Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Indonesia, seperti 100 ribu kilometer lebih jalan tol yang telah dibangun, adalah untuk kesejahteraan rakyat.



Demikian pula, untuk membangun semua itu dia melakukan pendekatan yang lebih baik, bukan pemaksaan.

"Dalam 4,5 tahun terakhir ini hampir tak ada terjadi konflik dalam pengambilan lahan untuk pembangunan, karena prinsip kita adalah bukan ganti rugi, tapi ganti untung," ujar Jokowi menanggapi Prabowo saat menjawab pertanyaan panelis dalam Debat Capres Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Dia juga mengatakan, biaya ganti rugi dalam setiap proyek infrastruktur tak lebih dari 3 persen dari keseluruhan biaya.

"Jadi saya perintahkan untuk dilebihkan angkanya menjadi 5 persen, karena itu kecil sekali," tegas Jokowi.
Disebut Pembangunan Grasa Grusu oleh Prabowo, Jokowi: Itu Salah Besar
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan, apa yang disampaikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat kedua capres, bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukannya terburu-buru, adalah salah besar.

Jokowi menegaskan, apa yang dilakukan pemerintahannya selama ini semuanya sudah direncanakan dengan perhitungan yang matang.

"Ya kalau tadi menyampaikan tanpa visibility adalah salah besar. Itu sudah direncanakan," ucap Jokowi saat menjawab pertanyaan dari Prabowo dalam Debat Capres Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Dia menuturkan, soal LRT Palembang sepi penumpang, itu memerlukan waktu. Bagaimana budaya masyarakat menggunakan moda transportasi LRT semuanya butuh proses.

"Negara lain butuh 10 tahun, 20 tahun. Tidak mudah," jelas Jokowi.

Soal Bandar Udara Internasional Kertajati yang disebut Prabowo sepi, Jokowi menjelaskan itu akan ramai usai tol sambung Bandung ke Kertajati rampung.

"Itu menunggu jalan tol sambung Bandung-Kertajati. Begitu jadi, semuanya dipindahkan ke Kertajati," pungkasnya.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, membantah pernyataan capres Prabowo Subianto yang menyebut harga beras dan daging di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia.

"Prabowo mengatakan bahwa harga beras tertinggi di dunia dan daging tertinggi di dunia. Padahal, dari data yang ada, jelas sekali bahwa Indonesia itu harga beras nomor 80. Itu artinya yang nomor satu tertinggi, 80 itu terakhir," ujar Arya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/2/2019), seperti dikutip Antara.



Dia menekankan harga beras di Indonesia Rp 12.000 per kg atau lebih murah dibandingkan Jepang yang mencapai Rp 59.000 per kg.

"Prabowo kembali menakut-nakuti dan membuat data bohong. Itu sangat berbahaya untuk bangsa," katanya. Menurut dia, harga beras di Indonesia hanya lebih mahal daripada Polandia yang seharga Rp 11.857 per kg, serta Vietnam, Nepal, Kazhakstan, dan sebagainya.

"Untuk di Asia Tenggara saja, kita termasuk rendah. Bahkan, dibanding Thailand pun, kita masih lebih rendah. Jadi, kalau dikatakan Pak Prabowo bahwa Indonesia paling mahal harga beras, ini beras apa? Beras mana? Pak Prabowo ini tahu tidak harga beras? Dia pernah beli beras? Jangan buat kebohongan-kebohongan lagi," ujar Arya.

Demikian pula dengan harga daging, kata Arya, tingkat harga daging di Indonesia masuk peringkat ke-49 dari 89 negara. Harga daging termahal di dunia, menurut dia, ada di Swiss yang mencapai Rp 675.000 per kg, serta Hong Kong mencapai Rp 276.000 per kg.

Dia mengajak seluruh pihak menjadikan Pemilu 2019 bersih dan jujur, tidak menakut-nakuti dengan berita bohong. Jokowi sebelumnya juga mengomentari pernyataan Prabowo tersebut.

Jokowi mengatakan, pernyataan Prabowo patut untuk dicek kebenarannya. Sebab, menurut laporan yang diterimanya, justru harga daging dan beras di Indonesia terbilang murah dibandingkan negara lain.

"Coba dicek di seluruh dunia. Itu harga (daging dan beras) kita ini ada pada posisi yang seperti apa," ujar Jokowi ketika ditemui di lokasi Tanwir ke-2 Muhammadiyah di Bengkulu, Jumat.

"Kita ini termasuk memiliki harga yang termurah di dunia, baik yang namanya beras maupun yang namanya daging," katanya.

Jokowi mengatakan, harga daging dan beras di Tanah Air hanya kalah murah dengan beberapa negara di Asia, misalnya Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, dan Thailand.

"Tapi untuk yang lain-lain, kita masih lebih murah ya," lanjut Jokowi. Ia menambahkan, harga daging sapi olahan memang memiliki harga bervariasi. Ada yang harganya Rp 80.000 per kilogram, bahkan ada pula yang seharga ratusan ribu rupiah.

"Untuk daging itu kan tergantung mau pilih yang mana. Ada yang Rp 80.000. Ada yang Rp 120.000. Yang wagyu Rp 500.000 juga ada," lanjut Jokowi.
Di Era Jokowi, Harga BBM di Daerah Terpencil Sama Dengan di Jawa
Kedua calon presiden (capres) yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu dalam debat capres kedua pada Minggu 17 Februari 2019.

Pada debat kedua ini akan membahas mengenai topik energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bila melihat sektor energi, selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), pemerintah berupaya menyediakan energi secara merata dengan harga terjangkau. Salah satu program pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan hal tersebut melalui program bahan bakar minyak (BBM) satu harga atau program BBM Satu Harga.

Ia menuturkan, penerapan harga BBM yang sama di seluruh Indonesia merupakan amanah Presiden Jokowi yang terus diupayakan. Hal ini agar seluruh masyarakat Indonesia di mana pun dapat merasakan harga BBM yang sama.

"Apa yang sudah dilakukan Pemerintah sejak empat tahun berjalan di sektor energi Dan Sumber Daya Mineral, saya baru separuh, sebelumnya ada pendahulu saya yang memimpin Kementerian ini, arahan Bapak Presiden empat tahun lalu sampai sekarang sama, yaitu semangat untuk menerapkan keadilan sosial. Jadi sila kelima ini menjadi sangat penting untuk semua kegiatan ekonomi," kata Jonan.

Jadi lewat program BBM satu harga, pemerintah merealisasikan harga BBM yang tadinya mahal di sejumlah daerah menjadi terjangkau di wilayah Indonesia.

Mengutip situs Kementerian ESDM, lewat program BBM Satu Harga tersebut, harga jual BBM yang sebelumnya di Kabupaten Puncak, Papua sebesar Rp 100 ribu, di Nunuka, Kalimantan Utara sebesar Rp 40 ribu, dan Pegunungan Arfak, Papua Barat sebesar Rp 30 ribu, menjadi sebesar Rp 6.450 untuk premium dan solar sebesar Rp 5.150 per liter.

Hingga 2018, realisasi BBM Satu Harga mencapai 131 titik. Diharapkan penyaluran BBM Satu Harga makin luas. Ditargetkan mencapai 160 titik untuk periode 2017-2019.

Pada peta jalan BBM Satu harga ini yang dimulai pada 2017 menunjukkan ada 57 titik dengan penyaluran program BBM Satu Harga yang dilakukan Pertamina mencapai 54 titik dan swasta tiga titik.

Kemudian 2018, ada 73 titik dengan dengan penyaluran BBM Satu Harga yang dilakukan Pertamina mencapai 67 titik dan swasta enam titik. Pada 2019, ditargetkan 30 titik dengan 29 titik yang dilakukan Pertamina dan satu titik oleh swasta.

Bila melihat per wilayah, program BBM Satu Harga di Sumatera ada 29 titik. Sebelumnya harga BBM di wilayah tersebut antara Rp 8.000-Rp 9.000.

Di Kalimantan ada 33 titik untuk program BBM Satu Harga. Sebelumnya harga BBM di wilayah tersebut Rp 8.000-Rp 40.000.

Sedangkan di Jawa dan Madura ada tiga titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000. Kemudian di Bali ada satu titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000.

Sementara itu, di Sulawesi dan Gorontalo ada 14 tiga titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000. Kemudian di Bali ada satu titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000.

Sementara itu, di Sulawesi dan Gorontalo ada 14 titik untuk program BBM Satu Harga dengan harga sebelumnya Rp 8.500-Rp 25.000. Di Nusa Tenggara ada 14 titik program BBM Satu Harga dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 9.000.

Di Maluku dan Maluku Utara ada 11 titik untuk program BBM Satu Harga. Harga BBM sebelumnya Rp 10.000-Rp 12.000. Di Papua dan Papua Barat ada 26 titik untuk program BBM Satu Harga dengan harga sebelumnya Rp 12.000-Rp 100.000.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung capres Joko Widodo (Jokowi) kerap memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menepisnya.

"Pak Jokowi tidak pernah mempolitisasi salat atau rumah ibadah. Tidak seperti Prabowo, yang mempolitisasi salat Jumat hari ini, sehingga dilarang Bawaslu dan takmir masjid," kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).



TKN menjawab terkait beberapa momen Jokowi saat salat yang dipotret. TKN menegaskan tidak ada mobilisasi juru foto untuk mengabadikan momen Jokowi salat.

Politikus Golkar ini menambahkan, saf salat yang dimundurkan justru untuk membuat salat jemaah tetap khusyuk. Menurutnya, hal itu tak melanggar tata tertib salat.

Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily. (Foto: dok. pribadi)

"Saf dimundurkan justru untuk membuat salat jamaah di saf tersebut tetap khusyuk, dan itu tidak melanggar tata tertib salat," ujar Ace.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menegaskan tidak akan ada kegiatan perpolitikan di kegiatan salat Jumat hari ini. Menurut BPN, justru Jokowi-lah yang sering memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat.

"Sekali lagi, besok agenda Pak Prabowo itu agenda pribadi, hanya datang untuk salat Jumat tanpa memberikan kata sambutan, baik sebelum maupun sesudah salat Jumat. Kedua, Pak Prabowo juga nggak akan meminta tempat duduk khusus dan Pak Prabwoo juga nggak minta saf dimundurkan agar kamerawan bisa mengambil foto Pak Prabowo. Kan kalau Pak Jokowi safnya minta dimundurkan tuh, kami tidak melakukan hal itu. Jadi nggak ada prasangka itu dan kami berhusnuzan saja, karena insyaallah masalahnya sudah selesai," ujar jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (14/2).
Faktanya Jokowi - Ma'ruf Mulai Unggu di Jawa Barat
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengungkap alasan elektabilitas petahana Joko Widodo mulai unggul di Jawa Barat dibandingkan capres Prabowo Subianto. Adalah cawapres Ma'ruf Amin sebagai salah satu faktor pendulang suara.

"Figur Kiai Ma’ruf akan lebih bisa diterima di kalangan masyarakat santri di Jawa Barat karena beliau adalah ulama terkemuka yang berasal dari tatar Sunda," ujar Ace melalui pesan singkat, Jumat, (15/2/2019).

Ace menyebut beberapa indikasi bahwa kemenangan di Jawa Barat mulai terlihat. Pertama adalah konfigurasi partai politik. Beberapa partai di 2014 mendukung Prabowo, balik dukung Jokowi.

"Partai Golkar yang dulu mendukung ke Prabowo, kini solid mendukung Jokowi-Ma’ruf," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.

Kemudian, gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat adalah tokoh yang diusung partai koalisi Jokowi-Ma'ruf. Yaitu, PPP, Nasdem, Hanura dan PKB.

"Yaitu Kang Emil dan Pak Uu Ruhzanul Hakim. Dulu Gubernurnya berasal dari pihak sebelah," kata Ace.

Dia klaim sejumlah tokoh Jawa Barat berada dalam barisan terdepan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Seperti mantan gubernur Jabar Solihin GP, mantan wakil gubernur Jabar Deddy Mizwar, Agum Gumelar, sampai Ginandjar Kartasasmita.

"Tokoh-tokoh Jabar seperti Kang Solihin GP, Pak Ginandjar Kartasasmita, Pak Agum Gumelar, Deddy Mizwar, dan lain-lain berada barisan terdepan mendukung Jokowi-Kyai Ma’ruf," ucap Ace.

Anggota DPR Komisi VIII itu mengatakan Jabar adalah wilayah penting. Itu bakal menentukan perolehan suara sampai tingkat nasional.

"Jawa Barat itu sangat strategis secara nasional dengan jumlah pemilih yang sangat besar secara nasional. Kemenangan di Jawa Barat sangat menentukan dan menjadi barometer kemenangan di tingkat nasional," kata Ace.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai tarif Tol Trans Jawa yang berlaku saat ini masih terbilang wajar dan tidak semahal yang dikeluhkan beberapa pihak, terutama pengusaha sektor logistik.

Saat ini, tarif Tol Trans Jawa tercatat sebesar Rp1.000 per kilometer (km). Menurut Basuki, tarif ini terbilang wajar yang mencerminkan perhitungan harga pada masa transisi ketika tol sudah selesai dibangun dan beroperasi efektif sesuai dengan masa konsesi.



Ketika masa konsesi selesai, bukan tidak mungkin tarif Tol Trans Jawa akan lebih rendah. Saat ini, masa konsesi tol yang menghubungkan Merak-Banyuwangi itu sekitar 35-40 tahun.

"Dari segi rasional, saya masih oke untuk harga per kilometer-nya. Ini kan masa transisi, jadi kami tunggu kondisi normal nanti," ucapnya di lingkungan Istana Kepresidenan, Rabu (13/2).

Bahkan, menurut dia, pemerintah turut memberi potongan harga alias diskon kepada pengguna jalan tol sebesar 15 persen yang diberikan selama dua bulan dari Januari-Maret 2019.

Di sisi lain, Basuki mengatakan tarif tol ini masih wajar karena pembangunan tol ditujukan sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin melintas dari satu titik ke titik lainnya. Artinya, ketika jalan tol sudah ada, bukan berarti semua masyarakat harus menggunakan jalan tersebut.

Sebab, jalan nontol pun sebenarnya masih bisa digunakan, misalnya jalan utama di pesisir Pantai Utara (Pantura).

"Mereka (pengemudi) misalnya bisa keluar lewat Cipali, nanti masuk lagi ke jalan yang lama, baru kemudian misalnya ada tol baru keluar lagi (dari jalan non tol)," terangnya.

Meski begitu, Basuki belum bisa memberi sikap pasti terhadap wacana penurunan tarif tol yang pernah direncanakan dengan memanggil seluruh Badan Pengatur Jalan To (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Pasalnya, berbagai opsi penetapan tarif Tol Trans Jawa masih terus dikaji. Salah satunya dengan memperpanjang masa konsesi jalan tol tersebut.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Logistik (ALI) Zaldy Ilham Masita mengeluhkan tarif Tol Trans Jawa karena dianggap terlalu mahal. Sebab, tarif tersebut membuat truk yang membawa barang logistik lebih memilih lewat jalur Pantura ketimbang tol.

"Penghematan waktu tidak bisa menutupi tambahan biaya kalau lewat tol," ungkap Zaldy.
Fadli Zon Enggan Minta Maaf Soal Puisinya, Mahfud MD: Pantas Tidak Dipilih Sebagai Wakil Rakyat ?
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, yang berhak mengadili puisi Doa yang Ditukar karya Wakil Ketua DPR Fadli Zon adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Mahfud MD mempersilakan pihak-pihak yang merasa keberatan dan tersinggung dengan puisi Fadli Zon, membawanya ke ranah Dewan Etik. Sebab, hingga kini belum ada orang atau pihak yang mengajukan pengaduan tersebut kepada Dewan Etik DPR.

"Tapi mau diadili oleh Dewan Etik, kan harus ada yang ngadu. Kalau ada yang mengadu silakan saja," kata Mahfud MD di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Sebab, menurut Mahfud MD, puisi karangan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dianggap tidak sopan karena menyinggung Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah, KH Maimun Zubair atau karib disapa Mbah Moen.

"Itu tidak sopan, etik disebut penistaan," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menjelaskan, jika dilirik secara hukum, tak ada yang salah dalam puisi karya Fadli Zon itu. Sebab, dia tidak menyebutkan subjek yang disindir secara jelas.

Tapi masyarakat sudah lebih dahulu paham siapa yang dimaksud oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sedangkan bila dipandang secara etika, puisi Fadli Zon disebut sebagai penistaan. Oleh karena itu, Mahfud MD meminta masyarakat menyikapi puisi karya Fadli Zon tersebut dalam pandangan politik.

"Sikapi secara politik saja. Orang ini pantas tidak dipilih sebagai wakil rakyat?" cetus Mahfud MD.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan 130 kiai Jawa Timur di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dilakukan secara tertutup pada pukul 11.00 WIB.

Ketua Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Kabupaten Sampang, Soleh Sayuti menjelaskan kedatangan mereka untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Pertemuan itu sempat membahas persoalan politik.



"Karena ini tahun politik sedikit banyak ada bahas politik," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Soleh mengakui, pihaknya siap memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Apalagi Ma'ruf Amin pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais Aam PBNU.

"Ulama semuanya itu yang ada di NU insyaallah dukung Ma'ruf," kata dia.

Berbeda dengan Soleh, Wakil Rais Syuriah NU Kabupaten Sampang, Fahrurozi menegaskan pertemuan kiai Jawa Timur dengan Jokowi murni untuk bersilaturahmi. Tidak ada pembahasan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Kehadiran kami di sini bukan dukung mendukung. Substansinya silaturahmi kepada beliau," kata Fahrurozi.

Fahrurozi menyebut, 130 kiai ini ada yang berasal dari Sampang, Sumenep, Pamekasan hingga Bangkalan. Mereka memberikan penjelasan kepada Jokowi mengenai isu-isu hoaks yang merebak di media sosial belakangan ini.

"Jadi kami ikut membantu meluruskan, tidak hanya hoaks yang berkaitan dengan pak Jokowi tetapi dari semua pihak," pungkasnya.
Jokowi Telepon SBY Tanya Kondisi Kesehatan Ani Yudhoyono
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah menelepon Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengetahui kabar Ani Yudhoyono. Mantan Ibu Negara itu diketahui tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura karena mengidap kanker darah.

"Sudah, empat hari atau lima hari yang lalu saya udah telepon beliau. Pak Jusuf Kalla juga udah telepon beliau untuk mengabarkan mengenai Ibu Ani," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Jokowi mendoakan agar Ani Yudhoyono segera diberikan kesehatan dan kesembuhan dari penyakitnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap agar Ani dapat segera kembali ke Indonesia dengan sehat.

"Kita semuanya mendoakan agar beliau cepat sembuh dan kembali ke Indonesia," kata dia.

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negera Pratikno dan tim dokter kepresidenan untuk membantu pengobatan Ani. Jokowi mengaku tengah mengatur waktu untuk menjenguknya.

"Mengatur waktu," ucap Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan larangan bagi pemerintah provinsi (pemprov) untuk menyelanggarakan rapat di hotel tidak ditindaklanjuti karena akan berpengaruh pada industri perhotelan dan turunannya.

"Saya ingin menjawab apa yang menjadi statement Mendagri dulu, tadi baru saja saya diberi tahu sudah beres, tidak akan ditindaklanjuti," jelas Jokowi dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Puri Agung Convention Hall Jakarta, Senin 11 Februari 2019 malam, seperti dikutip dari Antara.



Sebelumnya Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani dalam acara yang sama mengeluhkan kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan usaha dan industri perhotelan di Tanah Air.

Seketika setelah Haryadi rampung menyampaikan laporannya dalam acara itu, Presiden langsung memberikan jawaban. "Baru saja ini tadi jawab langsung oleh Mendagri tidak ditindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh Pemprov untuk tidak menyelenggarakan rapat evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di hotel.

Perintah ini dikeluarkan setelah insiden dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, yang melihat aparatur Pemprov Papua.

Dua penyelidik KPK diduga dianiaya oleh sejumlah orang di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Minggu (3/2/2019) dini hari.

Ketua PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan larangan tersebut akan memukul industri perhotelan karena jika alasannya untuk penghematan anggaran mestinya justru pengelolaan anggarannya yang dilakukan lebih cermat.

"Bukan dengan melarang kegiatan di hotel. Kami ingat kebijakan yang serupa pada 2014 oleh Menpan RB yang melarang kegiatan di hotel, ini memukul usaha hotel sehingga okupansinya turun rata-rata tinggal 20 persen," katanya.

Hal itu juga memukul mata rantai industri pendukung hotel termasuk UMKM pemasok sayuran, ayam, dan lain-lain.

Larangan itu pada akhirnya dicabut namun kata dia industri hotel ketika itu memerlukan waktu lama setidaknya satu tahun untuk pulih.

"Dampak negatifnya lebih besar dan harapan efisiensi tidak tercapai karena banyak kantor pemerintah tidak punya ruang rapat memadai dan akomodasi yang terintegrasi," katanya.

Hal ini kata dia, akan melemahkan daya saing pariwisata Indonesia.
MENTERI PUPR Sebut Ada Kemungkinan Penurunan Tarif Tol Trans Jawa
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memanggil Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tergabung dalam Asosiasinya Tol Indonesia (ATI) pada Selasa pagi. Pemanggilan tersebut untuk membahas rumusan tarif Tol Trans Jawa yang banyak dikeluhkan mahal oleh para pengguna.

Basuki mengatakan, langkah pemanggilan ini untuk mendengar pendapat dari para operator tol terkait kemungkinan pemangkasan tarif. Namun begitu, sambungnya, banyak pertimbangan lain yang juga harus dipikirkan lebih lanjut sebelum hasil akhir diketok palu.

"Seperti saya sampaikan, sebetulnya tidak semata-mata tarif, ada beberapa hal lain yang mesti dipertimbangkan. Misalnya disampaikan kalau tarif diturunkan nanti pedagang di Pantura juga pada protes katanya. Kalau diturunkan pengguna jalan banyak pindah ke tol, warung usahanya jadi sepi," ungkap dia di kantornya, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Opsi selanjutnya, ia menambahkan, pemerintah turut menyoroti penggunaan transportasi yang 95 persen masih didominasi oleh jalan raya. Dia menginginkan agar pengguna jalur darat seperti Tol Trans Jawa bisa coba beralih moda transportasi menuju kereta api atau kapal laut, sehingga jalan raya dan tol bisa lebih terawat dan awet.

Selain itu, Basuki juga ikut mengamati keberadaan angkutan domestik berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) yang kerap memadati jalan tol.

"Mereka kan tidak bisa lari lebih dari 40 kilometer per jam, sehingga mereka masuk tol pun menjadi lambat dan tidak perlu cepat. Nah kalau tidak perlu cepat mereka lewat jalur Pantura," ujar dia.

Namun demikian, berbagai faktor tadi disebutkannya tengah ditindaklanjuti oleh tim kecil buatan BPJT dan ATI, untuk kemudian dirumuskan berapa kira-kira besaran penurunan tarif Tol Trans Jawa.

Sebab, lanjutnya, perhitungan tarif pun harus mempertimbangkan beberapa opsi lain semisal masa konsesi jalan tol. "Mudah-mudahan satu-dua hari ini bisa dirumuskan, baru nanti kita serahkan ke Kemenkeu baru lapor ke Presiden (Joko Widodo)," tandasnya.



Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin memuji cara Presiden Joko Widodo dalam memperhatikan peran ulama dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu caranya dengan memberikan kesempatan pada ulama sebagai Calon Wakil Presiden.

"Saat Pemerintahan Jokowi ini, ulama sangat diperhatikan, tentunya seperti saat ini, memberikan kesempatan ulama sebagai cawapres dalam pelaksanaan Pemilu," katanya di Gedung Olahraga Persada, Sukatani, Rajeg, Tangerang, Minggu (10/2/2019).

Diungkapkan Maruf, jika dibanding pemimpin-pemimpin lainnya, ulama kerap hanya dibutuhkan saat menjelang kampanye, untuk mendulang suara umat.

"Biasanya ulama yang akan diminta bantuannya menjelang suatu pemilihan, tetapi setelah selesai, para ulama kembali ditinggalkan sangat berbeda pada saat pemerintahan Jokowi," cetus dia.

Menurutnya, ulama bertugas melaksanakan gerakan perlindungan dan pelayanan kepada umat dari cara berfikir yang menyimpang.

"Kita harus luruskan dan harus kita perbaiki. Dimana, meski cara berpikir berbeda, masih dapat kita maklumi karena perbedaan pasti ada dalam kehidupan seperti, cara memilih capres dan cawapres. Boleh berbeda tapi, harus saling menghormati adanya perbedaan pola pikir," bilangnya.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kritik mengenai utang harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dilihat dari penambahan jumlahnya saja.

Menurut Sri Mulyani, jumlah utang pemerintah akan terus bertambah seiring dengan defisit APBN setiap tahunnya.

"Jadi saya hanya ingin menyampaikan, yang disampaikan mereka bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Menurut Sri Mulyani, besarnya utang pemerintah juga harus dilihat secara luas mulai dari penggunaan hingga manfaatnya. Apalagi, pada saat 2014-2015 telah terjadi penurunan harga komoditas yang membuat kinerja ekspor nasional negatif.

"Waktu tahun 2014-2015, apakah dia mampu membangun infrastruktur, apakah kita mampu mengurangi kemiskinan, apakah kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Itu semuanya kan tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteksnya," jelas dia.

Tidak hanya itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menjelaskan bahwa kenaikan pembayaran bunga utang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, biaya pembayaran bunga utang pada tahun 2014 sebesar Rp 133,4 triliun atau 7,5% dari belanja negara, sedangkan saat ini meningkat menjadi 11,7% atau setara Rp 258,1 triliun (realisasi 31 Desember 2018).

"Maka pasti dengan stok utang yang lebih kecil dengan suku bunga rata-rata internasional dan dalam negeri yang lebih rendah, ya pasti pembayaran bunganya lebih moderate. Lima tahun kemudian, dengan jumlah stok nominal yang tinggi, karena ini selalu agak membingungkan," kata dia.

"Namun, yang harus dilihat, yang dibandingkan itu ya tidak hanya nominal. Kalau nominalnya ini bergerak tapi nominal lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan, atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat," tambah dia.
Politikus Golar Nusron Wahid mempersoalkan jawaban Waketum Gerindra Fadli Zon yang menyebut sosok 'kau' dalam puisi 'Doa yang Ditukar' adalah 'makelar doa'. Menurut Nusron, Fadli sama saja menganggap KH Maimun Zubair (Mbah Moen) bisa digerakkan oleh makelar.

"Kalau yang dimaksud 'kau' adalah makelar doa. Ini juga zalim. Seakan-akan doanya Mbah Moen bisa dimakelarin. Jangan samakan diri Fadli Zon yang biasa dimakelarin orang, dengan Kiai Maimoen," ujar Nusron dalam kepada wartawan, Sabtu (9/2/2019).

6

Nusron mengingatkan Mbah Moen saat ini merupakan kiai paling sepuh di Nahdlatul Ulama (NU). Dia menilai Fadli telah merendahkan integritas dan kepribadian Mbah Moen.

"Karena menganggap bahwa doanya beliau (Mbah Moen) bisa digerakkan oleh makelar, sungguh merendahkan integritas dan kepribadian beliau. Tidak bisa memuliakan guru," ujar Nusron.

Menurut Nusron, sikap Fadli ini seperti memperlihatkan sikap kubu Prabowo Subiato dalam memandang ulama. Dia curiga jangan-jangan kubu capres nomor urut 02 itu juga memakai makelar ulama.

"Jangan-jangan mereka selama ini pakai makelar ulama, kok nuduh ada makelar doa, di balik revisi doa Kiai Maimoen. Semakin jelas makin ke sini, siapa yang menghormati ulama beneran, siapa yang selama ini hanya memakai ulama yang dianggap cocok saja. Sudah ketahuan. Saya yakin warga NU, santri dan akhlak ahlussunah wal jamaah, tidak seperti Fadli Zon," jelasnya.

Nusron sebetulnya mengakui Fadli sebagai seorang seniman. Namun, sebut dia, seniman juga harus menghormati ulama.

"Seharusnya dia (Fadli) tabayun dan tanya, jangan malah membuat parodi dan puisi. Seniman ya seniman. Apa kalau seniman terus bebas adab?" ucap Nusron.

Nusron menduga sosok 'makelar doa' yang dimaksud Fadli adalah Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Meski demikian, Nusron menegaskan Mbah Moen tak mungkin tunduk kepada Rommy.

"Kalaulah yang disebut makelar itu Romahurmuziy, memang Kiai Maimun bisa disetir sama Rommy? Yang ada Rommy yang tunduk dan ikut perintah Mbah Maimun. Ngawur itu kalau punya pandangan begitu. Mbah Moen itu ulama yang merdeka. Kalau beliau salah ya menyampaikan salah," tegasnya.
Alumni Muda Mahasiswa Islam Dukung Jokowi - Ma'ruf
Relawan Forum Alumni Muda Mahasiswa Islam untuk Jokowi-Ma'ruf Amin (FAMMI) se-provinsi Banten mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Mereka berharap Jokowi dapat membawa Indonesia semakin maju.

Deklarasi relawan yang terdiri dari alumni mahasiswa Islam se-provinsi Banten digelar di Hotel The Radiant Center, Tangerang Selatan, Sabtu (9/2/2019). Hadir dalam deklarasi tersebut Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Akbar Tandjung dan Ketua Dewan Pengarah TKD Kota Tangerang selatan, Airin Rachmi Diany.

Koordinator nasional FAMMI, Muslim Hafidz, mengatakan setidaknya ada 500 peserta yang hadir pada deklarasi itu. Hafidz menyebut FAMMI berharap Indonesia bisa maju di bawah pimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Harapannya adalah untuk menjadi Indonesia maju pilihannya adalah Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar Hafidz kepada wartawan.

Hafidz mengatakan alasan FAMMI mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin karena Jokowi sukses di periode pertama pemerintahannya. "Ini adalah kesadaran bersama di mana Jokowi sudah sukses dalam pemerintahan ini," lanjutnya.

Hafidz juga mengaku kagum dengan prestasi yang diraih Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, massa yang tergabung dari alumni mahasiswa Islam se-Banten itu merasa memiliki pandangan yang sama dengan kebijakan Jokowi.

"Kami melihat itu dari tahun 2008 ketika Tempo menyatakan bahwa ada wali kota dan bupati yang terbaik, di sana termasuk ada Jokowi dalam membuat kebijakan. Bagaimana memanusiakan manusia," lanjutnya.

"Kami di FAMMI pemahaman terhadap pandangan mahasiswa Islam bagaimana itu humanity (Kemamusiaan) dan kemampuan membenahi pasar tradisional dan semuanya tertib, baru beranjak ke DKI (Gubernur) dan kemudian presiden," ujar Hafidz.

Ketua Dewan Pengarah TKD Kota Tangerang selatan, Airin Rachmi Diany yang hadir pada deklarasi tersebut mengapresiasi semangat yang telah diberikan oleh FAMMI.

"Tentun saya terima kasih ke FAMMI dan keluarga besarnya. Tentu kita yakin adik-adik memiliki semangat dan juga intelektualitas. Mereka sangat cerdas untuk memilih siapa yang terbaik untuk mereka semua," ujar Airin.
Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun meyakini aksi masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, yang menyambut Cawapres Sandiaga S Uno sembari meneriakkan nama Jokowi bukan aksi rekayasa. Cara itu dinilai sebagai spontanitas warga dalam mengekspresikan diri.

“Terkait yang dialami sahabat saya cawapres 02 Pak Sandiaga S Uno, itu spontanitas masyarakat setempat. Itu adalah ekspresi spontan yang tidak didesain oleh siapa pun,” ujar Misbakhun, Jumat 8 Februari 2019.



Sebelumnya sebuah video singkat menyebar secara viral melalui layanan pesan dan media sosial. Dalam video itu sejumlah masyarakat di ibu kota Jawa Timur tersebut meneriakkan nama Jokowi saat menyambut Sandiaga dan rombongan yang melintas menggunakan mobil berpengawal.

Misbakhun menegaskan, Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma’ruf tak pernah merekayasa atau mendesain cara masyarakat menyambut duet Prabowo-Sandi. Bahkan, TKN berkali-kali mengingatkan masyarakat bahwa yang bersaing di pilpres anak-anak terbaik bangsa.

“Karena itu kami selalu mengingatkan agar jangan sampai kontestasi pilpres ini mengganggu suasana kekeuargaan, kerukunan atau bahkan sampai memunculkan ketegangan. Kami memberikan pengertian seperti itu,” tutur salah satu juru bicara TKN Jokowi - Ma’ruf itu.

Hanya saja, kata Misbakhun, masyarakat berhak mengekspresikan diri dalam menyambut capres ataupun cawapres yang tidak sesuai pilihan hati mereka.

"Yang pasti kami mengimbau masyarakat dan pendukung pasangan 01 selalu berlaku tertib, tidak mengintimidasi dan arogan sehingga suasana kemitraan, kekeluargaan, kebangsaan dan bernegara tetap terjaga baik,” kata dia.

Misbakhun juga mengingatkan kubu Prabowo-Sandi tidak menggoreng penyambutan warga Surabaya itu sebagai bentuk intimidasi. Menurutnya, seiring kian dekatnya pelaksanaan pilpres maka semua pihak harus menjaga suasana kondusif.

“Karena kalau sampai terjadi gesekan di akar rumput, itu akan mencederai pilpres kita. Pemilu makin dekat, masyarakat juga harus diajak menciptakan suasana kondusif,” katanya.

Legislator yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menambahkan, masyarakat harus diajak memilih berdasar akal sehat. Terlebih, masyarakat bisa menilai dan membedakan pasangan yang tengah bersaing.

"Jadi saya harapkan soal penyambutan tidak digiring seolah-olah sebagai intimidasi, cercaan dan hinaan yang direkayasa,” pungkas Misbakhun.
Bukti Jokowi Serius Sejahterakan PNS Dengan Beri Tunjangan Kinerja
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan besaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian dan lembaga bervariasi.

"Pemberian tunjangan itu berdasarkan kinerja, ada yang 90 persen, ada yang 80 persen, ada yang 70 persen," kata Syafruddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

Syafruddin mengatakan, kenaikan tunjangan kinerja bagi PNS paling rendah 45 persen dan paling tinggi 90 persen. Salah satu kementerian yang dipastikan akan mendapatkan tunjangan kinerja paling tinggi adalah Kementerian Keuangan. "Sudah clear, bersih, kinerjanya clear," katanya.

Selain Kementerian Keuangan, Syafruddin memperkirakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional akan mendapatkan tunjangan kinerja maksimal. Menurut dia, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kini sedang berlomba mengejar nilai dan melakukan efisiensi supaya bisa memperoleh kenaikan tukin.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memastikan akan memberikan tunjangan kinerja secara maksimal kepada pegawai Badan Pertanahan Nasional di pusat maupun daerah. "Pertama paling penting mau saya jawab dulu masalah tunjangan kinerja. Belum sampai di meja saya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa untuk BPN akan kita berikan tunjangan kinerja paling maksimal," katanya, Rabu, 6 Februari 2019.

Menurut Jokowi, kinerja pegawai BPN patut diapresiasi dengan memberikan tunjangan kinerja lantaran semua target yang diberikan selalu terlampaui jauh. Misalnya, ia menyebutkan BPN tadinya hanya bisa menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun. Namun, penerbitan sertifikat melonjak mencapai 5 juta sertifikat pada 2015. Selanjutnya, BPN menerbitkan 9 juta sertifikat selama 2018, padahal targetnya adalah 7 juta sertifikat.

Menag: Aturan Produk Halal Tinggal Tunggu Diteken Jokowi
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang jaminan produk halal sudah masuk finalisasi. Menurutnya, RPP itu tinggal menunggu diteken Jokowi.

"Sudah di meja Bapak Presiden, tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Lukman mengatakan, tidak ada lagi perbedaan persepsi antar kementerian dan lembaga terkait aturan tersebut. Bahkan, dia memastikan bahwa para menteri terkait telah sepakat untuk menandatangani RPP tentang jaminan produk halal.

"Sudah tidak ada (perbedaan persepsi), karena seluruh menteri sudah menandatangani," ucapnya.

Lukman menjelaskan, pemberian label halal ke produk Indonesia akan tetap menjadi kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara itu, untuk sertifikasi halal akan menjadi tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).

"MUI tetap memiliki tiga kewenangan inti. Pertama, memberikan fatwa kehalalan, itu fatwa dalam konteks keagamaan itu masih menjadi otoritas kewenangan MUI. Kedua, mengesahkan auditor, mereka-mereka yang punya kualifikasi tertentu untuk memeriksa kehalalan itu. Ketiga, memberikan kewenangan kepada lembaga pemeriksa halal atau LPH, di mana para auditor itu bekerja," jelas Lukman.
Gaet Pemilih, Caleg Demokrat ini Pilih Jokowi - Ma'ruf
Caleg Partai Demokrat Yopis Piternalis mendeklarasikan sikap politiknya mendukung capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Caleg DPRD dari Dapil Jawa Barat ini berseberangan dengan instruksi Partai Demokrat yang memberi dukungan politik untuk capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga.

Yopis mengaku punya alasan kuat mengalihkan dukungan politiknya untuk Jokowi. Dia mengikuti suara pemilih di dapilnya.

"Saya tahu betul ketatnya persaingan di sana (dapil). Dan terutama setelah saya dan tim pemenangan saya turun ke bawah, ke dapil saya, terutama di Bogor timur dan Bogor utara, banyak sekali calon pemilih Partai Demokrat yang memilih 01," ujar Yopis saat jumpa pers di Kemang Raya, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

Yopis tidak menampik, langkah politiknya ini berkaca dari kader Demokrat di sejumlah daerah yang memutuskan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Hal itu semata-mata demi menggaet pemilih di daerah mereka, yang cenderung mendukung capres petahana.

"Saya pikir saya harus menyerap aspirasi di bawah dan saya harus mengambil suara partai pemilih Demokrat yang notabene menginginkan 01 terpilih kembali. Untuk pemilih calon Demokrat yang memilih pasangan 02 itu sudah ada," kata dia.

Dia meminta maaf, bila pilihannya untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf, tanpa koordinasi dengan pimpinan pusat Demokrat.

"Calon pemilih Partai Demokrat yang lebih memilih ke Jokowi, inilah yang saya coba ambil. Saya mohon maaf dengan partai saya karena tidak berkoordinasi sebelumnya," ucap Yopis.

Atas pilihannya itu, Yopis yakin dirinya tidak akan mendapat sanksi dari DPP Demokrat. Dia berkaca dari kader Demokrat lain di beberapa daerah yang juga mendukung Jokowi dan tak diberi sanksi.

Namun, jika nantinya dia mendapat sanksi, itu risiko yang akan diterimanya.

"Di daerah lain Papua, NTT, Kaltara kader Demokrat yang mendukung paslon 01 tidak mendapat sanksi. Kalau ini kemudian akan menjadi hal yang dinyatakan salah, saya siap mendapatkan sanksi dan saya sudah tahu risikonya," imbuh dia.

Dia mengklaim siap memenangkan Jokowi-Ma'ruf serta Partai Demokrat pada Pemilu 2019.

"Saya konsisten memenangkan partai saya Demokrat dalam meraup suara dan juga memenangkan, memilih, Jokowi-Ma'ruf Amin calon presiden 2019-2024," ujar Yopis.
Add caption
Jokowi Otoriter? Jusuf Kalla Blak-blakan Ungkap Sosok Capres No 1, Pujian JK Bandingkan Era Soeharto

Jusuf Kalla (JK) terang-terangan mengungkap sosok Jokowi hingga memuji kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Jelang Pilpres 2019 dua bulan lagi, banyak masyarakat masih bimbang menentukan pilihan capres dan cawapresnya.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi -Maruf Amin lantas meyakinkan pemilih terkait sosok capres nomor 01 Joko Widodo.

"Paling bersih dari situ, dari (dua) calon ini (ya) Pak Jokowi. (tak) Otoriter dan bersih dari nepotisme," tutur JK, saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

JK mengatakan, berkaca pada sejarah, gaya kepemimpinan otoriter dan nepotisme menjadi sebab runtuhnya sebuah negara.

Lebih lanjut ia mencontohkan, Venezuela mengalami krisis akibat kondisi negara yang cenderung dijalankan dengan gaya otoriter.

Sedangkan Indonesia hampir mengalami masa yang sama, yakni berkondisi otoriter dan nepotisme, saat era Presiden kedua RI Soeharto.

"Ya tentu saya mengatakan bahwa pilihan kan cuma dua. Nah, hindari sesuatu. Kalau kita lihat sejarah, negara-negara yang jatuh, itu dua (penyebabnya), otoriter dan nepotisme," tutur JK.

"Venezuela jatuh karena apa? Otoriter kan? Dan juga nepotisme. Kita alhamdulilah, zaman Pak Harto juga jatuh karena apa? Otoriter dan nepotisme," jelas politikus senior Partai Golkar ini.

Sehingga, ia menilai, Jokowi merupakan sosok yang pas memimpin negara ini untuk lima tahun ke depan.

"Jokowi sama sekali tidak ada di (dua) situ. Dia (Jokowi) tidak otoriter, karena selalu semua hal dirapatkan demokratis itu kan di kabinet.

Kedua, tidak ada keterlibatan keluarganya sama sekali dalam ekonomi, dalam hal politik. Ya buktinya putra beliau, satu katering, satu jual pisang, kan sama sekali tidak ada nepotisme di sini, Jadi kita bisa aman," beber pria asal Sulawesi Selatan ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen pada 2018.

Meskipun capaian ini jauh di bawah target pemerintah yakni 7 persen.  Jokowi menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dari negara-negara lain di dunia yang masuk dalam G20 (Group of Twenty).



"Bandingkan dengan negara-negara lain, yang G-20. Kita ini sudah masuk ke dalam grup G20. Yang PDB-nya kita juga lebih USD 1 triliun. Kemudian inflasinya 3,13 juga, inflasi yang rendah. Ini patut kita syukuri," ujar Jokowi usai menghadiri perayaan Imlek Nasional 2019 di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Jokowi merasa beruntung pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas lima persen.

"Kita jangan kufur nikmat, kalau diberi kenikmatan pertumbuhan ekonomi yang di atas 5 Alhamdulillah disyukuri. Inflasinya 3,13 juga Alhamdulillah disyukuri karena global ekonomi. Ekonomi dunia ekonomi global juga masih pada posisi yang tidak baik yang tidak menguntungkan kita," ucap dia.

Untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, Jokowi berkomitmen tetap memperkuat ekspor dan menekan impor. Dia juga berjanji akan mendorong barang-barang substitusi impor agar diproduksi di dalam negeri.

"Berikutnya investasi yang sebesar-besarnya sehingga kita terus memperbaiki menyederhanakan perizinan-perizinan yang ada di pusat maupun di daerah," kata Jokowi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen sepanjang 2018.

Pertumbuhan ekonomi ini menunjukan peningkatan dibanding pertumbuhan 2017 yang sebesar 5,07 persen. Pada 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,07 persen. Pada 2016, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,03 persen dan 2015 sebesar 4,88 persen.
Dana Bantuan untuk Keluarga Harapan Naik Jadi Rp 34,4 Triliun
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) akan naik menjadi Rp 34,4 triliun di 2019.

Hal tersebut disampaikan Agus saat memberikan Bantuan Sosial Tahap I PKH dan BPNT untuk masyarakat Kota Tangerang di Puspemkot Tangerang, Kamis (7/2/2019). "Naik, bantuannya dari anggaran sebelumnya Rp 19,4 triliun kini naik menjadi Rp 34,4 triliun," ujarnya.

Dengan kenaikan dana bantuan sosial tersebut maka jumlah penerimanya pun ikut naik. Sayangnya, Agus tidak menerangkan berapa kenaikan jumlah penerima tersebut.

Ia juga menyatakan perhitungan untuk penerima juga mengalami perbedaan di 2019 ini. "Kalau dulu tidak ada perbedaan semua flat. Sekarang mulai tahun ini akan dibedakan berdasarkan komponen yang ada di dalam satu keluarga itu," kata dia.

Misalnya, dalam satu keluarga Program Keluarga Harapan ini, dia dalam satu tahun berhak menerima Rp 2,4 juta. Jika di dalam keluarga tersebut terdapat lansia maka jumlahnya akan ditambah Rp 2,4 juta.

Kemudian jika terdapat bayi, maka jumlahnya juga akan ditambah Rp 2,4 juta. Terakhir, jika di dalam keluarga terdapat anak dengan berkebutuhan khusus, maka nilainya juga akan ditambah Rp 2,4 juta.

Sehingga, total maksimal dalam satu PKH akan menerima Rp 9,6 juta per tahun. "Ditambah dengan Bantuan Tetap Rp 550 ribu," kata Agus.

Lalu, komponen pembelian pangan yang sebelumnya hanya meliputi beras 7 kilogram dan telur, maka tahun ini komponennya akan ditambah pembelian gula dan minyak sayur.

Tentunya, Mensos menargetkan bertambahnya angka keluarga yang akan lulus atau tidak lagi menerima program PKH ini. Karena sudah mampu secara finansial dan mempunyai usaha sendiri, sehingga dia tidak akan menerima bantuan lagi.

"Atau dikatakan mandiri, buka usaha sendiri, itu berarti si penerima bantuan sudah lulus, graduation. Tahun ini kami targetkan 800 ribu anggota PKH akan graduation," tuturnya.

Sementara, Mensos mengklaim bila angka kemiskinan bisa ditekan dengan program PKH dan BPNT ini.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2018 angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 9,66 persen dari sebelumnya 10,18 persen.

"Juga dibarengi dengan menurunnya gini rasio atau angka kesenjangan menjadi 0,81 persen," tutup Agus.
Calon Presiden petahana Jokowi mengaku akan melakukan serangan terhadap lawan politiknya di sisa masa kampanye hingga pertengahan April mendatang.

"Ya kampanye kan mesti ofensif, masa kita 4 tahun suruh diam saja. Ya enggak lah. Jadi 4 tahun diam saja. Masa disuruh meneruskan," kata Jokowi dikediaman Akbar Tanjung, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Februari 2019.



Sebelumnya, Jokowi beberapa kali menyindir Prabowo saat kampanye. Mulai dari Indonesia punah, beberapa isu hoaks yang merajalela jelang Pilpres, mulai dari 7 kontainer sudah dicoblos, hingga selang darah dipakai 40 kali di rumah sakit.

"Saya berikan contoh, katanya ada 7 kontainer yang sudah dicoblos. 7 Kontainer itu kalau saya hitung 80 juta kertasnya (surat suara). Begitu dijawab diam," kata Jokowi.

"Besoknya keluar lagi selang darah dipakai sampai 40 kali. Dijawab lagi dari RSCM, diam," lanjut Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengungkit terkait kasus hoaks yang menjerat Ratna Sarumpaet. Dia mengatakan yang tidak benar adalah yang memberikan informasi bahwa Ratna babak belur lantaran dipukuli dan dianiaya.

"Itu enggak benar. Itu maunya apa sih? Maunya sebetulnya apa? Nuduh kita kriminalisasi, itu saja sebetulnya arahnya," kata Jokowi.

Jokowi pun yakin masyarakat kini bisa cerdas. Dan tidak bisa termakan isu hoaks. "Tapi masyarakat sekarang ini cerdas dan masyarakat pintar-pintar. Dipikir masyarakat masih bodoh-bodoh," tegas Jokowi.
Ini Fakta Kenapa Jokowi Tampil Menyerang!!
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar menduga, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) sudah tak tahan dengan hoaks yang terus menyerangnya.

"Mungkin seseorang juga kadang-kadang kehilangan sabar juga ya. Mungkin," kata Agum di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Agum menuturkan, seharusnya masyarakat bisa melihat secara objektif. Bagaimana 4 tahun yang sudah dibuat Jokowi selama ini.

"Adalah membangun negeri ini menuju kepada tujuan nasional kita. Kalau prioritas kepada infrastruktur itu sangat wajar. Karena apa yang dilakukan adalah membangun negeri ini menuju kepada tujuan nasional kita," ungkap Agum.

Agum mengingatkan, selama ini Jokowi tak pernah menyerang para pendahulunya. Jika ada yang baik dilanjutkan, jika tidak, langsung ditinggalkan.

"Tanpa hujatan, tanpa gembar gembor. Selama dia jadi Gubernur, telinga saya tidak pernah dengar dia kritik Fauzi Bowo. Setelah 4 tahun jadi presiden, tidak ada perubahan, dia tetap seperti itu. Biasanya seorang jadi pemimpin itu kedudukan jadi pejabat mengubah sifat-sifat tabiat orang," pungkas Agum.

Sementara, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengungkap alasan capres petahana Joko Widodo tampil menyerang beberapa hari terakhir.

Ace menyebut, hal itu merupakan cara guna membongkar strategi lawan politiknya dan menepis serangan dari lawan.

"Saya kira justru kita mengatakan demikian karena ingin membongkar strategi mereka karena strategi tersebut kalau misalnya terus-menerus dilemparkan oleh mereka maka saya khawatir, kami khawatir itu akan mempengaruhi terhadap masyarakat kita sendiri," kata Ace di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/2/2019).

Politikus Partai Golkar itu menilai sikap Jokowi merupakan edukasi politik sekaligus menjawab permasalahan bangsa yang terus diungkit kubu lawan.

"Ini adalah bagian dari edukasi politik buat masyarakat supaya mereka mengetahui bahwa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan pemerintahan Indonesia ini tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo atau sandiwara nyapa Sandi yang sering dilakukan sandiwara sandiwara," tutur dia.