pemprov Kalsel.
Dibawa-bawa Ratna Sarumpaet Soal Pemblokiran Rekening Bank, Ini Jawaban Tegas WORLD BANK

Nama World Bank atau Bank Dunia disebut-sebut oleh Ratna Sarumpaet soal kasus aduan pemblokiran dana bantuan pembangunan Papua sebesar Rp 23 triliun.

Ratna menyebut dana bantuan tersebut diblokir pemerintah, di mana dana tersebut disebut berasal dari World Bank (Bank Dunia) yang ditransfer ke rekening milik seseorang bernama Ruben PS Marey.

Terkait dengan tuduhan yang keliru baru-baru ini bahwa Bank Dunia terlibat transaksi keuangan dengan pihak perorangan di Indonesia, dengan ini Bank Dunia kantor Jakarta memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut tidak benar," bunyi keterangan tertulis Bank Dunia, Jumat (21/9/2018).

Bank Dunia membantah tudingan tersebut. Tuduhan tersebut keliru karena Bank Dunia tidak terlibat transaksi dengan perorangan.

"Terkait dengan tuduhan yang keliru baru-baru ini bahwa Bank Dunia terlibat transaksi keuangan dengan pihak perorangan di Indonesia, dengan ini Bank Dunia kantor Jakarta memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut tidak benar," bunyi keterangan tertulis Bank Dunia, Jumat (21/9/2018).

Bank Dunia bukan merupakan bank pada umumnya yang memiliki kemampuan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga yang bertugas membantu penanggulangan kemiskinan dan pembangunan di negara berkembang.

"Bank Dunia bukan merupakan bank dalam arti yang biasa. Sistem keseluruhan dari Bank Dunia didesain dan dilaksanakan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan serta mendukung pembangunan negara-negara berkembang di dunia, bukan dengan pihak perorangan," tulis keterangan tersebut.
Calon Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik atas utang Indonesia saat ini. Prabowo menyebut total utang sampai saat ini hampir mencapai Rp 9.000 triliun.

Menurut Ekonom Bank Permata Josua Pardede untuk melihat bahaya atau tidaknya utang suatu negara tidak bisa hanya dilihat dari nominalnya saja, melainkan dari rasio utang yang ada.

Penambahan utang sendiri dibatasi defisit anggaran harus dijaga di bawah 3% terhadap PDB. Selain itu total utang kita terhadap PDB masih di bawah 30 %, jadi masih dibilang sangat aman.


HOAX, "Utang Indonesia Menurut Prabowo Sangat Berbahaya". Ini Kata Ekonom !


Selain itu, menurut Josua harus dilihat juga dari jenis utang yang diemban oleh suatu negara apakah lebih banyak dari utang bilateral dengan lembaga atau negara, atau penerbitan surat berharga negara (SBN).

Total utang pemerintah per Mei 2018 sebesar Rp 4.169,09 triliun berasal dari pinjaman yang nilainya Rp 767,82 triliun. Dalam pinjaman terdapat yang sifatnya bilateral Rp 322,01 triliun, multilateral Rp 397,80 triliun, komersial Rp 41,38 triliun, dan suppliers sebesar Rp 1,22 triliun. Lalu ada juga yang berasal dari pinjaman dalam negeri yang sebesar 5,40 triliun.

Selanjutnya utang yang berasal dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.401,77 triliun, yang terdiri dari SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp 2.408,40 triliun dan denominasi valas sebesar Rp 766,63 triliun.

"Dulu waktu 1998 kita punya utang dari IMF itu cost-nya jauh lebih besar dibanding terbitkan surat utang. Apalagi kita sudah layak investasi, jadi cost-nya juga lebih rendah dan prudent," tambahnya.

Lalu yang terakhir, menurut Josua, utang negara akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk hal yang produktif. Pemerintahan Jokowi sendiri mengklaim bahwa utang negara difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.
Jawaban World Bank Saat Ikut Terbawa Oleh Isu Pemblokiran Rekening Oleh Pemerintah

Seseorang bernama Ruben PS Marey mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC) dan menduga dana di rekeningnya yang berisi duit Rp 23,9 T untuk bantuan papua telah diblokir sepihak. Ratna menduga pemblokiran dilakukan pemerintah melalui salah satu bank tempat Ruben menaruh dana tersebut.

"Dana ini untuk swadaya pembangunan di Papua. Kasus ini mempunyai tendensi juga melakukan pelanggaran keuangan," kata Ratna di gedung DPR RI, Senayan, Senin (17/9).

Namun, kata Ruben, tiba-tiba dana di rekeningnya tersebut hilang. Saat dikroscek ke bank tempat Ruben menyimpan uang itu, tak ada catatan uang masuk ke rekeningnya.

Terkait dengan tuduhan yang keliru baru-baru ini bahwa Bank Dunia terlibat transaksi keuangan dengan pihak perorangan di Indonesia, dengan ini Bank Dunia kantor Jakarta memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Bunyi keterangan tertulis Bank Dunia, Jumat (21/9/2018).

Bank Dunia membantah tudingan tersebut. Tuduhan tersebut keliru karena Bank Dunia tidak terlibat transaksi dengan perorangan.

Bank Dunia bukan merupakan bank pada umumnya yang memiliki kemampuan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga yang bertugas membantu penanggulangan kemiskinan dan pembangunan di negara berkembang.
Jokowi: "Kabar Penghentian Tunjangan Profesi Guru Itu Hoaks"


Situasi perpolitikan di Indonesia semakin memanas saja, media sosial kerap dijadikan sarana untuk penyebaran berita hoax, setelah aksi bakal Cawapres Sandiaga sebut pelemahan rupiah berdampak pada ukuran tempe yang setebal kartu atm, kini pihak oposisi kembali menyebarkan isu bahwa tunjangan profesi guru akan segera dihentikan oleh pemerintah.

Presiden Jokowi lantas menjawab kabar tersebut dengan santai, saat Jokowi berkunjung ke Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya, Jokowi dengan tegas bahwa kabar yang sempat viral di media sosial itu tidak benar alias hoax. Bahkan Jokowi dengan lantang akan siap maju, membela dan menyejahterakan guru melalui tunjangan kerja.

"Kalau benar (tunjangan guru dihentikan), saya ingin menuju ke sana (menelusurinya), karena saya siap berdiri di depan membela kepentingan guru agar tetap menjakankan tugas mulianya mendidik bangsa," tambahnya.

Menurutnya, sebagai organisasi guru, PGRI punya peran penting. Yakni sebagai bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Oleh sebab itu, Jokowi menilai perlu ada jaminan kesejahteraan bagi guru oleh negara. "PGRI tidak hanya berjuang. Tapi juga mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan nasional," ungkap Jokowi.

Terkait dengan kabar hoax soal tunjangan guru yang disetop, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah melakukan klarifikasi. Dia membantah kabar tunjangan kinerja guru dihentikan. Sri Mulyani menyatakan akan terus menyalurkan tunjangan kinerja guru. Penyaluran tunjangan guru dilakukan melalui efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Program Kesejahteraan Jokowi Ciptakan Keadilan Ekonomi Bagi Rakyat Indonesia


Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menjelaskan bahwa program kesejahteraan di era Presiden Joko Widodo saat ini dinilai sudah mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia.

Program keadilan ekonomi tersebut memiliki dua orientasi, yakni terkait akses dan aset. Akses salah satunya berkaitan dengan permodalan.

Dia mengapresiasi pemerintahan saat ini mampu menawarkan kemudahan permodalan kepada rakyat secara merata. Ini bisa dilihat dari kucuran kredit berbunga rendah.

"Sebelum Jokowi jadi Presiden, tidak pernah mendengar kita, kredit usaha rakyat itu bunganya single digit. Sekarang di 2018, bunga daripada KUR yang ditujukan kepada UMKM itu ada plafon kurang lebih sekitar Rp 117 triliun dengan bunga 7 persen. Ini part of comitment untuk mewujudkan keadilan sosial," dia menegaskan.

Dia menilai pemberian bunga kredit yang rendah ini sebagai bentuk keadilan. Akses modal tak hanya didapat para konglomerat tetapi juga rakyat biasa. Keadilan dituangkan negara melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sementara tentang restribusi aset, berhubungan dengan program reforma agraria.

Politisi PDIP ini mengungkapkan sistem ekonomi yang berkeadilan harus berlandaskan Pancasila. "Untuk isi ruh Pancasila ada 3 pilar dan 5 prinsip dasar yang kita semua musti sepakati," kata dia.

Dia mengatakan Indonesia juga tidak anti pasar. Ini karena semua kegiatan ekonomi dijalankan dalam instrumen pasar, yang bukan dalam hubungan supply dan demand semata, tapi masalah relasi sosial yang berlandaskan Pancasila. Relasi antara power dan capital.

Negara, kata dia, memang harus hadir membela yang lemah. "Nah di sinilah prinsip keadilan muncul," kata dia. 
Sri Mulyani Akan Andalkan B20 & Tarif Impor Untuk Tekan Defisit MIGAS


Pemerintah bakal menutup defisit neraca perdagangan yang disumbang oleh impor minyak dan gas (migas) dengan penerapan program mandatori biodiesel 20% (B20).

Pelaksanaan B20 diyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menjadi kunci bagi pemerintah dalam menekan defisit neraca perdagangan.

Penerapan B20 akan memberikan jawaban apakah defisit neraca perdagangan yang sudah terjadi belakangan ini menjadi anomali atau sebuah tren yang baru.

Berdasarkan diskusi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan, pemerintah terus berupaya menjaga kinerja neraca perdagangan secara keseluruhan.

"Tadi berdasarkan pembahasan dengan para Menteri BUMN, Pertamina, Menteri ESDM, Menko Perekonomian, kami dan Bank Indonesia akan terus mencoba menjaga dan terus melihat perkembangannya," tutup dia.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit di bulan Agustus sebesar US$ 1,02 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, tekornya neraca dagang RI di Agustus masih disumbang tingginya impor di sektor migas.

"Apa yang sebabkan defisit US$ 1,02 miliar, karena defisit dari migas sebesar US$ 1,6 miliar, tapi non migas masih surplus US$ 630 juta," kata dia saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2018).
OJK Dukung Pembiayaan Pengembangan Industri Pariwisata


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendukung pengembangan parawisata di Indonesia yang sudah menjadi salah satu sektor unggulan Indonesia. Dengan adanya pengembangan potensi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia.

Ketua Dewan Kehormatan OJK Wimboh Santoso mengatakan, keputusan penyaluran kredit ke destinasi prioritas bisa membantu proses perkembangan sektor pariwisata nasional.

"Karena pariwisata bisa generate revenue dollar. Selama ini pembiayaannya scatter (tersebar), pembiayaan tidak terkoordinasi dengan baik. Sehingga, nanti ada 10 destinasi pariwisata menjadi prioritas," ungkap Wimboh di Jakarta.

OJK Sendiri sudah menyusun kebutuhan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pendanaan pada Periode 2019 - 2024. Untuk kebutuhan pembiayaan usaha homestay pada tahun 2018 hingga 2019, bila dikonversi akan ada 6.000 unit kamar dengan estimasi pembiayaan Rp 45 Juta/Unit.

Lalu untuk homestay yang hanya melakukan renovasi, terdapat 2.200 Unit Kamar dengan pembiayaan Rp 75 Juta/unit. Bagi masyarakat yang ingin membuat homestay dengan Bangun Baru terdapat 300 Unit Kamar dengan pembiayaan bisa mencapai Rp 200 Juta/Unit. Sehingga total pembiayaan seleruhnya sebesar Rp 0,495 Triliun.

Sedangkan untuk Kebutuhan Pembiyaan Usaha UMK Pariwisata, seperti untuk KUR Khusus Pariwisata, dianggarkan sekitar 20 Triliun. Dari sisi kebutuhan pembiayaan di 10 Destinasi Prioritas Pariwisata di Pendanaan oleh IKB, Reksadana (RDPT), dianggarkan sebesar Rp 75 Triliun, IKB (Sindikasi Perbankan) Rp 75 Triliun, IKNB (Multifinance) sebesar Rp 37,5 Triliun, BUMN Kementerian Keuangan (LPEI, PT SMI, PT SMF, PT PII) Rp 20 Triliun. Sehingga total sebesar anggaran pembiayaan mencapai Rp 227,995 Triliun.

Kementerian Pariwisata langsung mengapresiasi Dukungan dari OJK dalam hal kebijakan kemudahan mendapatkan pinjaman dana dari bank maupun lembaga pembiayaan non bank.

Kerjasama antara UMKM pariwisata dengan lembaga pembiayaan non bank dalam hal pendanaan usaha pariwisata akan mempermudah untuk pengembangan pariwisata di Indonesia.

Kebutuhan investasi bidang pariwisata sampai tahun 2019 yaitu 120.000 hotel rooms, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 KEK, dan amenitas pariwisata lainnya.
Sri Mulyani Ajak Pengusaha Jaga Perekonomian Indonesia


Di tengah perekonomian global yang tidak pasti, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak kepada seluruh pengusaha bersama-sama untuk menjaga perekonomian Indonesia.

"Kalau kita menghadapi badai di luar, rumah kita harus kuat. Kita harus jaga seluruh pilar bersama," ujarnya di acara Seminar Nasional yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Saat ini pemerintah terus berupaya menjaga perekonomian agat tetap kuat dengan menerbitkan berbagai reguliasi agar APBN tidak menjadi sumber yang rawan. Salah satunya yaitu regulasi terkait pembatasan impor.

"Konsumsi impor bulan Juli melonjak 54%. Agustus turun tapi masih di 30%. Sedangkan ekspor tumbuh 7%. Kalau dibiarkan terus defisit makin lebar," terang Menkeu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah tidak ingin memberlakukan perubahan kebijakan yang drastis. Namun, untuk menjaga ekonomi harus melakukan penyesuaian bersama-sama.

Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan iklim investasi yang baik. Kemenkeu melalui Dirjen Pajak dan Bea Cukai juga terus menajamkan berbagai kebijakan kemudahan berusaha agar pengusaha dapat meningkatkan usahanya, utamanya peningkatan ekspor.

"Pemerintah tidak akan mendapatkan untung apa-apa jika pengusaha tidak kuat. Kita harus membuat Anda semua kuat," tutur Sri Mulyani.
Eksportir Wajib Gunakan Fasilitas L/C Bank Nasional


Kementerian Perdagangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 94 Tahun 2018 tentang ketentuan penggunaan Letter of Credit (L/C) untuk ekspor barang tertentu.

Aturan ini akan mewajibkan penggunaan L/C dari perbankan nasional untuk kegiatan ekspor mineral, batubara, minyak dan gas bumi, serta minyak kelapa sawit.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan aturan terbit pada 7 September 2018 lalu dan akan efektif 30 hari setelah diundangkan. "Berlaku satu bulan yang akan datang, pada Oktober," kata Enggar di Jakarta, Selasa (18/9).

Langkah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalisasi dan mengakurasi perolehan devisa hasil ekspor. Pada Permendag 94/2018, pasal 4 ayat 1 mewajibkan cara pembayaran L/C untuk ekspor wajib diterima melalui bank devisa dalam negeri. Aturan baru ini juga mengevaluasi Permendag 4/2015.

Enggar juga mengungkapkan, penggunaan L/C akan memperkuat penerapan dan pengawasan devisa hasil ekspor. Sanksi pun telah disiapkan bagi pihak yang tidak melaksanakan aturan ini, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin ekspor.

“Dengan kewajiban penggunaan L/C diharapkan hasil ekspor komoditas sumber daya alam dapat kembali ke dalam negeri,” ujarnya.

Meski begitu, peraturan ini juga memberikan pengecualian untuk penggunaan cara pembayaran selain L/C sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 3 yang menyatakan ada 2 pertimbangan untuk pengecualian bagi eksportir dengan menyertakan surat bermaterai.

Pertama, jika kontrak antara eksportir dan pembeli di luar negeri yang mengatur cara pembayaran selain L/C dibuat sebelum Permendag ditetapkan. Kedua, kesanggupan eksportir untuk menyesuaikan cara pembayaran menggunakan L/C dalam jangka waktu tertentu, dengan melampirkan surat pernyataan kebenaran kontrak.

Enggar juga menjelaskan kewajiban penggunaan L/C akan menjadikan setudaknya 50% devisa hasil ekspor (DHE) dari komoditas ekspor tersebut tertahan selama enam bulan di bank nasional dan dikonversi ke rupiah.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengunkapkan anggaran tahun depan dirinya telah memangkas anggaran operasional dan dialihkan untuk mengutamakan kepentingan petani dan memofuskan pada sektor produksi.

Amran menjelaskan ia memangkas anggaran operasional untuk biaya seminar, perbaikan kantor, hingga biaya membeli kendaraan operasional dan dinas dari 48%, yang kini porsinya menjadi hanya 8%.

"Kami mendahulukan petani, membeli bibit, memperbaiki irigasi, penyediaan alat mesin pertanian," jelas Amran.

Meski pagu anggaran Kementan tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya (Rp 22 triliun), Amran menyampaikan hal tersebut bukanlah masalah selama mampu meningkatkan kinerja Kementan.

"Tidak masalah. Kita ini kan regulator. Produksi bisa meningkat dengan regulasi, ada Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) kami cabut 241. Dampak positifnya adalah investasi meningkat, produksi meningkat. Justru kita jangan pesimis, kita harus kreatif dengan anggaran yang terbatas," pungkasnya.
Jokowi Lelang Sepedanya Untuk Bantu Korban Gempa Lombok

Gubernur NTB TGB Zainul Majdi menggelar acara amal untuk korban gempa Lombok dan Sumbawa, dengan melelang sejumlah barang. TGB mengatakan, hasil lelang barang mencapai Rp 6 miliar.

Salah satu barang yang dilelang adalah sepeda Presiden Jokowi. Sepeda itu dibuka dengan harga awal Rp 600 juta dan berhasil dilelang Rp 1 miliar. Pembelinya seorang tamu bernama Jonathan dari Tahir Foundation.

Selain itu, ada pula sepatu pertama pelari Lalu Muhammad Zohri yang dibeli oleh istri TGB, Erica Majdi dengan harga Rp 50 juta. Sepatu itu digunakan pelari asal Lombok, Lalu Zohri, menjadi juara dunia di Finlandia beberapa waktu lalu.

Tak mau ketinggalan, para menteri Kabinet Kerja pun tak mau kalah. Mereka behasil menyumbangkan Rp 850 juta dengan menyanyikan Lagu Manis dan Sayang.

Dalam acara ini turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko.

Ada pula Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Ada pula Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Tohir.
Genjot Produksi Gas Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan pemerintah sedang berupaya untuk menggenjot produksi gas bumi demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Saat ini pihaknya sedang merancang pengelolaan neraca gas bumi baru yang lebih akurat dalam rangka menggenjot produksi gas di Indonesia.

"Kami akan keluarkan neraca gas bumi yang Insya Allah itu cukup akurat. Di situ bisa kita lihat potensi suplainya berapa, di mana saja kelebihan gas di Indonesia dan bisa dimanfaatkannya bagaimana," ujar Arcandra.

Setelah pemerintah memiliki neraca gas bumi yang baru, pihaknya juga akan meminta indsustri gas untuk menyalurkan gasnya sebagai kebutuhan bahan baku produk petrokimia seperti amoniak, metenol, polietilena hingga pupuk.

Untuk membahas hal tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rapat koordinasi yang dihadiri lintas kementerian dan lembaga di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

"Jadi ini forum dialog mengenai bagaimana usaha kita agar gas menjadi prime over untuk pertumbuhan ekonomi kita," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar yang turut hadir di rapat itu.
Chatib Basri "Ekonom FE UI"


Saya tentu bisa salah, tetapi saya tidak melihat kita akan kembali ke krisis 1998. Yang terjadi saat ini adalah kembalinya dunia kepada situasi normal baru ( new normal ) - Chatib Basri "Ekonom FE UI"


Halim Alamsyah "Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan"


Gejolak perekonomian dunia saat ini dampaknya tidak terlalu besar untuk sektor perbankan dalam negeri. Karena, perbankan lebih banyak menggunakan Rupiah dalam transaksi. - Halim Alamsyah "Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan"


Yosep Rizal Damuri " Kepala Departemen Ekonomi CSIS Jakarta"


Resiko krisis di setiap negara pasti ada, namun jika dilihat probabilitas, resiko krisis di Indonesia tidak besar. - Yosep Rizal Damuri " Kepala Departemen Ekonomi CSIS Jakarta"


Rhenald Kasali " Dosen FE Universitas Indonesia "


Ini ( Depresisasi mata uang ) terjadi diseluruh dunia, dan Indonesia salah satu negara yang dampaknya kecil dibandingkan di negara - negara lain. - Rhenald Kasali " Dosen FE Universitas Indonesia "


A. Tony Prasetiantono " Pakar Ekonomi UGM "


Kondisi pelemahan rupiah saat ini sangat berbeda dengan krisis moneter 98 yang terjadi di Indonesia. - A. Tony Prasetiantono " Pakar Ekonomi UGM "

Christianto Wibosono " Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia "

Ekonomi Indonesia Hebat Berbeda Dengan Tahun 1998 Antisipasi Pemerintah Sudah Benar. - Christianto Wibosono " Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia "


Chatub Basri " Ekonom FE UI "


Ekonomi Indonesia Hebat, Krisis 1998 Tidak Sedang Terulang. - Chatub Basri " Ekonom FE UI "


Ari Kuncoro SE,MA, Ph.D " Dekan Fakultas Ekonomi UI "



Dibanding Negara Berkembang Lainnya Kondisi Ekonomi Indonesia Hebat. - Ari Kuncoro SE,MA, Ph.D " Dekan Fakultas Ekonomi UI "


A. Prastyantoko " Ekonom - Rektor Atma Jaya"


Kenaikan US Dollar baru menyentuh 10% sejak tahun baru 2018. A. Prastyantoko " Ekonom - Rektor Atma Jaya"


Fauzi Ichsan " Lembaga Penjamin Simpanan "


ASET LPS Saat Ini 101.3 Triliun Terbesar Ke 3 Di Asia. Fauzi Ichsan " Lembaga Penjamin Simpanan "


Kiki Verico, S.E, MRI, Ph.D " FE UI"

Ekonomi Indonesia saat ini sangat baik jauh dari negara berkembang lainnya. - Kiki Verico, S.E, MRI, Ph.D " FE UI"


Achmad Deni Daruri " President Director Center Of Banking Crisis "

Krisis Moneter di tahun 1998 tidak akan terulang di 2018. - Achmad Deni Daruri " President Director Center Of Banking Crisis "

Ronny P Sasmita " Ekonom"


Banking system kita sangat bagus, fundamental ekonomi bagus, inflasi terjaga. - Ronny P Sasmita " Ekonom"

Pelemahan Rupiah Tidak Mempengaruhi Daya Beli Masyarakat


Pelemahan nilai rukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dinilai tidak akan berdampak pada daya beli masyarakat. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Ekonom PT Bank Central David Samual. Menurutnya, pemerintah terus berupaya untuk menjaga harga-harga terutama agar tetap stabil.

"Tahun ini gaji kan naik, harga-harga juga cukup terjaga meski pemerjntah kalau di beras harga naik sedikit lakukan intervensi," jelas dia

David juga menambahkan yang benar-benar akan merasakan dampak dari pelemahan rupiah adalah masyarkat kalangan menengah ke atas yang memiliki konsumsi barang-barang impor dan sering ke luar negeri.

Sementara itu, VP Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menjelaskan, transmisi dari pelemahan nilai tukar yang berlanjut akan mendorong kenaikan inflasi khususnya dipengaruhi oleh imported inflation.

Kenaikan inflasi selanjutnya akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Jika inflasi cenderung tinggi maka daya beli masyarakat cenderung menurun.

"Namun demikian, BI dan pemerintah sudah berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek yang diharapkan dapat mengelola ekspektasi nilai tukar sehingga harapannya dapat meredam transmisi pelemahan nilai tukar rupiah pada inflasi dan konsumsi rumah tangga," ujar dia.
6 Industri Korsel Sepakat Tanamkan Modal Senilai Rp. 6,64 Triliun


Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan membawa berkah bagi Indonesia. Sejumlah industri manufaktur dari negeri gingseng tersebut berkomitmen melakukan investasi mencapai USD 446 juta.
Enam perusahaan Negeri Ginseng yang telah komit berinvestasi, yakni LS Cable & System yang bermitra dengan PT Artha Metal Sinergi untuk pengembangan sektor industri kabel listrik senilai USD 50 juta di Karawang, Jawa Barat. Ada juga Parkland yang menggelontorkan dananya sebesar USD 75 juta guna membangun industri alas kaki di Pati Jawa Tengah.
Perusahaan lain, Sae-A Trading menanamkan modalnya hingga USD 36 juta untuk sektor tekstil dan garmen di Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya, Taekwang Industrial akan membangun industri alas kaki senilai USD 100 juta di Subang dan Bandung, Jawa Barat.
Selain itu, World Power Tech dengan mitra lokalnya PT NW Industries yang berinvestasi sebesar USD 85 juta untuk pengembangan industri manufaktur turbin dan boiler di Bekasi, Jawa Barat. Terakhir, perusahaan InterVest dengan Kejora Ventures yang menamamkan modalnya USD 100 juta untuk jasa pembiayaan startup (modal ventura) di DKI Jakarta.
Airlangga meyakini, kerja sama yang terjalin itu dapat mendorong industri manufaktur nasional untuk lebih meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sekaligus penambahan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
"Ini yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara inklusif, terutama melalui program hilirisasi," tegasnya.
Dia mengharapkan langkah sinergi yang dibangun pelaku industri kedua negara dapat mendukung implementasi Making Indonesia 4.0. Salah satunya adalah membangun ekosistem inovasi dengan transfer teknologi yang berkelanjutan guna mendukung revolusi industri 4.0.
"Kami optimistis, hubungan antara kedua negara ini sangat menjanjikan di tahun-tahun mendatang dan itu akan menjadi dasar yang kuat untuk hubungan lebih lanjut antara kedua negara, terutama dalam membangun perekonomian," papar Airlangga.
Airlangga mengatakan dalam lawatan ke Korea, dia pun menyaksikan penandatanganan 15 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang dilakukan oleh perusahaan dan institusi pemerintah kedua negara. Kerja sama ini meliputi sektor energi, properti, mesin, teknologi, dan kosmetika. Total komitmen investasi yang bersifat business to business (B-to-B) dari hasil MoU tersebut mencapai USD 5,76 miliar.
Kesepakatan yang terjadi di sektor industri, di antaranya Hyundai Engineering yang bermitra dengan PT Sulfindo Adiusaha untuk pengembangan pabrik kimia yang akan menghasilkan produk vinyl chloride monomer (VCM) dan poly vinyl chloride (PVC) di Merak, Banten dengan nilai investasi sebesar USD 200 juta. Kemudian, pengembangan pabrik mesin diesel senilai USD 185 juta yang dilakukan oleh Doosan Infracore dengan PT Boma Bisma Indra (Persero) dan PT Equiti Manajemen Teknologi.
Selanjutnya, SD Biotechnologies menjalin kerja sama dengan PT Orion Pratama Sentosa untuk membangun industri kosmetika di Karawang, Jawa Barat senilai USD 20 juta, serta terjalin pula kemitraan strategis di bidang pengembangan pusat teknologi alat-alat permesinan di Bandung, Jawa Barat yang merupakan kolaborasi Korea Institute for Advancement of Technology dan Kementerian Perindustrian.

Indonesia & Korea Selatan Tingkatkan Hubungan Perdagangan Dan Investasi


Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan kali ini menandakan terjalinnya 45 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan. Kunjungan Presiden untuk yang ketiga kalinya ini disambut hangat oleh Presiden Moon Jae-in dan masyarakat Korea Selatan.

Kedua negara bersepakat untuk memperingati 45 tahun hubungan diplomatik itu dengan lebih mempererat hubungan kedua negara khususnya di bidang ekonomi. Indonesia dan Korea Selatan sendiri, menurut Presiden Jokowi, menargetkan perdagangan dengan nilai mencapai US$30 miliar pada 2022 mendatang.

Dalam kunjungannya kali ini, Kepala Negara mengaku terkesan setelah melihat besarnya antusiasme pengusaha dan investor Korea Selatan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Hal itu disebutnya menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari dunia usaha Korea Selatan kepada ekonomi Indonesia.

"Saya mendapatkan laporan, dalam pertemuan bisnis tadi telah ditandatangani sejumlah MoU dengan potensi investasi sebesar US$6,2 miliar," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Presiden Moon Jae-in mengatakan bahwa kedua negara akan terus mengaktifkan pertukaran atau perundingan antara pejabat tinggi termasuk dalam pertemuan puncak dan perundingan kebijakan. Ia menyebut, sejak pertemuan puncak tahun lalu, kedua negara aktif melakukan kerja sama di berbagai bidang.

"Agar masyarakat (kedua negara) dapat merasakan hasil kerja samanya, saya akan mengecek hasil implementasinya secara lebih teliti dan mendorong agar dapat lebih cepat dilaksanakan," ujar Presiden Moon.

Presiden Moon juga mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Secara khusus ia berharap banyak dari Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk terus mengupayakan perdamaian di Semenanjung Korea dan belahan dunia lainnya.

"Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Yang Mulia Presiden Jokowi atas jasanya membangun perdamaian Semenanjung Korea seperti telah mengundang pemimpin Korea Selatan dan Utara," tuturnya.

Untuk diketahui, dalam pertemuan bilateral yang berlangsung sebelum pernyataan pers bersama ini, kedua negara sepakat untuk menandatangani 6 nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in.

Berikut ini ialah keseluruhan nota kesepahaman yang berhasil dicapai kedua negara dalam pertemuan tersebut:
  1. Nota kesepahaman mengenai kerja sama di bidang keimigrasian;
  2. Nota kesepahaman mengenai kerja sama di bidang ekonomi;
  3. Nota kesepahaman mengenai kerja sama di bidang manajemen sumber daya manusia;
  4. Nota kesepahaman mengenai kerja sama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan Ministry of Government Legislation Korea Selatan;
  5. Nota kesepahaman mengenai kerja sama di bidang keamanan maritim;
  6. Nota kesepahaman mengenai kerja sama di bidang aktivitas yang berkaitan dengan industri 4.0.
Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Bekraf Triawan Munaf, serta Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi.