Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

4 Tahun Terakhir, KEMENTAN Telah Blacklist 15 Importir Bawang
Di tengah komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tidak henti-hentinya melakukan bersih-bersih dari korupsi. Bersih-bersih ini tidak hanya bagi kalangan intern pegawai Kementan, melainkan juga bagi pihak pihak yang terkait pertanian.

"Iya sikat habis. Kami tidak pandang bulu bagi semua pihak yang bermain-main selewengkan bantuan, anggaran dan menyuap agar mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian," ujar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikuktura Kementan Prihasto Setyanto dalam keterangannya, Senin (23/7/2018).

Prihasto menjelaskan sampai saat ini, sudah 10 importir bawang putih, 5 importir bawang merah masuk daftar hitam. Modusnya, bawang bombay mini dijadikan bawang merah, keuntungan yang diraup mencapai Rp 1,24 triliun.

"Apabila 50 persen bawang bombay mini itu penetrasi ke pasar, keuntungan tambahanya Rp 455 miliar. Ini bukan main keuntunganya diraup dari hasil curang yang memiskinkan petani dan negara pun merugi," ungkapnya.

Terpisah, pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Trilogi sekaligus Dewan Pembina Indonesia Food Watch, Muhamad Karim menilai keberanian Mentan Amran Sulaiman yang mulai memukul genderang perang melawan mafia pangan tanpa pandang bulu patut diacungin jempol.

Pasalnya, salah satu problem yang kerap menjadi kisruh suplai pangan di Indonesia ialah mafia pangan yang memanjakan harga dan kolusi dengan pengambil kebijakan impor, salah satunya mendorong kebijakan impor beras dengan alasan untuk stabilisasi harga dan cadangan nasional.

"Negara seolah-olah tak berdaya mengatasi masalah pangan yang dikuasai mafia. Membongkar mafia pangan ini memang bagaikan melawan tembok, tapi hasilnya sudah nampak dengan berhasilnya ditangkap oknum-oknum mafia pangan. Menteri Amran melawan mafia pangan tak ubahnya perang melawan mafia narkoba," ujar Karim.

Berdasarkan hasil penindakan Satgas Pangan Mabes Polri, sebanyak 373 kasus pangan berhasil dibongkar yang meliputi 21 kasus komoditas hortikultura, 12 kasus pupuk, 66 kasus beras, 23 kasus ternak dan 247 kasus pangan lainnya. Dari kasus ini, sebanyak 409 telah ditetapkan tersangka.

Pria sebagai Inisiator Forum Alumni Independen Institut Pertanian Bogor (FAN IPB) ini menegaskan eksistensi mafia pangan di Indonesia telah menggurita dalam waktu yang cukup lama dan berjalan secara sistematis. Sebab di dalamnya terdapat pengambil kebijakan dan penegak hukum yang berhasil disuap, sehingga kejahatan mafia pangan sulit dibongkar.

"Problem pangan kita sudah menggurita selama 4 dekade. Tak heran menyebabkan negeri ini terkesan tersandera oleh kelompok mafia. Mulai dari soal pangan pokok seperti beras, kedelai, jagung, daging, ikan, garam, gula pasir, susu dan telur serta komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar dunia," tegas Karim.

Karena itu, lanjut Karim, patut diapresiasi juga upaya yang dilakukan Kementan dalam menindak tegas praktek curang pelaku kartel pangan. Yakni melalui sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mencegah praktek kartel dan pelibatan para pemerhati pertanian serta media dalam membangun optimisme ke masyarakat.

"Gerakan melawan mafia pangan memang harus dengan pendekatan komprehensif dengan pihak terkait. Satgas mafia pangan harus lebih keras lagi menangkap para mafia. Kalau perlu bekerja dengan pihak intelijen. Siapa pun yang memainkan suplai dan harga pangan adalah tindakan kriminal yang mengancam eksistensi NKRI.

Untuk mempercepat pemberantasan mafia pangan, Karim mengusulkan agar pemerintah memasukan kejahatan pangan sebagai kejahatan transnasional, sehingga menjadi musuh bersama bagi komunitas dunia. Sebab, tindakan mafia pangan bukan saja merugikan rakyat, tapi juga menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Makanya, mabes polri, KPK, dan aparat TNI, intelijen harus memberantas mafia pangan ini sampai ke akar-akarnya," usulnya.
Menhub Paparkan Bukti Infrastruktur Mampu Genjot Ekonomi
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menegaskan, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur jalan tol harus berdampak pada  menggeliatnya aktivitas ekonomi daerah sekitar dan kemudian mengerek pertumbuhan ekonomi daerah.

"Tetapi kami tidak ingin bahwa sampai konektivitas ada tugas dari Bapak Presiden untuk saya bahwa konektivitas itu harus, tapi yang seperti  apa? Yang delivered. Fungsi jalan tol tidak hanya sekadar menghubungkan Jakarta-Semarang-Solo- Surabaya. Ada arti untuk masyarakat," kata dia, saat ditemui, di sela-sela kunjungan kerja bertajuk 'Weekend Bareng Menhub', di Rest Area 207A, Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (29/12/2018).

Budi mengatakan, dari perbincangan dengan pemerintah daerah, menunjukkan pembangunan infrastruktur memang berdampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya ketemu dengan wali kota Cirebon, bilang, begitu banyak tambahan kunjungan wisata. Restoran tambah penuh," ujar dia.

"Di Nganjuk, tadi Bu Dessy (Dirut Jasa Marga) cerita ada sekelompok orang membuat industrial estate, luasnya 100 hektar. Jadi industrial estate tidak perlu di Surabaya, bisa di situ. Kalau ada 100 hektar ada berapa orang yang bisa bekerja di Nganjuk," imbuhnya.

Hal tersebut, kata dia akan menjawab berbagai keraguan yang sempat dilontarkan pada saat pemerintah mulai mengerjakan proyek infrastruktur secara masif.

"Ada yang bilang jalan tol bangun untuk apa? Makan jalan tol? Kita buktikan bahwa jalan tol memberikan makna bagi masyarakat," ujar dia.
4 Tahun Jokowi-JK, Sektor Industri Serap 17,92 Juta Tenaga Kerja
Pemerintah mengklaim penyerapan tenaga kerja baru di sektor industri mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, tenaga kerja di sektor industri sebanyak 15,62 juta orang atau  tumbuh signifikan menjadi 17,92 juta orang hingga semester I-2018.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan pertumbuhan serapan tenaga kerja tersebut seiring dengan peningkatan realisasi investasi khususnya di sektor manufaktur. Berdasarkan data investasi di sektor industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar Rp195,74 triliun atau naik mencapai Rp274,09 triliun di 2017. Sementara, semester I tahun 2018, penanaman modal di sektor industri pengolahan ini sudah menembus Rp121,56 triliun.

“Adapun lima besar investasi di sektor industri pada semester pertama tahun ini, sesuai dengan prioritas industri 4.0 atau Making Indonesia 4.0, yakni industri makanan dan minuman mampu berkontribusi hingga 29,14% dari total investasi di kelompok industri manufaktur,” kata Airlangga di Jakarta.

Selanjutnya penanaman modal dari industri kimia menyumbang sebesar 28,97%, diikuti industri barang logam, komputer, barang elektronika, mesin, dan perlengakapan 18,89%, industri alat angkutan 5,53%, serta industri tekstil dan pakaian jadi 4,65%.

“Dari investasi tersebut, terjadi aktivitas industri yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional, di antaranya peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja dan nilai ekspor,” ucapnya.
Tarif Listrik Rumah Tangga di Indonesia Lebih Murah Dari Negara Lain
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, tarif listrik di Indonesia masih ‎jauh lebih murah ketimbang negara tetangga. Pemerintah terus berupaya agar tarif listrik bisa lebih terjangkau masyarakat.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan‎, dari tarif listrik 190 negara, Indonesia masih berada dalam kelompok 10 negara dengan tarif listrik termurah. Ini berdasarkan data Bank Dunia, pada poin kemudahan investasi.

Adapun tarif listrik Indonesia, rata-rata sebesar USD 11,1 sen per kilo Watt hour (kWh). Tarif ini jauh lebih murah ketimbang Malaysia USD 12,9 sen per kWh, Thailand USD 13,5 sen per kWh dan Filipina tarif listriknya, rata-rata USD 18,67 sen per kWh.

Dia menambahkan, tarif rumah tangga di Indonesia dengan daya 450 volt Amper (vA) dan 900 v‎A bersubsidi, dikenakan biaya Rp 169 per kWh untuk penurunan 30 kWh pertama.

"Kalau mau sekadar mencantumkan angka tarif, maka tarif listrik PLN untuk rumah tangga yang paling murah sedunia,"‎ kata Agung, saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (24/8/2018).

Agung mengungkapkan, jika merujuk dari EIA, tarif listrik di Amerika Serikat rata-rata Mei 2018 ditetapkan berada di level USD 13,15 kWh.‎

Dia menegaskan, agar masyarakat tidak mudah percaya kabar yang sumber datanya tidak jelas. "Jadi berita tarif listrik Amerika USD 3 sen‎ per kWh itu hoax," tegasnya.
Utang Negara Dimanfaatkan Dengan Maksimal Untuk Kesejahteraan Indonesia
Selama empat tahun terakhir masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, utang pemerintah pusat mengalami kenaikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kenaikan utang dari 2015 sampai 2017 tercatat sebesar Rp 1.329 triliun atau jauh lebih tinggi dibandingkan pemerintahan periode sebelumnya pada 2012-2014 yang utangnya naik Rp 799,8 triliun.

Lantas, utang tersebut dipakai untuk apa saja selama empat tahun belakangan? Sri Mulyani menyebut, sebagian besar utang pemerintah dialokasikan untuk mendorong sektor-sektor produktif yang bertujuan memperkuat pembangunan dalam negeri.

"Utang yang produktif itu digunakan untuk pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers 4 Tahun Pencapaian Pemerintah di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, pemanfaatan utang untuk ketiga sektor tersebut tercermin dari peningkatan total alokasi anggarannya. Seperti alokasi untuk sektor infrastruktur yang meningkat dari Rp 157,4 triliun tahun 2014 jadi Rp 410,4 triliun tahun 2018.

Tambahan alokasi anggaran di sektor infrastruktur dari utang itu termasuk melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

TKDD untuk infrastruktur naik tahun ini menjadi Rp 184,1 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan TKDD tahun 2014 sebesar Rp 14,4 triliun. Untuk sektor pendidikan, juga terjadi peningkatan, dari Rp 353,4 triliun tahun 2014 menjadi Rp 444,1 triliun tahun 2018. Peningkatan alokasi di sektor pendidikan tercermin dari porsi pendidikan dalam TKDD yang naik jadi Rp 279,5 triliun dibandingkan Rp 230,5 triliun tahun 2014.

 Sedangkan untuk sektor kesehatan, tahun 2014 sebesar Rp 59,7 triliun lalu naik jadi Rp 111 triliun pada tahun 2018. Kenaikan porsi di sektor kesehatan yang melalui TKDD sebesar Rp 29,5 triliun tahun ini di mana hanya Rp 4,2 triliun pada tahun 2014.

Meski utang mengalami kenaikan, Sri Mulyani memastikan pengelolaannya tetap terkendali dan selalu dengan prinsip kehati-hatian. Dia juga meyakini, pemanfaatan utang secara produktif bisa berkontribusi maksimal untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga dipastikan menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kisaran 30 persen. Kisaran yang diupayakan itu jauh lebih rendah dibandingkan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60 persen terhadap PDB.

Jokowi: Ulama Pukuli Orang, Urusannya Dengan Polisi
Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menilai, penahanan Bahar bin Smith terkait kasus dugaan penganiayaan bukan kriminalisasi ulama. Hal itu disampaikan Ma'ruf menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon melalui akun twitter pribadinya. "Kalau menurut saya itu bukan kriminalisasi, itu kan proses penegakan hukum," kata Ma'ruf melalui keterangan tertulis, di sela silaturahimnya ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al Masthuriyah di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (19/12/2018).

Ia menyatakan, hukum harus ditegakkan kepada siapapun yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Ma'ruf menegaskan, tidak benar bila rezim pemerintahan Joko Widodo disebut mengkriminalisasi ulama. "Itu murni penegakkan hukum. Artinya kalau tidak terbukti, ya harus dibebaskan. Kalau terbukti, harus diproses sesuai dengan aturan yang ada. Itu konsekuensi negara hukum," lanjut Ma'ruf. Sebelumnya melalui akun twitter pribadi, Fadli menyebut penahanan Bahar bin Smith merupakan kriminalisasi ulama.

"Penahanan Habib Bahar Smith ini bukti kriminalisasi ulama dan diskriminasi hukum di Indonesia. Hukum telah dijadikan alat kekuasaan, alat menakuti oposisi n suara kritis. Selain itu tentu tindakan penahanan ini ancaman thd demokrasi. Kezaliman yg sempurna.#rezimtanganbesi," kata Fadli melalui akun @fadlizon, Rabu (19/12/2018). Polisi resmi menahan Bahar bin Smith, Selasa (18/12/2018) malam. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan, penahanan dilakukan seusai polisi mendapat informasi bahwa Bahar akan melarikan diri. "Adanya informasi tersangka BS akan melarikan diri dan adanya perintah dari pimpinan tertingginya untuk diamankan," ujar Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/12/2018) malam. Namun, Dedi tak menjelaskan siapa pimpinan tertinggi yang dimaksudnya.

Dedi mengatakan, dari informasi tim penyidik di lapangan, Bahar telah menggunakan alat komunikasi dan memakai nama inisial Rizal. Atas hal tersebut, kata Dedi, Polda Jawa Barat melakukan dua pilihan, yakni penangkapan paksa atau pemanggilan tersangka terhadap Bahar untuk diperiksa. "Bila dalam upaya paksa tidak mungkin dilakukan, dapat dilakukan penegakan hukum biasa berupa pemanggilan tersangka kepada BS," kata Dedi. Dedi menuturkan, penyidik memiliki alasan kuat untuk melakukan penahanan Bahan bin Smith. Bahar ditahan dalam kasus dugaan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. “(Penahanan) Untuk kasus penganiayaan dilakukan oleh tiga orang dan korban masih di bawah umur,” kata Dedi. Hingga saat ini polisi telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan di sebuah pondok pesantren di Kampung Kemang, Bogor, pada Sabtu (1/12/2018) lalu. Penganiayaan dilakukan terhadap dua korban berinisial MHU (17) dan JA (18). Kasus ini dilaporkan ke Polres Kabupaten Bogor dan tercatat dalam nomor laporan polisi LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res. Bgr tertanggal 5 Desember 2018. Bahar disangkakan Pasal 170 juncto Pasal 351 juncto Pasal 333 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal juncto Pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jokowi: Solusi Masalah Tenaga Kerja Honorer K2
Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan pegawai honorer disambut positif kalangan guru honorer di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia Kabupaten Jombang, Ipung Kurniawan berharap, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) bisa mengakomodir kepentingan honorer.

Terbitnya aturan pengangkatan pegawai honorer tersebut, menurut Ipung, menjadi angin segar bagi honorer, baik guru, tenaga kesehatan, maupun honorer lainnya yang bekerja di beberapa instansi pemerintah.

"Kami selaku honorer merasa lega dan mendukung itikad baik dari pemerintah, meskipun belum sesuai dengan tuntutan kami untuk diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil)," kata Ipung Kurniawan kepada Kompas.com, Jum'at (7/12/2018).

Di Kabupaten Jombang, sebut Ipung, terdapat ribuan tenaga honorer yang sudah bekerja di beberapa instansi pemerintah. Sebagian besar menjalankan tugas fungsional sebagai tenaga pendidik di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah naungan Dinas Pendidikan. Selain menjadi tenaga pendidik, sebagian honorer bekerja sebagai tenaga kesehatan, lalu sebagian kecil lainnya tersebar pada beberapa instansi pemerintah.

Ipung Kurniawan sendiri merupakan bagian dari kelompok guru honorer yang bekerja sebagai tenaga pendidik sejak sebelum tahun 2005. Kelompok yang sudah bekerja sebelum tahun 2005 disebut sebagai honorer kategori 2. Selain honorer kategori 2 dengan jumlah 875 orang, di Kabupaten Jombang juga terdapat ribuan honorer yang diangkat dan menjalankan tugas mulai tahun 2005. Sebagian besar merupakan tenaga guru SD dan SMP.

Dijelaskan, dengan terbitnya aturan pengangkatan pegawai honorer, kejelasan status dan nasib honorer diyakini bisa lebih terang. Beberapa tahun terakhir, status honorer dianggap ilegal yang berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Di kalangan guru honorer SD dan SMP dibawah naungan Dinas Pendidikan, tidak jelasnya status kepegawaian membuat mereka tidak bisa mengikuti program peningkatan kapasitas dan sertifikasi pendidik.

Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan pegawai honorer, kata Ipung, patut diapresiasi oleh kalangan honorer. "Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang masih peduli dan mencarikan solusi bagi teman-teman honorer," ujarnya. Ditambahkan, beberapa waktu lalu, Pemerintah melakukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seleksi CPNS tersebut juga membuka jalur khusus bagi guru honorer kategori 2 di seluruh Indonesia.
Presiden Jokowi Tinjau Kawasan Terdampak Tsunami Anyer
Tsunami menerjang Pantai Anyer dan sekitarnya pada Sabtu 22 Desember malam. Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung menuju kawasan Tanjung Lesung yang menjadi titik terparah akibat tsunami.

Jokowi tiba pukul 09.30 WIB, Senin (24/12/2018). Mengenakan kemaja putih, dia tampak didampingi Gubernur Banten Wahidin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta juga melihat puing bangunan yang diterjang tsunami. Jokowi kemudian menemui dan bersalaman dengan warga yang ada di sekitar lokasi.

Jokowi kemudian melakukan rapat koordinasi di posko depan Kecamatan Labuhan.

Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai pukul 07.00 Wib pagi ini, 281 orang meninggal dunia dan 1.016 luka-luka akibat diterjang tsunami Anyer dan Lampung Selatan.

Korban ditemukan di 5 kabupaten terdampak yaitu Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus dan Pesawaran. Daerah pesisir di Kabupaten Pandeglang merupakan lokasi korban tsunami terbanyak.

"Kemungkinan data korban dan kerusakan masih akan bertambah mengingat belum semua berhasil didata," Imbuh Sutopo.

Penanganan darurat terus dilakukan di daerah yang terdampak tsunami di Selat Sunda. Prioritasnya, lanjut Sutopo, adalah koordinasi, evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, penanganan pengungsi, perbaikan darurat sarana prasarana yang rusak.
SBY Diduga Salah Perhitungan Soal 100 Juta Orang Miskin di Indonesia
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan penduduk miskin di Indonesia berjumlah 100 juta orang. Angka tersebut penghitungannya menggunakan data Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan.

Pernyataan SBY tersebut dibantah Kementerian Keuangan. Untuk penghitungan poverty line, Bank Dunia tidak menggunakan nilai tukar kurs dolar sebagaimana yang dipakai dalam kurs sehari-hari.

"Dalam penghitungan tersebut disampaikan bahwa kursnya 13.300 rupiah, sedangkan Bank Dunia dalam penghitungannya menggunakan nilai tukar sebesar 5.639 rupiah untuk tahun 2018 ini. Nilai tukar ini berbeda karena memperhatikan Purchasing Power Parity (PPP). Nilai tukar PPP didapat dengan memperbandingkan berapa banyak yang diperlukan untuk membeli sekaranjang barang dan jasa yang sama di masing masing negara," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI, Nurfransa Wira Sakti dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (1/8/2018).

Dia memaparkan, di Indonesia disebut katogori garis kemiskinan 1,9 dolar PPP untuk tahun 2018 setara dengan 321.432 rupiah per kapita per bulan dan ini berarti 1, 9 PPP angka kemiskinan untuk Indonesia adalah 4,6 persen dan jumlah orang yang di bawah garis kemiskinan adalah sekitar 12.15 juta jiwa.

"Sedangkan angka kemiskinan nasional Indonesia yang baru dikeluarkan BPS menunjukkan angka 9,82 persen dengan jumlah orang miskin sebesar 25,95 juta jiwa," imbuh Nurfransa.

Jadi, menurutnya jumlah orang miskin berdasarkan 1,9 dolar PPP jauh lebih kecil dari 100 juta dan bahkan jauh lebih kecil dari jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS.

"Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan PPP dan garis kemiskinan nasional masing masing negara untuk dua tujuan yang berbeda. Garis kemiskinan PPP digunakan untuk memonitor sampai sejauh mana dunia secara keseluruhan pada jalur yang tepat (on track) dalam menangggulangi kemiskinan ekstrem."

Sementara, imbuh Nurfransa, dalam melihat permasalahan kemiskinan, profil dan apa yang perlu dilakukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan disuatu negara, bank dunia menggunakan garis kemiskinan yang digunakan otoritas statistik negara tersebut.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa garis kemiskinan tersebut sesuai dengan pilihan konsumsi orang miskin di negara tersebut. Laporan Bank Dunia tentang kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia seperti Making Indonesia Work for the Poor (2006) maupun Indonesia Rising Divide (2015) sepenuhnya menggunakan garis kemiskinan BPS," ujarnya.

Adapun SBY bicara soal jumlah penduduk miskin yang mencapai 100 juta ini saat berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. SBY yang mendukung Prabowo sebagai capres berharap mantan Danjen Kopassus itu bisa mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia apabila nantinya memenangi pemilu.
Pemerintah Pastikan Isu Serbuan Ratusan Ribu TKA China Tak Benar
Kantor Staf Presiden (KSP) belakangan ini sibuk melakukan upaya untuk menepis kabar miring tentang serbuan tenaga kerja asing (TKA) di Morowali. KSP juga mengajak awak media untuk melihat langsung kondisi Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Setelah awak media berkeliling kawasan selama 2 hari, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan rapat sambil video confrence dengan awak media di Morowali. Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Kepala BKPM Thomas Lembong dan beberapa pejabat terkait lainnya.

"Kenapa rapat ini dilakukan karena isu TKA Ilegal belum selesai-selesai. Selain itu ada para jurnalis yang melakukan investigasi. Nah kali ini saya yang jadi wartawannya," tuturnya di Kantor Staf Presiden melalui Video Conference, Selasa (7/8/2018).

Menurut pemantauan awak media, di wilayah ini memang tidak seperti diisukan bahwa ada ratusan ribu TKA China. Berdasarkan pantauan di lokasi, secara sepintas masih lebih banyak tenaga kerja lokal yang lalu lalang.

Manajemen IMIP menjelaskan TKA China yang bekerja di kawasan ini memang ditempatkan untuk operator khusus, itu pun didampingi oleh tenaga kerja lokal yang diharapkan bisa menggantikan nantinya.

Data perusahaan juga menyebutkan hingga saat ini jumlah TKA China sebanyak 3.121 orang. Sementara jumlah tenaga kerja lokal sebanyak 25.447 orang.

Moeldoko juga menanyakan apakah ada perlakukan yang berbeda antara TKA dengan pekerja lokal, baik dari sisi penyediaan makanan hingga gaji.

Dari sisi penyediaan makanan memang kantin dan dapur karyawan dipisahkan antara TKA China dengan pekerja lokal. Sebab menu makanan TKA terdapat makanan non halal.

Manajemen IMIP juga menganggarkan dana yang sama untuk makanan seluruh karyawan yakni Rp 18 ribu untuk 1 porsi per 1 orang. Fasilitas kantin juga sama antar keduanya.

Sementara dari sisi gaji, manajemen IMIP menyatakan bahwa menerapkan tabel gaji yang sama. Besaran gaji pokok pun juga sama. Hanya saja TKA China mendapatkan tunjangan kejauhan dan sering lembur di akhir pekan.

"Temuan kami dengan para jurnalis yang ke sana sama. Jadi saya anggap case closed untuk hal ini," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
Jusuf Kalla: Jokowi Pilihan Terbaik
Jusuf Kalla mengungkapkan alasannya mendukung pasangan calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dia pun bersedia menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf selama Pilpres 2019.

Menurut pria yang akrab disapa JK ini, Jokowi merupakan pilihan terbaik. Terlebih, Jokowi telah berpengalaman di pemerintahan.

"Ini pilihan terbaik kan. Yang kedua, sudah menguasai masalah. Tidak butuh waktu belajar lagi, kan sudah cukup," kata JK di kediamannya, di Makassar, Sulawesi Tengah, Sabtu (22/12/2018).

JK kemudian menyebut, banyak program yang menguntungkan rakyat selama empat tahun kepemimpinannya dan Jokowi. Ia pun yakin, pemerintahan Jokowi di periode selanjutnya akan lebih baik lagi.

"Kita lihat momen-momen hari ini selama empat tahun kan keberhasilan cukup baik. Dan ke depannya pasti, Jokowi akan memperbaiki lebih baik lagi," ungkap JK.

"Bagi saya, memang yang penting kan negara maju. Bagi saya pribadi, apapun yang diharapkan tentu saya pasti akan penuhi demi kemajuan bangsa," kata JK.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjamu Presiden Joko Widodo atau Jokowibersama Ibu Negara, Iriana Jokowi beserta rombongan untuk santap siang di kediaman pribadinya Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan pada hari ini.

Jokowi dan Iriana tiba di rumah pribadi Wapres Jusuf Kalla pada pukul 12.00 Wita usai menghadiri Jambore Desa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Desa, di Gedung Wisma Negara, Makassar.

Selanjutnya, Presiden menghadiri temu tokoh masyarakat, ketua RT/RW dan undangan lainnya dengan tema Jangan Biarkan Indonesia Mundur Lagi.
Nyatanya Pemerintah Sudah Keluarkan Kebijakan Untuk Dorong Peningkatan Pondok Pesantren
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan tiga Bank Wakaf Mikro sekaligus yang berada di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Bank Wakaf Mikro di Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, dan di Pondok Pesantren Tebuireng.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tiga Bank Wakaf Mikro di Kabupaten Jombang saya nyatakan resmi dibuka," kata Jokowi di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur, pada Selasa, 18 Desember 2018.

Jokowi pun mengungkapkan alasannya mendirikan bank wakaf mikro di pondok pesantren. Menurut dia, pemerintah ingin mengembangkan ekonomi umat. Pasalnya, problem yang kerap ditemui pelaku UKM ialah sulitnya mendapat akses permodalan.

"Kenapa sulit? Bank-bank biasa pasti meminta agunan, jaminan, administrasi. Betul enggak? Sehingga yang kecil-kecil ini sulit mengakses perbankan. Oleh sebab itu dibangun yang namanya Bank Wakaf Mikro," ujarnya.

Program Bank Wakaf Mikro, kata Jokowi, baru dimulai setahun belakangan. Namun, pertumbuhannya begitu pesat karena sudah direalisasikan di 41 pondok pesantren.

Kendati begitu, Jokowi memastikan akan mengevaluasi kinerja Bank Wakaf Mikro. Misalnya, apakah nasabah sudah terseleksi dengan baik atau belum, banyak nasabah yang menunggak atau tidak.

"Ini nanti kita lihat setiap tahunnya sehingga kalau sudah benar baru dikembangkan di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Tanah Air. Itu kenapa Bank Wakaf Mikro kita dirikan," katanya.

Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara 3 persen. Selain itu, dalam skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro disediakan pelatihan wirausaha dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng.

Lembaga ini tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diberi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Tjahjo Kumolo: Pemimpin Harus Kembangkan Potensi Bangsa Bukan Membuat Pesimistis
Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan seorang calon pemimpin tak seharusnya membuat masyarakat pesimistis. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengatakan Indonesia bisa punah jika ia gagal dalam pemilihan presiden 2019.

Tjahjo mengatakan, calon pemimpin harus menghargai kerja para pahlawan yang berjuang memerdekakan Indonesia. Dia menuturkan, tak terhitung banyaknya jiwa yang gugur demi mencapai tujuan tersebut dan menjaganya.

"Siapapun yang menjadi pemimpin, ya, harus mengembangkan potensi bangsa sebagai bangsa yang besar. Jangan membuat pesimis," kata dia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Pemimpin juga harus berbuat untuk kemaslahatan rakyat, daerah, dan bangsanya.

Prabowo sebelumnya menyebut Indonesia bisa punah jika dirinya dan calon wakil presidennya, Sandiaga Uno, tak terpilih di pemilihan presiden 2019. Pernyataan itu dia sampaikan saat berpidato dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin, 17 Desember 2018.

Prabowo mengaku merasakan ada getaran besar dari masyarakat terhadap perubahan dan perbaikan. Rakyat, kata dia, menginginkan pemerintah yang bersih dari korupsi. Namun elite Indonesia dinilai selalu mengecewakan dan gagal menjalankan amanah rakyat. "Karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah," ujarnya.

Wiranto: Indonesia Maju Dibawah Kepemimpinan Jokowi
Pernyataan capres Prabowo Subianto yang mengatakan 'Kalau kita kalah, negara ini bisa punah' menjadi kontroversi. Menko Polhukam Wiranto bahkan melempar tantangan ke Prabowo.

Prabowo melontarkan pernyataan itu saat konferensi nasional Gerindra di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12/2018). Saat itu, dia menyebut apabila keinginan rakyat tidak dapat direalisasikan, Indonesia bisa punah.

"Jadi saudara, sudah dikatakan, kita merasakan getaran rakyat, kita merasakan rakyat ingin perubahan, rakyat ingin perbaikan, rakyat ingin pemerintah yang bersih dan tidak korupsi. Betul?" kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo menegaskan bahwa ia dan Sandiaga Uno tidak boleh kalah dalam Pilpres 2019. Sebab, menurutnya elite yang berkuasa di Indonesia selalu gagal menjalankan amanah rakyat yang justru membuat negara bisa punah. Di hadapan para kader Gerindra dan elite timses Prabowo-Sandiaga, ia menyatakan pihaknya tidak boleh kalah di pilpres kali ini.

"Karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah. Karena elite Indonesia selalu mengecewakan, selalu gagal menjalankan amanah dari rakyat Indonesia. Sudah terlalu lama elite yang berkuasa puluhan tahun, sudah terlalu lama mereka memberi arah keliru, sistem yang salah," terang Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini dikritik oleh partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Hingga akhirnya Wiranto ikut angkat bicara. Dia mengaku heran karena perkataan Praowo itu menurutnya sama dengan ancaman serius. Tak pernah ada dalam sejarah suatu negara punah usai seorang tokoh kalah di Pemilu.

Wiranto mengutip sederet survei internasional yang menyebut Indonesia sebagai negara teraman ke-9 di seluruh dunia (Gallup Global Law and Order 2018), negara tujuan investasi yang paling menjanjikan ke-2 (US News 2018), dan negara yang kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya di urutan pertama (Gallup World Poll Tahun 2017).

"Belum ada dalam sejarah modern dalam pemilihan umum yang demokratis, seorang tokoh kalah lantas negara itu bubar atau punah. Negara akan punah tidak mungkin tiba-tiba, mesti ada gejalanya, indikasinya atau ada peningkatan eskalasi sangat serius yang mengancam eksistensi negara itu.," papar Wiranto dalam keterangan tertulis, Selasa (18/12/2018).

Sambil melontarkan canda, Wiranto menantang Prabowo taruhan rumah. Tantangan itu berupa 'taruhan' rumah.

"Kalau sehabis Pemilu Prabowo kalah dan Indonesia tetap utuh tidak punah, maka rumah Hambalang diserahkan kepada saya. Sebaliknya kalau Indonesia punah maka rumah saya di Bambu Apus diserahkan ke Prabowo, tapi kalau semua punah, buat apalagi rumah," kata Wiranto. Keterangan tertulis itu menyatakan Wiranto berseloroh atau bercanda soal taruhan rumah tersebut.

Timses Prabowo sendiri sudah menjelaskan maksud dari pernyataan itu. Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, menyebut mereka yang mengkritik pidato Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak mendengarkannya secara utuh.

"Orang itu kan mendengar pidato Pak Prabowo sepotong-potong sih ya. Tidak komplit sehingga mereka menyalahartikan. Padahal Pak Prabowo dalam pidatonya lengkap menjelaskan maksudnya bahwa Indonesia bisa punah kalau salah mengelola ekonomi bangsa," kata Andre.

Andre juga menjelaskan, pernyataan eks Danjen Kopassus itu bertujuan memotivasi para kader Gerindra untuk berjuang memenangkannya di Pilpres 2019. "Kalau Pak Prabowo bersama Bang Sandi dibilang harus menang ya wajar. Kan dalam rangka memotivasi para kader dan relawan," kata Andre.
Pembangunan Kawasan Industri Merupakan Salah Satu Cara Kurangi Ketimpangan Ekonomi
 Sebanyak 18 kawasan industri (KI) luar Jawa ditargetkan beroperasi pada 2019. Hingga saat ini, delapan KI dalam tahap konstruksi, yakni Lhoukseumawe, Ladong, Medan, Tanjung Buton, Landak, Maloy, Tanah Kuning, Bitung, sedangkan 10 masih tahap perencanaan, yaitu Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli dan Teluk Bintuni.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, pembangunan kawasan industri di luar Jawa bertujuan untuk mendorong pemerataan infrastruktur dan ekonomi di seluruh Indonesia. Pembangunan itu diyakini dapat meningkatkan nilai investasi di Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja lokal.

“Ini salah satu bukti dari multiplier effect aktivitas industrialisasi. Kami memproyeksi nantinya terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa sebesar 60% dibanding di Jawa,” ujar Airlangga, Senin (17/12).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN. Pengembangan kawasan industri menjadi perhatian utama pemerintah karena mampu mewujudkan perekonomian yang inklusif.

“Sampai November 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri yang termasuk PSN. Ke-10 kawasan industri tersebut, berlokasi di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten,” kata Airlangga.
Dibagikannya Konverter Kit Pada Nelayan Akan Membuat Ongkos Nelayan Lebih Murah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, memberikan bantuan 953 paket konverter kit (konkit) bagi nelayan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian secara simbolis  dilakukan di Islamic Centre, Takalar. Saat pemberian bantuan tersebut, Jonan juga didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung

Jonan berharap, bantuan konkit tersebut dapat meringankan beban bahan bakar nelayan untuk melaut. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan Kabupaten Takalar.

Biaya untuk bahan bakar merupakan komponen biaya yang paling besar bagi nelayan. Dengan ada penghematan melalui konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Pada umumnya kalau melaut menggunakan gas atau LPG 3 Kg itu biaya bahan bakarnya bisa menghemat separuh, jadi sekali melaut bisa menghemat Rp 25.000, itu menurut saya besar sekali, jadi kalau satu bulan melaut 15 kali, maka akan menghemat paling tidak Rp 300.000 per bulan," ujar Jonan.

"Mudah-mudahan dengan adanya bantuan konverter kit ini, kesejahteraan nelayan Takalar dapat meningkat dan membaik, paling kurang hemat biaya," lanjut Jonan.

Karena manfaatnya yang besar sekali, Jonan meminta kepada para nelayan yang menerima bantuan untuk menggunakan alatnya dengan baik. Pemerintah juga menjaga agar pasokan LPG 3 Kg berjalan dengan baik.

Sementara itu, Bupati Takalar, Syamsari Kitta apresiasi atas bantuan konverter kit yang diberikan Pemerintah. Bantuan ini melengkapi bantuan-bantuan lainnya yang telah diberikan Kementerian ESDM untuk masyarakat Takalar.

"Pemerintah dan masyarakat Takalar mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI. Pertama, kita sudah mendapatkan bantuan listrik tenaga surya di pulau-pulau," ujar dia.

Kedua, Ia menambahkan, pihaknya mendapatkan sarana air bersih. Selanjutnya, ketiga, listrik untuk penerangan jalan. Dari seluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan, Takalar mendapat jatah yang terbesar.

"Dan melengkapi bantuan selanjutnya hari ini diberikan 953 unit konverter kit untuk nelayan,” ujar Syamsuri.

Sebagaimana diketahui, hingga 2017, telah dibagikan sebanyak 22.554 unit konverter kit di 38 kabupaten/kota. Pada 2018, rencananya didistribusikan 25.000 unit di 55 kabupaten/kota di 19 provinsi.

Paket yang dibagikan terdiri dari pipa penyalur (selang), pengatur (regulator), pencampur (mixer/injector) dan alat dukungnya, tabung LPG,  as panjang, serta baling-baling beserta alat kelengkapannya.

Pemberian konverter kit bagi nelayan merupakan salah satu dari program prioritas Kementerian ESDM yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itu selain program BBM Satu Harga, pemberian lampu hemat energi berbasis tenaga surya untuk masyarakat yang belum menikmati listrik serta pemboran sumur di wilayah sulit air bersih.

"Pulangkan Rokan" Jokowi Dapatkan Gelar Kehormatan
Presiden Joko Widodo mendapat gelar adat "Datuk Seri Setia Amanah Negara" dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Sabtu, 15 Desember 2018 kemarin.

Gelar adat itu diberikan sebagai bentuk terima kasih atas jasa Jokowi kepada sejumlah masyarakat Melayu di Riau.

Salah satu di antaranya, klaim Jokowi, adalah keberhasilan pemerintah pusat untuk menguasai kembali blok Rokan setelah 47 tahun berada di tangan Chevron, salah satu perusahaan energi terbesar di Dunia asal Amerika Serikat.

"Warga Riau juga bergembira atas akan kembalinya ladang minyak blok Rokan yang puluhan tahun dikelola perusahaan asing ke tangan Indonesia," sebut Jokowi lewat akun resmi instagramnya.

Penguasaan blok Rokan oleh pemerintah memang belum dimulai. Namun, pada 31 Juli lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan untuk memberikan 100 persen hak partisipasi Blok Rokan yang akan terminasi 2021 kepada PT Pertamina (Persero).

Dengan keputusan ini, maka perseroan plat merah itu akan menjadi operator di Blok Rokan mulai 8 Agustus 2021, setelah kontrak yang dipegang Chevron Pacific Indonesia berakhir.

Selain penguasaan Blok Rokan, gelar adat tersebut juga diberikan pada Jokowi terkait dengan kebakaran hutan yang disebut tak lagi terjadi sejak 2016.

Selain itu, gelar itu juga diberikan atas diterbitkannya Perpres RI No 86 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Inpres yang menyangkut evaluasi dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Selanjutnya, masyarakat adat Riau juga disebut mengapresiasi pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol yang berada di Riau.

Terakhir, sebut Jokowi, "rencana embarkasi untuk calon jemaah haji di Kota Pekanbaru. Ini menjadi catatan yang tersimpan di lembaga adat Melayu Riau."
Akhirnya 10.000 Pembudidaya Ikan Terakomodasi Asuransi Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) menyebutkan, tidak kurang 10.000 orang pembudidaya terakomodir dalam program Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) di Indonesia yang telah diluncurkan.


Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebijakto dalam peluncuran APPIK di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Slamet mengatakan, sebelumnya program asuransi ini hanya dikhususkan untuk para pembudidaya udang yakni Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU). Ketika itu, jumlah yang terakomodir hanya sekitar 5.000 orang pembudidaya seluruh Indonesia.

"Tadinya hanya sekitar 5.000-an. Luas komoditas ini ternyata memperbanyak jumlah masyarakat (pembudidaya) yang ikut terlibat," ungkapnya.

Dia menuturkan, setalah dihitung ulang dengan memasukkan beberapa komoditas perikanan maka jumlah pembudidaya atau masyarakat yang terlibat bertambah dan meningkat drastis. Bahkan mencapai dua kali lipat dari sebelumnya.

"Dengan kita menghitung kembali karena tadinya untuk udang, setelah kita konversi untuk udang, ikan, dan lain-lain, ternyata makin banyak masyarakat yang terakomodir sekitar 10.000," paparnya.

Hingga kini KKP terus melakukan pendataan para pembudidaya ikan kecil di Indonesia. Serta melakukan pendekatan dan sosialisasi sehingga mereka mau menjadi peserta asuransi ini. Selain itu, KKP juga akan berupaya mengakomodasi seluruh pembudidaya seluruh komoditas perikanan.

Sehingga asuransi ini, khususnya untuk pembudidaya ikan kecil ini semakin terasa untuk masyarakat.

"Pembudidaya kecil itu yang memilki luas lahan tidak lebih dari 5 hektare dan dikelola secara tradisional. Insya allah nanti akan mengarah ke semua (komoditas perikanan)," tutup Slamet

Beginilah Antusiasme Masyarakat Riau Menyambut Presiden Jokowi
Kunjungan Presiden Jokowi Ke Riau  disambut antusias oleh masyarakat Riau, jokowi dikabarkan akan mendarat di pekanbaru pada jum'at l4/12/18 malam dalam agenda kunjungan kerja sebagai kepala Negara dan juga sebagai Capres sekalian Deklarasi Tim Koalisi Daerah Indonesia Kerja Provinsi Riau beserta Relawan.

Kunjungan ini juga dalam rangka pemberian Gelar Kehormatan Adat Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Presiden Ir.H.Joko Widodo di Balai Adat Melayu Riau. Pemberian adat ini diberikan sebagai ucapan terima kasih Riau kepada Presiden Jokowi mampu memberikan yang terbaik untuk Riau, Jokowi dinilai berprestasi diantaranya berhasil menangani kabut Asap di Riau,  pengelolahan blok rokan oleh Pemerintah, serta  pembangunan Insfrastruktur, replanting Sawit rakyat dan banyak lagi prestasi lainnya.

Menurut Panitia pelaksana, Sesuai dengan pendataan panitia, masyarakat serta tamu undangan sangat ramai, sehingga sampai berita ini diturunkan panitia panitia masih tanpak sibuk untuk menanti  kedatangab Calon Presiden Jokowi nomor  01 tersebut

"Panitia terus melakukan koordinasi dan terus melakukan persiapan, seperti  menyediakan tempat makan dan mempersiapkan acara untuk deklarasi dan agenda Presiden lainnya, data  sementara panitia saat ini  yang akan datang  cukup besar, sekitar 5000 masa dan tamu undangan", tutur sekretaris Tim Koalisi Daerah Indonesia Kerja Riau Syafaruddin Poti,SH didampingi  Juru Bicara TKD Riau Abu Nazar,SHI.

Demikian juga hasil pantauan Tim koalisi Nasional (TKN) Persiapan Riau dalam mempersiapkan acara Deklarasi sudah cukup matang menjelang acara besok pagi" Kata Annisa Lifta.

Tamu undangan dan masyarakat Riau  Ramai dan sangat antusias menantikan Kedatangan Bapak Jokowi.

Disamping Agenda  lain Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara akan memberikan sertifikat Gratis untuk Rakyat Riau. Berbagai ucapan selamat Datang di sampaikan masyarakat Riau, serta ucapan terima kasih, kepada Presiden Jokowi.
Bambang Brodjonegoro: Investasi Asing Bisa Masuk Dengan Modal Minimal Rp 10 Miliar
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro angkat suara mengenai keresahan atas diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi ke-XVI. Dia menegaskan, tidak semua investasi asing bisa masuk dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Bambang mengungkapkan, dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) mewajibkan, investasi asing bisa masuk dengan modal minimal Rp 10 miliar. Sehingga tidak hanya UMKM saja yang masih terlindungi dari kebijakan paket kebijakan ekonomi ke 16.

"Kan di undang undang PMA bilang minimal Rp10 miliar, ada bidang usaha dibawah Rp 10 miliar tidak hanya UMKM itu bukan berarti asing bisa masuk," tuturnya.

Bambang mengakui, terjdinya kesalahan pemahaman dari paket kebijakan ekonomi ke -16, hal ini akan diluruskan kembali oleh pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomonian.

"Itu yang saya tangkap ada mis komunikasi saja. kebijakan DNI yang terakhir itu yang disampaikan Pak Menko ada yang kurang lengkap dan adanya mis interpretasi," tandasnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018 sehingga memungkinkan penanaman modal asing 100 persen di sektor-sektor tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perubahan DNI 2018 yang membuka aliran penanaman modal asing tersebut dilakukan karena modal di dalam negeri kurang mencukupi.

"Modal kita tidak cukup, nah sehingga kita yang memang harus mengundang," kata Damin dikutip dari Antara.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor usaha yang dikelluarkan dari DNI 2018 antara lain industri kayu lapis, industri rokok kretek dan putih, dan galeri seni. Kemudian, angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang, hingga warung internet.

Akhirnya Warga Perbatasan Tak Lagi Beli Gas Dari Malaysia
Rona sumringah terpancar jelas di wajah kaum ibu di Rusunawa Pamusian Bompanjang termasuk Ati Iriani (59 Tahun). Ibu rumah tangga yang sudah lebih dahulu menikmati jargas sejak 2010 di kota tersebut, membagi pengalamannya.

Dengan antusias Ati menceritakan manfaat sambungan gas bumi rumah tangga ini yang dapat menghemat pengeluaran rutin bulanannya secara signifikan.

Ia mengaku sangat senang karena diperhatikan oleh pemerintah meskipun tinggal di daerah perbatasan. "Kami sekarang tidak perlu lagi menggunakan gas tabung dari negara tetangga," ungkap Ati seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, Sabtu (17/11/2018).

Ia menyebut, kini dirinya hanya menghabiskan sekitar Rp 30.000 hingga Rp 40.000 ribu saja per bulan sejak menggunakan jargas. "Yang tadinya sebulan kami habiskan 1-2 tabung yang 14 kg dari Malaysia, itu harganya Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu, sekarang Alhamdulillah 30 sampai 40 ribu (rupiah) saja," ujarnya.

Manfaat lain dalam menggunakan jargas, menurut Ati, adalah penggunaannya sangatlah mudah dan dapat digunakan selama 24 jam.

Pengalaman lain diutarakan oleh Epon Widyawati (53 tahun), pemilik usaha kecil makanan seperti siomay, bakso, batagor, dan mie ayam. Ia merasakan banyak kemudahan dalam menggunakan jargas, di antaranya ialah tidak perlu mengangkat tabung gas ketika membeli gas baru. Kemudahan lainnya yaitu menghilangkan kekhawatiran dirinya ketika memasak pada dini hari.

"Sekarang sudah enak, kita nggak perlu antri panas-panasan untuk membeli gas tabung, dan tidak perlu takut gas habis pada tengah malam," ujar Epon.

Dari sisi penghematan, Epon menjelaskan bahwa ia mampu berhemat hingga lebih dari Rp 600.000 setiap bulannya jika dibandingkan dengan memakai gas tabung.

"Kalau pakai jargas lebih irit, lebih murah. Dalam 1 bulan, sebelum pakai jargas Rp 1 juta lebih, setelah pakai jargas turun menjadi sekitar Rp 300-350 ribu, itu sangat membantu sekali," tandasnya.

Bagi Ati, Epon dan pengguna jargas di Tarakan, juga 4.695 rumah tangga lain yang akan dipasang jargas pada akhir tahun ini, hadirnya jargas diharapkan akan memberikan dampak positif dari segi finansial, baik dari penghematan, maupun pemanfaatan jargas untuk meningkatkan perekonomian dan kehidupan masyarakat Kota Tarakan.
Yang Pro Asing SBY Atau Jokowi?
Di era SBY, Divestasi Freeport diubah dari 51% jadi 30%. Semua orang diam dan senang. Lalu berkali-kali SBY dan elite politiknya ke China dan menjalin MOU dengan China untuk pembelian Pesawat dan Pembangkit listrik, namun tidak pernah ada yang ribut soal negeri ini akan dijajah china.

Namun di era Jokowi kesepakatan multilateral itu direvisi dengan mengambil alih jalur udara selat malaka yang selama ini dikendalikan oleh Singapore, dan mengembangkan jalur pelayaran strategis alternatif ke dua lewat Selat Lombok ke Pacific yang dikuasai AS. Agar Indonesia timur dapat berkembang lebih cepat.

Kemudian Blok MIGAS Mahakam dan Masela yang sekian puluh tahun dikuasai asing, kini di ambil alih pemerintahan Jokowi. Tetapi mengapa Jokowi dibilang Pro asing ?
Kementerian PUPR Lakukan Rehabilitasi & Pemeliharaan Sungai
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mencatat musim hujan sudah dimulai pada Oktober dan puncak musim hujan pada umumnya akan terjadi pada Januari-Februari 2019.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi menuturkan terdapat 20 kota rawan banjir di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Makassar, Ambon, Manado, Gorontalo, Kendari, Palembang, Jayapura, Sorong dan Palu.

“Di kota-kota tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir berupa normalisasi sungai/tanggul banjir/kanal sepanjang 142 km, pembangunan pintu air 16 buah, pembangunan polder/kolam retensi 2 buah, dan pembangunan sistem pompa 2 unit pada tahun 2015-2018 dengan biaya Rp 4,4 triliun,” kata Hari.

Sementara secara nasional, upaya fisik yang telah dilakukan selama 2015-2018 berupa pembangunan pengendalian banjir sepanjang 874 km dengan total biaya Rp 15,928 triliun, rehabilitasi bangunan pengendali banjir sepanjang 196,36 km dengan total biaya Rp 1,276 triliun, pemeliharaan tanggul dan tebing sungai sepanjang 14.280,24 km, pemeliharaan kanal banjir sepanjang 434,88 km dan pemeliharaan badan sungai sebelum masuk musim hujan sepanjang 113,74 km di Balai Besar/Balai wilayah Sungai.

Dalam pembangunan infrastruktur fisik, tantangan yang dihadapi adalah masalah sosial dalam pengadaan tanah. Sebagai contoh Kementerian PUPR memiliki program normalisasi Sungai Ciliwung dengan pembangunan tanggul sungai sepanjang 33 km, namun saat ini baru selesai sepanjang 17 km.

“Pada 2019, kami belum menganggarkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung karena ketiadaan lahan yang bebas. Namun apabila Pemerintah DKI Jakarta telah memulai pembebasan lahan kembali, maka kami siap untuk menganggarkan untuk konstruksinya,” jelasnya.

Pemerintah juga tengah membangun dua bendungan kering yakni Bendungan Ciawi yang membendung Sungai Ciliwung dan Sukamahi yang membendung Sungai Sukabirus yang merupakan anak Sungai Ciliwung.

Kedua bendungan itu disinyalir dapat mengurangi 30 persen debit puncak di kedua Sungai tersebut sehingga berkontribusi mengurangi debit air Sungai Ciliwung yang masuk Jakarta. Namun, kedua bendungan ditargetkan baru akan rampung pada 2020.

Kementerian PUPR telah menyiagakan Posko Siaga di 34 Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan 1 Posko Pusat. Seluruh balai/balai besar juga telah melakukan penelusuran terhadap sungai-sungai utama sepanjang 54,217 km dimana dari hasil penelusuran diketahui sepanjang 42,11 Km dalam kondisi kritis yang kemudian telah ditangani melalui pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan sepanjang 30 km.

Selain itu, seluruh balai/balai besar wilayah sungai juga telah menyiapkan alat peralatan sebanyak total 657 unit peralatan yang terdiri 122 excavator, 51 amphibious excavator, 96 dumptruck, 23 trailer truck, 75 pick up, 74 mobile pump, 196 perahu karet dan 20 mesin outboard. Untuk bahan banjiran, Ditjen SDA juga menyiapkan 242.633 buah kantong pasir, 5.968 buah geobag dan 41.798 buah kawat bronjong.
Jokowi: Dulu Inflasi 8%, Sekarang Dibawah 3,5%
Presiden Joko Widodo mengatakan, terkendalinya harga-harga komoditas pangan inti bisa dilihat dari tingkat inflasi. Semakin rendahnya inflasi menandakan harga pangan terkendali.

Hal itu diungkapkannya sekaligus menjawab banyaknya kalangan yang selalu menuding harga komoditas pangan belakangan ini serba mahal.

"Isu lain harga sembako, ya kalau kita pengusaha orang ekonomi yang namanya harga inflasi dulu 8% sekarang di bawah 3,5% kok," kata Jokowi di Fairmont Hotel, Jakarta.

Menurut Jokowi, jika memang ingin membuktikan mahal atau tidaknya harga komoditas pangan bisa langsung cek ke pasar.

Namun jika angka inflasi terkendali di level rendah, maka harga pangan pun tidak ada yang bermasalah.

"Kalau mau lihat harga ya lihat saja ke pasar. Kalau inflasi di bawah 3,5% pasti terkendali," jelas dia.
Pemerintah Salurkan Rp 14,31 Triliun Dana Desa ke Perbatasan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan jumlah anggaran dana desa yang telah disalurkan pemerintah kepada daerah terluar dan terdepan (perbatasan) cukup signifikan. Dana tersebut sebesar Rp 14,31 triliun dan merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengangkat daerah perbatasan dari ketertinggalan.

Pada konferensi pers Program Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Rabu (24/10), ia juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 41 kabupaten yang termasuk kategori daerah terluar dan terdepan atau hampir 10% dari total 434 kabupaten.

Hingga saat ini, menurutnya, dana desa di 41 kabupaten tersebut telah membangun sepanjang 9.510.202 meter jalan desa, 130.596 meter jembatan, 1.066 unit tambatan perahu, 1.445 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 610 unit pasar desa, 680 unit embung, 1.289 unit sarana olahraga, dan ribuan unit irigasi.

Ia juga menyampaikan dana desa di daerah perbatasan pun telah digunakan untuk membangun sebanyak 1.797 unit posyandu, 1.003.041 meter drainase, 9.076 unit MCK, 1.925 unit PAUD, 18.140 unit air bersih, 4.792 unit penahan tanah, 4.689 unit sumur, dan 570 unit polindes.

"Hampir semua desa infrastrukturnya sudah cukup. Makanya dana desa mulai digunakan untuk pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan pemberdayaan ekonomi," ujarnya.

Eko juga menjelaskan motivasi program dana desa adalah untuk memberikan sentuhan pembangunan secara merata ke seluruh desa. Menurutnya, penyaluran anggaran desa melalui pemerintah daerah seperti sebelumnya menyebabkan sebagian besar desa tidak tersentuh pembangunan.

"Dulu anggaran desa diberikan kepada provinsi, maksimum kabupaten. Seharusnya itu disalurkan ke desa-desa. Tapi ke desa menjadi tidak merata. Ada desa, bahkan banyak desa yang bahkan nyaris tidak pernah tersentuh pembangunan," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah memberikan afirmasi khusus sebanyak 20% dari dana desa untuk desa kategori miskin dan tertinggal. Sementara 80% lagi dibagikan secara merata ke seluruh desa. Dengan begitu, desa miskin dan tertinggal akan mendapatkan anggaran dana desa yang lebih tinggi dibandingkan desa berkembang dan maju.

"Makanya disalurkan dana desa. 80% disalurkan rata ke seluruh desa di Indonesia dan 20% untuk afirmasi tambahan untuk desa miskin sehingga desa miskin bisa mengejar desa maju. Empat tahun ini pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana desa Rp 187 triliun," ujarnya.

Ia mengatakan, penyaluran dana desa merupakan stimulus pembangunan desa. Ia berharap dana desa tersebut dapat digunakan untuk sarana dan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Dengan begitu, desa mampu melanjutkan pembangunan secara mandiri dan tidak bergantung pada dana yang disalurkan pemerintah.

"Makanya kita kembangkan BUMDes. Kita harap BUMDes bias menjadi sumber pendapatan desa yang jumlahnya lebih besar dari dana desa. Saat ini sudah banyak BUMDes yang pendapatannya jauh dari dana desa," pungkas Eko.
Jokowi: Gerak Bersama Untuk Berantas Korupsi
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh KPK, pemerintah dan masyarakat.

"Selamat Hari Antikorupsi se-Dunia. Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama. Baik yang dilakukan institusi negara, 'civil society', maupun masyarakat luas," kata Presiden Joko Widodo dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

KPK mengadakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dalam rangka Hakordia (Hari Antikorupsi se-Dunia) 2018 dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik. Acara berlangsung pada 4-5 Desember 2018 dengan sejumlah acara seperti seminar, lelang barang rampasan negara dan gratifikasi dan pameran antikorupsi bersama dengan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan masyarkaat sipil. Upaya bersama kita untuk pencegahan dan penindakan korupsi terus kita maksimalkan. Kita melihat layanan berbasis elektronik, seperti e-tilang, e-samsat, termasuk penggunaan e-procurement, e-budgeting, e-planning adalah upaya pencegahan korupsi. Sistem pengaduan masyarakat seperti saber pungli kita lihat sangat disambut masyarakat kecil," tambah Presiden.

Menurut Presiden, adalah lebih dari 36 ribu aduan yang masuk ke tim Saber Pungli. Upaya lain yang sudah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Perpres itu merupakan bagian upaya kita membangun sistem penjagaan yang lebuh komprehensif dan sistematis. Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator tim nasional pencegahan korupsi," ungkap Presiden.

Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ini bagian dari partisipasi masyarakat yang memberikan penghargaan tersebut harus melalui proses verifikasi. Selain itu kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," tegas Presiden.

Menurut Presiden, setelah melalui pembicaraan panjang, pemerintah sudah ada pada tahap akhir untuk menandatangani "mutual legal assignment" antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss. "MLA ini 'legal paltform' untuk mengejar uang hasil korupsi dan 'money laundring' yang disembunyikan di luar negeri," ungkap Presiden.
4 Tahun Era Jokowi, Kemiskinan Berkurang
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memasuki tahun keempat. Ketua Umum Airlangga Hartanto menyebut ekonomi kian stabil sehingga kemiskinan berkurang.

"Empat tahun pemerintahan Pak Jokowi kan sudah jelas bahwa kemiskinan berkurang, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, inflasi di tingkat yang rendah," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan meski sempat terjadi pasang surut perekonomian Indonesia, pemerintah tidak panik. Sebab, menurutnya, ekonomi berkesinambungan dengan politik yang stabil.

"Di tengah gejolak ekonomi itu Indonesia tidak panik jadi makronya tetap lebih prudence tentu terkait dengan kestabilan politik selama 4 tahun terjaga stabil," tuturnya.

Airlangga menyebut pembangunan infrastruktur juga berhasil dicapai Jokowi-JK. Kemudian, saat ini menurutnya Indonesia juga sudah direspons baik di mata dunia.

"Kemudian pembangunan infrastruktur tercapai. Prestasi pemerintah di mata dunia sangat direspons positif dalam IMF dan World Bank artinya fundamental policy yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi sudah berada di jalur yang tepat," ucapnya.

Dengan begitu, Airlangga berjanji kader-kadernya akan memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Dia juga meminta seluruh kader membuat jaringan yang luas.

"Sekarang dengan Pak Presiden didukung dengan 6 parpol kami tambah yakin ini semakin baik, dan bagi Partai Golkar juga dengan caleg-caleg mulai turun ke dapil masing-masing ini jaringan akan diperkuat," katanya.
FSI: Jokowi Bapak Santri Indonesia
Forum Santri Indonesia (FSI) mengungkapkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin. FSI juga akan mendeklarasikan Presiden Jokowi sebagai 'Bapak Santri Indonesia'.

Deklarasi FSI dilakukan di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat,  Sabtu (8/12), dan diterima langsung oleh Kiai Ma'ruf Amin. Ketua Dewan Pembina FSI, Rokhmin Dahuri, mengatakan kedatangan itu untuk bersilaturahmi dengan Kiai Ma'ruf.

"Kami bertekad bulat ingin berikhtiar secara maksimal, berdoa secara ikhlas kepada Allah, supaya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden," katanya pada wartawan.

Deklarasi lalu dilakukan dengan menyampaikan berbagai alasan mengapa harus mendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Termasuk sosok Kiai Ma'ruf yang mengusung gagasan ekonomi arus baru.

"Intinya konsep itu ingin membantu Pak Jokowi untuk menambal hal yang masih kurang, memperbesar manfaat dan mereduksi kebutuhan orang miskin. Konsep Kiai Ma'ruf Amin sangat jitu," ujar Rokhmin.

"Pribadi Pak Jokowi yang sangat merakyat, lahir dari kampung dan rakyat kecil. Lalu Kiai Ma'ruf, ulama besar, yang akhlaknya Insya Allah sangat mulia sekaligus merakyat. Dengan ini bisa baik Indonesia membangun bangsa," tambahnya.

Ketua FSI Irwan Ari Kurniaa, mengatakan, ia berencana menggelar acara untuk mendapuk Presiden Jokowi sebagai Bapak Santri Indonesia. Gelar itu dinilai pantas. Sebab bila tidak ada Presiden Jokowi, maka takkan ada penetapan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober.

"Insya Allah nanti kami akan mengadakan, memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan keputusan Hari Santri Nasional. Dan akan kita angkat menjadi Bapak Santri Indonesia," ungkap Irwan.

Sementara Kiai Ma'ruf adalah gurunya para santri. Karena itulah, para santri secara sukarela terus mendoakan sang guru sukses memenangkan Pilpres 2019.

"Beliau (Ma'ruf Amin) sudah pasti tentu menjadi gurunya para santri. Jadi dari semua calon, beliau inilah yang dari kalangan Kiai. Dan kami sebagai santri berkewajiban mendoakan beliau, agar beliau lancar untuk membawa menuju bangsa Indonesia lebih baik," pungkasnya.
Pemerintah Tingkatkan Wisata Pedesaan di Tolitoli
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Plt. Ditjen PDTu Kemendesa PDTT) Aisyah Gamawati menyerahkan infrastruktur pendukung potensi pariwisata kepada pemerintah Kabupaten Tolitoli, Jumat (7/12). Penyerahan ini bersamaan dengan peringatan hari jadi ke-58 Kabupaten Tolitoli.

Dipusatkan di Pulau Lingayan, Tolitoli, Aisyah menyerahkan bantuan infrastruktur berupa 12 unit gazebo, pondok wisata delapan unit, lima unit pergola, sarana ruang ganti/toilet, jalur pejalan kaki, satu unit dermaga kayu, satu unit dermaga apung. Selain itu, Aisyah juga menyerahkan sarana ibadah mushola dan genset, kepada Bupati Kabupaten Tolitoli Muhammad Saleh Bantilan.

Aisyah menerangkan bantuan ini diberikan untuk mempercepat pengembangan potensi ekonomi khususnya wilayah pulau kecil dan terluar di Indonesia. “Ini sejalan dengan upaya Kemendesa PDTT dalam memasifkan empat program prioritas Kementerian untuk mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan," katanya.

Ia juga menaruh harapan besar agar bantuan ini dapat dikelola oleh Bumdes setempat yang dapat membawa dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat di Pulau Lingayan. “Semoga kunjungan wisatawan semakin meningkat di pulau terluar ini”.

Kehadiran Kemendesa PDTT juga sekaligus dalam rangka menyambut perayaan Hari Ulang Tahun ke-58 Kabupaten Tolitoli. Mengusung tema 'Menuju Pariwisata Tolitoli yang Maju dan Berbudaya', rangkaian diawali pelaksanaan upacara adat Sibbitolu yang dilanjutkan dengan berbagai pertunjukan seperti penampilan musik dan tari kolosal, perlombaan, karnaval budaya serta peluncuran desa wisata lingayan yang ditandai dengan penandatanganan prasasti penandatanganan prasasti.

“Dengan peresmian Desa Wisata ini semoga dapat menjadi kado terindah untuk masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli," kata Aisyah.

Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar (PDPKT) Hasrul Edyar mengatakan penataan pola dan struktur ruang perlu diperhatikan dalam memberikan fasilitasi bagi daerah. “kita contoh Kabupaten Tolitoli yang menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah, meskipun struktur geografis sudah given berada di pulau terluar indonesia, mereka tidak melihat itu sebagai keterbatasan, malah sebagai potensi pariwisata yang sangat menggiurkan, itu yang kita fasilitasi” ujarnya.

Selain itu Hasrul juga menyampaikan bahwa tidak hanya infrastruktur, kualitas sumber daya wilayah juga menjadi penting. Dia menuturkan industri pariwisata erat dengan hospitality. Jadi, masyarakat harus tahu bagaimana cara memperlakukan wisatawan dengan baik.

"Oleh karenanya bersamaan dengan kegiatan ini, kami juga menggelar pelatihan peningkatan kapasitas untuk para pengelola desa wisata, pengelola bumdes dan pendamping daerah yang ada di Kabupaten Tolitoli," ucap dia.
Info: Palapa Ring Tengah Sudah 97%, Bentar Lagi Internet Kenceng Bro
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menargetkan penggelaran kabel serat optik untuk Palapa Ring paket tengah akan selesai pada Agustus. Sehingga, pada September layanannya bisa beroperasi.

Pernyataan menteri yang akrab disapa Chief RA itu diucapkan olehnya usai melakukan kunjungan kerja dengan menyambangi kapal Nusantara Ekspress di perairan Tateli, Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara.

"Ini adalah kelambatan untuk Palapa Ring Tengah. Sengaja saya datang agar ada kapal untuk memasang. Kalau tidak (datang) kapal tidak datang ke sini. Untuk memastikan semua selesai di akhir 2018. Jadi, Agustus bisa selesai, kemudian uji stabilitas sampai September," tuturnya seperti dikutip detikINET, Minggu (27/5/2018).

Pada kesempatan ini, Menkominfo meminta kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk memastikan perizinan penggelaran kabel Palapa Ring paket tengah bisa dipercepat.

Ia pun kembali mengingatkan bahwa proyek Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mewujudkan Nawacita ke-3.

"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," ucapnya.
Jaringan Lemot? Gak Lagi Dong. Kan Sudah Ada Palapa Ring 
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menargetkan penggelaran kabel serat optik untuk Palapa Ring paket tengah akan selesai pada Agustus. Sehingga, pada September layanannya bisa beroperasi.

Pernyataan menteri yang akrab disapa Chief RA itu diucapkan olehnya usai melakukan kunjungan kerja dengan menyambangi kapal Nusantara Ekspress di perairan Tateli, Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara.

"Ini adalah kelambatan untuk Palapa Ring Tengah. Sengaja saya datang agar ada kapal untuk memasang. Kalau tidak (datang) kapal tidak datang ke sini. Untuk memastikan semua selesai di akhir 2018. Jadi, Agustus bisa selesai, kemudian uji stabilitas sampai September," tuturnya seperti dikutip detikINET, Minggu (27/5/2018).

Pada kesempatan ini, Menkominfo meminta kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk memastikan perizinan penggelaran kabel Palapa Ring paket tengah bisa dipercepat.

"Kalau September selesai, saya serahkan ke Pak Gubernur akan ada acara apa. Saya tidak minta anggaran ke Pemda. Tolong dipercepat perizinannya," ungkap Rudiantara.

Ia pun kembali mengingatkan bahwa proyek Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mewujudkan Nawacita ke-3.

"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," ucapnya.
Program Kesejahteraan Jokowi Ciptakan Keadilan Ekonomi Bagi Rakyat Indonesia
Program kesejahteraan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sudah mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Ini sesuai komitmen kedua pimpinan negara tersebut.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta saat menjadi pembicara pada sarasehan Pergerakan Indonesia Maju yang bertajuk Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan.

"Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia. Clear yang disampaikan Pak Presiden," ujar Arif Budimanta di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Arif menuturkan, program keadilan ekonomi tersebut memiliki dua orientasi, yakni terkait akses dan aset. Akses salah satunya berkaitan dengan permodalan.

Dia mengapresiasi pemerintahan saat ini mampu menawarkan kemudahan permodalan kepada rakyat secara merata. Ini bisa dilihat dari kucuran kredit berbunga rendah.

"Sebelum Jokowi jadi Presiden, tidak pernah mendengar kita, kredit usaha rakyat itu bunganya single digit. Sekarang di 2018, bunga daripada KUR yang ditujukan kepada UMKM itu ada plafon kurang lebih sekitar Rp 117 triliun dengan bunga 7 persen. Ini part of comitment untuk mewujudkan keadilan sosial," dia menegaskan.
Darmin Nasution Targetkan Peta Jalan Pendidikan Tuk SMK Rampung Desember
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan roadmap atau peta jalan pendidikan vokasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan rampung pada akhir bulan ini. Sehingga pada 2019, dapat berlaku secara efektif.

"Itu sebenarnya teknisnya sudah selesai. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan ini sudah selesai, bukan tahun depan lagi, cepat," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/12).

Menko Darmin mengatakan, pemerintah saat ini tengah menggodok SMK-SMK di provinsi yang memiliki kualifikasi dalam menerapkan vokasi. SMK tersebut nantinya akan menjadi prioritas di provinsi tersebut.

"Jadi kita, satu sedang menyiapkan roadmapnya. Kedua kita perlu memulai dengan beberapa provinsi supaya ada SMK vokasi yang di anggap prioritas di setiap daerahnya. Masing-masing daerah bisa beda ya kan," jelasnya.

Pemerintah nantinya akan merombak kurikulum dalam penerapan pendidikan vokasi. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan guru-guru berkompeten dan memiliki keahlian di bidang vokasi tersebut.

"Kita harus merombak untuk vokasi itu struktur belajar mengajarnya berapa persen di kelas berapa persen praktik berapa persen magang. Kurikulumnya gimana, jangan terlalu banyak kurikulum yang normatif dan adaptif tapi yang banyak kurikulum yang untuk produktif teknis ya," jelasnya.

Sebagai informasi, untuk mendorong pelaksanaan vokasi di 2019, pemerintah sendiri telah meningkatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan vokasi menjadi Rp 26 triliun atau naik Rp 2,37 triliun dari tahun sebelumnya

Pemerintah Kucurkan KUR Khusus Peternakan Rakyat
Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk peternakan rakyat di Desa Kebonagung, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (6/12). Menurut Darmin, peluncuran KUR khusus peternakan rakyat oleh Kemenko Perekonomian dan

"Dengan penyaluran KUR khusus peternakan rakyat ini, penyaluran KUR di Indonesia akan semakin meningkat tiap tahun sebab selama ini bidang tersebut belum dilayani oleh perbankkan," katanya.

Darmin menyebutkan penyaluran KUR pada periode Januari-Oktober 2018 mencapai Rp 113 triliun sehingga diharapkan dengan adanya KUR khusus peternakan rakyat ini, jumlahnya meningkat. "Saya yakin penyaluran KUR kita akan semakin meningkat dan tahun depan saya prediksikan bisa mencapai Rp 140 triliun," ujarnya.

Kemenko Perekonomian akan terus mendorong sektor pertanian, peternakan, dan industri kecil agar dapat terus berproduksi. Terkait dengan hal itu, Darmin secara khusus meminta semua bank penyalur KUR untuk mempermudah penyaluran kepada masyarakat.

"Jangan mencari-cari alasan agar masyarakat gagal mendapatkan KUR, harus dibantu," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Darmin berterima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah mendorong penyaluran KUR dengan sangat baik, bahkan penyaluran KUR di Jateng  tertinggi secara nasional. "Dari total Rp 113 triliun KUR nasional tahun ini, Jateng dapat menyalurkan Rp 20,4 triliun atau 17,5 persen," ujarnya.
Jokowi Himbau Pengusaha & Investor Untuk Tidak Ekspor Bahan Mentah Lagi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimbau pengusaha untuk menghentikan ekspor bahan mentah. Mereka diminta fokus mengembangkan industri hilir.

Jokowi mengatakan, Indonesia butuh untuk segera mengembangkan hilirisasi. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah namun kekayaannya tak bisa dinikmati.

Dia mencontohkan kekayaan mineral bauksit. Setiap tahun Indonesia mengekspor jutaan ton dengan harga di kisaran US$ 35 per ton. Namun di saat yang sama, pabrik aluminium di dalam negeri mengimpor ratusan ribu ton alumina, produk turunan bauksit. "Kalau dari dulu dibangun industri alumina, impor tidak perlu terjadi," katanya.

Kasus yang sama juga terjadi terhadap batubara. Jokowi mencatat, Indonesia mengekspor kurang lebih 480 juta ton batubara mentah. Padahal sumber daya tersebut bisa diolah untuk LPG, TNT, hingga avtur. Indonesia sendiri mengimpor 4 juta ton LPG tiap tahun.

Jokowi mengatakan pengembangan industri hilir kelapa sawit juga berpotensi menguntungkan Indonesia. Produksi CPO Indonesia per tahun mencapai 42 juta ton. Dengan hilirisasi, contohnya dengan B20, Indonesia bisa menghemat jutaan ton impor solar.

Dampak dari hilirisasi, menurut Jokowi, akan sangat bermanfaat. Terutama, bagi defisit transaksi berjalan (CAD) yang sangat menjadi perhatian khusus Jokowi selama dua tahun terakhir. Dengan hilirisasi, impor dapat ditekan dan mengurangi CAD.

Hilirisasi juga mampu mendorong PDB Indonesia. Jokowi merujuk pada kasus nikel. Indonesia telah mengekspor jutaan ton nikel dengan harga US$ 30 per ton. Dengan hilirisasi nikel menjadi feronikel, dia mencatat ada empat kali nilai tambah yang mampu dihasilkan. "Coba kalau kita bangun industri nikel 100 persen daro dulu. Akan naik 400 persen GDP, naik 4 kali lipat," ujarnya.