Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Add caption
Capres petahana Joko Widodo menanggapi soal ungkapan Sandiaga Uno yang menyebut ada seorang nelayan yang mengalami persekusi dan kriminalisasi. Jokowi mengatakan, jika ada kasus, sebaiknya langsung dilaporkan kepada pihak berwenang.

"Pak Sandi menuduh lagi. Kalau ada persekusi, gampang sekali. Laporkan. Saya akan tindak tegas pelaku itu," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Jokowi mengatakan Indonesia memiliki aset besar berupa persaudaraan dan kerukunan. Dia mengatakan hal itu jadi kodrat Indonesia karena keberagaman yang ada.

Dia mengatakan, terkait kasus persekusi yang terjadi, pendekatan HAM juga harus disertai keharmonisan di masyarakat.

"Aset terbesar bangsa ini persaudaraan, kerukunan. Oleh karena itu, saya mengajak, mari mengajak ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah. Persaudaraan-persatuan adalah aset terbesar bangsa," tuturnya.

Terima Ikatan DAI Aceh Jokowi -Ma'ruf Siap Tes Baca Al Quran
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menerima kedatangan perwakilan Ikatan Dai Aceh di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (14/1). Tim Jokowi menegaskan bersedia memenuhi undangan tes membaca Alquran.

Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy mengatakan bakal langsung memberikan jawaban melalui surat resmi.

"Kami siap bersedia untuk mengikuti tes yang diinisiasi Ikatan Dai Aceh ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap keinginan masyarakat Aceh, apresiasi kami terhadap kearifan masyarakat Aceh dalam langkah untuk memilih, menentukan, menseleksi, melihat kapasitas kapabilitas capres cawapres yang akan masyarakat Aceh pilih," ujar Lukman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Ikatan Dai Aceh dipimpin Ketua Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin Ishak bersama rombongan disambut oleh tiga pengurus timses Jokowi. Yaitu, Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy, Direktur Komunikasi Politik Usman Kansong, dan Juru Bicara TKN Zuhairi Misrawi.

Adapun surat yang bakal dibacakan adalah surat Al-Fatehah, dan 30 surat pendek. Menurut Zuhairi, opsi lain bisa juga membaca surat Al-Baqarah, Al-Maidah, atau surat An-nisa.

Ketua Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin Ishak, mengatakan tes baca Alquran bakal digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Aceh. Teknisnya sendiri masih bakal dibicarakan lebih lanjut.

"Jadi rencananya akan digelar di Masjid Raya Baiturahman. Tes ini rencananya membaca Al-fatihah dan surat pendek, tapi nanti soal teknis dibicarakan lebih lanjut, setelah kami mendapat jawaban resmi," kata Marsyuddin.

Sementara itu, di posko Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Kertanegara, Jakarta Selatan, Perwakilan Ikatan Dai Aceh tak sempat bertemu dengan calon presiden nomor urut 02.

Mereka berencana menagih undangan tes baca Alquran. Namun tidak mendapatkan jawaban karena Prabowo dan timsesnya tengah sibuk mempersiapkan agenda besar.

Tgk Marsyuddin Ishak beserta rombongan hanya bertemu perwakilan sekretariat di Media Center. Awalnya mereka berusaha mendatangi rumah Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Namun, dialihkan ke kantor Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga di sebelahnya. Sampai kembali diarahkan ke media center yang terletak di seberang kantor BPN dan rumah Prabowo.

"Namun dari pihak sekretariat tadi bapak (Prabowo) sedang di luar mempersiapkan acara yang besar. Mungkin ini akan dirapatkan kembali. Insyaallah dalam waktu dekat mendapatkan jawaban," ujar Marsyuddin di media center Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Dalam pertemuan yang berlangsung singkat, Marsyuddin juga tidak mendapatkan jawaban jelas. Dia hanya menyebut dijanjikan bakal ada pertemuan kedua.

"Untuk hari ini dari kawan-kawan sekretariat, Bapak (Prabowo) lagi ada kesibukan kita jadwalkan lain kali," kata Marsyuddin.
Akui Pernah Fitnah Jokowi PKI, La Nyalla: Alhamdulillah Dimaafkan
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku pernah menghembuskan isu Joko Widodo atau Jokowi sebagai antek Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal itu diungkapkan La Nyalla saat berkunjung ke kediaman cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan ini, La Nyalla menceritakan pertemuannya dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Saat itu, La Nyalla mengaku menyampaikan permintaan maaf ke mantan Wali Kota Solo itu, karena pernah memfitnah Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.

"Saya datang ke beliau (Jokowi), saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, China. Saya yang sebarkan (Tabloid) Obor Rakyat di Jawa Timur, Madura. Akhirnya saya datang ke beliau dan sampaikan, saya mau minta maaf tiga kali. Alhamdulillah dimaafkan, ya sudah," kata La Nyalla saat berkunjung ke kediaman Ma’ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta.

La Nyalla juga meluruskan, bahwa isu Jokowi yang dianggap anti-Islam adalah tidaklah benar. Jokowi dilihatnya sebagai sosok yang taat beribadah.

"Sebelum saya mencari Pak Jokowi, saya datang ke tempatnya di Boyolali, saya datang ke Rawa Pening. Di situ banyak orang yang mengatakan, Pak Jokowi itu sejak muda itu sudah sering tirakat. Saya tahu Prabowo. Kalau soal Islam, lebih hebat Pak Jokowi," lanjutnya.

Kini, La Nyalla sudah mengubah arah politiknya. Ia pun berkomitmen untuk memenangkan Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin. Meski pada Pilpres 2014 lalu, La Nyalla sempat mendukung Prabowo Subianto.
Dapat Dukungan Alumni Perguruan Tinggi, TKN: Bukti Hoax ke Jokowi Tak Mempan
Sejumlah elemen akademik mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam perhelatan Pilpres 2019.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding melihat dukungan alumni sejumlah perguruan tinggi seperti UI, Universitas Airlangga, ITS, Universitas Jember, UGM, dan sebagainya, memberi energi positif bagi Jokowi-Maruf Amin, dan tim kampanye nasional (TKN) guna memenangi Pilpres 2019.

"Dukungan para alumni perguruan tinggi adalah bukti apresiasi kalangan pendidik sekaligus terdidik atas capaian kinerja Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya tidak cuma Kerja, tapi juga berpikir. Beliau mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa," jelas Karding.

Karding juga mengatakan, dukungan para alumni perguruan tinggi menjadi penegas bahwa hoax atau fitnah yang dialamatkan kepada Jokowi tidak punya pengaruh signifikan terhadap kelompok masyarakat terdidik. Kinerja Jokowi tetap mendapat tempat di hati masyarakat yang menjunjung tinggi akal sehat dan rasionalitas.

"Sudah saatnya kontestasi dalam demokrasi dilakukan dengan cara-cara bermartabat dan berakal sehat. Sikap fitnah dan menjelek-jelekan hanya akan membuat bangsa ini kehilangan keakraban dan berpotensi terjebak dalam perpecahan.
Mentan Cicipi Telur Hasil Bantuan Program Bekerja
Bantuan Ayam Kampung Petelur Unggul dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat mulai menunjukkan hasilnya. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mendatangi Desa Kiara Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk mencicipi telur hasil ayam kampung unggul bantuan Pemerintah.

Karena sudah menunjukkan hasil, Menteri Amran sekaligus mengkampanyekan Gerakan Makan Telur Ayam, sebagai upaya peningkatan asupan gizi RTM khususnya di Tasikmalaya.

Ratusan siswa siswi Sekolah Dasar dan Santri dari beberapa Pondok Pesantren di sekitar lokasi, ikut mencicipi telur hasil panen ayam kampung bantuan yang merupakan bagian dari program Bedah Keluarga Rakyat Sejahtera (BEKERJA).

"Kami datang untuk memastikan bantuan 6 bulan lalu apakah sudah ada hasilnya? Ternyata alhamdulillah. Karena sudah menunjukkan hasil, bantuan kami tambah 2 juta ekor tahun ini. Sehingga pendapatan masyarakat miskin bisa meningkat," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman di hadapan warga yang hadir, termasuk RTM, para penyuluh, kelompok tani, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan santri.

Amran menambahkan, bantuan ini merupakan perintah Presiden Jokowi sebagai program pengentasan kemiskinan Pemerintah. Program bantuan sudah berjalan empat tahun.

"Dan ini (2019) adalah tahun kelima Pemerintah menyalurkan bantuan pertanian. Khusus untuk Jawa barat saja berkisar Rp 8-10 triliun,"tegas Amran.

Peternak RTM di Kampung Cipalegor, Desa Kiara Jangkung, Kec. Sukahening sangat merasakan manfaat bantuan Ayam Kampung Petelur Unggul Pemerintah.

Adang Suparno, salah satu penerima bantuan dari kampung Cipalegor Desa Kiara Jangkung, Kec. Sukahening meyakini, ayam bantuan akan meningkatkan taraf hidup dengan pemberdayaan sumberdaya lokal.

"Sangat membantu sekali. Ayam yang diberikan enam bulan lalu, empat bulan kemudian sudah mulai bertelur. Pada waktu bertelur berikutnya kami akan usahakan agar bisa ditetaskan," ujar Adang.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Amran memang sekaligus menyerahkan bantuan berupa mesin tetas sejumlah 96 unit kepada 48 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kab. Tasikmalaya. Kementan ingin memastikan usaha pengembangan program BEKERJA Ayam Kampung Petelur Unggul berkelanjutan.

Timses Jokowi: Ada Upaya Sistematis Agar Masyarakat Tak Percaya Pemerintah
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko menanggapi pernyataan BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menilai KPU lebih memihak kepada petahana.

Dia menilai hal itu sebagai upaya sistematis untuk memobilisasi agar masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi.

"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu. Ini sudah jelas," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Pihaknya pun meminta agar pihak Prabowo jangan memainkan isu tersebut. "Kita sudah punya catatan, jangan main-main, jangan main-main. Kemarin Saya bilangin lanjutkan permainan itu, saya akan mainkan juga," kata Moeldoko.

Sebelumnya Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon berharap moderator debat berlaku netral. Moderator mampu menjadi fasilitator yang baik bagi dua kandidat.

"Jadi harus mereka-mereka yang betul-betul netral, mereka yang punya independensi, tidak berpihak pada salah satu, menjadi fasilitator murni," kata Fadli.
Pembangunan Infrastruktur Berkontribusi Mengurangi Angka Kemiskinan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2017 menjadi salah satu tumpuan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan secara nasional.

Demikian disampaikan Menteri Basuki dihadapan para Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, administratur, Kepala Satker dan staf di lingkungan Kementerian PUPR dari seluruh Provinsi pada acara Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR yang mengambil tema “Membangun Infrastruktur Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan” di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (17/1).

Dalam Raker tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Polisi Sobri Effendi Surya yang masing-masing memberikan paparan mengenai pemberantasan korupsi dan bahaya narkoba.     

Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, tetapi juga mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam upaya pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

“Raker ini dikhususkan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur PUPR tahun 2017. Kita harus menyatukan niat kita dalam menjalankan amanah berat ini. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat sektor utama, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur atau jasa konstruksi,”ujar Menteri Basuki.

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR mendapatkan besaran alokasi yang siginifikan yakni Rp 101,49 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di empat sasaran prioritas, yaitu : ketahanan air dan pangan, konektivitas, permukiman, dan perumahan. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan, dan revitalisasi kawasan kumuh juga harus tetap menjadi prioritas program Kementerian PUPR di tahun 2017 ini.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo pada acara tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Kementerian PUPR dalam 2 tahun terakhir yang menurutnya sangat luar biasa, seperti terlihat dari progres pembangunan jalan tol dan bendungan.

Selanjutnya Ketua KPK meminta sistem pencegahan korupsi di Kementerian PUPR lebih diperkuat. Beberapa langkah pencegahan yang sudah dilakukan di Kementerian PUPR yakni pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pakta integritas, whistle blowing system, dan pelaporan gratifikasi. 

Dalam pelaporan LHKPN, Agus Rahardjo menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Basuki yang telah mendorong pelaporan LHKPN sehingga tingkat ketaatan pelaporan LHKPN per 10 Januari 2017 mencapai 99,06%. Menteri PUPR sendiri sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan bagi aparatur sipil negara di Kementerian PUPR yang mewajibkan pelaporan LHKPN dari tingkat pejabat eselon I, eselon II, Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Auditor. 

Terkait bahaya Narkoba, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Polisi Sobri Effendi Surya mengingatkan jajaran pegawai Kementerian PUPR untuk menjaga diri dan keluarga dari penggunaan Narkoba. Dalam pencegahan penggunaan Narkoba, tambahnya, tes urine bagi seluruh peserta yang dilakukan pada saat Raker kali ini sepenuhnya mendapatkan dukungan dari BNN.

Usai mendengarkan arahan dan paparan, dilakukan tes urine kepada seluruh peserta Raker yang hadir tanpa terkecuali termasuk Menteri Basuki.
Target Penyaluran KUR Naik Jadi Rp 140 Triliun di 2019
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyepakati target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2019 sebesar Rp 140 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan target KUR 2018 yang hanya Rp 123 triliun.

"Komite pun menyepakati plafon penyaluran KUR tahun 2019 sebesar Rp 140 triliun. Bunganya tetap 7 persen," kata Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir saat ditemui di Kantornya, Jakarta, seperti ditulis Jumat (28/12/2018).

Pertimbangan komite melihat pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan mencapai 5,2 persen. Kemudian pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48 persen (yoy) serta ingkat inflasi sampai dengan September 2018 yang masih terjaga ditingkat 2,88 persen.

"Dengan elastisitas daripada pertumbuhan dengan permintaan kredit dikisaran 1,25 persen maka kita perkirakan 12 persen pertumbuhan KUR-nya. maka jatuh dia Rp 140 triliun," katanya.

Di samping itu, Iskandar mengatakan untuk anggaran pembayaran bunga pada 2019 ditetapkan sebesar Rp 11,989 triliun. Dirinya pun memastikan sebanyak 60 persen alokasi KUR pada 2019 akan dimanfaatkan untuk sektor produksi antara lain pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa.

"Jadi ketentuan baru plafon Rp 140 triliun. KuR produksi diwajibkan 60 persen untuk tahun 2019," imbuhnya.

Kemudian, dalam rangka memperluas penyaluran KUR, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengusulkan adanya skema KUR untuk Pensiunan. “KUR ini akan diberikan kepada para pensiunan atau pegawai pada Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang mempunyai usaha produktif,” pungkas Iskandar.
Ayo, UMKM Indonesia Punya Lapak di Bukalapak
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada platform e-commerce Bukalapak untuk bisa memfasilitasi pemasaran 56 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowo ketika menghadiri HUT ke-9 Bukalapak di Jakarta Convention Centre (JCC).

"Tadi disampaikan bahwa pelapak di Bukalapak ada 4 juta, tapi kita punya 56 juta UMKM. Jadi Bukalapak masih punya PR (Pekerjaan Rumah) 52 juta. Dan ini tugas pemerintah juga agar 56 juta ini semua bisa masuk ke Bukalapak," kata Jokowi di JCC, Kamis (10/1/).

Jokowi juga mengapresiasi komitemne Bukalapak untuk menjadi e-commerce yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga menjalankan fungsi sosial dalam membimbing UMKM untuk bisa naik kelas.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengajak Bukalapak untuk membangun ekosistem penjualan online dengan offline. Saat ini diakui memang induatri e-commerce berkembang cukup pesat. Namun di sisi lain, sisi UMKM masih butuh pembinaan, seprti dalam membuat branding dan pengemasan produk.

Dia yakin, dengan sinerginya sistem online dan pembangunan sisi offline Indonesia akan menjadi negara terdepan di Asean dalam hal pasar ekonomi digital. "Saya senang sekali, bahwa laporan yang saya terima 80 persen pelapak di Bukalapak itu adalah berasal dari UMKM," tegas Jokowi.

Dalam acara ini, hadir mendampingi Jokowi di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Menteri Perdagangan Enggrtiasto Lukita, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Founder Bukalapak Acmad Zaky dan lainnya.
Stok Beras AMAN Hingga Bulan Juli 2019
Presiden Joko Widodo meninjau langsung Gudang Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (10/1). Dia memastikan stok beras di gudang Bulog mencukupi dan operasi pasar beras berjalan dengan baik.

"Saya hanya ingin memastikan bahwa stok cukup dan operasi pasar berjalan," katanya.

Presiden menilai manajemen stok Bulog saat ini lebih baik. "Sudah rapi sekali, ada beras yang ditaruh di valet untuk perputaran stok, sehingga bisa dilakukan dengan rapi, majemenannya sudah lebih rapi," katanya.

Ia menyebutkan peninjauan stok kebutuhan pokok terutama beras dilakukan untuk memberikan keyakina kepada pasar dan masyarakat bahwa memang setiap saat diperlukan stok bulog siap dikeluarkan. "Karena biasanya kalau stok sedikit, akan muncul spekulasi di pasar sehingga harus dipastikan stok mencukupi," katanya.

Ia menyebutkan dengan adanya operasi pasar beras oleh Perum Bulog saat ini ada kecenderungan harga beras turun, apalagi nanti bulan Maret saat panen raya.

"Kalau mau turun drastis, stok dikeluarkan semua, tapi kan kita juga harus menjaga harga sehingga petani juga terlindungi. Perlu keseimbangan produksi dengan harga pasar,  kalau harga terlalu turun nanti petani mengalami kerugian," katanya.

Ia juga berharap operasi pasar beras secara besar-besaran oleh Bulog saat ini juga untuk mempersiapkan Bulog agar dapat melakukan penyerapan beras petani saat panen raya mendatang.

Presiden Jokowi menyebutkan stok beras pada akhir 2018 hingga awal 2019 ini mencapai 2,1 juta ton. "Biasanya di akhir Desember, stok hanya 700.000-800.000 ton, tetapi di akhir Desember 2018 hingga sekarang 2,1 juta ton. Ini memang besar, dulu kalau sudah Desember segini, ini masih banyal sekali," katanya sambil menunjuk tumpukan karung beras di belakangnya.

Menurut dia, stok yang ada harus digunakan untuk menjaga harga bahan pokok terutama beras bisa sedikit turum.

"Saya dapat informasi dari Dirut Perum Bulog dan kemarin saya cek ke pasar sudah turun sekitar Rp50 per kg karena sudah beberapa hari ini Bulog melakukan operasi pasar besar besaran untuk memberi suplai di pasar dan masyarakat," katanya.
PUPR: Infrastruktur Kerakyatan Tetap Jadi Prioritas di 2019
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil masih terus menjadi program prioritas pemerintah.

Program tersebut akan mengiringi pembangunan-pembangunan prioritas lainnya seperti jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.

Di Indonesia, kebutuhan akan hunian masih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu pemerintah tidak bisa bergantung hanya pada APBN.

"Maka dari itu kami dorong sinergi dengan pihak swasta, para pengemban dan juga perbankan untuk turut serta menjalankan program ini," tuturnya.

Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR.

Setiap tahun Kementerian PU-Pera memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak laik huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada 2019, ditargetkan perbaikan dapat dilakukan terhadap 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia.

Salah satu yang terbaru, program BSPS diberikan kepada masyarakat di Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah memberikan bantuan terhadap 3.773 rumah di 21 desa. Setiap rumah, mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta untuk modal perbaikan.
Prabowo Sebut Indonesia bisa Jadi Negara Miskin
Bank Dunia menyebut kondisi ekonomi Indonesia tahun ini lebih kuat. Meskipun saat ini ekonomi dunia penuh ketidakpastian dan membuat ketahanan beberapa negara berkembang goyah.

Porfofolio dari pasar di negara berkembang termasuk Indonesia banyak keluar akibat gejolak ekonomi dunia. Sebagaimana diketahui, ekonomi dunia goyah akibat perang dagang di tengah normalisasi kebijakan bank sentral AS The Fed.

Sementara itu, Lead Country Economist Bank Dunia Frederico Gil Sander menuturkan, walaupun pertumbuhan ekonomi masih menghadapi risiko penurunan, ekonomi Indonesia masih jauh dari krisis dengan adanya komitmen pemerintah menjaga stabilitas.

"Risiko yang terkait dengan krisis keuangan di Indonesia tetap kecil karena koordinasi kebijakan yang kuat dan fundamental ekonomi yang juga lebih kuat, terutama jika dibandingkan dengan Krisis Keuangan Asia 1998," ujar Sander.

98.481 Lampu Tenaga surya Dibagikan Tahun Ini
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagikan 98.481 Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), untuk rumah tangga yang belum mendapat sambungan listrik dari jaringan PT PLN (Persero).

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah telah membagikan LTSHE‎ secara gratis sejak 2017.

Program tersebut mengincar masyarakat yang belum mendapat sambungan listrik karena belum adanya jaringan listrik PLN. Hal ini untuk mengejar pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) di Indonesia.

"Pemerintah terus mengejar ‎rasio elektrifikasi," kata Jonan, di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Jonan mengungkapkan, tahun ini pemerintah akan membagikan 98.481 paket LTSHE. Sedangkan realisasi 2017 79.556 rumah yang dipasangi LTSHE dan 2018 sebanyak 172.996 unit di pasang.

Sehingga total LTSHE yang dibagikan selama 3 tahun mencapai ‎350 ribu unit, untuk masyarakat Indonesia yang bermukim di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T).

"Tahun ini trennya 98.481 sehingga total dari 2017-2019, kurang lebih 350 ribu rumah mendapat lampu tenaga surya secara gratis‎," tuturnya.

Jonan melanjutkan, realisasi pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) sampai 2018 mencapai 98,3 persen. Sementara target di 2018 sebesar 97,5 persen.

Dia pun menargetkan rasio elektrifikasi pada 2019 mencapai 99,9 persen.

"‎Rasio elektrifikasi 2018 naik 3 persen diharapkan tahun depan 99,9 persen. Ini dikejar terus supaya tidak ada saudara kita yang tidak menikmati penerangan," tandasnya.
Banjir Peminat, Kuota Mudik Gratis Kapal Laut 2019 Ditambah 3 Kali Lipat
Kementerian Perhubungan berencana akan menambah kuota mudik gratis menggunakan kapal laut pada Lebaran 2019 hingga tiga kali lipat. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah mengurangi kepadatan arus mudik di jalur darat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tahun ini pemerintah memberikan kuota mudik gratis kapal laut sebanyak 30 ribu penumpang, serta menyediakan tempat untuk 15 ribu sepeda motor. Tahun depan kuotanya akan ditambah hingga mencapai 100 ribu penumpang. 

“Cuma akan dilihat lagi ketersediaan kapalnya. Keluhan dari pemudik itu adalah sosialisasinya belum maksimal,” ujar Budi usai menyambut pemudik yang kembali menggunakan kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (20/6).

Tingkat okupansi mudik gratis menggunakan kapal laut yang tinggi pada tahun ini, akan menjadi modal pemerintah meningkatkan kapasitas angkutan mudik gratis tahun depan. Okupansi dari penumpang kapal laut gratis ini mencapai 90 persen saat arus mudik, sedangkan untuk arus baliknya baru mencapai 70-75 persen.

Tahun ini, mudik gratis menggunakan kapal berngkat dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta hanya menuju Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang. Namun, Budi memberikan sinyal untuk menambah rute perjalanan ke Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung.

Meski begitu, tahun depan Budi masih mengkonsentrasikan destinasi ke pelabuhan di Jawa Tengah itu. Pasalnya, Jawa Tengah menjadi destinasi pemudik yang paling masif dan waktu tempuh menggunakan kapal relatif tidak lama.

“Semarang itu bisa ke mana-mana. Dari Semarang ada yang ke Solo, Wonogiri, segala macam. Jadi, Semarang itu menjadi suatu destinasi yang memang akan kami tingkatkan,” kata Budi.

Mudik gratis menggunakan kapal laut ini digalakan pemerintah agar bisa mengurangi pemudik yang meggunakan kendaraan roda dua dan mengurangi angka kecelakaan. Sejauh ini, pemudik yang menggunakan sepeda motor sudah turun hingga 40 persen. Padahal proyeksi dari pihak kementerian, pemudik yang menggunakan sepeda motor naik 30 persen dibanding tahun lalu.

Selain itu, angka kecelakaan lalu lintas selama mudik tahun ini turun hingga sekitar 82 persen. Budi mengungkapkan data Kementerian Kesehatan yang mencatat angka kecelakaan lalu lintas tahun lalu mendekati 150 kejadian. Sementara tahun ini hanya sekitar 21 sampai 27 kejadian.
Prabowo Menyebar Hoax Lagi Tentang Selang Cuci Darah
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut masalah keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat kualitas layanan di rumah sakit terabaikan. Hal itu diklaim membuat rumah sakit menggunakan satu selang cuci darah untuk beberapa pasien.

Hal itu dikatakannya dalam Ceramah Kebangsaan Akhir Tahun Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, yang diunggah di di laman Facebook-nya, Minggu (30/12).

"Saya dapat laporan di RSCM ada alat pencuci ginjal, harusnya itu punya saluran-saluran dari plastik, dari karet, dari alat-alat dipakai satu orang satu kali. Saya dengar di RSCM hari ini dipakai 40 orang," kata Prabowo, disambut suara terkejut sejumlah peserta yang hadir.



"Orang sakit ginjal harus hidup dari pencucian darah. Bisa dapat macam-macam [penyakit jika selang dipakai banyak orang]. Hepatitis A, B, C, malaria, HIV. Bayangkan. Ini menurut saya, negara kita ini gagal melayani rakyat," ujarnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengklaim permasalahan keuangan di BPJS Kesehatan juga membuat pemberian gaji para tenaga medis tertunggak beberapa bulan.

"Rumah sakit sudah tidak dibayar berbulan-bulan. BPJS sudah utang. Tokoh-tokoh dokter di beberapa tempat tidak dibayar gaji enam bulan, dokter dan paramedis," kata Prabowo.

Sebelumnya, klaim serupa pernah disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, saat berkunjug ke kantor CNN Indonesia TV, Kamis (20/12).

Ia menyebut masalah defisit anggaran di BPJS Kesehatan memaksa sejumlah rumah sakit umum daerah untuk mengurangi kualitas layanannya kepada pasien.

Di antaranya, memakai selang cuci ginjal berulang kali oleh beberapa orang, alat kesehatan kualitas rendah dan bukan orisinal alias KW. Di samping itu, pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit menunggak selama enam bulan, pemberian gaji kepada dokter menunggak hingga tiga bulan.

"Pasien cuci darah alat dipakai sekali, disposable. Di Indonesia sudah lama dipakai tiga kali, tujuh kali, belakangan [dipakai] 40 kali," ujarnya.

Lihat juga: Rayakan Ganti Tahun, Prabowo Undang Anak Yatim Doa Bersama
Hashim menyebut hal itu berdasarkan pengakuan enam dokter kepadanya. Namun, ia enggan mengungkap lebih jauh identitas tenaga medis itu kepada pewarta.

Menurut Hashim, yang dilakukan para dokter itu, seperti pemakaian selang cuci darah berulang, karena terpaksa oleh keadaan.

"Pasien kami kena hepatitis semua. Kami malpraktek, fraud, dipaksa pemerintah. Meski hati nurani tidak sesuai," kata Hashim menirukan para dokter itu.

Terkait hal ini, Direktur Medik dan Keperawatan RSCM Sumariyono membantah pihaknya menggunakan satu selang cuci darah untuk beberapa orang.

Prabowo Sebut Selang Cuci Darah Dipakai 40 Orang, RSCM BantahCapres nomor urut 02 Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Menurutnya, RSCM menerapkan kebijakan penggunaan selang hemodialisis hanya satu kali (single use).

"Kami sejak 2012 sudah menggunakan single use, satu kali untuk satu pasien," ucap Sumariyono, kepada CNNIndonesia.com.

Diketahui, peralatan hemodialisis terdiri dari tiga komponen utama. Yakni, mesin hemodialisis, selang hemodialisis (blood tubing), dan ginjal buatan atau dialiser.

Mesin hemodialisis bisa digunakan berulang kali dan untuk banyak pasien karena tak ada kontak langsung dengan darah. Sedangkan, dialiser digunakan sekali atau berulangkali (reuse) namun hanya untuk pasien yang sama setelah proses sterilisasi dan uji kelayakan.

"Mesin digunakan banyak pasien. Mesin untuk menggerakkan [darah dalam proses hemodialisis] saja," ucap Sumariyono.

"RSCM menggunakan sekali pakai [single use] baik untuk selang hemodialisis maupun dialiser," ia menambahkan.

Direktur Utama RSCM Lies Dina Liastuti juga menepis tudingan bahwa masalah anggaran di BPJS Kesehatan berdampak pada pemberian gaji bagi tenaga medis. Pihaknya sudah mengatur efisiensi anggaran lewat Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB). Alhasil, pihak RS bisa menyisihkan dana untuk gaji ataupun remunerasi pegawai.

Lihat juga: Selain Air dan Energi, Prabowo Sebut Krisis Pangan di 2045
"Rumah sakit pemerintah sudah memiliki rancangan anggaran, alokasi per bulan sudah mengatur. RSCM tidak pernah gagal bayar ke pegawai," kata Lies.

Lies mengakui kadang ada keterlambatan pencairan dana dari BPJS Kesehatan kepada pihaknya hingga dua bulan. Namun, itu diakuinya tak berdampak pada layanan. Sebab, RSCM bisa menerapkan sistem subsidi silang berkat pengelolaan unit layanan non-BPJS Kesehatan yang memberi profit. Misalnya, paviliun Kencana.

"[Keterlambatan BPJS Kesehatan] 1-2 bulan sekarang. Tapi pendapatan RSCM begitu besar. Misalnya dari paviliun, piutang lancar, enggak macet. Kalaupun [pembayaran] terlambat [BPJS Kesehatan] pasti akan bayar," tuturnya.

Di samping itu, lanjut Lies, ada pula layanan jaminan kesehatan jenis lain di luar BPJS Kesehatan, seperti Jasindo dan Jamkesda.

"BPJS Kesehatan satu bagian saja. Setiap menajemen cari alternatif lain, enggak berpaku pada [BPJS Kesehatan] itu, bagaimana subsidi silang," jelas dia.

"Saya berharap [isu] ini tidak jadi meresahkan masyarakat," tandas Lies.

Lihat juga: Prabowo: 2025 RI Krisis Air Bersih dan BBM Impor 100 Persen
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengklaim defisit keuangan lembaganya mencapai Rp16,5 triliun.

Sementara, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut defisit lembaga itu sebesar Rp10,98 triliun.

Pemerintah pun sudah menyuntikkan dana dari APBN sebesar APBN untuk BPJS Kesehatan mencapai Rp10,25 triliun dalam dua tahap untuk menutup defisit itu.
"Orang sakit ginjal harus hidup dari pencucian darah. Bisa dapat macam-macam [penyakit jika selang dipakai banyak orang]. Hepatitis A, B, C, malaria, HIV. Bayangkan. Ini menurut saya, negara kita ini gagal melayani rakyat," ujarnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengklaim permasalahan keuangan di BPJS Kesehatan juga membuat pemberian gaji para tenaga medis tertunggak beberapa bulan.

"Rumah sakit sudah tidak dibayar berbulan-bulan. BPJS sudah utang. Tokoh-tokoh dokter di beberapa tempat tidak dibayar gaji enam bulan, dokter dan paramedis," kata Prabowo.

Sebelumnya, klaim serupa pernah disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, saat berkunjug ke kantor CNN Indonesia TV, Kamis (20/12).

Ia menyebut masalah defisit anggaran di BPJS Kesehatan memaksa sejumlah rumah sakit umum daerah untuk mengurangi kualitas layanannya kepada pasien.

Di antaranya, memakai selang cuci ginjal berulang kali oleh beberapa orang, alat kesehatan kualitas rendah dan bukan orisinal alias KW. Di samping itu, pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit menunggak selama enam bulan, pemberian gaji kepada dokter menunggak hingga tiga bulan.

"Pasien cuci darah alat dipakai sekali, disposable. Di Indonesia sudah lama dipakai tiga kali, tujuh kali, belakangan [dipakai] 40 kali," ujarnya.

Hashim menyebut hal itu berdasarkan pengakuan enam dokter kepadanya. Namun, ia enggan mengungkap lebih jauh identitas tenaga medis itu kepada pewarta.

Menurut Hashim, yang dilakukan para dokter itu, seperti pemakaian selang cuci darah berulang, karena terpaksa oleh keadaan.

"Pasien kami kena hepatitis semua. Kami malpraktek, fraud, dipaksa pemerintah. Meski hati nurani tidak sesuai," kata Hashim menirukan para dokter itu.

Terkait hal ini, Direktur Medik dan Keperawatan RSCM Sumariyono membantah pihaknya menggunakan satu selang cuci darah untuk beberapa orang.
Menurutnya, RSCM menerapkan kebijakan penggunaan selang hemodialisis hanya satu kali (single use).

"Kami sejak 2012 sudah menggunakan single use, satu kali untuk satu pasien," ucap Sumariyono, kepada CNNIndonesia.com.

Diketahui, peralatan hemodialisis terdiri dari tiga komponen utama. Yakni, mesin hemodialisis, selang hemodialisis (blood tubing), dan ginjal buatan atau dialiser.

Mesin hemodialisis bisa digunakan berulang kali dan untuk banyak pasien karena tak ada kontak langsung dengan darah. Sedangkan, dialiser digunakan sekali atau berulangkali (reuse) namun hanya untuk pasien yang sama setelah proses sterilisasi dan uji kelayakan.

"Mesin digunakan banyak pasien. Mesin untuk menggerakkan [darah dalam proses hemodialisis] saja," ucap Sumariyono.

"RSCM menggunakan sekali pakai [single use] baik untuk selang hemodialisis maupun dialiser," ia menambahkan.

Direktur Utama RSCM Lies Dina Liastuti juga menepis tudingan bahwa masalah anggaran di BPJS Kesehatan berdampak pada pemberian gaji bagi tenaga medis. Pihaknya sudah mengatur efisiensi anggaran lewat Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB). Alhasil, pihak RS bisa menyisihkan dana untuk gaji ataupun remunerasi pegawai.

"Rumah sakit pemerintah sudah memiliki rancangan anggaran, alokasi per bulan sudah mengatur. RSCM tidak pernah gagal bayar ke pegawai," kata Lies.

Lies mengakui kadang ada keterlambatan pencairan dana dari BPJS Kesehatan kepada pihaknya hingga dua bulan. Namun, itu diakuinya tak berdampak pada layanan. Sebab, RSCM bisa menerapkan sistem subsidi silang berkat pengelolaan unit layanan non-BPJS Kesehatan yang memberi profit. Misalnya, paviliun Kencana.

"[Keterlambatan BPJS Kesehatan] 1-2 bulan sekarang. Tapi pendapatan RSCM begitu besar. Misalnya dari paviliun, piutang lancar, enggak macet. Kalaupun [pembayaran] terlambat [BPJS Kesehatan] pasti akan bayar," tuturnya.

Di samping itu, lanjut Lies, ada pula layanan jaminan kesehatan jenis lain di luar BPJS Kesehatan, seperti Jasindo dan Jamkesda.

"BPJS Kesehatan satu bagian saja. Setiap menajemen cari alternatif lain, enggak berpaku pada [BPJS Kesehatan] itu, bagaimana subsidi silang," jelas dia.

"Saya berharap [isu] ini tidak jadi meresahkan masyarakat," tandas Lies.


Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengklaim defisit keuangan lembaganya mencapai Rp16,5 triliun.

Sementara, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut defisit lembaga itu sebesar Rp10,98 triliun.

Pemerintah pun sudah menyuntikkan dana dari APBN sebesar APBN untuk BPJS Kesehatan mencapai Rp10,25 triliun dalam dua tahap untuk menutup defisit itu.


Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Melesat Tahun Ini!
Penilaian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) terhadap pinerja pangan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berbanding terbalik dengan pendapat Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin.

Bidang Maritim dan Agraria Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI), Pri Menix Dey, menilai kinerja pangan di era Jokowi banyak kemajuan dan spektakuler.

Penilaian Menix didasari pada hasil kajian yang dirilis tiap tahun oleh The Economist Inteligence Unit (EIU) yang menunjukkan Global Food Security Index-GFS atau Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.


“Dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati rangking ke 69 dengan skor 51,3 dan naik 0,2 poin dibanding pada tahun 2016 yang menempati posisi 71 dengan skor 51,1,” kata Menix yang juga Koordinator Nasional Indonesia Food Watch.

Kedua, pada era Jokowi-JK, setidaknya sudah dicabut 210 regulasi pertanian yang menghambat.
Pengadaan pola tender diubah menjadi penunjukan langsung sehingga penyediaan sarana produksi menjadi cepat dan lancar.

Pun rehabilisasi infrastruktur air irigasi 3,5 juta hektare, cetak sawah dan optimasi lahan lebih 1,0 juta hektare, mekanisasi besar-besaran lebih dari 300 ribu unit, teknologi benih berkembang pesat, asuransi pertanian 1 juta hektare pertahun, dan program strategis lainnya.

“Hasilnya sangat nyata, dulu petani sering keluhkan benih, pupuk, air dan lainnya, sekarang relatif berkurang bahkan tidak ada keluhan,” tegas Menix.

Ketiga, secara kasat mata dapat dirasakan, dulu masyarakat keluhkan pasokan pangan langka dan harga tinggi saat Hari Besar Nasional yakni Ramadhan Lebaran, Iduladha, Natal, dan Tahun Baru, kini dua tahun terakhir terbukti pasokan cukup dan harga stabil.

“Kini Inflasi terjaga, petani untung dan konsumen tersenyum,” tegasnya.

Keempat, lanjut Menix, secara kuantitatif kinerja pertanian dapat dilihat dari nilai produksi 2017 Rp 1,344 triliun atau naik Rp 350 triliun dari 2012. Kini 2018 jumlah penduduk 265 juta jiwa atau bertambah 12,8 juta jiwa dari 2014 membutuhkan tambahan 1,7 juta ton beras terbukti dapat dipenuhi dari produksi sendiri.




Kementan Salurkan 1.225 Sapi Indukan ke Peternak
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melakukan penambahan sapi indukan jenis Brahman Cross sebanyak 1.225 ekor ke peternak. Kebijakan penambahan indukan tersebut merupakan salah satu upaya mempercepat peningkatan populasi sapi di dalam negeri.

“Melalui upaya ini diharapkan terjadi peningkatan share produksi daging sapi dalam negeri dan, bertambahnya usaha sapi berskala usaha komersil,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, di ruang kerjanya Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta (14/11).

I Ketut mengatakan, penambahan indukan yang diambil dari Australia ini, secara nasional penambahan populasi sapi akan bertambah. Selain itu akan menambah sumber input produksi sebagai investasi, dan menjadi pondasi menuju swasembada daging sapi yang dicanangkan tercapai pada 2022.

Secara umum, total penambahan indukan 2018 ditargetkan terpenuhi sebanyak 6 ribu ekor dan akan didistribusikan ke peternak di 110 kabupaten/kota di 24 provinsi yang merupakan sentra sapi. Penerima sapi indukan 2018, merupakan kelompok yang selektif, baik dari penyediaan sumber pakan dan pengalamannya dalam mengelola indukan.

"Target kami, selama dua tahun pemeliharaan sudah berkembang di atas 50% dari total awal," ujar I Ketut.

I Ketut menambahkan, dalam upaya peningkatan populasi, selain penambahan indukan impor¸ juga dilakukan beberapa upaya oleh Kementan yaitu Percepatan peningkatan populasi sapi melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab), penguatan tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan dengan menghasilkan bibit sapi/kerbau yang berkualitas, dan menekan jumlah pemotongan betina produktif.

“Hal penting dan strategis juga dilakukan pemerintah untuk mendorong investor swasta untuk menginvestasikan modalnya di dunia peternakan dalam skala besar,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Sugiono menegaskan, proses pemasukan sapi indukan saat ini dilakukan beberapa UPT lingkup Ditjen PKH. Saat ini pemasukan sapi indukan sudah dilakukan oleh Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden sebanyak 1.225 ekor.

Penerima bantuan sapi indukan ini tersebar di 80 kelompok peternak dan dua UPTD yang berada di 35 Kabupaten,  lima provinsi yaitu DI Yogyakarta,  Kalimantan Barat,  Jawa Tengah,  Jawa Timur dan Jawa Barat. Penerima sapi indukan tersebut merupakan hasil verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari balai BBPTUHPT Baturraden dan dinas peternakan Kabupaten/Provinsi terkait.

“Sapi–sapi tersebut telah sampai di Indonesia pada 30 Oktober 2018, yang sebelumnya telah dilakukan preshipment inspection (PSI) di negara asal,” ujar Sugiono.

Ditemui secara terpisah, Sintong Hutasoit Kepala BBPTUHPT Baturraden mengatakan, untuk memastikan sapi-sapi yang datang sehat, sebelumnya timnya telah meninjau langsung kedatangan sapi indukan tersebut di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Selanjutnya, sapi-sapi tersebut juga telah dilakukan tindakan karantina selama tujuh hari di Instalasi Karantina Hewan (IKH) Cilacap.

Berdasarkan hasil tindakan karantina, sapi-sapi itu dinyatakan 100% dalam keadaan sehat, nafsu makan sangat bagus dan tidak menunjukan gejala terkena penyakit hewan, sehingga telah diterbitkan sertifikat Kesehatan Hewan (KH) 14 dari IKH Cilacap.

“Saat ini sapi-sapi tersebut sudah terdistribusi ke 80 kelompok dan dua UPTD  penerima dalam kondisi sehat. Pada hari ini adalah batas pengamatan 7 hari di kelompok dan UPTD sehingga dilaksanakan proses administrasi Berita Acara Serah Terima kepada kelompok dan UPTD tersebut," kata Sintong.
Temui Ma'ruf Amin, Pengurus MUI Klarifikasi Hukum Potong Tangan
Sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengunjungi calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin di kediamannya. Kedatangan mereka guna melaporkan kegiatan MUI serta mengklarifikasi isu-isu yang beredar.

"Sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia melapor kepada Kiai, karena Kiai sampai saat ini sebenarnya masih menjadi Ketua Umum, tetapi tidak aktif sehari-hari," ucap Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, Masduki Baidlowi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2018).

Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis turut menyampaikan, kehadiran mereka juga untuk mengklarifikasi kabar terkait usulan hukuman potong tangan untuk koruptor atau pencuri. Ia menegaskan, MUI tidak mengusulkan hal tersebut.

"MUI tidak pernah mengusulkan atau membuat draf untuk hukuman potong tangan kepada koruptor. Jadi MUI belum pernah secara kelembagaan, secara organisasi untuk mengusulkan hukum potong tangan untuk koruptor atau pencuri," tegas Cholil.

Masduki menjelaskan, sebenarnya ada beberapa ulama dari berbagai daerah yang yang ingin bersilaturahmi dengan Ma’ruf. Di antaranya adalah ulama dari Jawa Timur, Depok, Parung Bogor, dan berbagai tempat lainnya.

"Satu contoh misalnya dari Madura yang selama ini banyak dihubung-hubungkan dengan ulama-ulama yang katanya sangat berseberangan atau mengkritisi terhadap KH Ma’ruf, ternyata pada kenyataanya itu banyak ingin melakukan silaturahim ke KH Ma’ruf," tutur Masduki.

Menurutnya, sebenarnya Ma’ruf sendiri ingin berkunjung ke Jawa Timur, terutama daerah Madura dan Tapal Kuda. Namun, karena sampai saat ini pergerakan Ma’ruf masih dibatasi kondisi kesehatan kakinya, hal tersebut belum memungkinkan.

"Tapi insyaallah pada pertengahan Januari akan dimulai keliling-keliling ke berbagai tempat terutama di Jabar, bahkan juga di Banten yang jadi fokus, juga ada beberapa titik di Jatim," pungkas Masduki.

Menghemat Anggaran

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengatakan pihaknya mengusulkan agar para koruptor dikenakan hukuman potong tangan. Aturan tersebut menurut dia sesuai dengan syariat Islam yang menghukum para pencuri termasuk koruptor dengan hukuman potong tangan.

"Saya dengan kawan-kawan sudah menggodok bahwa kami akan mengajukan permohonan para maling dan koruptor yang terbukti, baik dengan bukti dan saksi tidak perlu dipenjara melainkan dipotong saja tangannya. Usulan ini akan disampaikan setelah pemilu 2019," katanya di Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, Senin 31 Desember 2018 malam.

Mantan dosen Universitas Sumatera Utara ini menjelaskan, jika usulan tersebut diterima maka terpidana korupsi tidak perlu lagi menjalani hukuman di penjara, cukup dipotong saja tangannya.

Dengan cara ini, menurut dia pemerintah bisa menghemat hingga Rp 15 triliun. Sebab, pemerintah tidak perlu lagi menyediakan anggaran makan dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup koruptor selama di penjara.
Mentan Lepas Ekspor Sayur ke Singapura dan Brunei Darussalam
Mengawali 2019, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor sayuran daun ke Singapura dan Brunei Darussalam. Sayuran tersebut berasal dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Amran menjelaskan, volume ekspor sayuran segar dari Bandung Barat cukup besar. Hal ini mengingat potensi pengembangan sayuran di daerah ini khususnya kawasan pertanian di Lembang sangat luas dan subur serta dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah sangat tinggi.

"Dari Bandung Barat, volume ekspor sayuran setahunnya mencapai 1.500 ton setahun atau 3,5 sampai 4 ton per hari. Dulu kita impor, dari Australia dan Amerika, tapi sekarang ekspor. Ini luar biasa kita membalikan impor ke ekspor ke Singapura, Brunei Darussalam dan Hongkong. Ini serangan balik dari Indonesia," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Amran Sulaiman menuturkan, volume ekspor sayuran segar dari Bandung Barat sebesar 4.600 ton per tahun atau 10 sampai 12 ton per hari.

Jenis sayuran daun yang diproduksi merupakan komoditas ekspor meliputi komoditas Baby Buncis, Buncis Kenya, Buncis Super, Watercress, Edamame, Zuchini, Kyuri, Red Oakleaf, dan Radichio. Jenis sayuran tersebut dapat tumbuh baik di daerah Bandung dan sekitarnya
Jokowi Hibur Anak - Anak Penyintas Bencana Tsunami Selat Sunda
Presiden Joko Widodo menjenguk korban tsunami Selat Sunda yang dirawat di RSUD dr. H. Bob Bazar di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Rabu (2/1/2019).

Presiden tiba di RSUD pukul 12.45 WIB. Dalam kesempatan itu, Jokowi mendengarkan curahan hati korban, termasuk seorang ibu bernama Sarnama yang sedang dirawat bersama anaknya, Yudi, yang berumur 6 tahun. Sarnama bercerita Yudi sempat menghilang setelah bencana tsunami terjadi. Yudi ditemukan keesokan harinya.

"Yudi ditemukan saat berpegangan pada kayu, dua saudaranya meninggal dunia, Ade Purnama 17 tahun dan Khalifah 1 tahun," ujar Sarnama.

Presiden Jokowi mendengarkan cerita Sarnama. Setelah menjenguk korban yang dirawat, Presiden melanjutkan kunjungan kerjanya ke Lapangan Tenis Indoor Kalianda.

Lokasi tersebut menjadi tempat pengungsian para korban. Presiden sempat bertemu anak-anak pengungsi di lapangan tersebut. Kepala Negara bermain bermain bersama anak-anak dengan mengajukan pertanyaan khasnya, seperti nama-nama ikan hingga buah-buahan.

Anak-anak serempak mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan Presiden. Presiden juga berpesan agar anak-anak tetap rajin belajar.
“Tetap belajar ya,” ujar Jokowi.

“Iyaaa,” jawab anak-anak.

Sebelum ke rumah sakit dan tempat pengungsian, Presiden lebih dulu ke desa-desa yang terdampak tsunami. Setelah berdialog dengan korban, Presiden menegaskan rumah baru untuk korban tsunami akan segera dibangun.

Namun pembangunannya akan digeser sekitar 400 meter dari lokasi rumah warga yang semula. Keinginan yang sama juga disampaikan warga ketika Jokowi mendatangi posko pengungsian di Lapangan Tenis Indoor Kalianda ini.

"Sudah tidak berani lagi di bibir pantai, semuanya," ujar Jokowi.

BBM Satu Harga Telah Hadir di 123 Wilayah
Sepanjang tahun 2018, PT Pertamina (Persero) berhasil melampaui target pencapaian operasional BBM Satu Harga. Dari target 67 titik, Pertamina telah mengoperasikan 69 titik BBM Satu Harga pada daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di wilayah Indonesia.
Dengan capaian ini, sejak mendapat tugas BBM Satu Harga pada 2017, total sudah 123 titik BBM Satu Harga yang berhasil dibangun Pertamina.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, menyatakan apresiasinya kepada seluruh pihak khususnya tim pelaksana BBM Satu Harga yang telah bekerja keras dan mendedikasikan pengabdiannya untuk mewujudkan pemerataan energi di daerah 3T di seluruh wilayah Indonesia.

“Meskipun tahun 2018 target yang ditetapkan lebih banyak dibanding tahun 2017, dengan sinergi dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, alhamdulillah, justru pencapainnya melebihi target,” ujar Adiatma dalam keterangan tertulis, Selasa (1/1/2019).

Operasional BBM Satu Harga, lanjut Adiatma, tersebar di seluruh wilayah 3T mulai dari Pulau Sumatera, Jawa - Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Titik BBM Satu Harga terbanyak berada di Papua sebanyak 28 titik, disusul Kalimantan (27 titik), Sumatera (24 titik), Nusa Tenggara (15 titik), Sulawesi (14 titik), Maluku (11 titik) dan Jawa – Bali (4 titik).

Pertamina menyalurkan BBM Satu Harga melalui berbagai moda transportasi baik mobil tangki, kapal laut, sampan hingga pesawat Air Tracktor khusus pengangkut BBM.

BACA JUGA
29 Penyalur BBM Satu Harga Beroperasi pada 2019
131 Titik di Wilayah RI Terjangkau Program BBM Satu Harga
Pertamina Operasikan 69 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Selama 2018
“Prinsipnya, kami berupaya untuk menyalurkan BBM ke daerah 3T secara kontinyu. Itulah komitmen Pertamina sebagai perwujudan BUMN hadir untuk negeri, sehingga saudara-saudara kita di seluru pelosok tanah air bisa merasakan BBM dengan harga yang sama dengan daerah lain,” tegas Adiatma.

BBM Satu Harga telah mendorong aktivitas perekonomian di daerah 3T, karena masyarakat semakin mudah mendapatkan akses BBM. Harga BBM di tiap pulau yang sebelumnya tinggi bekisat Rp 7.000 hingga Rp 100.000 per liter kini jauh menurun menjadi Rp 6.450 (premium) dan Rp 5.150 (solar).

Harga BBM di Pulau Sumatera dan Kalimantan sebelumnya berada di kisaran Rp 8.000 hingga Rp 40.000 per liter, di Maluku antara Rp 8.000 hingga Rp 17.000, Sulawesi antara Rp 8.000 hingga Rp 25.000, Nusa Tenggara antara Rp 8.000 hingga 9.500 serta tertinggi Papua antara Rp 15 ribu – Rp 100.000.

“BBM Satu Harga telah mendorong efisiensi biaya transportasi, harga barang-barang juga menurun sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah semakin menggeliat, karena BBM adalah energi bagi pergerakan ekonomi masyarakat,” imbuh Adiatma.

Berdasarkan Kep. Dirjen Migas No.09.K/10/DJM.O/2017 tanggal 23 Januari 2017, tentang Lokasi Tertentu Untuk Pendistribusian JBT & JBKP, Pertamina ditargetkan mendirikan lembaga penyalur BBM Satu Harga di 150 titik selama 3 tahun dari 2017– 2019. Pada 2017 ditargetkan 54 lokasi, 2018 sebanyak 67 lokasi dan 29 lokasi pada 2019.
Bantah Pernyataan Prabowo: BPS Tunjukan Data Asli Angka Kemiskinan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek validitas sumber data yang dikutip orang lain, sekalipun dibeberkan oleh pejabat atau tokoh politik. Imbauan ini disampaikan menanggapi pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto yang menyebut 99 persen masyarakat Indonesia hidup pas-pasan.

"Kalau ada yang membuat pernyataan. Pertama kali, saya akan cek dulu sumber datanya ada tidak. Saya harus pegang dulu," tegas Suhariyanto di Politeknik Statistika STIS, Kamis (25/10).

Menurut dia, dalam membuat sebuah pernyataan, seseorang harus berbasiskan data. Jika tidak, pernyataan tersebut akan sulit ditanggapi.

"Yang penting datanya dulu. Kita lihat bersama, betul tidak intrepretasinya seperti itu," jelasnya.

Sebuah data, lanjut Suhariyanto, memang bisa ditinjau dari berbagai sudut. Karenanya, intrepretasi data juga perlu dilakukan hati-hati.

"Di BPS, intinya hanya memotret data lapangan kemudian kami membuat tabel yang kami rangkum dengan temuan-temuan penting. Dengan harapan, bisa ditindaklanjuti," katanya.

Misalnya, saat BPS menyatakan faktor terbesar yang berpengaruh pada kemiskinan adalah beras. Artinya, BPS menilai stabilisasi harga beras harus dijaga untuk menjaga inflasi dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Indonesia terus menurun. Pada September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

Kemudian, per Maret 2018, angka kemiskinan turun ke level satu digit 9,82 persen atau setara dengan 25,92 juta penduduk miskin. Persentase tersebut merupakan titik persentase kemiskinan terendah sejak 1999.