Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Peternak Ayam Layer Mandiri Nikmati Bantuan Jagung Dari KEMENTAN
Peternak ayam layer mandiri masih menikmati bantuan jagung pakan kiriman Kementerian Pertanian (Kementan). Sejak didistribusikan dengan pengawalan langsung dari Kementan dua pekan lalu, peternak langsung memanfaatkannya dan berhenti membeli jagung pakan di pasar.

Peternak Ayam Mandiri di Cianjur, Jawa Barat, Andi mengatakan stok jagung pakan aman. Dua pekan lalu bantuan dari Kementan ada 96 ton. "Sekarang mulai sedikit karena kita pakai. Sudah ajukan agar dikirim lagi 100 ton, untuk dipakai selama 2 minggu ke depan", ujar dia.

Andi mengakui harus menyesuaikan komposisi dalam pakan yang dibuatnya. Lantaran, kondisi saat ini di pasar jagung sedang langka. Bila biasanya di atas 50 persen, sekarang sedikit dikurangi.

"Ada (jagung) di broker (pedagang), mereka nyimpen. Dijual dua pekan lalu Rp 5.200 per kg. Setelah bantuan dari Kementan seharga Rp 4.000, kita nggak beli lagi. Nggak tahu berapa sekarang", katanya.

Roby Cahya, peternak ayam layer UMKM di Sukabumi, Jawa Barat, menyampaikan informasi serupa. Menurutnya jagung masih ada di pasaran, tetapi terbatas dan harganya tinggi.

"Jagung ini dibilang tidak ada, ya nggak bisa juga. Karena memang jagung ada, tapi terbatas. Hari ini (kemarin) Rp 5.800 sampai peternak," ujar Roby mengungkapkan.

Ini sekaligus membantah adanya kabar yang beredar di media bahwa harga jagung sudah mencapai di atas Rp 6.000 per kg. Roby menampik kabar bahwa harga jagung sudah menyentuh Rp 6.000 per kg. "Kabar itu bohong," kata dia menegaskan.

Roby berharap pemerintah segera mengirim lagi bantuan jagung, agar peternak tidak usah lagi membeli dengan harga tinggi. Ia pun berharapa harga jagung akan terkoreksi karena permintaan di pasar turun. "Karena barang terbatas, dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang mengambil keuntungan di masa sulit," katanya

Saat Kementan mengirim jagung bantuan, Roby ikut mengoordinasikan pembagiannya ke peternak Mandiri di wilayah Sukabumi. Ketika itu jagung pakan dikirim sebanyak 100 ton.

Melihat kenyataan itu, Roby menilai pemerintah sudah bekerja di jalan yang benar. Ia mengapresiasi pengadaan jagung bagi peternak kecil. "Pinjam ke feedmill sudah betul. Tinggal dilanjutkan saja kirim bantuan berikutnya agar kami berhenti membeli ke luar, mudah-mudahkan harga jadi turun," katanya berharap.

Roby mengaku usaha ternak yang dijalaninya termasuk kriteria menengah, bukan mikro dan kecil (mandiri). Sedangkan jagung pakan bantuan dikhususnya untuk peternak mandiri dengan kapasitas unggas di bawah 11.500 ekor. Ia berharap bantuan jagung pakan tidak hanya bagi peternak mandiri, tetapi juga peternak skala menengah.
Jokowi Optimis Jakarta - Surabaya Akan Tersambung Tol Pada Desember 2018
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka pengoperasian jalan tol Sragen-Ngawi. Peresmian ini dilakukan di kilometer 538 jalan tol Solo-Ngawi, Jawa Tengah.

"Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya resmikan jalan tol Ngawi-Sragen," kata Jokowi sambil menekan tombol sirine tanda meresmikan ruas tol tersebut, Rabu (28/11/2018).

Usai meresmikan Jokowi sangat berbahagia sekali dengan telah beroperasinya jalan tol Solo-Ngawi tersebut. Artinya sebentar lagi munurut Jokowi dari Jakarta sampai Surabaya di akhir tahun ini insya allah akan tersambung semuanya.

Ia menyebutkan jalur yang kurang tinggal dari Pemalang ke Batang, Batang ke Semarang, Salatiga ke Solo, kemudian Wilangan ke Kertosono.

"Tadi saya tanyakan ke Menteri BUMN (Rini Sumarno) dan Dirjen, beliau-beliau menyampaikan selesai pertengahan Desember atau akhir Desember 2018 selesai semua. Bapak tinggal cari waktu meresmikannya kapan. Artinya sudah rampung kalau berani ngomong seperti itu," jelas dia.

Ia mengharapkan dengan selesainya tol Jakarta-Surabaya ini, maka seluruh kepala daerah bisa mengintegrasikan dengan kawasan-kawasan industri yang ada, baik yang baru maupun yang lama. Juga mengintegrasikan tol ini dengan kawasan-kawasan wisata agar semakin ramai.

"Jangan sampai tol ini hanya berdiri sendiri sebagai jalan tol, semuanya harus diintegrasikan sehingga manfaatnya betul-betul maksimal," jelas dia.

Menurut dia, mobilitas orang dan barang semua bisa melalui jalan tol sehingga bisa berjalan dengan cepat.
Menyimak Reformasi Agraria Oleh Jokowi
Presiden Joko Widodo menyerahkan 7.500 sertifikat hak atas tanah kepada warga Jabodetabek di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Penyerahan bukti kepemilikan itu mendapat respon positif dari masyarakat penerima.

Salah satunya Aisah yang merupakan warga Larangat Utara, Ciledug, Tangerang. Ia mengatakan proses pembuatan sertifikat sangat cepat dan mudah sekali sehingga membuatnya sangat senang.

"Alhamdulillah saya senang sekali karena cepat sekali proses pembuatannya, saya ngajuin bula Juni sekarang sudah keluar," kata Aisah di Jl. M. H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Aisah juga berharap proses pemberian sertifikat tanah yang cepat ini terus berlangsung karena sangat membantu masyarakat.

"Ini bagus sekali, terutama kerja Pak Jokowi yang membuat ngurusin sertifikat hanya sebentar saja dan membuat rakyat menjadi mudah," tuturnya.

Penerima sertifikat di antaranya dari Jakarta Pusat 200 penerima, Jakarta Barat 186 penerima, Jakarta Timur 200 penerima, Jakarta Selatan 200 penerima. Kemudian Kota Bogor 350 penerima, Kabupaten Bogor 1.250 penerima, Kota Depok 500 penerima, Kota Bekasi 800 penerima, Kab Bekasi 1.100 penerima, Kota Tangerang 750 penerima, Kabupaten Tangerang 900 penerima, dan Kota Tangerang Selatan 850 penerima.
Ekspor Meningkat, Pupuk Indonesa Raup Untung USD 985 Juta!!
Dalam empat tahun terakhir, industri pupuk turut memberikan kontribusi terhadap devisa negara melalui ekspor ke mancanegara. Tercatat sejak tahun 2015 hingga 2018, nilai penjualan produk pupuk dan amoniak ke luar negeri mengalami peningkatan.

Sejak Tahun 2015 hingga Oktober 2018, PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat penjualan total ekspor produk pupuk sebanyak 4,22 juta ton dan amoniak sebanyak 2,45 juta ton dengan nilai penjualan produk pupuk hingga USD 985 juta atau yang saat ini setara Rp 14,2 triliun (USD 1 = Rp 14.489).

Tercatat pada tahun 2015, total ekspor pupuk mencapai 844 ribu ton, namun di tahun 2018 hingga Oktober telah mencapai 995 ribu ton dengan prognosa dapat mencapai 1.475.978 ton di akhir tahun 2018.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat mengatakan, tren positif ini tidak bisa dipisahkan dari upaya peningkatan daya saing produk melalui berbagai upaya efisiensi untuk menekan biaya produksi, antara lain melalui peningkatan efisiensi konsumsi bahan baku gas dan efisiensi biaya distribusi.

Kebijakan penurunan harga gas juga memberikan pengaruh positif pada peningkatan daya saing produk pupuk dan non-pupuk di pasar internasional.

"Pupuk Indonesia akan terus memacu penjualan ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional dengan menyumbang devisa Negara dan kembali memperkuat nilai Rupiah dengan tetap mengutamakan pemenuhan pupuk dalam Negeri," jelas Aas dalam keterangannya, Selasa (27/11/2018).

Total dari tahun 2015 sampai Oktober 2018, Pupuk Indonesia telah mengekspor baik produk pupuk maupun non pupuk sejumlah 6,67 juta ton dengan nilai Rp 24,8 triliun. Khusus untuk tahun 2018, hingga bulan Oktober, Pupuk Indonesia telah menyumbang Rp6,31 triliun dari ekspor produk pupuk maupun non-pupuk.

Selain upaya efisiensi yang dilakukan, kenaikan ekspor di Tahun 2018 ini juga didukung oleh membaiknya daya saing perusahaan, meningkatnya harga Urea dan Amoniak dunia serta penguatan jaringan ekspor melalui berbagai kegiatan promosi di tingkat Internasional dan berbagai kegiatan misi dagang.
Menko Darmin Akan Sosialisasikan Paket Kebijakan Relaksasi DNI Kepada Para Pengusaha
RANCANGAN DAFTAR NEGATIF INVESTASI SEGERA DIAJUKAN KE PRESIDEN

Darmin Nasution menyatakan akan segera menyerahkan rancangan atau draft mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) ke Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.

"Akhir minggu ini akan kita naikkan ke presiden," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (26/11).

Namun sebelum melakukan itu, pihaknya akan bertemu kembali dengan para pengusaha untuk mensosialisasikan paket kebijakan tersebut. Hal itu, akan disampaikannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang di gelar di Solo.

"Saya besok juga ke Solo. (target Perpres DNI) Minggu ini juga kita selesaikan," kata Darmin.

Karena sebelumnya, Ketua Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani menolak relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu karena dianggap kurang menarik investasi.

"Yang kami sepakat adalah relaksasi investasi jadi bukan DNI nya. Itu pada 2016 DNI pernah di buka tapi tidak efektif karena dari 23 yang dibuka, 17 tidak ada yang masuk. Artinya relaksasi DNI cenderung kurang efektif menarik investasi," terangnya.

Kajian paket kebijakan ekonomi XVI yang mengatur Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian perluasan tax holiday dan relaksasi DNI sebenarnya memiliki semangat yang positif untuk menarik investasi. Namun khusus DNI, cukup menimbulkan keresahan karena tidak memiliki alur yang jelas.

"Gini paket kebijakan XVI ini bagus karena spirit yang dibangun menarik investasi, karena tidak mungkin tutup CAD kita dari selisih jasa dan barang karena selisih ekspor dan impor luar biasa besar. Kita mau jualan apapun hilir kita belum bagus nilai tambah belum bagus cost ekonomi masih tinggi ketika produksi," jelasnya.

"Cara yang paling cepat mendatangkan investasi, pertanyaan selanjutnya ini relevan tidak? alurnya harus jelas, bukan menolak tapi yang kami kritisi relaksasi ini relevan tidak dengan komitmen tujuan menarik investasi. Bagaimana relaksasi DNI, kritisi satu per satu kalo mau tunda atau enggak itu domain kementerian. Kalau diterima kami bergandengan tangan dengan pemerintah kalau tidak ya kami berdiri sendiri," sambungnya.
Mahfud MD: Indonesia Adalah Negara Yang Menghargai Perbedaan
Komisioner Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan, Islam sebagai agama yang mayoritas dianut penduduk Indonesia menerima toleransi dan menghormati perbedaan di tengah masyarakat. "Saya kira Islam bukan ancaman bagi orang yang berbeda. Islam itu sangat mencintai kedamaian," kata Mahfud saat menghadiri pengajian Abuya Muhtadi di Pandeglang, Banten, Senin (9/7).

Mahfud memuji pengajian yang dilaksanakan ulama besar di Provinsi Banten Abuya Muhtadi karena mengembangkan model ahlul sunnah wal jamaah yang dikembangkan Mazhab Imam Syafii. Imam Syafii, kata dia, adalah penganut moderasi Islam yang menerima toleransi dan menghormati perbedaan di tengah masyarakat.

Agama Islam sangat menerima Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, bahasa dan budaya. Mahfud mengatakan, selama ini, kehidupan masyarakat sangat berdampingan juga harmonis tanpa perbedaan.

Bahkan, persatuan dan kesatuan semakin kuat dan terpelihara dengan baik dalam kerangka NKRI. "Islam itu ya diskusi dengan kelembutan dan kedamaian, dan bukan ancaman," katanya menjelaskan.

Menurut dia, Pancasila hasil ijtihad para ulama dan di antaranya KH Hasyim Asy'ari cukup besar menyumbangkan pemikiran nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 sebagai ideologi bangsa. Karena itu, dia mengatakan, agama Islam sangat mencintai Pancasila dan UUD 45 yang memiliki keanekaragaman perbedaan tersebut.

"Kami yakin Indonesia ke depan menjadi nenjadi negara terbesar di dunia karena memiliki ideologi Pancasila," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Tak Hanya Pasar, Transmart Palembang Juga Ditinjau Jokowi Terkait Harga Bahan Pokok
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo blusukan ke Transmart Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (25/11/2018).

Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 13.15 WIB, setelah sebelumnya menghadiri pengukuhan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Sumatera Selatan, di The Sultan Convention Center. Jokowi masih menggunakan kaus kampanye dengan nomor #01.

Kedatangan Jokowi disambut meriah pengunjung mal. Mereka meminta bersalaman serta berfoto bersama. Seusai berfoto, Jokowi yang didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua TKN Erick Thohir dan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin naik ke lantai dua.

Di sana, Jokowi mengecek harga sejumlah bahan pokok berupa beras dan sayuran.

Seusai mengecek sembako, Jokowi turun ke lantai dasar untuk meminum teh dan es cincau di Restoran Gili Trawangan. Selesai mengunjungi Transmart, Jokowi menuju Palembang Sport and Convention Center untuk menghadiri acara evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2019.

Sore harinya, Jokowi dijadwalkan menuju Taman Wisata Alam Punti Kayu, Alang-Alang Lebar, untuk menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial.

Jokowi Targetkan Tol Lampung - Palembang Rampung Pada April 2019
Presiden Joko Widodo langsung meninjau proyek jalan tol Trans Sumatra Bakauheni-Terbanggi Besar di Provinsi Lampung. Jokowi mengatakan jalan tol Bakaheuni-Terbanggi Besar merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatra yang akan menghubungkan Lampung dengan Palembang dengan panjang 350 km.

"Sekarang kami berada di ruas Bakaheuni- Terbanggi Besar sepanjang 148 km. Kami berharap selesai Desember ini (2018). (Jalan tol) sampai Palembang diselesaikan pertengahan 2019," katanya di sela-sela peninjauan Tol Trans Sumatra di Lampung, Jumat, 23 November 2018.

Dengan adanya proyek jalan tol tersebut, dia mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan sekitar menjadi terpacu dan lebih baik. Tak hanya itu, Jokowi meyakini jalan tol ini akan diintegrasikan dengan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

"Kalau kita lihat pembangunan tol kualitasnya, saya melihat baik. Kemudian persiapan tanahnya tidak hanya pas untuk jalan saja juga ada masih sisa nantinya dipake utility yang lain misalnya kereta api cepat atau agak cepat," tambahnya.

Sebagai informasi, Bakauheni-Terbanggi Besar dikelola oleh PT Hutama Karya (Persero). Ruas tol ini memiliki panjang 140,7 km dengan investasi Rp 16,79 triliun. Pengerjaannya dibagi dalam 4 seksi ini progres pengerjaannya sudah mencapai 95,81 persen.

Dari 4 seksi, hanya satu seksi yang sudah beroperasi yaitu ruas Bakauheni-Sidomulyo, sedangkan tiga seksi sisanya masih dalam konstruksi yaitu Sidomuoyo-Kotabaru, Kotabaru-Metro, dan Metro-Terbanggi Besar. Dalam peninjauan jalan tol Trans Sumatra ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Muhammad Ridho.
Penolakan Ustadz Abdul Somad Bukan Didasari Kebencian Personal
Dua elemen yang ada di Kabupaten Jepara menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad (UAS) yang akan berceramah di Ponpes Al Husna, Sabtu (1/9) mendatang. Dikhawatirkan simbol dan faham Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang ikut masuk ke tanah kelahiran pahlawan Indonesia, RA Kartini seiring kehadiran UAS.

Sedang penolakan kehadiran UAS disuarakan oleh elemen masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Mayong Cinta NKRI (AMMCN) dan Forum Aswaja Nusantara (FAN) Jepara.

Koordinator FAN Jepara, Abdul Wahab mengatakan penolakan terhadap UAS bukan didasari kebencian personal. Namun lebih karena alasan upaya menolak berkembangnya ideologi terlarang seperti faham khilafah yang identik dengan HTI. Jejak digital yang ada, kata Wahab mengisyaratkan jika UAS dan timnya berafiliasi dengan organisasi terlarang HTI.

"Kehadiran UAS di Jepara tidak bisa dilepaskan dari aktivitas orang-orang di belakangnya yakni HTI. Aqidah dan ubudiyah/amaliyah mereka memang sesuai dengan Aswaja, namun siyasah yang dikembangkan condong kepada ideologi yang mengancam tegaknya Pancasila dan NKRI. Makanya kami menolak UAS," kata Abdul Wahab, Rabu (29/8/2018).

Koordinator AMMCN, Abdi Munif mengatakan penolakan yang disuarakan jajarannya beralasan. Sebab meski UAS belum tiba di Mayong, Jepara namun simbol-simbol yang identik dengan HTI sudah masuk. Simbol-simbol tersebut melekat pada tim UAS yang berkunjung ke lokasi Ponpes Al Husna.

"Gerakan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI harus diantisipasi," ujarnya.

Mayong, kata Munif adalah tempat kelahiran RA Kartini. Pahlawan nasional ini berperan besar menumbuhkan jiwa nasionalisme dan mempelopori Sumpah Pemuda.

Oleh karena itu, pihaknya tak rela jika simbol maupun ideologi yang mengancam NKRI tersebar di Bumi Kartini.

"Penguasa Jepara, Ratu Kalinyamat sejak ratusan tahun lalu sudah berjuang melawan penjajah Portugis. Semangat itu yang melandasi kami menolak faham atau gerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila," tandasnya.
Cetak PNS Dengan Pola Pikir Revolusi Industri 4.0
Birokrasi Indonesia pada 20-30 tahun mendatang akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Kemajuan teknologi, perkembangan penduduk dengan tren kebutuhan soft skills yang berbeda dari era sebelumnya.

Selain itu, kompetisi fiskal dan tenaga kerja yang ketat, serta semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja birokrasi, menjadi sejumlah tantangan yang harus mendapatkan solusi.

Menjawab itu, Pemerintah Indonesia menyusun rencana rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditargetkan mampu untuk memberikan layanan publik secara lebih matang, menghadirkan tenaga kerja dengan kapabiltas yang dapat menjawab tantangan zaman, berkinerja lebih profesional dengan cara yang efektif, dan meningkatkan dukungan publik terhadap pelaksanaan pembangunan.

Saat ini, rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 telah memasuki masa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang hampir usai.

Dalam pelaksanaan SKD, ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri PAN RB) Nomor 37 Tahun 2018 yang mengatur adanya passing grade (PG) sebagai penentu kelulusan, menjadi salah satu acuan yang harus ditaati.

Namun, jelang akhir pelaksaan SKD, data center BKN, menyebutkan tingkat kelulusan peserta SKD di tingkat kementerian/lembaga Pemerintah Pusat berjumlah 12,5 persen; Wilayah Barat sebanyak 3,7 persen, Wiliyah Tengah 2,2 persen, dan Wilayah Timur 1,4 persen.

Jika bertahan dengan kondisi itu, dikhawatirkan Pemerintah pada 20-30 tahun mendatang tidak mampu menjawab tantangan masa depan khususnya dalam memberikan percepatan pelayanan kepada publik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Mencegah potensi munculnya hambatan pelayanan publik yang bakal terjadi di masa mendatang, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 61 Tahun 2018 (PermenPANRB No. 61) tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS Tahun 2018 sebagai bagian treatment memenuhi kebutuhan pemenuhan formasi CPNS.

Dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 61 Tahun 2018 tersebut, rata-rata tingkat kelulusan peserta SKD kementerian/lembaga Pemerintah Pusat diproyeksikan dapat mencapai angka 73,8 persen, Wilayah Barat 66,6 persen, Wilayah Tengah 54,9 persen, dan Wilayah Timur 44,2 persen.

Dalam Peraturan Menteri PAN RB itu ditegaskan, peserta seleksi CPNS 2018 yang mengikuti SKD dapat melanjutkan ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Peserta SKB sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Menteri PANRB ini, terdiri atas:

a. Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas; dan

b. Peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas, namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Luhut Binsar Mengatakan Tidak Ada Sama Sekali Asing Yang Masuk UMKM
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penjelasan soal kebijakan terbaru pemerintah yang membuka kesempatan asing untuk masuk ke 25 bidang usaha hingga 100%.

Ia menampik kebijakan ini bakal mengancam keberadaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Nggak ada sama sekali (asing masuk UMKM). Justru mem-protek UMKM kita. Saya nggak mau juga dong, apalagi presiden, UMKM dimasuki asing," tutur dia ditemui di istana negara, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Ia menambahkan, justru sektor-sektor yang dibuka untuk investasi asing adalah sektor-sektor yang selama ini tak digarap oleh UMKM. Menurut Kementerian Perindustrian kriteria UMKM adalah industri yang memiliki nilai aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta. Sektor ini mendapat perlindungan dari pemerintah.

Sementara, sektor yang bisa dimasuki asing adalah industri yang butuh modal di atas Rp 100 miliar. Luhut mencontohkan, salah satu sektor industri misalnya adalah bordir sekala besar.

"Dipikir bordir yang biasa, ternyata nggak begitu. Sampai sekarang nggak ada satupun (UMKM) yang masuk. Ya itu dikeluarin saja (dari DNI), suruh asing boleh masuk," bebernya.
Industri Pangan Nasional Mampu Bersaing Dengan Produk Asing di Pasar MEA
Industri makanan dan minuman Nasional dinilai terkuat dalam menghadapi pertarungan pasar bebas terutama pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal itu diungkapkan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto di Jakarta, Jumat (12/8).

"Industri makanan dan minuman merupakan sektor yang terus tumbuh dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kami percaya sektor ini kuat dan mampu bersaing di pasar ASEAN," kata Panggah.

Sektor prioritas ini memiliki daya saing tinggi karena didukung dengan sumber daya alam yang cukup potensial seperti pertanian, kelautan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.

Kemenperin mencatat, industri makanan dan minuman merupakan sektor yang strategis dan berperan penting bagi pertumbuhan industri non Migas.

Hal ini ditunjukan dengan laju pertumbuhan positif sebesar 8,20 persen pada triwulan II tahun 2016.

Peningkatan kekuatan industri makanan dan minuman di dalam negeri akan disokong pula melalui ketersediaan pasokan bahan baku dan energi.

"Oleh karenanya, kami berupaya industri ini diusulkan untuk mendapatkan penurunan harga gas. Itu salah satu kunci sukses untuk menjaga pertumbuhan dan daya saingnya," ujar Panggah.

Kebijakan strategis lain yakni peningkatan standar produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), peningkatan kualitas sumber daya manusia industri melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, serta penyederhanaan birokrasi perijinan dan investasi.

Panggah optimistis, jika berbagai kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik, industri makanan dan minuman mampu memenangkan persaingan di pasar MEA. "Maka diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dalam mendukung langkah strategis tersebut," tegasnya.
Hari Santri Bukti Penghargaan Negara Terhadap Jasa Ulama
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) KH Said Aqil Siradj menyatakan hari santri menjadi momentum peringatan atas jasa para ulama yang turut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Hari santri ditetapkan untuk diperingati secara nasional melalui Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 2015.

"Kiprah santri teruji dalam mengokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila yang bersendikan Bhineka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda depan membentengi NKRI dari berbagai ancaman," kata Said dalam pidatonya pada peringatan hari santri di Tugu Proklamasi.

Dukungan terhadap NKRI juga ditunjukan santri setelah Indonesia merdeka. Saat itu para santri melalu Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa Indonesia tetaplah negara yang sah dalam Islam, namun bukan negara Islam, melainkan negara kesepakatan (Darul Ahdi).

Saat itu pula kaum santri memberi gelar Presiden RI pertama Ir. Sukarno dengan sebutan Waliyyul Amri ad-Dlauri bis Syaukah, yang artinya pemimpin sah yang harus ditaati.

Said menambahkan sepanjang Indonesia merdeka, kaum santri juga berkiprah di segala lini lehidupan dengan prinsip tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (proporsional), sehingga mampu turut serta menjaga keutuhan negeri.

"Momentum hari santri ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Spirit nasionalisme bagian dari iman perlu terus digelorakan," lanjut dia.

BBM Satu Harga Telah Hadir di 96 Titik
Pemerintah telah menerapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di 96 titik. Pemerintah menargetkan hingga akhir 2019 bisa menerapkan kebijakan BBM Satu Harga di 160 titik.

Paling baru, penerapan BBM Satu Harga dilakukan di Desa Malinau, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan, usai lembaga penyalur BBM Satu Harga resmi beroperasi di wilayah tersebut.

Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, kehadiran lembaga penyalur BBM satu harga di wilayah tersebut, merupakan wujud upaya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di wilayah-wilayah yang belum menikmati BBM dengan harga yang sama seperti di pulau Jawa.

Dia pun mengimbau, agar masyarakat bersama Pemerintah Daerah setempat untuk ikut mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM satu harga di wilayahnya.

"Ini agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Tidak boleh ada industri dan oknum yang menikmati program BBM satu harga untuk kepentingan pribadi,"kata Patuan, dikutip dari situs resmi Kementerin ESDM, Rabu (21/11/2018).

Terletak di Kecamatan Loksado di HSS berjarak sekitar 100 km dari Banjarmasin yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk sampai ke Loksado ditempuh lewat jalur darat dengan waktu sekitar 3 jam perjalanan dari Banjarmasin.

Sebelum adanya program BBM Satu Harga, masyarakat di Loksado membeli BBM dengan harga rata-rata eceran Rp 9 ribu sampai Rp 10 ribu per liter untuk Premium dan Rp 7 ribu Rp.10 ribu per liter untuk Biosolar tergantung stok ecerannya.

Dengan diresmikannya SPBU Kompak ini, masyarakat pedalaman Kalimantan Selatan tersebut dapat menikmati BBM dengan harga yang sama seperti di daerah lainnya di Indonesia yaitu untuk harga Premium sebesar Rp 6.450 per liter dan untuk Solar sebesar Rp 5.150 per liter.
Bachtiar Nasir Beri Pujian Kebijakan Ekonomi
Ketua GNPF Bachtiar Nasir memberikan apresiasinya terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satunya terkait kebijakan ekonomi kerakyatan.

“Ekonomi kerakyatan adalah hal yang cukup bagus, adalah bagaimana kita dengan sekian belas juta hektar tanah diperuntukkan untuk masyarakat,” ujar Bachtiar seusai bertemu Presiden pada halal bi halal Idul Fitri 1438 Hijriah di Istana Negara, Ahad (25/6).

Presiden melakukan open house Idul Fitri 1438 Hijriah di Istana Negara hari ini. Pada kesempatan itu, para petinggi GNPF-MUI pun meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar mereka bisa bersilaturahim dengan Jokowi. 

Ada tujuh orang dari perwakilan GNPF-MUI yang hadir dalam pertemuan ini, yakni M Kapitra Ampera, Yusuf Matra, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muchsin, Zaitun Rasmin, dan Deni. Termasuk juga Ketua GNPF Bachtiar Nasir.

Menurut Pratikno, kepada Presiden, GNPF mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah serta pembangunan bangsa. Selain itu, mereka juga menyampaikan apresiasinya terhadap Presiden.
Pemerintah Perbaiki Infrastruktur & Saran Usaha Petani
Kementerian Pertanian (Kementan) berharap berbagai program perbaikan infrastruktur dan penyediaan sarana usaha tani melalui mekanisasi pertanian mampu menekan tingkat migrasi petani ke profesi lain.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri memproyeksikan, dampak dari modernisasi pertanian akan dirasakan dalam kurun beberapa tahun ke depan.

“Investasi dalam pembangunan infrastruktur dan modernisasi pertanian akan memiliki dampak multiplier dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (20/11/2018).

Dia‎ menjelaskan, untuk program pengembangan prasarana dan sarana pertanian, hingga tahun 2018, Kementan telah merehabilitasi jaringan irigasi tersier dalam rangka mengoptimalkan irigasi pada lahan seluas 3,47 juta hektar (ha), dengan capaian terbesar pada 2015 seluas 2,45 juta ha.

Selama Oktober 2014-April 2018 pembangunan embung/dam parit/long storage telah mencapai 2.758 unit. Kemudian, selama pada periode yabg sama perluasan dan optimalisasi lahan sawah mencapai 1,16 juta hektare.

“Modernisasi pertanian melalui mekanisasi merupakan solusi efisien menggantikan pola usaha tani manual. Mekanisasi juga sebagai solusi mengatasi berkurangnya tenaga kerja pertanian karena bermigrasi ke sektor industri dan jasa,” ungkap dia.

Terkait mekanisasi pertanian, sejak Oktober 2014 hingga April 2018, Kementan telah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 370.378 unit.

Ini meliputi Rice Transplanter, Combine Harvester, Dryer, Power Thresher, Corn Sheller dan Rice Milling Unit (RMU), traktor, dan pompa air.

Mekanisasi pertanian dapat menghemat biaya produksi sekitar 30 persen, dan menurunkan susut panen 10 persen. Mekanisasi menghemat biaya olah tanah, biaya tanam dan panen dari pola manual Rp 7,3 juta per hektare menjadi Rp 5,1 juta per hektare.

“Pada umumnya mengolah tanah secara manual memerlukan 20 orang hari kerja per ha dan biaya Rp 2,5 juta per ha, jika menggunakan traktor, satu orang mampu menyelesaikan 3 ha per hari dengan biaya Rp 1,8 juta per hektare,” tandas dia.
Berkat BBM Satu Harga, Para Petani Dapat Gunakan Traktor Demi Maksimalkan Produksi
Terik matahari tak menyurutkan aktivitas Octovianus Alexander Rajariwu (52) saat membajak sawahnya di Desa Raekore, Sabu Barat, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.

Mesin traktor capung berwarna merah, lalu lalang dikendalikan pria yang akrab disapa Alex. “Sekarang mesin ini bisa difungsikan maksimal, karena saya tidak kesulitan cari bahan bakar," katanya.

Membajak sawah merupakan tahapan yang sangat penting untuk menyuburkan tanah. Lapisan tanah setelah masa panen, dibalik agar tanah menjadi gembur dan bisa ditanam kembali. Menyiapkan tanah sebelum masa tanam, akan berdampak pada hasil panen ke depannya.

Dulu, sebelum ada program BBM satu harga, para petani bawang di Desa Raekore, harus berpikir dua kali untuk membajak sawah. Selain harga BBM mahal, untuk mendapatkannya penuh perjuangan dengan jarak tempuh hingga enam kilometer.

“Harga bensin kisaran Rp 100 ribu - Rp 200 ribu per liter. Kami dijatah 1,5 liter seukuran botol air mineral. Sudah mahal, susah juga didapatnya kita tempuh dulu perjalanan bisa 5 – 6 km," katanya.

Tentunya bahan bakar tersebut tidak cukup untuk menggerakkan mesin traktor secara maksimal. Karena agar maksimal penggunaannya, traktor harus diisi BBM penuh sekitar 3,5 liter.

Karena terpaksa, Alex dan petani lainnya patungan membeli BBM dengan harga mahal  ke pengecer, agar sedikit bisa membantu menggerakkan traktor. Upaya mendapatkan BBM pun tak semulus yang dibayangkan. Ketersediannya terbatas. Rata-rata hanya 8 drum. Bahkan pada  saat musim tanam dengan kebutuhan BBM yang sangat besar, tidak bisa mencukupi permintaan petani.

"Tapi itu dulu. Karena sejak akhir Agustus lalu, BBM satu harga sudah masuk di wilayah kami. Harga Bensin  sudah sama dengan di Jawa, Rp 6.450 per liter. Jadi saya bisa gunakan traktor semaksimal mungkin. Pasokannya BBMnya juga lancar," jelasnya.

Senyum mengembang saat Alex menceritakan perubahan hasil panen. "Kalau dahulu panen bawang 500 kg paling banyak, sekarang semenjak ada BBM Satu Harga saya bisa panen hingga 3 ton paling," tuturnya bangga.

Tak hanya panen yang meningkat, kemudahan mendapatkan bahan bakar melalui program BBM Satu Harga, membuat masyarakat mendapatkan harapan baru untuk menggarap sawah dan ladangnya.

"Bawang kami berlimpah, sawah kami terjaga karena tanah digarap serius sebelum ditanam. Sekarang masyarakat berani menanam tanaman apa saja karena BBM telah tersedia,” ujarnya lagi.
Yenny Wahid Dukung Jokowi - Ma'ruf Amin
Putri mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Yenny mengungkapkan, menjatuhkan pilihan ke Jokowi-Ma'ruf Amin setelah melalui proses panjang. Menurut dia, proses pengambilan keputusan melibatkan dua proses besar. Pertama, mengolah muatan rasional yang terkandung dalam visi misi cawapres. Lalu yang kedua adalah olah spritual.

"Kita lihat, kita cermati," ujar Yenny Wahid, Rabu (26/9/2018).

Selain itu, ia juga berkonsultasi dengan sembilan kiai. Yenny juga mengaku mengambil keputusan dengan merujuk pada sosok sang ayah, Gus Dur.

"Setelah genap, sudah masuk semua hasilnya sesuai dengan hasil riyadoh rasional yang kita lakukan, keputusan ini bulat," ungkap dia.

Yenny pun mengisahkan kehidupan keluarganya yang penuh kesederhanaan. "Bapak dan Mama hijrah ke pinggiran selatan kota Jakarta. Rumah kami waktu itu letaknya terpencil. Sering kami berangkat sekolah dengan sepatu yang dibungkus plastik karena jalan dekat rumah kami berlumpur belum diaspal," dia mengisahkan.

"Menunggu kendaraan di pinggir jalan yang penuh asap knalpot, basah kehujanan di halte bis atau berdiri berjam-jam dalam bis dari Ciganjur, rumah kami, ke Grogol tempat saya menuntut ilmu, adalah cerita ceria hidup saya sehari-hari," Yenny melanjutkan.

Bukannya menyesali, Yenny Wahid justru bersyukur pernah merasakan hidup susah. Karena tanpa itu, kata dia, empati tidak akan terasah. Ia pun senang dididik hidup sederhana, karena dengan bekal itu, posisi dan jabatan tidak akan membuat terlena.

Jokowi Minta China Permudah Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan bilateral yang digelar di sela KTT APEC. Di pertemuan tersebut Jokowi singgung soal defisit dagang dengan China yang kian melebar dan meminta China untuk menekannya dengan berbagai cara.

Presiden berharap kedua negara dapat bekerja sama mengatasi defisit perdagangan Indonesia-RRT melalui berbagai cara, antara lain kemudahan bagi ekspor buah tropis dari Indonesia ke RRT, seperti nanas segar, buah naga, alpukat, rambutan, mangga, pisang, dan durian.

"Kemudahan bagi impor sarang burung walet asal Indonesia," ujarnya, di Hotel Stanley, Port Moresby, Sabtu petang, 17 November 2018.

Kedua kepala negara kemudian membahas beberapa hal terkait hubungan kedua negara. Dalam bidang perdagangan, Presiden juga berharap keberlanjutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya, termasuk kerja sama pengembangan biodiesel seperti biofuel B5, B20 dan replantasi kelapa sawit. Selain itu, Presiden ingin agar China tidak menerapkan kuota atau anti-dumping untuk produk manufaktur Indonesia seperti besi baja.

"Saya juga harap Yang Mulia dapat mendorong wisatawan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) untuk berkunjung ke Indonesia khususnya ke Bali dan 10 Bali baru," imbuhnya.

Dalam pertemuan bilateral ini, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Duta Besar LBBP RI untuk Papua Nugini Ronald J.P. Manik, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya, dan Staf Khusus Presiden Adita Irawati.

Badan Pusat Statistik baru saja merilis neraca perdagangan periode Oktober 2018, di mana Indonesia mencatatkan defisit senilai US$ 1,82 miliar.

Adapun sepanjang Januari-Oktober tahun ini, defisit perdagangan RI mencapai US$ 5,51 miliar. Dari sekian banyak negara, China masih jawara dengan barang-barang impor paling banyak membanjiri RI. Diketahui impor non migas RI dari China mencapai US$ 36,62 miliar.
Pemerintahan Jokowi Sangat Perhatikan "Suply Side" Dari Ekonomi
Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat memperhatikan sisi suplai (supply side).

Untuk itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution memaparkan, ada tiga hal mendasar yang selalu dikejar oleh pemerintah sekarang ini. Pertama, adalah infrastruktur.

"Ini yang beberapa waktu belakangan ini selalu kita kejar," kata Menko Darmin di Jakarta, Jumat (16/11/2018) malam.

Kedua, adalah masalah lahan pemerintah pun saat ini tengah gencar melakukan program reforma agraria.

"Persoalan lahan ini adalah masalah yang paling pelik," kata dia.

Ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Walau tidak seribet masalah lahan, Menko Darmin mengakui persoalan SDM ini lumayan pelik juga.

"Pemerintah baru akan mulai melakukan vokasi besar-besaran pada tahun depan. Ini pelik juga," tutur dia.
Isu BIN Mendanai Sejumlah Organisasi Mahasiswa Untuk Dukung Jokowi itu Tidak Benar
Jelang Pilpres 2019, soal isu dukung mendukung calon presiden terus bergulir. Terbaru adalah isu dukungan dari organisasi kepemudaan (OKP) dari kelompok Cipayung (HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) kepada calon Presiden patahana Joko Widodo yang di duga di galang oleh Badan Intelejen Negara (BIN) sebagaimana di kutip dari akun fb atas nama Djoko Eddhi Abdurrahman mantan anggota komisi 3 DPR RI yang di unggah Sabtu (17/11/2018).

Dalam unggahan fb Djoko Eddhi ini tertulis pertanyaan seseorang kepada Djoko soal isu suap Kepala BIN kepada OKP Cipayung. Berikut isi lengkap unggahannya.

mohon maaf mengganggu. Saya mau minta bantuan Mas Joko. Kemarin saya ada ngetwit tentang suap dari kepala BIN kepada beberapa ormas mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKi, PMKRi, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) yang masing2 ormas mendapat Rp200 juta per bulan, ketua PB masing2 Rp20 juta per bulan.

Ormas Mahasiswa ini dìminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi, minimal sampai Okt 2019. Di samping itu, mereka tanpa harus membawa nama organisasi, diminta untuk mendeklarasikan ormas relawan Jokowi bernama MADANI.

Ormas Relawan ini sdh dibentuk para ketum PB dan sementara berkantor di Tebet, dekat kantor BM PAN. Harga  sewa kantor Rp280 juta langsung dibayar cash oleh oknum BIN dan biaya ops tahap awal utk Madani Rp 1 miliar sdh diserahkan.

KA BIN juga akan menanggung biaya deklarasi Relawan Madani (Mahasisa Pemuda untuk Jokowi) secara nasional di Surabaya pada Des 2018 sebesar Rp5 miliar daj disusul deklarasi Madani di seluruh propinsi dengan biaya dari BIN Rp500 juta per propinsi.

Menanggapi hal ini, saat di hubungi redaksi Respiratori Saddam Al Jihad Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) mengatakan, ini jelas-jelas mengada-ada dan saya tak pernah mendengar namanya Madani (baca : Relawan Madani (Mahasisa Pemuda untuk Jokowi).

“Kami PB HMI sedang fokus Pleno 1 PB HMI. Fitnah mengadu domba mahasiswa, itulah yang terjadi”, sebut Saddam.

Menurut Saddam, kalau dalam teori ‘devide et empira’ atau politik adu domba, maka sebetulnya akhirnya mahasiswa dibiarkan ribut untuk menyibukkan mahasiswa dengan isu tersebut.

“Justru dengan isu tersebut efek nya adalah mahasiswa tidak fokus dalam membangun dialektika kebangsaan”, tegas mantan Ketum HMI Cabang Sumedang itu.

Seperti di ketahui, berdasarkan penelusuran dan sumber-sumber redaksi, relawan Madani ini memang ada dan telah berencana menggelar kegiatan deklarasi dukungan untuk Jokowi.

Redaksi telah mencoba menghubungi ketua umum dari OKP Cipayung yang di tuduh seperti PMII, GMNI, IMM,Hikmabudhi namun sampai berita ini di turunkan belum ada jawaban. Klarifikasi akan di muat di edisi selanjutnya dari pihak-pihak lain yang di sebut-sebut.
Yuk Ikuti Acara Jalan Sehat di Boyolali, Minggu 18 Nov 18
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas akan menggelar Jalan Sehat dalam rangka Milad 106 Tahun Muhammadiyah bertajuk “Ta’awun untuk Negri”. Jalan sehat di Banyumas ini mengambil tema SEHAT dan BERBAGI bersama’. Puluhan ribu warga Muhammadiyah dan masyarakat umum ini akan memadati wilayah di Kabupaten Banyumas yang akan digelar, Ahad (18/11/2018) mendatang.

Ketua Panitia Drs. Mudjiono Lamdy mengatakan, jalan sehat Muhammadiyah Banyumas rencananya akan dimeriahkan oleh Drumband Kokam dan dikuti oleh pimpinan, kader, warga simpatisan Muhammadiyah serta masyarakat umum.

“Tujuan jalan sehat ini, selain dalam rangka milad 106-th Muhammadiyah dan sya’r Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Banyumas, juga dalam rangka menggembirakan ummat dan masyarakat umum,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, acara jalan sehat juga dilakukan dengan pengumpulan infaq, dan bantuan untuk korban gempa di tanah air. “Hadiah atau Doorprize tidak diambilkan dari tiket tapi dari Amal Usaha Muhammadiyah, UMP, PDM, Majelis Ekonomi, Sekolah sekolah, SMA Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah dan ada dari simpatis  dan PCM PCM, termasuk Polres dan Bupati Banyumas juga ikut menyumbang,” tutur Mudjiono.

Dijelaskan, untuk hadiah utama, ada 2 buah sepeda Motor, 5 Sepeda, 2 Kulkas, 2 Mesin Cuci, 2 TV, dan ratusan hadiah lainya.

Sementara itu, Wakil Ketua yang juga Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Banyumas, Nur Fauzi menambahkan rute jalan sehat dengan star dan finish di halaman Kodim 0701 Banyumas ini mengambil rute melalui jalan jendral Soedirman, Jalan Merdeka, jalan gatot subroto, jalan RA Wiryaatmaja dan finish di halaman kodim 0701.

“Jalan sehat rencana akan dihadiri oleh  PWM Jawa Tengah, PDM Banyumas, Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, Dandim Banyumas, Kapolres Banyumas, PCM se Banyumas, Ortom seBanyumas ( Aisyiyah, PM (Pemuda Muhammadiyah), NA (Nasiatul ‘Aisyiyah, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), HW (Hizbul Wathan), Tapak Suci), AUM se Banyumas, warga Muhammadiyah dan masyarakat umum se Kabupaten Banyumas,” pungkasnya.
MRT Jakarta Dilengkapi Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas
MRT Jakarta dirintis sejak 1985, dan mulai dibangun di era Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selain dapat digunakan masyarakat umum, MRT Jakarta dipastikan ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut dipastikan oleh Corporate Secretary PT MRT Jakarta Tubagus Hikmatullah. 

"MRT itu moda transportasi ramah disabilita. Mulai dari trotoar akan menggunakan blok taktil yang dapat membantu para penyandang disabilitas berjalan di atas trotoar dengan nyaman,” ucap Hikmat di Auditorium Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (16/11/2018). 

Stasiun MRT juga difasilitasi lift dan huruf braile untuk mempermudah para penyandang disabilitas naik moda transportasi massal tersebut.

"Lift atau elevator yang kami buat jalurnya bidang miring sehingga para penyandang disabilitas ini bisa langsung masuk ke peron dan beli tiket pada pintu khusus yang kami siapkan," ujarnya.  

Pihaknya juga membuat ruangan khusus untuk para penyandang disabilitas pengguna kursi roda.

"(Gerbong) kereta MRT ketiga dan keempat kami siapkan khusus untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda. Ada space yang kami siapkan memang kosong," kata dia. 

Pihaknya juga membangun toilet khusus penyandang disabilitas seperti di pusat perbelanjaan. Lantai MRT dibangun setingkat dengan lantai peron.

"Jadi dari lift, pas kita belok kiri langsung masuk kereta tiga atau empat. Celah peronnya tidak besar dan sangat tipis," ujar Hikmat. 


Milad ke-106 Muhammadiyah Usung ‘Ta’awun untuk Negeri’
Pada 18 November 2018, Persyarikatan Muhammadiyah akan memasuki usia ke-106 tahun menurut perhitungan kalender Greogian. Menyambut milad tahun ini, PP Muhammadiyah mengusung tema “Ta’awun Untuk Negeri”. Melalui surat instruksi penyelenggaraan dengan nomor 02/INS/I.0/B/2018, PP Muhammadiyah memberitahukan seluruh pimpinan wilayah, daerah, cabang hingga ranting untuk memakai tema tersebut.
PP Muhammadiyah juga menghimbau seluruh lapisan persyarikatan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial pengumpulan dana untuk meringankan beban saudara sebangsa yang tertimpa musibah bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
Terkait alasan pemilihan tema “Ta’awun Untuk Negeri”, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa tema ini diangkat karena belakangan ini Indonesia tengah diuji oleh banyak musibah bencana alam, serta banyak persoalan keumatan dan kebangsaan lainnya.
Di tengah ragam persoalan itu, Muhammadiyah ingin mengajak semua pihak untuk saling bergandengan tangan memajukan bangsa. “Oleh karena itu, melalui milad ini, kami ingin meneguhkan kembali Muhammadiyah sebagai gerakan pelayanan sosial yang kemudian membangun kebersamaan melalui ta’awun,” ujarnya pada Rabu (31/10).
“Namun lebih dari itu, kami ingin ta’awun ini tidak hanya kepada mereka yang tertimpa musibah tetapi juga mereka yang saat ini masih mengalami kesulitan, terutama masalah perekonomian,” tutur Mu’ti. Indonesia dalam pandangan Muhammadiyah tidak boleh dibiarkan statis dan banyak masalah. Untuk itu, perlu kerja bersama untuk memajukan bangsa.
Untuk Stabilkan Harga, Pemerintah Subsidi BBM di Musi Rawas Lewat SPBU Mini
Sebagai upaya menstabilkan harga bahan bakar minyak bersubsidi hingga ke pelosok negeri, pemerintah lewat program BBM Satu Harga terus membangun SPBU mini.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (15/11/2018), program BBM Satu Harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di sejumlah daerah terus gencar dilakukan. Kali ini masyarakat yang berada di Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, bisa menikmati BBM dengan harga normal.

Hadirnya SPBU mini yang berjarak 45 kilometer dari kota kabupaten ini juga sebagai upaya meringankan masyarakat yang selama ini membeli BBM di tingkat pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal ini pun disambut gembira oleh masyarakat setempat.

"Kami sangat bersyukur dengan dibangunnya mini SPBU ini, mudah-mudahan ke depan kami lebih mudah mendapatkan BBM," kata warga bernama Anwar Maksum.

Adanya program pemerintah sebagai perwujutan keadilan sosial yang hadir hingga pelosok negeri tak hanya sebagai upaya menstabilkan harga BBM hingga di tingkat pedesaan, lebih dari itu program ini sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil.

"Kalau ada yang melihat tidak sama harganya laporkan, kita akan proses kalau ada penyimpangan," ujar Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa.

BPH Migas mencatat, hingga awal November 2018 sudah ada 85 titik BBM Satu harga yang telah beroperasi. Jumlah ini terus bertambah dari rencana yang ditargetkan pemerintah sampai 130 titik dipenghujung akhir tahun 2018 ini.

Sementara, Pertamina yang diberikan kewajiban untuk mensuplai BBM hingga pelosok negeri menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat.

"Kalau tidak bisa disuplai kondisi yang reguler kami punya alternatif lain," ucap GM MOR II Pertamina Primarini.

Diharapkan dari adanya program pemerintah untuk menstabilkan harga BBM ini perekonimian masyarakat Nibung terus meningkat dan BBM bersubsidi ini bisa dimanfaatkan tepat guna.
MENTAN Memastikan Ketersediaan Beras Nasional Tercukupi
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan sampai saat ini ketersediaan beras di pasaran secara nasional masih mencukupi dan harga tetap terkendali.

Jaminan kepastian tersebut diberikan Amran usai memantau langsung kondisi stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Satgas Pangan Polri pada hari Minggu lalu.

"Kami mengecek pangan di lapangan mulai jam 5 pagi. Alhamdulillah, semua posisi stabil. Tidak ada alasan harga naik," ujar dia di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Berdasarkan pantauan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), stok beras lebih dari 51 ribu ton. Jumlah itu dianggap telah masuk kategori aman serta mencukupi. Bahkan ketersediannya lebih besar dibandingkan November tahun lalu yakni sekitar 45 ribu ton.

Cukupnya ketersediaan beras ini juga dinyatakan oleh Direktur Utama PT Food Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi. Dengan demikian diharapkan tidak ada gejolak kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru sebab telah diantisipasi sebelumnya oleh Bulog.

"Dalam kondisi saat ini, produksi pertanian beras kita sebenarnya cukup. Kalau di Jakarta saya harus sampaikan cukup, pasokan masih normal,” ungkap dia.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, terkendalinya sektor pangan disebabkan harga bahan makanan tergolong stabil, termasuk beras, yang merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa inflasi Oktober hanya sebesar 0,28 persen. Sedangkan untuk kategori makanan tingkat inflasi hanya 0,15 persen.

"Kelompok bahan makanan hanya mengalami inflasi sebesar 0,15 persen. Jadi harga amat stabil," tandas dia.
Sri Mulyani: Pengangguran Capai 5,13%. Terendah Dalam 20 Tahun Terakhir
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam penganugerahan Habibie Award periode XX. Dalam kesempatan tersebut, bendahara negara ini menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia terkini.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini ekonomi Indonesia tumbuh cukup baik di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan penurunan pengangguran hingga mencapai 5,13 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir.

"Tetap konsisten di atas 5 persen dengan inflasi terjaga di sekitar 3,5 persen, yoy baru 2,8 persen. Momentum pertumbuhan yang meningkat diharapkan terus meningkatkan kesempatan kerja, angka pengangguran menurun mencapai 5,13 persen," ujarnya di Le Meredien, Jakarta, Selasa (13/11).

Dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dia berharap, kemiskinan dan kesenjangan menurun. Di mana saat ini kemiskinan dan kesenjangan telah mencapai 9,28 persen. "Ini pertama kali kemiskinan Indonesia di bawah 10 persen sesudah kita mengalami kemerdekaan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Baik dalam bentuk meningkatkan penerimaan negara dan mengalokasikan belanja anggaran untuk perbaikan dan penguatan Indonesia.

"Saya ingin berikan update ini sebagai suatu konteks, karena kami yang bekerja mengelola keuangan negara terus berharap bisa mengumpulkan penerimaan perpajakan dan membelanjakannya untuk perbaikan dan penguatan Indonesia," tandasnya.
Tol Trans Jawa Ruas Merak - Probolinggo Tersambung Akhir November
Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani mengatakan, beberapa ruas jalan tol Trans Jawa akan selesai akhir tahun 2018. Jalur tersebut yaitu Jakarta sampai Probolinggo akan selesai di akhir tahun ini.

"Pembangunan Trans Jawa akan tersambung dari Jakarta-Probolinggo akan selesai tahun ini. Pihak kami akan hanya sampai Pasuruan sementara jalur dari Pasuruan sampai Probolinggo tengah digarap oleh BUMN lain yaitu PT Waskita Karya," di dia Kantor Gerbang Tol Waru Gunung, di Surabaya, (11/11/2018).

Ia menjelaskan, ruas tol yang masuk proyek pembangunan Trans Jawa di Jawa Timur cukup banyak, bahkan banyak di antaranya sudah beroperasi.

"Jadi ruas di jalan tol di Jawa Timur ini cukup banyak ruas Jasa Marga. Ruas lamanya, selalu dipakai itu Surabaya Gempol ya. Kemudian ruas-ruas baru seperti apa yang tadi disebutkan, Surabaya-Mojokerto sudah full operasi," kata dia

Desi menjelaskan, Gempol-Pasuruan yang saat ini terdiri dari dua seksi sudah beroperasi. Lanjutan proyek daru Gempol-Pasuruan yaitu Gempol-Pandaan saat ini sudah selesai 95%.

"Itu Gempol-Pandaan sudah beroperasi kemudian Pandaan- Malang akan beroperasi. Sementara itu ada pula Surabaya-Mojokerto sudah full beroperasi," kata dia.

Ia mengurutkan, seluruh ruas yang ada di Jawa Timur adalah Ngawi Kertosono- kemudian Mojokerto-Surabaya, kemudian Surabaya-Gempol kemudian Gempol-Pasuruan.

"Setelah itu Gempol-Pandaan dan Pandaan-Malang itu nggak Trans Jawa karena dia itu ke arah yang selatan. Nah yang Trans Jawa-nya semua akan kita operasikan di tahun ini, di akhir tahun 2018 ini," jelas dia.
Menteri BUMN Akan Maksimalkan Dampak Kehadiran Tol Trans Jawa
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meyakini, terkoneksinya Pulau Jawa melalui jalan tol akan memberikan dampak bagi perekonomian. "Saya pun selalu menekankan kepada BUMN agar turut aktif dalam menangkap dan memaksimalkan setiap dampak positif dari kehadiran jalan tol," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Jumat (9/11/2018). "Sehingga memacu pertumbuhan roda perekonomian masyarakat setempat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik berkat adanya jalan tol," sambung dia. Menurut Rini, kehadiran jalan tol pasti akan membuat biaya logistik lebih murah karena akses transportasi yang lebih cepat dan efisien.

Di sisi lain, kehadiran jalan tol juga bisa diikuti dengan terbukanya lapangan kerja. Hal inilah yang menurut Rini perlu ditangkap dan dimaksimalkan oleh BUMN sehinggga ekonomi masyarakat setempat juga terdongkrak. Pernyataan Rini disampaikan usai beroperasinya Jalan tol Pejagan - Pemalang seksi III dan IV di Tegal, Jawa Tengah. Peresmian dilakukan langsung Presiden Joko Widodo. Peresmian operasional itu melengkapi Jalan tol Pejagan – Pemalang seksi I dan II yang telah sudah beroperasi pada Juni 2016. Kini tol tersebut memiliki panjang 57,5 kilometer. Di tempat yang sama, Direktur Utama Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra mengatakan bahwa jalan tol Pejagan – Pemalang merupakan bagian dari tol Trans Jawa. "Tol ini juga akan mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi nasional secara keseluruhannya,” ucapnya. Proyek Jalan Tol Pejagan – Pemalang seksi III & IV diperoleh Waskita pada tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3,782 triliun. Seksi III terdiri dari ruas Brebes Timur – Tegal sepanjang 10,4 kilometer dan Seksi IV dengan ruas Tegal – Pemalang sepanjang 26,9 kilometer.

Pemerintah Fokus Bangun rumah ASN dan TNI - Polri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi aparat sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Ratas digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Jokowi menegaskan pemerintah fokus pada upaya percepatan penyediaan rumah yang baik dan layak bagi ASN, TNI, dan Polri.

"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang baik, layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu Prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, tujuan pembangunan rumah tersebut adalah menyejahterakan ASN, TNI, dan Polri. Sehingga nantinya mereka lebih konsetrasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

"Selain itu memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan pembangunan perumahan ini," sambungnya.

Jokowi lantas meminta laporan dari bawahannya soal progres perencanaan pembangunan rumah untuk ASN, TNI, dan Polri selama ini.

"Aspek penyediaan lahan saya nanti minta laporan, kemudian hunian ini vertikal atau tidak. Kedua mengenai aksesibilitas ke tempat kerja dan kemudian juga berkaitan terintegrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi dan menopang kawasan tersebut," jelas dia.

"Dan model pembiayaan seperti apa, bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, tapi modelnya seperti apa," pungkas Jokowi.
Pemerintah Akan Bangun Sistem Manajemen Bencana
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas pembangunan sistem deteksi bencana gempa bumi dan tsunami di kantornya, pada hari ini.

Hadir dalam rakor ini Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.

"(Kita akan) buat manajemen penanganan bencana nasional yang dari hulu sampai hilir," kata Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai rakor di Kementerian Koordinator Kemaritiman di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Dia mengatakan, pembangunan sistem deteksi bencana ini nantinya akan diprioritaskan pada setiap daerah yang rawan berdampak bencana. "Jadi ini akan menjadi bagian dari sistem manajemen nasional penanggulangan bencana," ucap dia.

Bambang berharap, payung hukum manajemen bencana ini nantinya masuk ke dalam Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan mengenai anggaran akan diatur masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

"(Anggaran?) Nanti itu akan diatur karena sudah ada pasalnya di dalam undang-undang APBN," kata dia.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menambahkan pembangunan sistem manajemen bencana ini juga dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya bencana. Sistem akan dibangun secara terintegrasi antara inovasi teknologi, sosial, hingga hubungan antar lembaga.

"Pointnya kita menyiapkan sistem yang terintegrasi untuk pengurangan risiko bencana," jelas dia.
13 Surat Kepercayaan di Berikan Pada Jokowi Oleh Dubes Negara Sahabat
Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 13 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat baik yang berkedudukan di dalam (resident) maupun luar Indonesia (non resident) pada Kamis (8/11/2018).

Berdasarkan keterangan Biro Pers Istana Kepresidenan, penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta kemarin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak sembilan orang di antaranya berkedudukan di Jakarta, sementara empat orang lainnya berkedudukan di luar Indonesia.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi dari para duta besar tersebut di Indonesia. Adapun ketigabelas duta besar negara sahabat yang diterima Presiden Joko Widodo pagi ini ialah:

1. Stephane De Loecker, Duta Besar Belgia;
2. Jari Sinkari, Duta Besar Finlandia;
3. Marina Berg, Duta Besar Swedia;
4. Kurt Kunz, Duta Besar Konfederasi Swiss;
5. Olivia Leslie, Duta Besar Republik Irlandia;
6. Peter Schoof, Duta Besar Republik Federal Jerman;
7. Abdallah Suliman Abdallah Anu Romman, Duta Besar Kerajaan Hasyimiah Yordania:
8. Gerardo Prato, Duta Besar Republik Oriental Uruguay;
9. Mehmed Halilovic, Duta Besar Bosnia dan Herzegovina;
10. Akua Sekyiwa Ahenkora, Duta Besar Republik Ghana untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia;
11. Makarimi Abissola Adechoubou, Duta Besar Republik Benin untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Tokyo, Jepang;
12. Martha Mavrommati, Duta Besar Republik Siprus untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Canberra, Australia;
13. Mayor Jenderal Lineo Poopa, Duta Besar LBBP Kerajaan Lesotho untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Penyerahan surat kepercayaan duta besar negara sahabat tersebut dimulai dengan seremonial upacara penyambutan di halaman depan Istana Merdeka.

Satu per satu lagu kebangsaan negara sahabat diperdengarkan secara bergantian.

Selanjutnya, secara bertahap para duta besar menuju ruang tunggu Istana Merdeka guna mengisi buku tamu sebelum menuju ruang kredensial dan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo.






Infrastruktur Indonesia Terbaik Ketiga di ASEAN
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), I Gede Pasek Suardika, mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah telah membuat Indonesia menempati posisi tiga dengan infrastruktur terbaik di Asia Tenggara (ASEAN).

Dia menjelaskan, dalam pemeringkatan yang dikeluarkan oleh IMF tersebut, Indonesia berada di bawah Singapura di urutan pertama dan Malaysia di urutan kedua.

"Infrastruktur kita terbaik ketiga di Asean. Ini di publikasi resmi dari IMF. Itu disampaikan orang lain bukan kita sendiri yang menilai," kata dia dalam Forum Perhubungan, di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Capaian tersebut, lanjut dia, merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Meskipun dirinya mengakui jika infrastruktur Indonesia masih di bawah negara tetangga Singapura yang memang infrastrukturnya sudah lama maju.

"Pasti yang terbaik pertama adalah Singapura ya. Tapi luar biasa kita terbaik ketiga Asean. Luar biasa orang enggak percaya itu," tutur dia.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pun mengerek peringkat global competitiveness Indonesia. Peringkat global competitiveness Indonesia pada 2017 naik dari peringkat 41 menuju peringkat 36.

Selain itu, peringkat kemudahan berusaha (Easy of Doing Business/EoDB) Indonesia meningkat. Pada 2017, peringkat EoDB Indonesia naik dari peringkat 91 ke posisi 72.

Namun, peringkat kemudahan berusaha tersebut pun turun ke posisi 73 pada 2018. Hal ini tentu penting bagi Indonesia dalam upaya menarik lebih banyak investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya. "Jadi mohon bantuannya untuk mempromosikan kepada para investor biar mau masuk ke Indonesia," ujar dia.
MRT Jakarta Harus Terintegrasi Dengan transportasi Lain
Presiden RI Joko Widodo mewanti-wanti kepada Gubernur DKI Jakarya Anies Baswedan untuk mengontegrasikan semua moda transportasi di Jakarta dengan Mass Rapid Transit (MRT).

Hal ini disampaikannya usai menjajal langsung MRT Jakarta dari Stasiun Hotel Indonesia (HI) hingga ke Depo MRT Lebak Bulus pada Selasa pagi.

"Ini memang harus terintegrasi antara MRT, LRT, Kereta Bandara, Transjakarta, Kopaja, Angkot, semua terintegrasi. Kalau itu terintegrasi akan kurangi kemacetan dan kurangi penggunaan mobil pribadi di Jabodetabek," kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa (6/11/2018).

Tidak cukup dengan itu, masih sejalan dengan mengurangi kemacetan DKI Jakarta, saat yang bersamaan pemrov harus melaksanakan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta.

Dengan semakin efektifnya moda transportasi masal yang terintegrasi ini, dikatakan Jokowi, juga akan meningkatkan ekonomi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Untuk itu, dirinya ingin proyek MRT Jakarta ini bisa menjadi contoh daerah lainnya dalam pengembangan moda transportasi masal. Dia juga berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak takut dalam mengambil keputusan.

Bahkan, Jokowi siap mendukung seluruh pemerintah daerah dalam pengembangan moda transportasi massal seperti LRT, Monorel atau MRT tersebut.

"MRT pertama, LRT pertama, Kereta cepat juga pertama. Kalau kita tidak putuskan kita tidak tahu ada masalah apa disitu ada kendala apa disitu. Memang ini harus berani memulai, sepetti di Jakarta mulai, Palembang juga mulai, nanti menyusul Bandung, Surabaya, Medan mulai, saya kira transportasi masal adalah masa depan transportasi kita," pungkas Jokowi.
PUPR Bangun Jalan Alternatif di Selatan Jawa Barat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jalan tembus Ibun-Kamojang yang menghubungkan Kabupaten Bandung dan Garut. Jalur tersebut merupakan akses penunjang Jalan Strategis Nasional Jawa Barat Selatan, dan juga bertujuan sebagai jalur alternatif mudik pada saat hari raya.

Fungsi lain jalur itu yakni sebagai akses wisata Geotermal dan Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi Kamojang. Kegiatan pembangunan Jalan Tembus Kamojang pada tahap awal pembangunan meliputi kegiatan pembangunan Jembatan Pelengkung Rangka Baja dan Pembangunan Jalan Beton dengan Panjang kurang lebih sekitar 2,4 km.

Menurut catatan yang diberikan Kementerian PUPR, dalam proses pelaksanaan konstruksi dilakukan upaya mengendalikan air permukaan pada jalan maupun area sekitarnya dengan menyediakan saluran drainase jalan, saluran drainase lereng, dan penanganan sedimentasi.

Bentuk pembangunan proyek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap lereng dengan vegetasi dan struktur penahan tanah menghindari kelongsoran bukit.

Selain itu, turut dilakukan upaya meminimumkan dampak polusi udara dengan menanam pohon dan polusi, efisiensi waktu pelaksanaan dengan terus melakukan koordinasi, efektifitas kegiatan. Hal ini agar terdapat efisiensi biaya dengan pengadaan material campuran di area terdekat dengan lokasi, dan pengadaan material lokal.
Pastikan Harga Bahan Pangan Jokowi Blusukan ke Pasar Anyar
Presiden Joko Widodo mendengar informasi mengenai harga bahan pangan di pasar yang tidak stabil. Jokowi ingin mengecek kebenaran omongan sejumlah pihak yang mengatakan harga-harga barang di pasar mengalami kenaikan.

"Angka inflasi, kan, rendah, di bawah 3,5 (persen). Nah, saya ingin cek di lapangan, sama atau tidak. Angka inflasinya segitu, di lapangannya sama atau tidak," ujar Jokowi di Pasar Anyar.

Jokowi menanyakan harga bahan pangan kepada satu per satu pedagangan yang ia temui. Mulai dari harga telur ayam, daging ayam dan daging sapi, beras, bahkan tempe dan tahu.

"Setelah dicek semuanya, memang harga stabil. Kayak telur, malah turun dari Rp 30.000 menjadi Rp 20.000 sampai Rp 22.000 (per kilogram). Yang lain stabil, ada beras yang Rp 8.000, Rp 8.500, sampai Rp 9.000 (per liter)," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Presiden meminta pihak-pihak itu menyetop menyebarkan kabar yang tidak benar.

Hal semacam itu justru berimbas negatif bagi keberlangsungan pasar tradisional.

"Jangan ada lagi yang masuk lalu keluar ke pasar kemudian teriak-teriak harga mahal. Ini bahaya. Ibu-ibu enggak akan mau lagi masuk ke pasar tradisional. Pedagang-pedagangnya pada ngamuk juga nanti," ujar Jokowi.

"Hati-hati statemen seperti itu bisa merugikan pasar tradisional dan pedagang di pasar," lanjut dia.

Kendalikan Inflasi, Pemerintah Jaga Harga Pangan
Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk stabilkan harga pangan sejumlah Menteri gelar rapat terbatas. Adapun sejumlah menteri yang hadir dalam rakor ini adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Selain itu hadir juga Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso, dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengungkapkan rakor kali ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menstabilisasikan harga pangan. Apalagi Badan Pusat Statistik (BPS) pada kamis kemarin telah merilis laporan inflasi pada Oktober 2018 tercatat sebesar 0,28 persen.

"Jadi begini rakor kita pertama menstabilkan harga. Stabilisasi harga pangan karena kita lihat BPS baru baru diumumkan inflasi cukup baik dan ini dipertahankan dan kalau perlu inflasinya di tekan lagi ke depan," kata Amran saat ditemui usai melakukan rakor di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Amran menyebut, dalam hal ini beberapa komoditas antara lain harga beras, cabai, ayam, hingga telur akan terus dikendalikan.

"Begini jadi kita stabilkan harga seluruh pangan supaya inflasi terkendali jadi itu intinya seluruh komoditas," ujar dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi pada Oktober 2018 sebesar 0,28 persen. Inflasi ini didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, untuk inflasi tahun kalender yaitu Januari-Oktober 2018 mencapai 2,22 persen, sedangkan inflasi tahun kalender sebesar 3,16 persen.

"Pertimbangan harga berbagai komoditas pada Oktober 2018 secara umum menunjukkan kenaikan. Inflasi di pedesaan pada Oktober 0,35 persen. Tapi perlu diperhatikan ini tidak perlu disandingkan begitu saja karena metodenya berbeda," ujar dia di Kantor BPS, Jakarta, Kamis 1 November 2018.