Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Add caption
Industri tekstil dan produk tekstil diproyeksikan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan peningkatan permintaan produk tekstil di dalam negeri dan ekspor.

Ansari Bukhari, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, mengatakan kebutuhan pekerja di industri TPT tidak hanya berupa kuantitas, tetapi juga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusianmelalui program pelatihan.

"Industri TPT merupakan salah satu produk andalan industri manufaktur dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional," katanya, Selasa (5/2).

Ansari membuka secara resmi pelatihan tenaga kerja industri garmen di Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta, didampingi Kapusdiklat Mujiono, Kepala BDI Jakarta Abdillah Benteng, dan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat.

Kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut, kata Ansari, tidak hanya mengalami peningkatan di tingkat operator, tetapi tingkat ahli dengan permintaan rata-rata 500 orang per tahun.

Adapun, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Kemenperin hanya mampu meluluskan 300 orang setiap tahun sehingga dibutuhkan pelatihan tambahan bekerja sama dengan perusahaan TPT di sejumlah daerah.
Presiden Beri Sambungan Listrik Gratis ke 309 Rumah di Muara Gembong
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meresmikan program penyambungan listrik gratis kepada warga tidak mampu di Jawa Barat. Kali ini lokasinya di Muara Gembong, Bekasi. Sambungan listrik gratis ini merupakan sinergi BUMN sebagai upaya membantu masyarakat.

Pada hari ini, penyambungan listrik gratis diberikan bagi 309 rumah milik keluarga yang tidak mampu. "Sekarang sudah punya listrik sendirinya bu, tidak numpang lagi, jadi lebih hemat bayar listrik sekarang," ujar Jokowi kepada warga di Bekasi, Rabu (30/1/2019)

Saat ini rasio elektrifikasi Kabupaten Bekasi sudah mencapai hampir 100 persen. Hanya saja, PLN mencatat masih ada 11.000 kepala keluarga yang memperoleh listrik dari rumah tetangga (nyantol/levering) lantara mereka tidak mampu menanggung biaya penyambungan dan instalasi listrik sebesar Rp 1 juta.

Program ini merupakan program nasional di seluruh Indonesia. Di wilayah Jawa Barat tercatat sudah tersambung 105.000 rumah, dari target 235.000 ribu rumah. Secara nasional sebanyak 1.2 juta kepala keluarga akan memperoleh sambungan listrik gratis secara bertahap.

“Kenyataannya memang masih ada warga yang berlistrik tapi itu diambil dari rumah yang sudah berlistrik (levering). Dengan bantuan sambungan listrik melalui Sinergi BUMN kepada masyarakat, warga sepenuhnya akan menikmati listrik langsung dari PLN. Ini tentunya sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses listrik yang lebih murah, dan bisa lebih menopang kegiatan ekonomi rumah tangganya," tambah Menteri BUMN Rini M Soemarno.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sebanyak 100.970 rumah tangga di Jawa Barat telah menikmati sambungan listrik gratis. Program tersebut dibiayai 34 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jokowi mengatakan, program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin dan rentan yang dimulai sejak 2018 terus ber‎jalan. Tercatat hingga akhir 2018, pemerintah telah memberikan 100.970 sambungan listrik gratis bagi warga Jawa Barat.

"Tadi di Jawa Barat 100.970 sudah rampung," kata Jokowi, usai meresmikan penyambungan listrik gratis, di Kampung Pasarkolot Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).

Dia menuturkan, penyambungan listrik gratis disponsori 34 BUMN, dengan menyasar 235.756 rumah tangga miskin dan rentan miskindi Jawa Barat sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)."Hingga saat ini proses penyambungan listrik gratis masih terus dilakukan" Ungkap Jokowi.

Pada tahap awal, penyambungan listrik gratis ini dilakukan di 8 Kabupaten Kota dengan sasaran sebanyak 130.248 kepala keluarga (KK) yang tersebar di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.
Banyak Warga Asing, Pemerintah Akan Bangun Pos Imigrasi di Pulau Banda
Pemerintah akan membangun pos imigrasi di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Pembangunan pos ini dilakukan karena banyaknya orang asing yang datang ke Pulau Banda.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkumham) Maluku Tholib, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

"Di Pulau Banda sekarang ini sudah seperti di Bali, orang asingnya cukup banyak, masyarakat setempat dengan orang asing kelihatannya bisa seimbang," kata Tholib di Ambon, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/1/2019).

Oleh karena itu, kata dia, harus difasilitasi dengan pos pengawasan orang asing yang baik.

"Banda ini merupakan aset yang luar biasa bagi Maluku karena tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang harus dikembangkan ke depan," ujarnya.

Ia menyebutkan Pulau Banda terdapat wisata sejarah, wisata laut, dan banyak wisata yang terdapat di Pulau Banda yang cukup menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah itu.

"Ada pala Banda, ada sumur-sumur yang bersejarah, pasti banyak orang ingin mengetahui tentang hal-hal seperti itu," ujarnya.

Selain itu, ada juga kapal-kapal layar milik warga negara asing terutama dari negara tetangga Australia yang selalu berkunjung ke sana.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya untuk turut membangun pos di pulau itu.

"Jadi, untuk awal ini akan dibangun pos imigrasi karena daerahnya kecamatan, dan selama ini sewaktu-waktu baru melakukan pengawasan ke Banda. Akan tetapi, kalau sudah ada pos, berarti sudah ada petugas yang ditempatkan," ujarnya.

Dengan kehadiran pos imigrasi di Banda, berarti di bawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Ambon sebab masih dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
Moeldoko soal Indonesia Barokah: Jangan Saling Tuduh, Serahkan ke Polri
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau tak ada saling tuding soal penerbitan dan penyebaran Tabloid Indonesia Barokah. Moeldoko menegaskan penanganan tabloid tersebut menjadi ranah Polri.

"Saya pikir polisi punya upaya untuk membongkar semuanya," kata Moeldoko di lompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Nama Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ipang Wahid sebelumnya disebut-sebut kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai orang di balik layar terbit dan beredarnya tabloid Indonesia Barokah.

Moeldoko mengimbau, sebaiknya pihak Prabowo-Sandi menyerahkan persoalan itu kepada Polri untuk mengungkapnya.

"Jadi serahkan kepada kepolisian, karena nanti menjadi saling lempar-lemparan. Aparat penegak hukum harus melakukan langkah-langkah agar tidak ada kecurigaan yang berujung pada saling nggak sehat lah," katanya.

Meoldoko menilai, penyebaran baik selebaran maupun tabloid di rumah ibadah yang menyangkut soal politik sebaiknya tidak dilakukan. Dia tak mau beredarnya selebaran semacam itu menyebabkan ada yang tersakiti dalam demokrasi.

"Saya pikir semua bentuk apapun yang ujung-ujungnya saling menyakiti atau dalam kehidupan demokrasi yang tidak sehat harus sama-sama kita berupaya untuk menghindari. Saya tidak mengatakan apa ini itu ndak, kita semuanya, ini tanggung jawab kita semuanya," katanya.

Khofifah Puji Pembangunan Infrastruktur Jokowi Dihadapan Muslimat NU
Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menyebut banyaknya jamaah yang hadir dalam acara Harlah ke-73 Muslimat NU di Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka datang dari berbagai daerah luar ibu kota.

Di depan Muslimat NU, Khofifah pun memuji pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Jokowi. Menurut dia, hasil kerja ini telah membawa akses transportasi yang cepat.

"Bapak Presiden, tadi malam saya dapat kabar agar rombongan dari Surabaya sampai Solo hanya empat jam, tapi malah ada yang 3 jam. Setengah dua sudah sampai Jakarta. Kami sampaikan Pak Presiden, (kami) menjadi warga yang mensyukuri nikmat," ucap Khofifah di lokasi, Minggu (27/1/2019).

Dia menegaskan, ke depan nantinya, kenikmatan seperti itu akan ditambah.

"InsyaAllah akan ditambah kenikmatan," jelas Khofifah.

Sementara itu Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengucapkan selamat Harlah ke-73 kepada Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Jokowi berharap muslimat NU makin jaya dan mendapatkan anugerah dari Tuhan.

"Semoga muslimat NU tambah jaya, selalu diberikan barokah oleh Allah. Dan negara jadi negara makmur, sejahtera," kata Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (27/1).

Jokowi menyebut, Muslimat NU merupakan organisasi wanita yang besar di Indonesia. Terbukti, peringatan Hari Lahir Ke-73 Muslimat NU dihadiri lebih dari 100 ribu muslimat NU dari pelbagai daerah di Tanah Air.

Jokowi menginginkan, peringatan hari lahir muslimat NU ini jadi momentum untuk menggaungkan Islam moderat. Membumikan Islam Aswaja yang penuh toleransi.

"Kita ingin Islam moderat, moderasi Islam, terus digaungkan dan saya kira tadi sudah disampaikan oleh ibu Ketua Umum Ibu Khofifah Indar Parawansa bahwa Islam yang Aswaja yang penuh toleransi, yang penuh dengan moderasi, saling menghargai, saling menghormati, itulah semangat yang disampaikan Muslimat NU," ujar dia.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengapresiasi deklarasi Anti Hoaks oleh muslimat NU. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, gerakan tersebut sangat bagus untuk melawan arus hoaks yang berserakan di media sosial.

"Saya kira ini sebuah gerakan masyarakat, sebuah movement yang sangat bagus untuk negara kita," ucap dia.
Jokowi: Saya Teken Perpres Hari Santri Kok Dibilang Anti-Ulama ?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis dirinya anti-Islam dan anti-ulama. Jokowi memberikan bukti bahwa dirinyalah yang meneken Peraturan Presiden tentang Hari Santri Nasional.

"Banyak sekali isu ke saya. Kriminalisasi ulama, anti-Islam. Lho... lho... lho... lho.... Saya tiap hari, tiap minggu masuk pondok pesantren dengan ulama. Hari santri yang buat perpres saya, yang tanda tangan saya. Kok dibilang anti-ulama, anti-Islam?" ujar Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Halaman Skadron 21/Sena Pusat Penerbangan Angkatan Darat Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (25/1/2019).

Jokowi mengatakan sangat berbahaya apabila masyarakat masih mempercayai isu-isu miring tersebut. Isu miring tersebut, kata Jokowi, murni bermotif politik.

"Bolak-balik kayak gitu kalau gampang percaya, termakan, bahaya sekali. Ini hanya tujuan politik, bukan yang lain-lain. Masyarakat jangan diajak ke hal yang tidak logis. Untungnya masyarakat sekarang sudah pintar-pintar," ucapnya.

Tidak lupa, Jokowi mengingatkan warga menjaga persatuan. Apalagi negara Indonesia merupakan negara besar dengan 260 juta penduduk.

"Negara kita negara besar. Kita sering lupa bahwa negara ini negara besar, penduduk kita 260 juta. Bandingkan dengan Malaysia, 24 juta. Indonesia 260 juta. Ini negara besar," kata Jokowi.



Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis kebijakan optimalisasi lahan rawa lebak dan pasang surut menjadi lahan produktif akan menyejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan. Selama ini, lahan yang banyak terdapat di Kalimantan itu, tak tergarap maksimal sehingga perlu diberdayakan sebagai sumber penghasilan bagi para petani.

Amran mengungkapkan Kementerian Pertanian telah mencanangkan optimalisasi satu juta hektare lahan rawa lebak dan pasang-surut di 9 provinsi, yakni Riau, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Papua, serta Kalimantan Tengah.

“Khusus untuk Kalimantan Selatan, optimalisasi lahan seluas 67 ribu hektare. Untuk pengerjaannya, Kementan menyerahkan bantuan 40 unit eksavator berbobot 20 ton, di mana setiap alat berat seharga Rp 2 miliar,” papar doktor pertanian jebolan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini.

Selain itu, masih menurut dia, Kementan juga akan mendistribusikan mesin pompa yang mampu mengaliri lahan seluas 200 hektare, selain pupuk dan benih. “Sedangkan kebutuhan lainnya, dibebankan ke Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala,” tegas Amran.

Ia mengkalkulasi biaya optimalisasi lahan rawa lebak berkisar Rp 3 juta per hektare dan Rp 4 juta per hektare untuk pasang-surut. Dengan strategi itu, Amran mengklaim telah mampu menghemat anggaran. “Dulu, anggaran mencetak sawah di lahan rawa lebak berkisar Rp16 juta hingga Rp 20 juta per hektare,” ucapnya.

Tak hanya itu, Amran juga menyebut kementeriannya juga mencanangkan cetak sawah di atas tanah yang menganggur untuk menggenjot luas tambah tanam (LTT) dengan biaya sekira Rp 16 juta per hektare.

Dia pun menaksir jika optimalisasi lahan rawa lebak ini berhasil, akan mendatangkan pundi-pundi pendapatan mencapai Rp 60 triliun per tahun untuk seluruh Indonesia. Dasar perhitungannya, indeks pertanaman mencapai tiga kali dalam setahun (IP-3) pada satu juta hektare lahan tersebut.
Angka Kemiskinan Turun Lagi Jadi 9,66% di September 2018
Pemerintah kembali menekan angka kemiskinan. Kali ini, angka kemiskinan di Indonesia turun hingga titik terendah sepanjang sejarah.

Pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan ke arah single digit dengan persentase 9,82% pada Maret 2018. Pada September 2018 turun lagi menjadi 9,66%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka kemiskinan terbaru pada September 2018.

Dalam data tersebut, angka kemiskinan per September 2018 turun menjadi 9,66%. Angka ini turun 0,46% dibandingkan September 2017.

"Persentase penduduk miskin September 2018 turun 0,46% dari September 2017. Jumlah penduduk miskin pada September 2018 25,67 juta orang turun 910.000 orang dari September 2017," kata Suhariyanto.

Total penduduk miskin di perkotaan tercatat 6,89% sementara di pedesaan mencapai 13,10%.

Survei: Jokowi-Maruf Tampilkan Visi Misi Terbaik
Survei KedaiKopi menunjukkan responden memandang pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin mampu menampilkan visi-misi terbaik dibandingkan Prabowo-Sandi dalam debat Capres perdana kemarin.

"Sebanyak 50,7 persen responden menilai Jokowi-Ma'ruf menampilkan visi-misi terbaik dalam debat," kata Direktur Eksekutif KedaiKopi Kunto A Wibowo dalam pemaparannya di Jakarta, Selasa (22/1).

Kunto mengatakan, hanya 37,1 persen responden yang menilai Prabowo-Sandi memiliki visi-misi terbaik dan 12,2 persen masih bingung menentukan pilihannya. Namun menurutnya, sebanyak 61,3 persen menilai Jokowi-Ma'ruf tidak menawarkan hal yang baru dalam isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

"Hanya 38,7 persen responden yang menilai Jokowi-Ma'ruf memberikan hal yang baru dalam isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme," ujarnya.

Kunto mengatakan, sebanyak 55,5 persen responden menilai paslon Jokowi sebagai capres yang paling mampu menjawab pertanyaan, sementara Prabowo hanya 32,3 persen. Sementara itu, menurut dia, Sandiaga Uno unggul dengan 72,5 persen sebagai cawapres yang paling mampu menjawab pertanyaan, dan Ma'ruf Amin hanya 20,6 persen.

Berdasarkan karakter kandidat, 55,4 persen responden menilai Jokowi pemimpin yang sesuai harapan, Prabowo 30,8 persen, Sandiaga 6,9 persen, dan Ma'ruf Amin 0,6 persen, lima persen dinilai keduanya sama bagusnya, dan 1,3 persen diluar harapan.
Jokowi: Pembebasan Abu Bakar Baasyir Bersyarat, Bukan Murni
Presiden Joko Widodo menegaskan pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir akan dilakukan dengan mekanisme bebas bersyarat. Jokowi memastikan pembebasan Abu Bakar Baasyir sesuai dengan sistem dan mekanisme hukum.

"Kita ini juga ada sistem hukum. Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat," ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi Abu Bakar Baasyir agar bebas. Jokowi tak ingin menabrak sistem hukum.

"Ya, gimana kalau masa ini ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh. Saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila," katanya.

Jokowi mengatakan pembebasan Abu Bakar Baasyir karena pertimbangan faktor kemanusiaan. Faktor kesehatan dan usia menjadi salah satu pertimbangan Jokowi.

"Gini kan sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan dan Ustaz Baasyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah yang saya sampaikan secara kemanusiaan," ucap Jokowi.

MENTAN Akan Bagikan 2 Juta Ekor Ayam di Jawa Barat
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berjanji akan memberikan bantuan dua juta ekor ayam untuk masyarakat Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada 2019. Hal ini sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan penghasilan masyarakat tak mampu.

"Khusus Jawa Barat minimal 2 juta ekor ayam tahun ini dibagikan kepada masyarakat yang miskin yang tidak mampu," kata Mentan di Desa Kiara Jangkung, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, Jumat (11/1).

Ia menuturkan, sesuai perintah Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pertanian untuk menyalurkan bantuan sebesar Rp 8 triliun sampai Rp 10 triliun hanya untuk Jabar dari sektor pertanian. Salah satunya, kata dia, bantuan ayam untuk masyarakat kurang mampu.

Harapannya, melalui program tersebut masyarakat memiliki usaha peternakan ayam yang nantinya akan mendapatkan penghasilan hingga Rp 4 juta per bulan.
Ekspor Industri Halal Bantu Defisit Transaksi Berjalan
Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa sektor ekonomi syariah harus berkontribusi dalam mengurangi defisit transaksi berjalan atau current account defisit (CAD). Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan ekspor sektor industri halal.

"Dalam rangka mengurangi CAD kita ingin makin banyak ekspor yang berasal dari syariah. Kalau kita sekarang net importer kan berarti memperberat CAD, jadi alangkah baiknya kita balik itu jadi net eksporter," kata dia saat ditemui di kantornya, Kamis (3/1/2019).

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, lndonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai arus perekonomian baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi global. Potensi ekonomi syariah dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan populasi muslim dunia yang diperkirakan akan mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2030.

Hal ini juga mengindikasikan meningkatnya pula perrnintaan produk halal sebagai kebutuhan umat muslim dunia. Saat ini perhatian terhadap ekonomi syariah telah terbukti dari berbagai pencapaian negara-negara lain, seperti pasar halal yang sudah ada di Tiongkok, India, Malaysia dan Brazil, yang merupakan bukti besarnya pasar industri halal di dunia,

lndonesia berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen produk halal. Indonesia berada di posisi strategis bagi halal superhighway link dalam global halal supply chain.

"Ya tentunya yang pertama kita dalam study itu akan mendefinisikan mana yang akan dijadikan unggulan, bagaimana pun kalau kita ingin bersaing di pasar global harus jelas produk unggulannya apa, dan kalau saya tidak salah, salah satu produk unggulan yang akan didorong lebih maksimal adalah produk makanan. Karena Indonesia sendiri di luar industri halal , industri manfaktur terkuatnya adalah industri pengolahan makanan dan minuman," ujarnya.
Inilah Bukti Prabowo Masih Menggunakan Gaya ORBA
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, presiden adalah chief of law enforcement alias penegak hukum tertinggi dalam debat pertama, Kamis (17/1). Sehingga, menurut Prabowo, presiden bisa mengendalikan aparat penegak hukum.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Arif Nurcahyo menilai, Prabowo masih terbawa pemerintahan orde baru. Presiden bisa melakukan kontrol atas hukum itu sendiri.

"Saya menangkap bahwa bawah sadar pak Prabowo itu bawah sadar orde baru, zaman otoritarian bahwa justru subjek kepala negara menjadi kontrol," kata Ari di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (18/1).

Ari menjelaskan, dalam sistem negara hukum, hukum memayungi di atas segalanya. Termasuk pula melakukan kontrol terhadap presiden.

"Kan di balik harusnya hukum kontrol semua aparat negara termasuk presiden semua ini kan kebalik," ujarnya.

Sebelumnya, argumentasi mantan Danjen Kopassus itu juga dinilai berpotensi intervensi terhadap hukum. Sekertaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan meskipun Presiden adalah pemimpin negara, namun tidak otomatis jabatan itu diartikan bebas melakukan hal apa saja, termasuk ikut campur penegakan hukum.

"Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa yang disampaikan bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum," kata Hasto di rumah aspirasi, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).

Pernyataan Prabowo itu muncul ketika pertanyaan soal HAM diangkat. Moderator Ira Koesno menanyakan bagaimana strategi mengatasi diskriminasi.

Prabowo pun menjawab jika terpilih bakal menata penegak hukum. Dia menilai kepala negara harus memegang komando di atas penegakan hukum.

"Tadi saya sudah katakan dalam sistem bernegara seorang kepala negara adalah kepala eksekutif. Berarti presiden adalah chief law enforcement, petugas penegak hukum tertinggi. Saya akan menata aparat penegak hukum. Saya tegaskan tidak boleh diskriminasi etnis apapun. Aparat adalah tanggung jawab eksekutif. Kalau ada yang menyimpang saya pecat," tegasnya.
Lampaui Target, Jokowi sebar 9,3 Juta Sertifikat Tanah di 2018
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengumumkan capaian sertifikat tanah gratis yang dibagi-bagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang 2018. Dia mengatakan, realisasinya hingga akhir tahun melebihi target.

"Seluruh produk BPN tahun lalu bisa kita capai 9,3 (juta), 9.314.000 (sertifikat)" katanya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Angka tersebut melebihi target yang dipatok pada 2018 sebanyak 7 juta sertifikat tanah. Melihat capaian tersebut, diharapkan target tahun ini sebanyak 9 juta sertifikat bisa direalisasikan.

"Mudah-mudahan, karena kan kita ubah aturan, kita perkenalkan teknologi, kita terbantu sekali dengan teknologi, kita perkenalkan juru ukur swasta, kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki, birokrasi kita itu kerja oke," jelasnya.

Dia mengatakan, sebelumnya banyak regulasi yang membuat pemerintah tidak bisa bergerak cepat. Akhirnya regulasi tersebut diperbaiki.

"Selama ini banyak sekali kendala itu karena regulasi, macam-macam yang membuat mereka tidak bisa bergerak cepat," ujarnya.

Pemerintah pun menargetkan seluruh tanah di Indonesia telah mendapatkan sertifikat tanah alias terdaftar pada 2025.

"Alhamdullilah tahun lalu bisa kerja bagus sekali, mudah-mudahan tahun ini juga. Kita punya target, 2025 seluruh tanah terdaftar di republik ini," tambahnya.
Add caption
Capres petahana Joko Widodo menanggapi soal ungkapan Sandiaga Uno yang menyebut ada seorang nelayan yang mengalami persekusi dan kriminalisasi. Jokowi mengatakan, jika ada kasus, sebaiknya langsung dilaporkan kepada pihak berwenang.

"Pak Sandi menuduh lagi. Kalau ada persekusi, gampang sekali. Laporkan. Saya akan tindak tegas pelaku itu," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Jokowi mengatakan Indonesia memiliki aset besar berupa persaudaraan dan kerukunan. Dia mengatakan hal itu jadi kodrat Indonesia karena keberagaman yang ada.

Dia mengatakan, terkait kasus persekusi yang terjadi, pendekatan HAM juga harus disertai keharmonisan di masyarakat.

"Aset terbesar bangsa ini persaudaraan, kerukunan. Oleh karena itu, saya mengajak, mari mengajak ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah. Persaudaraan-persatuan adalah aset terbesar bangsa," tuturnya.

Terima Ikatan DAI Aceh Jokowi -Ma'ruf Siap Tes Baca Al Quran
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menerima kedatangan perwakilan Ikatan Dai Aceh di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (14/1). Tim Jokowi menegaskan bersedia memenuhi undangan tes membaca Alquran.

Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy mengatakan bakal langsung memberikan jawaban melalui surat resmi.

"Kami siap bersedia untuk mengikuti tes yang diinisiasi Ikatan Dai Aceh ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap keinginan masyarakat Aceh, apresiasi kami terhadap kearifan masyarakat Aceh dalam langkah untuk memilih, menentukan, menseleksi, melihat kapasitas kapabilitas capres cawapres yang akan masyarakat Aceh pilih," ujar Lukman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Ikatan Dai Aceh dipimpin Ketua Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin Ishak bersama rombongan disambut oleh tiga pengurus timses Jokowi. Yaitu, Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy, Direktur Komunikasi Politik Usman Kansong, dan Juru Bicara TKN Zuhairi Misrawi.

Adapun surat yang bakal dibacakan adalah surat Al-Fatehah, dan 30 surat pendek. Menurut Zuhairi, opsi lain bisa juga membaca surat Al-Baqarah, Al-Maidah, atau surat An-nisa.

Ketua Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin Ishak, mengatakan tes baca Alquran bakal digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Aceh. Teknisnya sendiri masih bakal dibicarakan lebih lanjut.

"Jadi rencananya akan digelar di Masjid Raya Baiturahman. Tes ini rencananya membaca Al-fatihah dan surat pendek, tapi nanti soal teknis dibicarakan lebih lanjut, setelah kami mendapat jawaban resmi," kata Marsyuddin.

Sementara itu, di posko Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Kertanegara, Jakarta Selatan, Perwakilan Ikatan Dai Aceh tak sempat bertemu dengan calon presiden nomor urut 02.

Mereka berencana menagih undangan tes baca Alquran. Namun tidak mendapatkan jawaban karena Prabowo dan timsesnya tengah sibuk mempersiapkan agenda besar.

Tgk Marsyuddin Ishak beserta rombongan hanya bertemu perwakilan sekretariat di Media Center. Awalnya mereka berusaha mendatangi rumah Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Namun, dialihkan ke kantor Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga di sebelahnya. Sampai kembali diarahkan ke media center yang terletak di seberang kantor BPN dan rumah Prabowo.

"Namun dari pihak sekretariat tadi bapak (Prabowo) sedang di luar mempersiapkan acara yang besar. Mungkin ini akan dirapatkan kembali. Insyaallah dalam waktu dekat mendapatkan jawaban," ujar Marsyuddin di media center Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Dalam pertemuan yang berlangsung singkat, Marsyuddin juga tidak mendapatkan jawaban jelas. Dia hanya menyebut dijanjikan bakal ada pertemuan kedua.

"Untuk hari ini dari kawan-kawan sekretariat, Bapak (Prabowo) lagi ada kesibukan kita jadwalkan lain kali," kata Marsyuddin.
Akui Pernah Fitnah Jokowi PKI, La Nyalla: Alhamdulillah Dimaafkan
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku pernah menghembuskan isu Joko Widodo atau Jokowi sebagai antek Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal itu diungkapkan La Nyalla saat berkunjung ke kediaman cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan ini, La Nyalla menceritakan pertemuannya dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Saat itu, La Nyalla mengaku menyampaikan permintaan maaf ke mantan Wali Kota Solo itu, karena pernah memfitnah Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.

"Saya datang ke beliau (Jokowi), saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, China. Saya yang sebarkan (Tabloid) Obor Rakyat di Jawa Timur, Madura. Akhirnya saya datang ke beliau dan sampaikan, saya mau minta maaf tiga kali. Alhamdulillah dimaafkan, ya sudah," kata La Nyalla saat berkunjung ke kediaman Ma’ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta.

La Nyalla juga meluruskan, bahwa isu Jokowi yang dianggap anti-Islam adalah tidaklah benar. Jokowi dilihatnya sebagai sosok yang taat beribadah.

"Sebelum saya mencari Pak Jokowi, saya datang ke tempatnya di Boyolali, saya datang ke Rawa Pening. Di situ banyak orang yang mengatakan, Pak Jokowi itu sejak muda itu sudah sering tirakat. Saya tahu Prabowo. Kalau soal Islam, lebih hebat Pak Jokowi," lanjutnya.

Kini, La Nyalla sudah mengubah arah politiknya. Ia pun berkomitmen untuk memenangkan Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin. Meski pada Pilpres 2014 lalu, La Nyalla sempat mendukung Prabowo Subianto.
Dapat Dukungan Alumni Perguruan Tinggi, TKN: Bukti Hoax ke Jokowi Tak Mempan
Sejumlah elemen akademik mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam perhelatan Pilpres 2019.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding melihat dukungan alumni sejumlah perguruan tinggi seperti UI, Universitas Airlangga, ITS, Universitas Jember, UGM, dan sebagainya, memberi energi positif bagi Jokowi-Maruf Amin, dan tim kampanye nasional (TKN) guna memenangi Pilpres 2019.

"Dukungan para alumni perguruan tinggi adalah bukti apresiasi kalangan pendidik sekaligus terdidik atas capaian kinerja Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya tidak cuma Kerja, tapi juga berpikir. Beliau mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa," jelas Karding.

Karding juga mengatakan, dukungan para alumni perguruan tinggi menjadi penegas bahwa hoax atau fitnah yang dialamatkan kepada Jokowi tidak punya pengaruh signifikan terhadap kelompok masyarakat terdidik. Kinerja Jokowi tetap mendapat tempat di hati masyarakat yang menjunjung tinggi akal sehat dan rasionalitas.

"Sudah saatnya kontestasi dalam demokrasi dilakukan dengan cara-cara bermartabat dan berakal sehat. Sikap fitnah dan menjelek-jelekan hanya akan membuat bangsa ini kehilangan keakraban dan berpotensi terjebak dalam perpecahan.
Mentan Cicipi Telur Hasil Bantuan Program Bekerja
Bantuan Ayam Kampung Petelur Unggul dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat mulai menunjukkan hasilnya. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mendatangi Desa Kiara Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk mencicipi telur hasil ayam kampung unggul bantuan Pemerintah.

Karena sudah menunjukkan hasil, Menteri Amran sekaligus mengkampanyekan Gerakan Makan Telur Ayam, sebagai upaya peningkatan asupan gizi RTM khususnya di Tasikmalaya.

Ratusan siswa siswi Sekolah Dasar dan Santri dari beberapa Pondok Pesantren di sekitar lokasi, ikut mencicipi telur hasil panen ayam kampung bantuan yang merupakan bagian dari program Bedah Keluarga Rakyat Sejahtera (BEKERJA).

"Kami datang untuk memastikan bantuan 6 bulan lalu apakah sudah ada hasilnya? Ternyata alhamdulillah. Karena sudah menunjukkan hasil, bantuan kami tambah 2 juta ekor tahun ini. Sehingga pendapatan masyarakat miskin bisa meningkat," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman di hadapan warga yang hadir, termasuk RTM, para penyuluh, kelompok tani, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan santri.

Amran menambahkan, bantuan ini merupakan perintah Presiden Jokowi sebagai program pengentasan kemiskinan Pemerintah. Program bantuan sudah berjalan empat tahun.

"Dan ini (2019) adalah tahun kelima Pemerintah menyalurkan bantuan pertanian. Khusus untuk Jawa barat saja berkisar Rp 8-10 triliun,"tegas Amran.

Peternak RTM di Kampung Cipalegor, Desa Kiara Jangkung, Kec. Sukahening sangat merasakan manfaat bantuan Ayam Kampung Petelur Unggul Pemerintah.

Adang Suparno, salah satu penerima bantuan dari kampung Cipalegor Desa Kiara Jangkung, Kec. Sukahening meyakini, ayam bantuan akan meningkatkan taraf hidup dengan pemberdayaan sumberdaya lokal.

"Sangat membantu sekali. Ayam yang diberikan enam bulan lalu, empat bulan kemudian sudah mulai bertelur. Pada waktu bertelur berikutnya kami akan usahakan agar bisa ditetaskan," ujar Adang.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Amran memang sekaligus menyerahkan bantuan berupa mesin tetas sejumlah 96 unit kepada 48 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kab. Tasikmalaya. Kementan ingin memastikan usaha pengembangan program BEKERJA Ayam Kampung Petelur Unggul berkelanjutan.

Timses Jokowi: Ada Upaya Sistematis Agar Masyarakat Tak Percaya Pemerintah
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko menanggapi pernyataan BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menilai KPU lebih memihak kepada petahana.

Dia menilai hal itu sebagai upaya sistematis untuk memobilisasi agar masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi.

"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu. Ini sudah jelas," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Pihaknya pun meminta agar pihak Prabowo jangan memainkan isu tersebut. "Kita sudah punya catatan, jangan main-main, jangan main-main. Kemarin Saya bilangin lanjutkan permainan itu, saya akan mainkan juga," kata Moeldoko.

Sebelumnya Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon berharap moderator debat berlaku netral. Moderator mampu menjadi fasilitator yang baik bagi dua kandidat.

"Jadi harus mereka-mereka yang betul-betul netral, mereka yang punya independensi, tidak berpihak pada salah satu, menjadi fasilitator murni," kata Fadli.
Pembangunan Infrastruktur Berkontribusi Mengurangi Angka Kemiskinan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2017 menjadi salah satu tumpuan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan secara nasional.

Demikian disampaikan Menteri Basuki dihadapan para Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, administratur, Kepala Satker dan staf di lingkungan Kementerian PUPR dari seluruh Provinsi pada acara Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR yang mengambil tema “Membangun Infrastruktur Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan” di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (17/1).

Dalam Raker tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Polisi Sobri Effendi Surya yang masing-masing memberikan paparan mengenai pemberantasan korupsi dan bahaya narkoba.     

Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, tetapi juga mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam upaya pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

“Raker ini dikhususkan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur PUPR tahun 2017. Kita harus menyatukan niat kita dalam menjalankan amanah berat ini. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat sektor utama, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur atau jasa konstruksi,”ujar Menteri Basuki.

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR mendapatkan besaran alokasi yang siginifikan yakni Rp 101,49 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di empat sasaran prioritas, yaitu : ketahanan air dan pangan, konektivitas, permukiman, dan perumahan. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan, dan revitalisasi kawasan kumuh juga harus tetap menjadi prioritas program Kementerian PUPR di tahun 2017 ini.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo pada acara tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Kementerian PUPR dalam 2 tahun terakhir yang menurutnya sangat luar biasa, seperti terlihat dari progres pembangunan jalan tol dan bendungan.

Selanjutnya Ketua KPK meminta sistem pencegahan korupsi di Kementerian PUPR lebih diperkuat. Beberapa langkah pencegahan yang sudah dilakukan di Kementerian PUPR yakni pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pakta integritas, whistle blowing system, dan pelaporan gratifikasi. 

Dalam pelaporan LHKPN, Agus Rahardjo menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Basuki yang telah mendorong pelaporan LHKPN sehingga tingkat ketaatan pelaporan LHKPN per 10 Januari 2017 mencapai 99,06%. Menteri PUPR sendiri sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan bagi aparatur sipil negara di Kementerian PUPR yang mewajibkan pelaporan LHKPN dari tingkat pejabat eselon I, eselon II, Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Auditor. 

Terkait bahaya Narkoba, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Polisi Sobri Effendi Surya mengingatkan jajaran pegawai Kementerian PUPR untuk menjaga diri dan keluarga dari penggunaan Narkoba. Dalam pencegahan penggunaan Narkoba, tambahnya, tes urine bagi seluruh peserta yang dilakukan pada saat Raker kali ini sepenuhnya mendapatkan dukungan dari BNN.

Usai mendengarkan arahan dan paparan, dilakukan tes urine kepada seluruh peserta Raker yang hadir tanpa terkecuali termasuk Menteri Basuki.
Target Penyaluran KUR Naik Jadi Rp 140 Triliun di 2019
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyepakati target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2019 sebesar Rp 140 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan target KUR 2018 yang hanya Rp 123 triliun.

"Komite pun menyepakati plafon penyaluran KUR tahun 2019 sebesar Rp 140 triliun. Bunganya tetap 7 persen," kata Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir saat ditemui di Kantornya, Jakarta, seperti ditulis Jumat (28/12/2018).

Pertimbangan komite melihat pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan mencapai 5,2 persen. Kemudian pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48 persen (yoy) serta ingkat inflasi sampai dengan September 2018 yang masih terjaga ditingkat 2,88 persen.

"Dengan elastisitas daripada pertumbuhan dengan permintaan kredit dikisaran 1,25 persen maka kita perkirakan 12 persen pertumbuhan KUR-nya. maka jatuh dia Rp 140 triliun," katanya.

Di samping itu, Iskandar mengatakan untuk anggaran pembayaran bunga pada 2019 ditetapkan sebesar Rp 11,989 triliun. Dirinya pun memastikan sebanyak 60 persen alokasi KUR pada 2019 akan dimanfaatkan untuk sektor produksi antara lain pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa.

"Jadi ketentuan baru plafon Rp 140 triliun. KuR produksi diwajibkan 60 persen untuk tahun 2019," imbuhnya.

Kemudian, dalam rangka memperluas penyaluran KUR, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengusulkan adanya skema KUR untuk Pensiunan. “KUR ini akan diberikan kepada para pensiunan atau pegawai pada Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang mempunyai usaha produktif,” pungkas Iskandar.
Ayo, UMKM Indonesia Punya Lapak di Bukalapak
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada platform e-commerce Bukalapak untuk bisa memfasilitasi pemasaran 56 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowo ketika menghadiri HUT ke-9 Bukalapak di Jakarta Convention Centre (JCC).

"Tadi disampaikan bahwa pelapak di Bukalapak ada 4 juta, tapi kita punya 56 juta UMKM. Jadi Bukalapak masih punya PR (Pekerjaan Rumah) 52 juta. Dan ini tugas pemerintah juga agar 56 juta ini semua bisa masuk ke Bukalapak," kata Jokowi di JCC, Kamis (10/1/).

Jokowi juga mengapresiasi komitemne Bukalapak untuk menjadi e-commerce yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga menjalankan fungsi sosial dalam membimbing UMKM untuk bisa naik kelas.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengajak Bukalapak untuk membangun ekosistem penjualan online dengan offline. Saat ini diakui memang induatri e-commerce berkembang cukup pesat. Namun di sisi lain, sisi UMKM masih butuh pembinaan, seprti dalam membuat branding dan pengemasan produk.

Dia yakin, dengan sinerginya sistem online dan pembangunan sisi offline Indonesia akan menjadi negara terdepan di Asean dalam hal pasar ekonomi digital. "Saya senang sekali, bahwa laporan yang saya terima 80 persen pelapak di Bukalapak itu adalah berasal dari UMKM," tegas Jokowi.

Dalam acara ini, hadir mendampingi Jokowi di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Menteri Perdagangan Enggrtiasto Lukita, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Founder Bukalapak Acmad Zaky dan lainnya.
Stok Beras AMAN Hingga Bulan Juli 2019
Presiden Joko Widodo meninjau langsung Gudang Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (10/1). Dia memastikan stok beras di gudang Bulog mencukupi dan operasi pasar beras berjalan dengan baik.

"Saya hanya ingin memastikan bahwa stok cukup dan operasi pasar berjalan," katanya.

Presiden menilai manajemen stok Bulog saat ini lebih baik. "Sudah rapi sekali, ada beras yang ditaruh di valet untuk perputaran stok, sehingga bisa dilakukan dengan rapi, majemenannya sudah lebih rapi," katanya.

Ia menyebutkan peninjauan stok kebutuhan pokok terutama beras dilakukan untuk memberikan keyakina kepada pasar dan masyarakat bahwa memang setiap saat diperlukan stok bulog siap dikeluarkan. "Karena biasanya kalau stok sedikit, akan muncul spekulasi di pasar sehingga harus dipastikan stok mencukupi," katanya.

Ia menyebutkan dengan adanya operasi pasar beras oleh Perum Bulog saat ini ada kecenderungan harga beras turun, apalagi nanti bulan Maret saat panen raya.

"Kalau mau turun drastis, stok dikeluarkan semua, tapi kan kita juga harus menjaga harga sehingga petani juga terlindungi. Perlu keseimbangan produksi dengan harga pasar,  kalau harga terlalu turun nanti petani mengalami kerugian," katanya.

Ia juga berharap operasi pasar beras secara besar-besaran oleh Bulog saat ini juga untuk mempersiapkan Bulog agar dapat melakukan penyerapan beras petani saat panen raya mendatang.

Presiden Jokowi menyebutkan stok beras pada akhir 2018 hingga awal 2019 ini mencapai 2,1 juta ton. "Biasanya di akhir Desember, stok hanya 700.000-800.000 ton, tetapi di akhir Desember 2018 hingga sekarang 2,1 juta ton. Ini memang besar, dulu kalau sudah Desember segini, ini masih banyal sekali," katanya sambil menunjuk tumpukan karung beras di belakangnya.

Menurut dia, stok yang ada harus digunakan untuk menjaga harga bahan pokok terutama beras bisa sedikit turum.

"Saya dapat informasi dari Dirut Perum Bulog dan kemarin saya cek ke pasar sudah turun sekitar Rp50 per kg karena sudah beberapa hari ini Bulog melakukan operasi pasar besar besaran untuk memberi suplai di pasar dan masyarakat," katanya.
PUPR: Infrastruktur Kerakyatan Tetap Jadi Prioritas di 2019
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil masih terus menjadi program prioritas pemerintah.

Program tersebut akan mengiringi pembangunan-pembangunan prioritas lainnya seperti jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.

Di Indonesia, kebutuhan akan hunian masih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu pemerintah tidak bisa bergantung hanya pada APBN.

"Maka dari itu kami dorong sinergi dengan pihak swasta, para pengemban dan juga perbankan untuk turut serta menjalankan program ini," tuturnya.

Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR.

Setiap tahun Kementerian PU-Pera memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak laik huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada 2019, ditargetkan perbaikan dapat dilakukan terhadap 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia.

Salah satu yang terbaru, program BSPS diberikan kepada masyarakat di Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah memberikan bantuan terhadap 3.773 rumah di 21 desa. Setiap rumah, mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta untuk modal perbaikan.
Prabowo Sebut Indonesia bisa Jadi Negara Miskin
Bank Dunia menyebut kondisi ekonomi Indonesia tahun ini lebih kuat. Meskipun saat ini ekonomi dunia penuh ketidakpastian dan membuat ketahanan beberapa negara berkembang goyah.

Porfofolio dari pasar di negara berkembang termasuk Indonesia banyak keluar akibat gejolak ekonomi dunia. Sebagaimana diketahui, ekonomi dunia goyah akibat perang dagang di tengah normalisasi kebijakan bank sentral AS The Fed.

Sementara itu, Lead Country Economist Bank Dunia Frederico Gil Sander menuturkan, walaupun pertumbuhan ekonomi masih menghadapi risiko penurunan, ekonomi Indonesia masih jauh dari krisis dengan adanya komitmen pemerintah menjaga stabilitas.

"Risiko yang terkait dengan krisis keuangan di Indonesia tetap kecil karena koordinasi kebijakan yang kuat dan fundamental ekonomi yang juga lebih kuat, terutama jika dibandingkan dengan Krisis Keuangan Asia 1998," ujar Sander.

98.481 Lampu Tenaga surya Dibagikan Tahun Ini
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagikan 98.481 Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), untuk rumah tangga yang belum mendapat sambungan listrik dari jaringan PT PLN (Persero).

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah telah membagikan LTSHE‎ secara gratis sejak 2017.

Program tersebut mengincar masyarakat yang belum mendapat sambungan listrik karena belum adanya jaringan listrik PLN. Hal ini untuk mengejar pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) di Indonesia.

"Pemerintah terus mengejar ‎rasio elektrifikasi," kata Jonan, di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Jonan mengungkapkan, tahun ini pemerintah akan membagikan 98.481 paket LTSHE. Sedangkan realisasi 2017 79.556 rumah yang dipasangi LTSHE dan 2018 sebanyak 172.996 unit di pasang.

Sehingga total LTSHE yang dibagikan selama 3 tahun mencapai ‎350 ribu unit, untuk masyarakat Indonesia yang bermukim di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T).

"Tahun ini trennya 98.481 sehingga total dari 2017-2019, kurang lebih 350 ribu rumah mendapat lampu tenaga surya secara gratis‎," tuturnya.

Jonan melanjutkan, realisasi pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) sampai 2018 mencapai 98,3 persen. Sementara target di 2018 sebesar 97,5 persen.

Dia pun menargetkan rasio elektrifikasi pada 2019 mencapai 99,9 persen.

"‎Rasio elektrifikasi 2018 naik 3 persen diharapkan tahun depan 99,9 persen. Ini dikejar terus supaya tidak ada saudara kita yang tidak menikmati penerangan," tandasnya.
Banjir Peminat, Kuota Mudik Gratis Kapal Laut 2019 Ditambah 3 Kali Lipat
Kementerian Perhubungan berencana akan menambah kuota mudik gratis menggunakan kapal laut pada Lebaran 2019 hingga tiga kali lipat. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah mengurangi kepadatan arus mudik di jalur darat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tahun ini pemerintah memberikan kuota mudik gratis kapal laut sebanyak 30 ribu penumpang, serta menyediakan tempat untuk 15 ribu sepeda motor. Tahun depan kuotanya akan ditambah hingga mencapai 100 ribu penumpang. 

“Cuma akan dilihat lagi ketersediaan kapalnya. Keluhan dari pemudik itu adalah sosialisasinya belum maksimal,” ujar Budi usai menyambut pemudik yang kembali menggunakan kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (20/6).

Tingkat okupansi mudik gratis menggunakan kapal laut yang tinggi pada tahun ini, akan menjadi modal pemerintah meningkatkan kapasitas angkutan mudik gratis tahun depan. Okupansi dari penumpang kapal laut gratis ini mencapai 90 persen saat arus mudik, sedangkan untuk arus baliknya baru mencapai 70-75 persen.

Tahun ini, mudik gratis menggunakan kapal berngkat dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta hanya menuju Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang. Namun, Budi memberikan sinyal untuk menambah rute perjalanan ke Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung.

Meski begitu, tahun depan Budi masih mengkonsentrasikan destinasi ke pelabuhan di Jawa Tengah itu. Pasalnya, Jawa Tengah menjadi destinasi pemudik yang paling masif dan waktu tempuh menggunakan kapal relatif tidak lama.

“Semarang itu bisa ke mana-mana. Dari Semarang ada yang ke Solo, Wonogiri, segala macam. Jadi, Semarang itu menjadi suatu destinasi yang memang akan kami tingkatkan,” kata Budi.

Mudik gratis menggunakan kapal laut ini digalakan pemerintah agar bisa mengurangi pemudik yang meggunakan kendaraan roda dua dan mengurangi angka kecelakaan. Sejauh ini, pemudik yang menggunakan sepeda motor sudah turun hingga 40 persen. Padahal proyeksi dari pihak kementerian, pemudik yang menggunakan sepeda motor naik 30 persen dibanding tahun lalu.

Selain itu, angka kecelakaan lalu lintas selama mudik tahun ini turun hingga sekitar 82 persen. Budi mengungkapkan data Kementerian Kesehatan yang mencatat angka kecelakaan lalu lintas tahun lalu mendekati 150 kejadian. Sementara tahun ini hanya sekitar 21 sampai 27 kejadian.
Prabowo Menyebar Hoax Lagi Tentang Selang Cuci Darah
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut masalah keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat kualitas layanan di rumah sakit terabaikan. Hal itu diklaim membuat rumah sakit menggunakan satu selang cuci darah untuk beberapa pasien.

Hal itu dikatakannya dalam Ceramah Kebangsaan Akhir Tahun Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, yang diunggah di di laman Facebook-nya, Minggu (30/12).

"Saya dapat laporan di RSCM ada alat pencuci ginjal, harusnya itu punya saluran-saluran dari plastik, dari karet, dari alat-alat dipakai satu orang satu kali. Saya dengar di RSCM hari ini dipakai 40 orang," kata Prabowo, disambut suara terkejut sejumlah peserta yang hadir.



"Orang sakit ginjal harus hidup dari pencucian darah. Bisa dapat macam-macam [penyakit jika selang dipakai banyak orang]. Hepatitis A, B, C, malaria, HIV. Bayangkan. Ini menurut saya, negara kita ini gagal melayani rakyat," ujarnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengklaim permasalahan keuangan di BPJS Kesehatan juga membuat pemberian gaji para tenaga medis tertunggak beberapa bulan.

"Rumah sakit sudah tidak dibayar berbulan-bulan. BPJS sudah utang. Tokoh-tokoh dokter di beberapa tempat tidak dibayar gaji enam bulan, dokter dan paramedis," kata Prabowo.

Sebelumnya, klaim serupa pernah disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, saat berkunjug ke kantor CNN Indonesia TV, Kamis (20/12).

Ia menyebut masalah defisit anggaran di BPJS Kesehatan memaksa sejumlah rumah sakit umum daerah untuk mengurangi kualitas layanannya kepada pasien.

Di antaranya, memakai selang cuci ginjal berulang kali oleh beberapa orang, alat kesehatan kualitas rendah dan bukan orisinal alias KW. Di samping itu, pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit menunggak selama enam bulan, pemberian gaji kepada dokter menunggak hingga tiga bulan.

"Pasien cuci darah alat dipakai sekali, disposable. Di Indonesia sudah lama dipakai tiga kali, tujuh kali, belakangan [dipakai] 40 kali," ujarnya.

Lihat juga: Rayakan Ganti Tahun, Prabowo Undang Anak Yatim Doa Bersama
Hashim menyebut hal itu berdasarkan pengakuan enam dokter kepadanya. Namun, ia enggan mengungkap lebih jauh identitas tenaga medis itu kepada pewarta.

Menurut Hashim, yang dilakukan para dokter itu, seperti pemakaian selang cuci darah berulang, karena terpaksa oleh keadaan.

"Pasien kami kena hepatitis semua. Kami malpraktek, fraud, dipaksa pemerintah. Meski hati nurani tidak sesuai," kata Hashim menirukan para dokter itu.

Terkait hal ini, Direktur Medik dan Keperawatan RSCM Sumariyono membantah pihaknya menggunakan satu selang cuci darah untuk beberapa orang.

Prabowo Sebut Selang Cuci Darah Dipakai 40 Orang, RSCM BantahCapres nomor urut 02 Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Menurutnya, RSCM menerapkan kebijakan penggunaan selang hemodialisis hanya satu kali (single use).

"Kami sejak 2012 sudah menggunakan single use, satu kali untuk satu pasien," ucap Sumariyono, kepada CNNIndonesia.com.

Diketahui, peralatan hemodialisis terdiri dari tiga komponen utama. Yakni, mesin hemodialisis, selang hemodialisis (blood tubing), dan ginjal buatan atau dialiser.

Mesin hemodialisis bisa digunakan berulang kali dan untuk banyak pasien karena tak ada kontak langsung dengan darah. Sedangkan, dialiser digunakan sekali atau berulangkali (reuse) namun hanya untuk pasien yang sama setelah proses sterilisasi dan uji kelayakan.

"Mesin digunakan banyak pasien. Mesin untuk menggerakkan [darah dalam proses hemodialisis] saja," ucap Sumariyono.

"RSCM menggunakan sekali pakai [single use] baik untuk selang hemodialisis maupun dialiser," ia menambahkan.

Direktur Utama RSCM Lies Dina Liastuti juga menepis tudingan bahwa masalah anggaran di BPJS Kesehatan berdampak pada pemberian gaji bagi tenaga medis. Pihaknya sudah mengatur efisiensi anggaran lewat Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB). Alhasil, pihak RS bisa menyisihkan dana untuk gaji ataupun remunerasi pegawai.

Lihat juga: Selain Air dan Energi, Prabowo Sebut Krisis Pangan di 2045
"Rumah sakit pemerintah sudah memiliki rancangan anggaran, alokasi per bulan sudah mengatur. RSCM tidak pernah gagal bayar ke pegawai," kata Lies.

Lies mengakui kadang ada keterlambatan pencairan dana dari BPJS Kesehatan kepada pihaknya hingga dua bulan. Namun, itu diakuinya tak berdampak pada layanan. Sebab, RSCM bisa menerapkan sistem subsidi silang berkat pengelolaan unit layanan non-BPJS Kesehatan yang memberi profit. Misalnya, paviliun Kencana.

"[Keterlambatan BPJS Kesehatan] 1-2 bulan sekarang. Tapi pendapatan RSCM begitu besar. Misalnya dari paviliun, piutang lancar, enggak macet. Kalaupun [pembayaran] terlambat [BPJS Kesehatan] pasti akan bayar," tuturnya.

Di samping itu, lanjut Lies, ada pula layanan jaminan kesehatan jenis lain di luar BPJS Kesehatan, seperti Jasindo dan Jamkesda.

"BPJS Kesehatan satu bagian saja. Setiap menajemen cari alternatif lain, enggak berpaku pada [BPJS Kesehatan] itu, bagaimana subsidi silang," jelas dia.

"Saya berharap [isu] ini tidak jadi meresahkan masyarakat," tandas Lies.

Lihat juga: Prabowo: 2025 RI Krisis Air Bersih dan BBM Impor 100 Persen
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengklaim defisit keuangan lembaganya mencapai Rp16,5 triliun.

Sementara, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut defisit lembaga itu sebesar Rp10,98 triliun.

Pemerintah pun sudah menyuntikkan dana dari APBN sebesar APBN untuk BPJS Kesehatan mencapai Rp10,25 triliun dalam dua tahap untuk menutup defisit itu.
"Orang sakit ginjal harus hidup dari pencucian darah. Bisa dapat macam-macam [penyakit jika selang dipakai banyak orang]. Hepatitis A, B, C, malaria, HIV. Bayangkan. Ini menurut saya, negara kita ini gagal melayani rakyat," ujarnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengklaim permasalahan keuangan di BPJS Kesehatan juga membuat pemberian gaji para tenaga medis tertunggak beberapa bulan.

"Rumah sakit sudah tidak dibayar berbulan-bulan. BPJS sudah utang. Tokoh-tokoh dokter di beberapa tempat tidak dibayar gaji enam bulan, dokter dan paramedis," kata Prabowo.

Sebelumnya, klaim serupa pernah disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, saat berkunjug ke kantor CNN Indonesia TV, Kamis (20/12).

Ia menyebut masalah defisit anggaran di BPJS Kesehatan memaksa sejumlah rumah sakit umum daerah untuk mengurangi kualitas layanannya kepada pasien.

Di antaranya, memakai selang cuci ginjal berulang kali oleh beberapa orang, alat kesehatan kualitas rendah dan bukan orisinal alias KW. Di samping itu, pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit menunggak selama enam bulan, pemberian gaji kepada dokter menunggak hingga tiga bulan.

"Pasien cuci darah alat dipakai sekali, disposable. Di Indonesia sudah lama dipakai tiga kali, tujuh kali, belakangan [dipakai] 40 kali," ujarnya.

Hashim menyebut hal itu berdasarkan pengakuan enam dokter kepadanya. Namun, ia enggan mengungkap lebih jauh identitas tenaga medis itu kepada pewarta.

Menurut Hashim, yang dilakukan para dokter itu, seperti pemakaian selang cuci darah berulang, karena terpaksa oleh keadaan.

"Pasien kami kena hepatitis semua. Kami malpraktek, fraud, dipaksa pemerintah. Meski hati nurani tidak sesuai," kata Hashim menirukan para dokter itu.

Terkait hal ini, Direktur Medik dan Keperawatan RSCM Sumariyono membantah pihaknya menggunakan satu selang cuci darah untuk beberapa orang.
Menurutnya, RSCM menerapkan kebijakan penggunaan selang hemodialisis hanya satu kali (single use).

"Kami sejak 2012 sudah menggunakan single use, satu kali untuk satu pasien," ucap Sumariyono, kepada CNNIndonesia.com.

Diketahui, peralatan hemodialisis terdiri dari tiga komponen utama. Yakni, mesin hemodialisis, selang hemodialisis (blood tubing), dan ginjal buatan atau dialiser.

Mesin hemodialisis bisa digunakan berulang kali dan untuk banyak pasien karena tak ada kontak langsung dengan darah. Sedangkan, dialiser digunakan sekali atau berulangkali (reuse) namun hanya untuk pasien yang sama setelah proses sterilisasi dan uji kelayakan.

"Mesin digunakan banyak pasien. Mesin untuk menggerakkan [darah dalam proses hemodialisis] saja," ucap Sumariyono.

"RSCM menggunakan sekali pakai [single use] baik untuk selang hemodialisis maupun dialiser," ia menambahkan.

Direktur Utama RSCM Lies Dina Liastuti juga menepis tudingan bahwa masalah anggaran di BPJS Kesehatan berdampak pada pemberian gaji bagi tenaga medis. Pihaknya sudah mengatur efisiensi anggaran lewat Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB). Alhasil, pihak RS bisa menyisihkan dana untuk gaji ataupun remunerasi pegawai.

"Rumah sakit pemerintah sudah memiliki rancangan anggaran, alokasi per bulan sudah mengatur. RSCM tidak pernah gagal bayar ke pegawai," kata Lies.

Lies mengakui kadang ada keterlambatan pencairan dana dari BPJS Kesehatan kepada pihaknya hingga dua bulan. Namun, itu diakuinya tak berdampak pada layanan. Sebab, RSCM bisa menerapkan sistem subsidi silang berkat pengelolaan unit layanan non-BPJS Kesehatan yang memberi profit. Misalnya, paviliun Kencana.

"[Keterlambatan BPJS Kesehatan] 1-2 bulan sekarang. Tapi pendapatan RSCM begitu besar. Misalnya dari paviliun, piutang lancar, enggak macet. Kalaupun [pembayaran] terlambat [BPJS Kesehatan] pasti akan bayar," tuturnya.

Di samping itu, lanjut Lies, ada pula layanan jaminan kesehatan jenis lain di luar BPJS Kesehatan, seperti Jasindo dan Jamkesda.

"BPJS Kesehatan satu bagian saja. Setiap menajemen cari alternatif lain, enggak berpaku pada [BPJS Kesehatan] itu, bagaimana subsidi silang," jelas dia.

"Saya berharap [isu] ini tidak jadi meresahkan masyarakat," tandas Lies.


Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengklaim defisit keuangan lembaganya mencapai Rp16,5 triliun.

Sementara, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut defisit lembaga itu sebesar Rp10,98 triliun.

Pemerintah pun sudah menyuntikkan dana dari APBN sebesar APBN untuk BPJS Kesehatan mencapai Rp10,25 triliun dalam dua tahap untuk menutup defisit itu.


Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Melesat Tahun Ini!
Penilaian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) terhadap pinerja pangan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berbanding terbalik dengan pendapat Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin.

Bidang Maritim dan Agraria Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI), Pri Menix Dey, menilai kinerja pangan di era Jokowi banyak kemajuan dan spektakuler.

Penilaian Menix didasari pada hasil kajian yang dirilis tiap tahun oleh The Economist Inteligence Unit (EIU) yang menunjukkan Global Food Security Index-GFS atau Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.


“Dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati rangking ke 69 dengan skor 51,3 dan naik 0,2 poin dibanding pada tahun 2016 yang menempati posisi 71 dengan skor 51,1,” kata Menix yang juga Koordinator Nasional Indonesia Food Watch.

Kedua, pada era Jokowi-JK, setidaknya sudah dicabut 210 regulasi pertanian yang menghambat.
Pengadaan pola tender diubah menjadi penunjukan langsung sehingga penyediaan sarana produksi menjadi cepat dan lancar.

Pun rehabilisasi infrastruktur air irigasi 3,5 juta hektare, cetak sawah dan optimasi lahan lebih 1,0 juta hektare, mekanisasi besar-besaran lebih dari 300 ribu unit, teknologi benih berkembang pesat, asuransi pertanian 1 juta hektare pertahun, dan program strategis lainnya.

“Hasilnya sangat nyata, dulu petani sering keluhkan benih, pupuk, air dan lainnya, sekarang relatif berkurang bahkan tidak ada keluhan,” tegas Menix.

Ketiga, secara kasat mata dapat dirasakan, dulu masyarakat keluhkan pasokan pangan langka dan harga tinggi saat Hari Besar Nasional yakni Ramadhan Lebaran, Iduladha, Natal, dan Tahun Baru, kini dua tahun terakhir terbukti pasokan cukup dan harga stabil.

“Kini Inflasi terjaga, petani untung dan konsumen tersenyum,” tegasnya.

Keempat, lanjut Menix, secara kuantitatif kinerja pertanian dapat dilihat dari nilai produksi 2017 Rp 1,344 triliun atau naik Rp 350 triliun dari 2012. Kini 2018 jumlah penduduk 265 juta jiwa atau bertambah 12,8 juta jiwa dari 2014 membutuhkan tambahan 1,7 juta ton beras terbukti dapat dipenuhi dari produksi sendiri.




Kementan Salurkan 1.225 Sapi Indukan ke Peternak
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melakukan penambahan sapi indukan jenis Brahman Cross sebanyak 1.225 ekor ke peternak. Kebijakan penambahan indukan tersebut merupakan salah satu upaya mempercepat peningkatan populasi sapi di dalam negeri.

“Melalui upaya ini diharapkan terjadi peningkatan share produksi daging sapi dalam negeri dan, bertambahnya usaha sapi berskala usaha komersil,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, di ruang kerjanya Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta (14/11).

I Ketut mengatakan, penambahan indukan yang diambil dari Australia ini, secara nasional penambahan populasi sapi akan bertambah. Selain itu akan menambah sumber input produksi sebagai investasi, dan menjadi pondasi menuju swasembada daging sapi yang dicanangkan tercapai pada 2022.

Secara umum, total penambahan indukan 2018 ditargetkan terpenuhi sebanyak 6 ribu ekor dan akan didistribusikan ke peternak di 110 kabupaten/kota di 24 provinsi yang merupakan sentra sapi. Penerima sapi indukan 2018, merupakan kelompok yang selektif, baik dari penyediaan sumber pakan dan pengalamannya dalam mengelola indukan.

"Target kami, selama dua tahun pemeliharaan sudah berkembang di atas 50% dari total awal," ujar I Ketut.

I Ketut menambahkan, dalam upaya peningkatan populasi, selain penambahan indukan impor¸ juga dilakukan beberapa upaya oleh Kementan yaitu Percepatan peningkatan populasi sapi melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab), penguatan tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan dengan menghasilkan bibit sapi/kerbau yang berkualitas, dan menekan jumlah pemotongan betina produktif.

“Hal penting dan strategis juga dilakukan pemerintah untuk mendorong investor swasta untuk menginvestasikan modalnya di dunia peternakan dalam skala besar,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Sugiono menegaskan, proses pemasukan sapi indukan saat ini dilakukan beberapa UPT lingkup Ditjen PKH. Saat ini pemasukan sapi indukan sudah dilakukan oleh Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden sebanyak 1.225 ekor.

Penerima bantuan sapi indukan ini tersebar di 80 kelompok peternak dan dua UPTD yang berada di 35 Kabupaten,  lima provinsi yaitu DI Yogyakarta,  Kalimantan Barat,  Jawa Tengah,  Jawa Timur dan Jawa Barat. Penerima sapi indukan tersebut merupakan hasil verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari balai BBPTUHPT Baturraden dan dinas peternakan Kabupaten/Provinsi terkait.

“Sapi–sapi tersebut telah sampai di Indonesia pada 30 Oktober 2018, yang sebelumnya telah dilakukan preshipment inspection (PSI) di negara asal,” ujar Sugiono.

Ditemui secara terpisah, Sintong Hutasoit Kepala BBPTUHPT Baturraden mengatakan, untuk memastikan sapi-sapi yang datang sehat, sebelumnya timnya telah meninjau langsung kedatangan sapi indukan tersebut di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Selanjutnya, sapi-sapi tersebut juga telah dilakukan tindakan karantina selama tujuh hari di Instalasi Karantina Hewan (IKH) Cilacap.

Berdasarkan hasil tindakan karantina, sapi-sapi itu dinyatakan 100% dalam keadaan sehat, nafsu makan sangat bagus dan tidak menunjukan gejala terkena penyakit hewan, sehingga telah diterbitkan sertifikat Kesehatan Hewan (KH) 14 dari IKH Cilacap.

“Saat ini sapi-sapi tersebut sudah terdistribusi ke 80 kelompok dan dua UPTD  penerima dalam kondisi sehat. Pada hari ini adalah batas pengamatan 7 hari di kelompok dan UPTD sehingga dilaksanakan proses administrasi Berita Acara Serah Terima kepada kelompok dan UPTD tersebut," kata Sintong.
Temui Ma'ruf Amin, Pengurus MUI Klarifikasi Hukum Potong Tangan
Sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengunjungi calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin di kediamannya. Kedatangan mereka guna melaporkan kegiatan MUI serta mengklarifikasi isu-isu yang beredar.

"Sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia melapor kepada Kiai, karena Kiai sampai saat ini sebenarnya masih menjadi Ketua Umum, tetapi tidak aktif sehari-hari," ucap Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, Masduki Baidlowi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2018).

Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis turut menyampaikan, kehadiran mereka juga untuk mengklarifikasi kabar terkait usulan hukuman potong tangan untuk koruptor atau pencuri. Ia menegaskan, MUI tidak mengusulkan hal tersebut.

"MUI tidak pernah mengusulkan atau membuat draf untuk hukuman potong tangan kepada koruptor. Jadi MUI belum pernah secara kelembagaan, secara organisasi untuk mengusulkan hukum potong tangan untuk koruptor atau pencuri," tegas Cholil.

Masduki menjelaskan, sebenarnya ada beberapa ulama dari berbagai daerah yang yang ingin bersilaturahmi dengan Ma’ruf. Di antaranya adalah ulama dari Jawa Timur, Depok, Parung Bogor, dan berbagai tempat lainnya.

"Satu contoh misalnya dari Madura yang selama ini banyak dihubung-hubungkan dengan ulama-ulama yang katanya sangat berseberangan atau mengkritisi terhadap KH Ma’ruf, ternyata pada kenyataanya itu banyak ingin melakukan silaturahim ke KH Ma’ruf," tutur Masduki.

Menurutnya, sebenarnya Ma’ruf sendiri ingin berkunjung ke Jawa Timur, terutama daerah Madura dan Tapal Kuda. Namun, karena sampai saat ini pergerakan Ma’ruf masih dibatasi kondisi kesehatan kakinya, hal tersebut belum memungkinkan.

"Tapi insyaallah pada pertengahan Januari akan dimulai keliling-keliling ke berbagai tempat terutama di Jabar, bahkan juga di Banten yang jadi fokus, juga ada beberapa titik di Jatim," pungkas Masduki.

Menghemat Anggaran

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengatakan pihaknya mengusulkan agar para koruptor dikenakan hukuman potong tangan. Aturan tersebut menurut dia sesuai dengan syariat Islam yang menghukum para pencuri termasuk koruptor dengan hukuman potong tangan.

"Saya dengan kawan-kawan sudah menggodok bahwa kami akan mengajukan permohonan para maling dan koruptor yang terbukti, baik dengan bukti dan saksi tidak perlu dipenjara melainkan dipotong saja tangannya. Usulan ini akan disampaikan setelah pemilu 2019," katanya di Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, Senin 31 Desember 2018 malam.

Mantan dosen Universitas Sumatera Utara ini menjelaskan, jika usulan tersebut diterima maka terpidana korupsi tidak perlu lagi menjalani hukuman di penjara, cukup dipotong saja tangannya.

Dengan cara ini, menurut dia pemerintah bisa menghemat hingga Rp 15 triliun. Sebab, pemerintah tidak perlu lagi menyediakan anggaran makan dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup koruptor selama di penjara.
Mentan Lepas Ekspor Sayur ke Singapura dan Brunei Darussalam
Mengawali 2019, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor sayuran daun ke Singapura dan Brunei Darussalam. Sayuran tersebut berasal dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Amran menjelaskan, volume ekspor sayuran segar dari Bandung Barat cukup besar. Hal ini mengingat potensi pengembangan sayuran di daerah ini khususnya kawasan pertanian di Lembang sangat luas dan subur serta dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah sangat tinggi.

"Dari Bandung Barat, volume ekspor sayuran setahunnya mencapai 1.500 ton setahun atau 3,5 sampai 4 ton per hari. Dulu kita impor, dari Australia dan Amerika, tapi sekarang ekspor. Ini luar biasa kita membalikan impor ke ekspor ke Singapura, Brunei Darussalam dan Hongkong. Ini serangan balik dari Indonesia," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Amran Sulaiman menuturkan, volume ekspor sayuran segar dari Bandung Barat sebesar 4.600 ton per tahun atau 10 sampai 12 ton per hari.

Jenis sayuran daun yang diproduksi merupakan komoditas ekspor meliputi komoditas Baby Buncis, Buncis Kenya, Buncis Super, Watercress, Edamame, Zuchini, Kyuri, Red Oakleaf, dan Radichio. Jenis sayuran tersebut dapat tumbuh baik di daerah Bandung dan sekitarnya
Jokowi Hibur Anak - Anak Penyintas Bencana Tsunami Selat Sunda
Presiden Joko Widodo menjenguk korban tsunami Selat Sunda yang dirawat di RSUD dr. H. Bob Bazar di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Rabu (2/1/2019).

Presiden tiba di RSUD pukul 12.45 WIB. Dalam kesempatan itu, Jokowi mendengarkan curahan hati korban, termasuk seorang ibu bernama Sarnama yang sedang dirawat bersama anaknya, Yudi, yang berumur 6 tahun. Sarnama bercerita Yudi sempat menghilang setelah bencana tsunami terjadi. Yudi ditemukan keesokan harinya.

"Yudi ditemukan saat berpegangan pada kayu, dua saudaranya meninggal dunia, Ade Purnama 17 tahun dan Khalifah 1 tahun," ujar Sarnama.

Presiden Jokowi mendengarkan cerita Sarnama. Setelah menjenguk korban yang dirawat, Presiden melanjutkan kunjungan kerjanya ke Lapangan Tenis Indoor Kalianda.

Lokasi tersebut menjadi tempat pengungsian para korban. Presiden sempat bertemu anak-anak pengungsi di lapangan tersebut. Kepala Negara bermain bermain bersama anak-anak dengan mengajukan pertanyaan khasnya, seperti nama-nama ikan hingga buah-buahan.

Anak-anak serempak mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan Presiden. Presiden juga berpesan agar anak-anak tetap rajin belajar.
“Tetap belajar ya,” ujar Jokowi.

“Iyaaa,” jawab anak-anak.

Sebelum ke rumah sakit dan tempat pengungsian, Presiden lebih dulu ke desa-desa yang terdampak tsunami. Setelah berdialog dengan korban, Presiden menegaskan rumah baru untuk korban tsunami akan segera dibangun.

Namun pembangunannya akan digeser sekitar 400 meter dari lokasi rumah warga yang semula. Keinginan yang sama juga disampaikan warga ketika Jokowi mendatangi posko pengungsian di Lapangan Tenis Indoor Kalianda ini.

"Sudah tidak berani lagi di bibir pantai, semuanya," ujar Jokowi.