Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita

You are here

TKN Sebut Aturan e-KTP WNA Bukan Produk Jokowi

TKN Sebut Aturan e-KTP WNA Bukan Produk Jokowi
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut pemerintah hanya melaksanakan Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengenai e-KTP untuk warga negara asing (WNA). TKN menyatakan UU tersebut bukan produk capres petahana Jokowi.

Anggota Komisi II DPR ini menyebut memang adanya kesalahan undang-undang tersebut yang tidak membedakan e-KTP warga negara Indonesia (WNI) dan WNA. Seharusnya e-KTP WNA berubah warna untuk membedakan e-KTP yang dimiliki WNI.

"Kesalahan undang-undang tidak ada perbedaan identitas WNA, menurut pandangan saya, secara teknis dibedakan yaitu bahasa Inggris kan tidak bisa kasat mata. Di Amerika ada perbedaan warna sehingga warna ini, oh ini asing dan ini bukan," jelas dia.

Selain itu, Politisi Golkar ini meminta pihak Direktorat Jenderal Imigrasi juga dilibatkan mendata jumlah WNA yang berada di Indonesia. Data tersebut bisa diserahkan kepada KPU agar mengetahui jumlah WNA di Indonesia.

"Verifikasi penting, dokumen WNA ini ada di Imigrasi, Imigrasi bisa menjelaskan ke KPU ini lho WNA yang ada di Indonesia," tutur dia.

Di tempat yang sama, Sesditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha mengatakan jumlah WNA yang mempunyai e-KTP sekitar 1.600 orang. Mereka berada di tempat wisata yaitu, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemendagri menerbitkan e-KTP juga berdasarkan amanat undang-undang.

"Ada 1.600 KTP elektronik distribusi sekarang lagi dirapikan. Senin (4/2) nanti KPU dan Bawaslu koordinasi," kata I Gede.

Seorang WNA memang bisa memiliki e-KTP tapi dengan syarat yang ketat. Hal itu diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun kepemilikan e-KTP itu tak membuat WNA memiliki hak pilih di pemilu. Hak pilih hanya untuk WNI.

Berikut ini bunyinya (UU ini menggunakan istilah KTP-el untuk e-KTP):

Pasal 63

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Dihapus.

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Jokowi - FAQ

We are.., This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

No comments:

Leave a Reply