Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangareng saat ini tengah menjadi bahan perbincangan.

Pasalnya foto Kaesang Pangarep viral di Twitter dan aplikasi pesan singkat Whatsapp.

6

Di foto yang viral itu, Kaesang Pangarep terlihat berfoto berdampingan dengan sang kakak Gibran Rakabuming.

Kaesang Pangarep menggunakan kaus berwarna hitam.

Dibagian dadanya tampak tersablon gambar palu dan arit.

Penelusuran TribunJakarta.com palu dan arit merupakan logo milik Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menanggapi foto yang tengah ramai tersebut, salah seorang netizen langsung bertanya kepada Kaesang Pangarep.
Dirjen Dukcapil: Pencetakan KTP - el untuk WNA Dihentikan Sampai Hari Pencoblosan
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya akan menghentikan pencetakan KTP-el (elektronik) untuk Warga Negara Asing (WNA).

Hal itu menurutnya dilakukan untuk menghindari polemik kepemilikan KTP-el oleh WNA yang menimbulkan kecurigaan di masyarakat, yaitu bisa digunakan untuk mencoblos di Pemilu 2019.

“Agar semua kondusif kami hentikan sementara pencetakan KTP-el untuk WNA sampai hari pencoblosan, bisa saja dimulai lagi pada 18 April 2019 atau sehari setelah pencoblosan,” ungkapnya ditemui di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Arif menegaskan, masyarakat harus tahu bahwa WNA dengan syarat tertentu memang diwajibkan untuk memiliki KTP.

Syaratnya yaitu harus memiliki izin tinggal tetap, berusia di atas 17 tahun serta telah atau pernah menikah.

Ketentuan itu berlaku sejak tahun 2013 dan diatur dalam Pasal 63 UU Administrasi Kependudukan.

Arif menjelaskan bahwa sejak 2013 Ditjen Dukcapil telah menerbitkan 1.600 KTP-el untuk WNA.

“Sejak 2013 sudah 1.600 KTP-el kami terbitkan di seluruh Indonesia, paling banyak di Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” pungkasnya.

Kepemilikan KTP-el atas nama Guohui Chen menjadi polemik karena NIK (Nomor Induk Kependudukan WNA berkebangsaan China itu salah dimasukkan dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pemilu 2019 atas nama Bahar, warga Cianjur, Jawa Barat.

KPUD Cianjur pun mengklarifikasi ada kesalahan input oleh pihaknya yaitu NIK Guohui Chen dicatat sebagai NIK Bahar.

Padahal Bahar sudah memiliki NIK sendiri dan sudah melakukan perekaman sejak 2012.

Arif juga meminta KPU RI lebih teliti lagi dan menggunakan data di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) milik Kemendagri untuk melakukan verifikasi DPT agar kesalahan serupa tak terulang.

Anggaran dana desa selama 5 tahun atau sejak 2015 hingga 2019 mencapai Rp 257 triliun. Kemendes PDTT akan menaikkan anggaran dana desa tersebut hingga total Rp 400 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan peningkatan alokasi dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp 400 triliun selama 5 tahun ke depan itu dimungkinkan karena anggaran desa memang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Apalagi, pembangunan desa butuh anggaran yang cukup besar.



"Sejak adanya dana desa, ternyata desa mampu membangun infrastruktur desa secara masif dan diakui badan dunia. Pembangunan akan terus ditingkatkan dan selama 5 tahun yang akan datang dana desa bisa ditingkatkan dengan total Rp 400 Triliun," kata Mendes Eko Putro Sandjojo dalam keterangannya, Selasa (26/2/2019).

Perlu diketahui, total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari Rp 20,67 triliun pada 2015 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016, lalu sebesar Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018 sebesar Rp 60 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun.

Dana Desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia dengan formula 77 persen dibagi rata ke seluruh desa, kemudian 20 persen dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Kemudian, 3 persen dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal.

Selama hampir 4 tahun sejak Dana Desa disalurkan, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa.

Hasil terbaiknya selama 4 tahun tersebut yakni dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922.

"Adanya program dana desa terbukti efektif dan telah berhasil mengurangi kemiskinan di desa-desa. Terjadi penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapatan perkapita hampir 50 persen, pembukaan lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, desa wisata, angka pengangguran di desa turun daripada di kota dan Gini ratio di desa terus meningkat. Bahkan, jumlah desa tertinggal juga mengalami penurunan dan juga terjadi peningkatan jumlah desa berkembang. Jadi, telah banyak keberhasilan yang dicapai dari dana desa," katanya.

Eko berharap, dengan anggaran dana desa yang terus mengalami peningkatan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Eko meminta agar mulai tahun 2019, penggunaan dana desa di geser untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Jadi, bagi desa yang sudah memiliki infrastruktur yang cukup untuk mengalihkan ke pembangunan pemberdayaan ekonominya dan pemberdayaan masyarakat desanya agar pertumbuhan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat desa juga turut meningkat," katanya.
Ma'ruf Amin Minta Polisi Usut Dalang Aksi Kampanye Hitam Ibu-Ibu ke Jokowi
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin meminta ke polisian untuk mengusut tuntas kampanye hitam kepada Joko Widodo oleh oknum ibu-ibu di Karawang. Dia berharap aktor intelektual kampanye hitam ' Jokowi terpilih tidak ada azan dan LGBT diizinkan' juga ditangkap.

"Saya kira itu harus terus diproses karena harus dicari aktor intelektualnya di mana," kata Ma'ruf di Kuningan, Jawa Barat, Selasa (26/2).

Supaya, kata Ma'ruf, sumber hoaks tersebut dihentikan. Menurut Ma'ruf, kampanye hitam demikian berbahaya.

"Sebab kalau tidak ini bakal ada lagi keluar lagi jadi sumber hoaks itu harus diketahui dan harus diproses. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi penegakkan demokrasi dan keutuhan bangsa ini isu seperti itu menimbulkan konflik," jelasnya

Sebelumnya polisi telah mengamankan tiga ibu-ibu yang videonya viral menyebar kampanye hitam kepada pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi- Ma'ruf Amin. Mereka adalah ES, IP dan CW yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian di Karawang pada Minggu (24/2).

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan meminta Polda Jabar tidak berhenti melakukan penyelidikan setelah mengamankan tiga perempuan tersebut. Terlebih, ia menduga ketiga ibu rumah tangga itu tidak memahami pesan yang disampaikan.

"Kami menduga kemungkinan ada aktor intelektual di balik itu apakah ibu itu disuruh melakukan kampanye hitam, sebar fitnah, ujaran kebencian kepada masyarakat di sekitarnya untuk tidak memilih Pak Jokowi," ucap di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (25/2).

Selebihnya, pihak kepolisian pun diminta untuk menelusuri lebih jauh peran ketiga perempuan yang saat ini berada di Polda Jabar. Apakah ketiganya simpatisan atau relawan resmi dari paslon 02 Prabowo- Sandiaga Uno yang saat ini bersaing dengan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.


Tiga ibu-ibu ditahan polisi di Karawang karena diduga melakukan kampanye hitam terhadap capres petahana Joko Widodo. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin merasa kasihan kepada tiga orang emak-emak itu karena menjadi korban politisasi.

"Saya terenyuh, ibu-ibu tersebut menurut saya adalah korban juga. Ibu-ibu dimanfaatkan untuk menjadi penyebar fitnah. Kasihan saya, ini bukan hanya politisasi ibu-ibu, tapi juga menjadikan ibu-ibu ini berpotensi kena pasal-pasal kriminalitas karena menjadi penyebar fitnah," ungkap jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Meutya Hafid, kepada wartawan, Senin (25/2/2019).

Meutya pun berharap polisi tak hanya menyelidiki tiga emak-emak yang videonya viral itu. Ia berharap polisi bisa menemukan aktor intelektual di balik aksi dugaan kampanye hitam itu.

"Yang perlu diusut, menurut saya, adalah siapa yang menugaskan mereka dan siapa yang mengarahkan mereka sehingga dapat mengatakan fitnah yang kejam, karena dapat kena dua unsur penyampaiannya, yaitu unsur penyebaran berita bohong, yang kedua unsur penegakan hukum terkait SARA," tutur Meutya.

Anggota Komisi I DPR ini meminta semua perempuan yang menjadi timses ataupun relawan capres-cawapres untuk berhati-hati. Meutya juga meminta relawan Jokowi mengedepankan etika dalam mengampanyekan jagoannya.

"Saya berharap para perempuan berhati-hati ketika menjadi timses ataupun relawan capres. Memilih calon dan menyukai calon presiden boleh saja, namun agar tetap menggunakan cara cara baik, dan selalu memeriksa kebenaran informasi agar juga tidak mudah menjadi korban berita bohong," ucap politikus Golkar itu.

Seperti diketahui, polisi dari Polda Jawa Barat menahan tiga wanita terkait video kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketiganya diduga berada dalam video kampanye yang viral itu.

Ketiganya, yaitu ES, IP, dan CV, yang semuanya warga Kabupaten Karawang, kini sedang menjalani tahap awal pemeriksaan. Polisi tengah mendalami seluruh rangkaian perbuatan yang mereka lakukan.

Tiga ibu-ibu ditahan polisi di Karawang karena diduga melakukan kampanye hitam terhadap capres petahana Joko Widodo. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin merasa kasihan kepada tiga orang emak-emak itu karena menjadi korban politisasi.

"Saya terenyuh, ibu-ibu tersebut menurut saya adalah korban juga. Ibu-ibu dimanfaatkan untuk menjadi penyebar fitnah. Kasihan saya, ini bukan hanya politisasi ibu-ibu, tapi juga menjadikan ibu-ibu ini berpotensi kena pasal-pasal kriminalitas karena menjadi penyebar fitnah," ungkap jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Meutya Hafid, kepada wartawan, Senin (25/2/2019).

Meutya pun berharap polisi tak hanya menyelidiki tiga emak-emak yang videonya viral itu. Ia berharap polisi bisa menemukan aktor intelektual di balik aksi dugaan kampanye hitam itu.

Anggota Komisi I DPR ini meminta semua perempuan yang menjadi timses ataupun relawan capres-cawapres untuk berhati-hati. Meutya juga meminta relawan Jokowi mengedepankan etika dalam mengampanyekan jagoannya.

"Saya berharap para perempuan berhati-hati ketika menjadi timses ataupun relawan capres. Memilih calon dan menyukai calon presiden boleh saja, namun agar tetap menggunakan cara cara baik, dan selalu memeriksa kebenaran informasi agar juga tidak mudah menjadi korban berita bohong," ucap politikus Golkar itu.

Seperti diketahui, polisi dari Polda Jawa Barat menahan tiga wanita terkait video kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketiganya diduga berada dalam video kampanye yang viral itu.

Ketiganya, yaitu ES, IP, dan CV, yang semuanya warga Kabupaten Karawang, kini sedang menjalani tahap awal pemeriksaan. Polisi tengah mendalami seluruh rangkaian perbuatan yang mereka lakukan.


Presiden Joko Widodo mengatakan, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah nantinya bisa melanjutkan pendidikan tinggi hingga ke luar negeri. Menurut dia, program KIP ini diperluas dengan tujuan agar pelajar di Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik.

"Nanti terangkut kuliah. Kuliah itu bisa di universitas, politeknik, bisa dalam negeri, bisa di luar negeri," kata Jokowi di PLTU Cilacap Jawa Tengah, Senin (25/2/2019).

Jokowi menuturkan, KIP kuliah sengaja digagas untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, saat ini pemerintah baru memiliki program KIP untuk pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA saja.

"Ya ini akan kita perluas dan kita perluas lagi sehingga anak-anak dari keluarga sejahtera yang dari tidak mampu bisa kuliah. Sehingga, KIP itu diperluas lagi menjadi KIP kuliah," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui bahwa saat ini sudah ada program beasiswa untuk pelajar Strata 1, salah satunya bidik misi. Untuk itu, Jokowi menjelaskan KIP kuliah ini akan melengkapi program pendidikan beasiswa afirmasi dan bidik misi di tingkat perguruan tinggi.

"Ini jumlah yang sangat besar. Kita bicara jumlah yang besar. Sekarang ada yang namannya beasiswa afirmasi ada, beasiswa bidik misi ada. Tapi ini kita perluas dengan jumlah yang besar," jelas dia.

Jokowi memastikan anggaran untuk KIP kuliah telah disiapkan. Kendati begitu, dia masih enggan menyebut total uang yang dianggarkan.

"Jumlahnya akan sangat besar anggarannya. Kita siapkan besar," ucap Jokowi.
Ikatan Arus Baru Muslimah Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Deklarasi itu disaksikan langsung oleh cawapres Ma'ruf Amin.

"Pak Jokowi Widodo dan KH Ma'ruf Amin memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan program keumatan. Hal ini terlihat sekali dalam langkah pemerintahan Presiden Jokowi melakukan pemberdayaan ekonomi keumatan melalui bank wakaf mikro," kata Ketum Arus Baru Muslimah Munifah Syanwani di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (24/2/2019).



Munifah menyebut Arus Baru Muslimah menyambut baik Jokowi yang memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya. Untuk itu, Arus Baru Muslimah menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 01 itu.

"Pada 23 September kita acarakan acara di Balai Kartaini menyambut kepemilihan Pak Presiden Jokowi yang beliau memilih Pak KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden," ungkap Munifah.

Ikatan Arus Baru Muslimah Indonesia mendekalrasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.Ikatan Arus Baru Muslimah Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. (Samsudhuha Wildansyah/detikcom)

Dalam acara itu, hadir juga Ketua TKN Erick Thohir hingga Menko Polhukam Wiranto. Erick Thohir mendapat kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Erick menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada capres cawapresnya itu.

Menurut dia, dukungan dari Ikatan Arus Baru Muslimah sudah tepat karena Jokowi memiliki rekam jejak yang jelas dalam memimpin negara.

"Ini pilihan yang tepat karena beliau figur pemersatu umat Islam, figur yang akan memenangkan umat Islam di kala hari ini penuh fitnah-fitnah. Kita sepakat pemilu hanya 5 tahun sekali, tapi bangsa kita yang sudah diberi amanah yang merupakan penduduk muslim bersatu. Kita harus menjaga Indonesia, persatuan bangsa kita. Jelas pasangan 01 sudah punya track record yang baik, Islamnya jelas, solatnya jelas, keluarganya jelas," kata Erick.

Berikut ini isi deklarasi dukungan dari Arus Baru Muslimah Indonesia ke pasangan Jokowi-Ma'ruf:

1. Arus Baru Muslimah berkomitmen memanangkan pasangan capres dan cawapres nomor 01 Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin

2. Arus Baru Muslimah akan menggerakkan Muslimah Indonesia untuk bersama-sama memenangkan pasangan capres dan cawapras nomor urut satu yang selama ini telah terbukti selalu memperjuangkan kepentingan umat Islam dan telah memberikan kemaslahatan untuk umat dan bangsa.

3. Arus Baru Muslimah berkomitmen untuk aktif berkampanye yang toleran serta mengutamakan kebhinekaan dan persatuan.

4. Arus Baru Muslimah berkomitmen untuk aktif mendeteksi dan menangkal hoax atau cerita bohong sarta adu domba yang disebar oleh mereka yang tidak ingin Indonesia damai dan maju.
Viral Ibu-Ibu Kampanye Jokowi Menang Kawin Sejenis Sah, Ma'ruf Tegaskan itu Hoaks
Viral video dua orang wanita melakukan kampanye door to door mengajak warga tak memilih Jokowi lagi. Mereka juga menyebut jika Jokowi menang, tak akan ada lagi suara azan dan pernikahan sesama jenis akan diizinkan.

Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menyatakan tudingan yang menyerang Jokowi-Ma'ruf itu merupakan berita bohong atau hoaks. Dia meminta masyarakat tidak percaya dengan berita bohong dan fitnah.

Sementara itu mengenai kehadiran MUI DKI Jakarta di acara "Munajat 212" di Monas beberapa waktu lalu, Ma'ruf menyerahkan kepada Bawaslu untuk menanganinya.

"Kita serahkan kepada Bawaslu saja. Ada nggak politiknya di situ, ada orasi politik nggak di situ, kalau ada ya politik, kalau tidak ada ya memang murni acara umat," tuturnya.

Dia menyebutkan dirinya merupakan Ketua MUI yang saat itu mendorong lahirnya gerakan 212.

"Saya kan orang 212, yang mengeluarkan fatwa kan saya, saya kok tidak diundang, berarti 212 kemarin adalah 212 yang lain," kata Ma'ruf Amin.
Capres petahana Jokowi akan pidato politik di acara 'Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju pada Minggu 24 Februari 2019.

Wakil Ketua Pelaksana Acara Konvensi Rakyat, Bahlil Lahadalia membantah acara itu untuk menyaingi pidato kebangsaan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.



"Kita enggak pernah merasa menyaingi, enggak ada. Pak Jokowi itu tidak hanya berbicara menyampaikan tentang gagasannya, tapi juga sudah melakukan. Dan penting untuk publik tau tentang apa yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 4,5 tahun dan apa yang dilakukan ke depan," kata Bahlil di posko cemara, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Menurutnya, Jokowi akan menyakinkan masyarakat tentang program dan kepemimpinan yang berkelanjutan. Beda, kata dia, dengan pidato kebangsaan Prabowo yang berbicara tentang konsep mimpi dan programnya belum terwujud.

"Pak Jokowi sudah menyampaikan mimpi, ini visi nya, ini misi nya, ini program-programnya, dan ini garis kebijakannya. Itu baru kita bicara perspektif struktur kepemimpinan dengan cara berpikir yang komprehensif," ucapnya.

Direktur Minelial TKN Jokowi-Ma'ruf itu melanjutkan, perbedaan mendasar Jokowi dan Prabowo ketika menyampaikan soal data. Apalagi, Prabowo kerap membangun rasa pesimisme.

Dalam pidato nanti, Bahlil tak menjelaskan rinci apakah konsep pidato Jokowi mirip dengan Prabowo. Yang jelas, kata dia, Jokowi akan eksplor progam programnya.

"Jadi jelas beda, mau dari gayanya. Kalau Pak Jokowi kan orang Jawa ya jadi santun menukik dan intonasinya dan retorikanya juga betul-betul wise dan saya yakin karena perbedaan itu lah yang kemudian nanti akan Pak Jokowi akan bereksplore kemampuan beliau," pungkasnya.
Ridwan Kamil: 4 Juta Warga yang Tidak Pilih Jokowi, Sekarang Balik Kanan
Dewan Pengarah Teritorial Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin di Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengatakan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu terus mengalami kenaikan.

Menurut pria yang biasa disapa Kang Emil ini, walau Jokowi kalah di Pilpres 2014 lalu, namun dia yakin, di Pilpres tahun ini, Jokowi mampu meraih suara besar di Jabar.

Dia mengatakan, sejauh ini hasil survei mengindikasikan peraihan suara sudah hampir seimbang antara kedua paslon di Jawa Barat. Ridwan menyatakan, bahkan untuk beberapa survei sudah melebihi.

"Ini mengindikasikan berarti ada 4 jutaan warga yang dulu tidak memilih (Jokowi) sudah balik kanan. Meyakini kepada 01. Tentu keyakinannya harus kita buktikan secara faktual nanti di hari pencoblosan," ujar Ridwan Kamis usai bertemu Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto di Bandung, Jumat, 22 Februari 2019.

Emil menilai, Jokowi-Ma'ruf Amin adalah kombinasi sosok yang pekerja keras dan bisa mengayomi, serta menjaga nilai-nilai keumatan.

“Inilah kondisi paling pas. Yang satu ngegas, yang satu ngerem. Ini pas, sudah jodohnya. Kami doakan nanti di hari pencobolosan bisa sangat maksimal dan bisa saya monitor," ucap Gubernur Jawa Barat itu.

Sementara itu, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto menambahkan, seluruh partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bersama relawan juga akan terus bekerja keras.

Apalagi, di Jawa Barat, ada dukungan dari tokoh seperti Ridwan Kamil, Agum Gumelar, Solichin GP, Deddy Mizwar, Tb Hasanuddin, dan Dedi Mulyadi.

"Seluruh tokoh itu sudah bergabung menyatukan diri dalam kepemimpinan Pak Jokowi dan Kyai Haji Ma'ruf Amin. Ini merupakan hal yang sangat positif dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil tadi," tandas Hasto.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan selama era Presiden RI Joko Widodo ada 782 mafia pangan yang diproses hukum karena mengganggu stabilitas harga pangan.

"Kami sering diancam dan siang malam diganggu mafia pangan. Akan tetapi, tidak menggentarkan kami," kata Amran saat pidato di depan 10.000 petani Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis, 21 Februari 2019.

Bahkan, sebanyak 409 mafia tersebut diantarkan ke penjara oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Andi Amran Sulaiman menegaskan, tidak ada ruang bagi mafia untuk mempermainkan rakyat, khususnya petani Indonesia.



Selain itu, banyak yang bilang kepadanya tindakan tegas dengan memproses hukum mafia pangan tersebut harus berhati-hati. Akan tetapi, dia tidak surut untuk membantu petani dari cengkeraman mafia sebab dirinya sudah berjanji untuk mewakafkan diri bagi petani dan rakyat Indonesia.

"Tidak ada sedikit pun rasa takut untuk terus memberantas mafia-mafia pangan," ujar Amran seperti dilansir dari Antara.

Keberadaan mafia itu, lanjut dia, harus diberantas karena tidak hanya mengganggu petani saja, tetapi hingga konsumen.

Mereka mengambil keuntungan dengan cara memainkan harga. Harga di tingkat petani murah tetapi di pasaran mahal.

Amran mengatakan, hingga saat ini harga terus stabil, tanpa memberatkan petani maupun masyarakat.

"Memang sekarang banyak yang sengaja membuat gaduh dan melakukan politisasi terhadap pangan, salah satunya adalah jagung, padahal kami sudah menurunkan jumlah impor jagung," katanya.

Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia impor jagung dari Argentina dan Amerika Serikat sebanyak 3.000.000 ton.

Akan tetapi, sekarang hanya 180.000 ton, bahkan saat ini Indonesia sudah ekspor jagung 380.000 ton.

"Dengan demikian, jagung sudah surplus," Amran.
Girangnya Anak Denada Dapat Hadiah dari Jokowi
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang biasa dipanggil Jokowi, bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, menjenguk putri penyanyi Denada Tambunan (40), Shakira Aurum (6), di Singapura.

Pada akun Instagram miliknya, Denada menyampaikan terima kasih kepada Jokowi dan Iriana, yang telah menjenguk putri tunggalnya yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit di negara tersebut karena menderita leukemia atau kanker darah.

"Alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya kepada Mu Yaa Allah. Terimakasih Bapak @jokowi dan Ibu Iriana atas perhatian dan kebaikannya untuk Shakir," tulis Denada, yang dikutip oleh Kompas.com, Kamis (21/2/2019).

Denada menambahkan bahwa Shakira sangat senang dikunjungi dan mendapat hadiah dari orang nomor satu di Indonesia itu.

"Hari ini Shakira senang sekali, dapat hadiah Hello Kitty dari Bapak Presiden dan Ibu Negara," tulis Denada pula.

"Jogetin Aja" ini menggambarkan bagaimana Shakira melompat kegirangan dan saat diajak ke istana Bogor ketika sudah sembuh nanti.

"Kata Bapak dan Ibu, kalau Shakira sudah sehat, mau diajak ke Bogor lihat rusa. Saya diceritakan betapa Shakira gembira sekali sampai melompat2 kegirangan," tulis Denada.

Sekali lagi Denada berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Iriana.

"Terimakasih banyak sekali lagi Bapak @jokowi dan Ibu, dari hati saya yang paling dalam. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Dan semoga Allah SWT memberikan Bapak dan Ibu kebahagiaan sebagaimana Bapak dan Ibu telah membahagiakan anak saya, saya dan seluruh keluarga besar saya hari ini. Aamiin Yaa Robbal Alamiin," tulis Denada lagi.


Pernyataan mengejutkan datang dari eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Linge Fauzan Azima mengaku lahan PT Tusam Hutani Lestari (THL) milik Prabowo Subianto di Aceh saat ini dimanfaatkan untuk pengambilan getah pinus.



Dia menyebut pihak perusahaan mempekerjakan tenaga asing di sana.

Selain itu, masyarakat di sekitar lahan tidak ada yang bekerja secara resmi di perusahaan tersebut. Warga sekitar hanya mengambil getah atas izin PT THL.

"Jadi lahan-lahan itu telantar, sampai... karena saya dulu waktu itu kan Kepala Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Jadi ada 30 ribu hektare lahan PT itu yang masuk ke dalam KEL. Itu memang dulu kita sangat kita tentang kawasan itu ditebang karena itu masuk KEL," ungkap Fauzan.

"Rupanya mereka mendapat izin konsesi itu mereka ingin tebang yang 30 ribu itu karena yang lain sudah gundul," bebernya.
KPAI: Visi Misi Prabowo Tak Jamin Perlindungan Perempuan
Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik visi dan misi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Visi dan misi tersebut dianggap tak menunjukkan fokus terkait HAM, terutama jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak Indonesia.

"Kami tidak lihat sama sekali dalam visi, misi, program terkait isu perempuan, padahal lebih dari 50 persen penduduk Indonesia perempuan," kata Komisioner KPAI Saur Tumiur Situmorang di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu (20/2).

Hal itu disampaikan dalam Bedah Visi dan Misi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terkait HAM. Pandangan itu disampaikan usai mendengarkan sekitar 30 menit pemaparan visi, misi, serta program Prabowo-Sandi yang disampaikan Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Ansori Sinungan dan Habiburokhman.


Dalam diskusi ini, Ansori menyampaikan Prabowo-Sandi memiliki visi mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, religius, dan bermartabat dalam bingkai persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara misinya adalah membangun perekonomian nasional yang adil, membangung masyarakat yang sehat, cerdas, membangun keadilan dan HAM, membangun sistem keselamatan, serta memperkuat nilai luhur.

Menanggapi visi misi Prabowo-Sandi itu, Saur justru menyoroti banyak permasalahan HAM yang selama ini terjadi kepada perempuan. Contohnya perempuan kerap menjadi korban ketika terjadi alih fungsi lahan dan tanah adat serta korban kekerasan seksual di Papua.

Dalam konteks itu, Saur mempertanyakan komitmen kubu paslon nomor urut 02 terkait jaminan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan.

"Bagaimana paslon 02 melihat perlindungan dan pemenuhan ham perempuan Indonesia?" ujar Saur.

Saur juga menyoroti tak adanya pemaparan mengenai intoleransi serta upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Serupa, Komisioner KPAI Jasra Putra juga menyoroti absennya pemaparan BPN terhadap jaminan perlindungan HAM anak-anak. Padahal, kata dia, jumlah anak-anak Indonesia mencapai 1/3 dari seluruh penduduk.

"Sedih isu visi dan misi tim Prabowo-Sandi tidak ada perlindungan anak. Padahal UUD mengatur setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari diskriminasi," ucap Jasra.

Mendengar itu, Ansori membela, bahwa pada dasarnya HAM terletak dalam segala sektor kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan. Visi dan misi yang disampaikan di awal, katanya, berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berarti termasuk perempuan dan anak-anak.

"Coba lihat di dalamnya, detailnya ada permasalahan perempuan maupun anak, misalnya gerakan anak emas untuk mencegah stunting, kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Insyaallah kalau Prabowo-Sandi terpilih mengetahui permasalahan ini," tutur Ansori.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate menyatakan, data yang diberikan Jokowi mengenai pembangunan jalan sepanjang 191 ribu kilometer di desa benar adanya. Bila ada yang protes, Johnny menantang agar hal tersebut diperiksa secara langsung.



Menurutnya, dana sebesar Rp 257 triliun yang sudah digelontorkan melalui APBN menunjukkan bahwa Jokowi sudah sungguh-sungguh dan konsisten dalam menjalankan program membangun Indonesia dari pinggiran.

"Melalui dana desa telah dibangun lebih dari 190 ribu kilometer jalan pertanian. Kalau Pak Prabowo tidak yakin dengan data itu, silahkan ke 75 ribu desa di Indonesia ini, tanyakan kepada masyarakat di sana, baru omong," ujar Johnny di Jl. Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Ia menegaskan, jalan sepanjang 191 kilometer tersebut memang baru dibangun di era pemerintahan Jokowi. Hal itu juga bukanlah total pembangunan jalan dari pemerintahan yang sebelumnya.

"Lah dana desanya baru dibangun sekarang, itu kan dari dana desa. Emang ada dana desa di pemerintahan sebelumnya? Kan begitu," tandas Johnny.
Meoldoko Klaim Elektabilitas Jokowi Naik Usai Debat Pilpres
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengklaim elektabilitas capres nomor urut 01 itu naik, pasca debat capres pada Minggu, 17 Februari 2019. Menurut dia, Jokowi, yang tampil dalam debat kedua itu sangat memahami persoalan negara.

"Pasti itu (peningkatan elektabilitas). Masyarakat  akan melihat betapa Pak Jokowi telah menguasai persoalan bangsa dan menjadi sebuah solusi dalam negeri ini," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019.

"Karena agrerat dari penugasan beliau selama berkarier di pemerintahan waktu menjadi wali kota, waktu menjadi gubernur dan agrerat semuanya itu menjadi basic yang dimiliki dan menjadi talenta sehingga menguasai persoalan bangsa," jelasnya.

Selain itu, mantan Panglima TNI ini menilai Jokowi memberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Menurut dia, banyak perencanaan strategis yang tak dapat dieksekusi, namun di pemerintahan Jokowi diselesaikan.

"Banyak juga proyek-proyek residu masa lalu yang belum selesai, tapi begitu beliau datang, selesai dengan cepat. Banyak regulasi-regulasi ataupun peraturan-peraturan yang menghambat jalannya investasi, beliau datang, selesai dengan cepat," tutur dia.

Mantan Walikota Solo itu juga dinilai sebagai sosok pemimpin yang pemberani dan berani mengambil risiko.

"Beliau adalah golongan yang pengambil risiko. Dimana mengambil risikonya? Kalau beliau mau mencari voters, beliau akan membangun infrastruktur di Jawa, karena di Jawa secara politik voters-nya tinggi, secara ekonomi lebih cepat. Tapi beliau tidak mengambil itu," ucap Moeldoko.

Untuk itu, dia meyakini debat kedua akan menaikkan elektabilitas capres petahana itu. Menurut Moeldoko, sosok Jokowi yang pemberani adalah pempimpin yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

"Ada hal-hal yang diinginkan masyarakat Indonesia seorang pemimpin yang pemberani. Nah itu udah dimilikin semua oleh beliau. Jadi pasti elektibiltasnya bisa dipastikan meningkat," kata dia.
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa impor jagung di tahun 2018 hanya sebesar 180 ribu ton. Namun, di sisi lain Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka impor jagung sebesar 737,22 ribu ton.

Merespons hal itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa data yang disebutkan oleh Jokowi benar adanya. Hanya saja, angka tersebut hanya mencakup untuk impor jagung pakan ternak.



Sedangkan, yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) tak hanya jagung pakan ternak saja. Melainkan juga ada jagung untuk industri sehingga angka data tersebut digabung.

Menurut Enggar, pada 2018 memang Indonesia masih mengekspor jagung baik untuk pakan maupun untuk industri. Namun untuk pakan ternak, jumlahnya menurun drastis.

"(180 ribu ton) Betul. Iya itu pokoknya ada dua, ada jenis jagung tertentu untuk industri yang beda," tandas dia.

Sebelumnya, Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan pangan. Salah satu bukti nyata ialah meningkatnya produksi jagung saat ini.

Jokowi mengatakan, pada 2014, Indonesia melakukan 3,5 juta ton impor jagung. Terbaru, pada 2018, impor jagung sudah hanya 180.000 ton. "Kita terima kasih pada petani," ujarnya saat debat kedua capres di Hotel Sultan, Minggu (17/2). (Panjang)
Golkar: Pembangunan di Era Jokowi Paling Progresif Pasca Reformasi 
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut pembangunan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih progresif dibadingkan pemerintahan sebelumnya pascareformasi.

Hal tersebut disampaikannya dalam sambutannya di Forum Group Discussion Balitbang DPP Partai Golkar.

"Karena beberapa ini kita sudah mengawali pemerintahan pasca reformasi yang tentunya pasca reformasi sampai hari ini testimoni kami pemerintahan yang pembangunannya progresif adalah pemerintahan Pak Jokowi," tutur Airlangga di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Airlangga mengajak pimpinan hingga anggota Partai Golkar untuk mendukung dan memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Oleh karena itu, kita sudah dorong seluruhnya kita akan berjuang untuk memenangkan Pak Jokowi," ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, Indonesia tengah berada dalam pergaulan perekonomian dunia dengan target capaian 16 besar. Karenanya, lewat program kepemimpinan Jokowi, yakni "Making Indonesia 4.0" objektifnya target 10 besar bisa tercapai di tahun 2030.

"Tentunya kita sangat mendorong itu, oleh karena itu bagi Indonesia yang paling penting adalah rakyat sejahtera, Indonesia maju," tuturnya.

Demi mendukung capaian target tersebut, kata Airlangga, ada beberapa indikator yang harus terpenuhi, seperti ketersediaan pangan lewat sembako murah, infratsruktur yang baik untuk mempermurah distribusi dari logistik, serta ketersediaan bahan baku
ramah lingkungan yang berkelanjutan.

"Kita ketahui persoalan mendasar dari pangan kita adalah mulai dari petani sampai ke konsumen, kalau distribusi dan transportasinya murah, sesuai dengan program kerja Partai Golkar, ya kita mendapatkan sembako yang murah, jadi itu yang sudah digariskan dalam perjuangan kami," tuturnya. (Panjang)
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pernyataan pamungkas bahwa tidak ada yang ia takuti bila untuk kepentingan negara. Jokowi mengatakan hal tersebut untuk menutup pernyataan pamungkas dalam debat capres kedua.

"Tidak ada yang saya takuti, untuk kepentingan masyarakat dan negara, kecuali Allah," kata Jokowi dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Ahad (17/2) malam.



Jokowi menyebutkan pernah menutup Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dalam rangka mengusir mafia minyak dan gas bumi (migas). Capaian yang ia sebutkan di antaranya adalah alih kelola blok Masela, Blok Mahakam dan perusahaan tambang emas Freeport Indonesia.

Jokowi mengatakan hal tersebut didapatkan dari pengalaman memimpin kota sebagai wali kota. Selain itu, ia juga menyebutkan pernah memimpin provinsi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Butuh ketegasan dan keberanian dalam menjadi seoarang pemimpin," tegas Jokowi.

Debat capres kedua yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, terdiri dari enam segmen, di mana pada segmen pertama kedua capres akan dipersilakan mengambil pertanyaan secara acak.

Berdasarkan susunan acara debat kedua yang beredar di kalangan wartawan, pada segmen pertama, masing-masing capres akan menjelaskan visi-misi. Kemudian mereka akan mengambil pertanyaan terkait tema infrastruktur, energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang akan ditanyakan pada segmen-segmen berikutnya.

Pada segmen kedua, para capres akan mendalami visi-misi terkait infrastruktur serta energi dan pangan. Pada segmen ketiga, para capres akan mendalami visi-misi terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam segmen kedua dan ketiga, masing-masing capres diberikan waktu untuk saling menanggapi visi-misi lawan. Kemudian pada segmen keempat, akan berlangsung debat eksploratif. Dimana pertanyaan yang telah disusun panelis telah diaktualisasikan dalam bentuk video, dan akan ditanggapi para capres.

Pemilihan video dilakukan secara acak oleh Ketua KPU RI pada segmen pertama.

Selanjutnya pada segmen kelima masing-masing capres berhak mengajukan pertanyaan kepada lawannya secara bebas namun pertanyaan tetap harus seputar tema debat. Di bagian akhir yakni segmen enam, para capres akan memberikan pernyataan penutup.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding membantah capres 01 Joko Widodo menggunakan earphone saat debat kedua semalam. Jagad media sosial pagi ini diramaikan kabar Jokowi menggunakan earpiece dan pulpen sebagai alat bantu debat kedua capres, Minggu (17/2/2019) malam.

Jokowi Tidak Menggunakan Alat Apapun Saat Debat Kedua Berlangsung


Karding mengaku menemani Jokowi dan Ma'ruf saat debat. Di sana bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Seskab Pramono Anung. Yang dipegang Jokowi kata dia hanya pulpen biasa.

"Saya menyaksikan bahwa tidak ada sama sekali pemasangan alat di tubuh Pak Jokowi berupa earphone, dan pulpen yang dibawa itu adalah pulpen biasa bukan pulpen yang seperti dinarasikan BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga) di medsos-medsos," ujar Karding kepada wartawan, Senin (18/2).

Dia menuturkan hanya alat clip on yang dipasang oleh panitia. Tujuannya untuk memperjelas suara. Karding pun menantang untuk mengecek rekaman CCTV.

"Jadi saya bersaksi bahwa tidak ada pemasangan sama sekali. Dan boleh dicek saya kira ada cctv di ruang itu dan mungkin bisa dicek," kata Ketua DPP PKB itu.

Karding menduga isu penggunaan alat itu cara timses menutupi kelemahan penguasaan materi Prabowo saat debat. Bahwa jawaban yang ditampilkan justru di luar standar dan kapasitas capres.

"Dan sekaligus menutupi kesuksesan pak Jokowi di dalam memberikan jawaban-jawaban yang by data yang memiliki hope dan sekaligus sangat taktis sesuai dengan pertanyaannya. Dan jawaban-jawaban yang boombastis jargon dan berulang-ulang," kata dia.

Sebelumnya, di media sosial memperbincangkan gerak gerik Jokowi yang memegang kuping dan pulpen. Jokowi dituding memakai alat pendengaran untuk berkomunikasi.
Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Indonesia, seperti 100 ribu kilometer lebih jalan tol yang telah dibangun, adalah untuk kesejahteraan rakyat.



Demikian pula, untuk membangun semua itu dia melakukan pendekatan yang lebih baik, bukan pemaksaan.

"Dalam 4,5 tahun terakhir ini hampir tak ada terjadi konflik dalam pengambilan lahan untuk pembangunan, karena prinsip kita adalah bukan ganti rugi, tapi ganti untung," ujar Jokowi menanggapi Prabowo saat menjawab pertanyaan panelis dalam Debat Capres Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Dia juga mengatakan, biaya ganti rugi dalam setiap proyek infrastruktur tak lebih dari 3 persen dari keseluruhan biaya.

"Jadi saya perintahkan untuk dilebihkan angkanya menjadi 5 persen, karena itu kecil sekali," tegas Jokowi.
Disebut Pembangunan Grasa Grusu oleh Prabowo, Jokowi: Itu Salah Besar
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan, apa yang disampaikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat kedua capres, bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukannya terburu-buru, adalah salah besar.

Jokowi menegaskan, apa yang dilakukan pemerintahannya selama ini semuanya sudah direncanakan dengan perhitungan yang matang.

"Ya kalau tadi menyampaikan tanpa visibility adalah salah besar. Itu sudah direncanakan," ucap Jokowi saat menjawab pertanyaan dari Prabowo dalam Debat Capres Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Dia menuturkan, soal LRT Palembang sepi penumpang, itu memerlukan waktu. Bagaimana budaya masyarakat menggunakan moda transportasi LRT semuanya butuh proses.

"Negara lain butuh 10 tahun, 20 tahun. Tidak mudah," jelas Jokowi.

Soal Bandar Udara Internasional Kertajati yang disebut Prabowo sepi, Jokowi menjelaskan itu akan ramai usai tol sambung Bandung ke Kertajati rampung.

"Itu menunggu jalan tol sambung Bandung-Kertajati. Begitu jadi, semuanya dipindahkan ke Kertajati," pungkasnya.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, membantah pernyataan capres Prabowo Subianto yang menyebut harga beras dan daging di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia.

"Prabowo mengatakan bahwa harga beras tertinggi di dunia dan daging tertinggi di dunia. Padahal, dari data yang ada, jelas sekali bahwa Indonesia itu harga beras nomor 80. Itu artinya yang nomor satu tertinggi, 80 itu terakhir," ujar Arya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/2/2019), seperti dikutip Antara.



Dia menekankan harga beras di Indonesia Rp 12.000 per kg atau lebih murah dibandingkan Jepang yang mencapai Rp 59.000 per kg.

"Prabowo kembali menakut-nakuti dan membuat data bohong. Itu sangat berbahaya untuk bangsa," katanya. Menurut dia, harga beras di Indonesia hanya lebih mahal daripada Polandia yang seharga Rp 11.857 per kg, serta Vietnam, Nepal, Kazhakstan, dan sebagainya.

"Untuk di Asia Tenggara saja, kita termasuk rendah. Bahkan, dibanding Thailand pun, kita masih lebih rendah. Jadi, kalau dikatakan Pak Prabowo bahwa Indonesia paling mahal harga beras, ini beras apa? Beras mana? Pak Prabowo ini tahu tidak harga beras? Dia pernah beli beras? Jangan buat kebohongan-kebohongan lagi," ujar Arya.

Demikian pula dengan harga daging, kata Arya, tingkat harga daging di Indonesia masuk peringkat ke-49 dari 89 negara. Harga daging termahal di dunia, menurut dia, ada di Swiss yang mencapai Rp 675.000 per kg, serta Hong Kong mencapai Rp 276.000 per kg.

Dia mengajak seluruh pihak menjadikan Pemilu 2019 bersih dan jujur, tidak menakut-nakuti dengan berita bohong. Jokowi sebelumnya juga mengomentari pernyataan Prabowo tersebut.

Jokowi mengatakan, pernyataan Prabowo patut untuk dicek kebenarannya. Sebab, menurut laporan yang diterimanya, justru harga daging dan beras di Indonesia terbilang murah dibandingkan negara lain.

"Coba dicek di seluruh dunia. Itu harga (daging dan beras) kita ini ada pada posisi yang seperti apa," ujar Jokowi ketika ditemui di lokasi Tanwir ke-2 Muhammadiyah di Bengkulu, Jumat.

"Kita ini termasuk memiliki harga yang termurah di dunia, baik yang namanya beras maupun yang namanya daging," katanya.

Jokowi mengatakan, harga daging dan beras di Tanah Air hanya kalah murah dengan beberapa negara di Asia, misalnya Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, dan Thailand.

"Tapi untuk yang lain-lain, kita masih lebih murah ya," lanjut Jokowi. Ia menambahkan, harga daging sapi olahan memang memiliki harga bervariasi. Ada yang harganya Rp 80.000 per kilogram, bahkan ada pula yang seharga ratusan ribu rupiah.

"Untuk daging itu kan tergantung mau pilih yang mana. Ada yang Rp 80.000. Ada yang Rp 120.000. Yang wagyu Rp 500.000 juga ada," lanjut Jokowi.
Di Era Jokowi, Harga BBM di Daerah Terpencil Sama Dengan di Jawa
Kedua calon presiden (capres) yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu dalam debat capres kedua pada Minggu 17 Februari 2019.

Pada debat kedua ini akan membahas mengenai topik energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bila melihat sektor energi, selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), pemerintah berupaya menyediakan energi secara merata dengan harga terjangkau. Salah satu program pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan hal tersebut melalui program bahan bakar minyak (BBM) satu harga atau program BBM Satu Harga.

Ia menuturkan, penerapan harga BBM yang sama di seluruh Indonesia merupakan amanah Presiden Jokowi yang terus diupayakan. Hal ini agar seluruh masyarakat Indonesia di mana pun dapat merasakan harga BBM yang sama.

"Apa yang sudah dilakukan Pemerintah sejak empat tahun berjalan di sektor energi Dan Sumber Daya Mineral, saya baru separuh, sebelumnya ada pendahulu saya yang memimpin Kementerian ini, arahan Bapak Presiden empat tahun lalu sampai sekarang sama, yaitu semangat untuk menerapkan keadilan sosial. Jadi sila kelima ini menjadi sangat penting untuk semua kegiatan ekonomi," kata Jonan.

Jadi lewat program BBM satu harga, pemerintah merealisasikan harga BBM yang tadinya mahal di sejumlah daerah menjadi terjangkau di wilayah Indonesia.

Mengutip situs Kementerian ESDM, lewat program BBM Satu Harga tersebut, harga jual BBM yang sebelumnya di Kabupaten Puncak, Papua sebesar Rp 100 ribu, di Nunuka, Kalimantan Utara sebesar Rp 40 ribu, dan Pegunungan Arfak, Papua Barat sebesar Rp 30 ribu, menjadi sebesar Rp 6.450 untuk premium dan solar sebesar Rp 5.150 per liter.

Hingga 2018, realisasi BBM Satu Harga mencapai 131 titik. Diharapkan penyaluran BBM Satu Harga makin luas. Ditargetkan mencapai 160 titik untuk periode 2017-2019.

Pada peta jalan BBM Satu harga ini yang dimulai pada 2017 menunjukkan ada 57 titik dengan penyaluran program BBM Satu Harga yang dilakukan Pertamina mencapai 54 titik dan swasta tiga titik.

Kemudian 2018, ada 73 titik dengan dengan penyaluran BBM Satu Harga yang dilakukan Pertamina mencapai 67 titik dan swasta enam titik. Pada 2019, ditargetkan 30 titik dengan 29 titik yang dilakukan Pertamina dan satu titik oleh swasta.

Bila melihat per wilayah, program BBM Satu Harga di Sumatera ada 29 titik. Sebelumnya harga BBM di wilayah tersebut antara Rp 8.000-Rp 9.000.

Di Kalimantan ada 33 titik untuk program BBM Satu Harga. Sebelumnya harga BBM di wilayah tersebut Rp 8.000-Rp 40.000.

Sedangkan di Jawa dan Madura ada tiga titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000. Kemudian di Bali ada satu titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000.

Sementara itu, di Sulawesi dan Gorontalo ada 14 tiga titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000. Kemudian di Bali ada satu titik dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 10.000.

Sementara itu, di Sulawesi dan Gorontalo ada 14 titik untuk program BBM Satu Harga dengan harga sebelumnya Rp 8.500-Rp 25.000. Di Nusa Tenggara ada 14 titik program BBM Satu Harga dengan harga sebelumnya Rp 8.000-Rp 9.000.

Di Maluku dan Maluku Utara ada 11 titik untuk program BBM Satu Harga. Harga BBM sebelumnya Rp 10.000-Rp 12.000. Di Papua dan Papua Barat ada 26 titik untuk program BBM Satu Harga dengan harga sebelumnya Rp 12.000-Rp 100.000.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung capres Joko Widodo (Jokowi) kerap memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menepisnya.

"Pak Jokowi tidak pernah mempolitisasi salat atau rumah ibadah. Tidak seperti Prabowo, yang mempolitisasi salat Jumat hari ini, sehingga dilarang Bawaslu dan takmir masjid," kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).



TKN menjawab terkait beberapa momen Jokowi saat salat yang dipotret. TKN menegaskan tidak ada mobilisasi juru foto untuk mengabadikan momen Jokowi salat.

Politikus Golkar ini menambahkan, saf salat yang dimundurkan justru untuk membuat salat jemaah tetap khusyuk. Menurutnya, hal itu tak melanggar tata tertib salat.

Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily. (Foto: dok. pribadi)

"Saf dimundurkan justru untuk membuat salat jamaah di saf tersebut tetap khusyuk, dan itu tidak melanggar tata tertib salat," ujar Ace.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menegaskan tidak akan ada kegiatan perpolitikan di kegiatan salat Jumat hari ini. Menurut BPN, justru Jokowi-lah yang sering memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat.

"Sekali lagi, besok agenda Pak Prabowo itu agenda pribadi, hanya datang untuk salat Jumat tanpa memberikan kata sambutan, baik sebelum maupun sesudah salat Jumat. Kedua, Pak Prabowo juga nggak akan meminta tempat duduk khusus dan Pak Prabwoo juga nggak minta saf dimundurkan agar kamerawan bisa mengambil foto Pak Prabowo. Kan kalau Pak Jokowi safnya minta dimundurkan tuh, kami tidak melakukan hal itu. Jadi nggak ada prasangka itu dan kami berhusnuzan saja, karena insyaallah masalahnya sudah selesai," ujar jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (14/2).
Faktanya Jokowi - Ma'ruf Mulai Unggu di Jawa Barat
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengungkap alasan elektabilitas petahana Joko Widodo mulai unggul di Jawa Barat dibandingkan capres Prabowo Subianto. Adalah cawapres Ma'ruf Amin sebagai salah satu faktor pendulang suara.

"Figur Kiai Ma’ruf akan lebih bisa diterima di kalangan masyarakat santri di Jawa Barat karena beliau adalah ulama terkemuka yang berasal dari tatar Sunda," ujar Ace melalui pesan singkat, Jumat, (15/2/2019).

Ace menyebut beberapa indikasi bahwa kemenangan di Jawa Barat mulai terlihat. Pertama adalah konfigurasi partai politik. Beberapa partai di 2014 mendukung Prabowo, balik dukung Jokowi.

"Partai Golkar yang dulu mendukung ke Prabowo, kini solid mendukung Jokowi-Ma’ruf," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.

Kemudian, gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat adalah tokoh yang diusung partai koalisi Jokowi-Ma'ruf. Yaitu, PPP, Nasdem, Hanura dan PKB.

"Yaitu Kang Emil dan Pak Uu Ruhzanul Hakim. Dulu Gubernurnya berasal dari pihak sebelah," kata Ace.

Dia klaim sejumlah tokoh Jawa Barat berada dalam barisan terdepan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Seperti mantan gubernur Jabar Solihin GP, mantan wakil gubernur Jabar Deddy Mizwar, Agum Gumelar, sampai Ginandjar Kartasasmita.

"Tokoh-tokoh Jabar seperti Kang Solihin GP, Pak Ginandjar Kartasasmita, Pak Agum Gumelar, Deddy Mizwar, dan lain-lain berada barisan terdepan mendukung Jokowi-Kyai Ma’ruf," ucap Ace.

Anggota DPR Komisi VIII itu mengatakan Jabar adalah wilayah penting. Itu bakal menentukan perolehan suara sampai tingkat nasional.

"Jawa Barat itu sangat strategis secara nasional dengan jumlah pemilih yang sangat besar secara nasional. Kemenangan di Jawa Barat sangat menentukan dan menjadi barometer kemenangan di tingkat nasional," kata Ace.