Pembangunan

Program

Ekonomi

Berita


Gelombang dukungan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terus menjalankan proses Pemilu 2019 secara profesional dan transparan terus mengalir di tengah tudingan kecurangan yang terus berhembus, terutama di media sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, Forum Masyarakat Indonesia Bersatu (FMIB) di Jawa Barat menggelar deklarasi 'Save KPU' di Monumen Perjuangan, Bandung, Minggu (28/4/2019).

Acara ini dihadiri oleh ratusan orang.

Dengan membentangkan spanduk berbagai ukuran, massa menunjukan ekspresi dukungannya kepada KPU.

Acara ini dibuka dengan pembacaan doa lintas agama dari beberapa peserta deklarasi.

Setelah itu, mereka menyanyikan lagu 'Bagimu Negeri'. Dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi, dan menyanyikan yel-yel.

Mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan yang mewakili FMIB mengatakan bahwa deklarasi ini digelar karena ada beberapa pihak yang tidak mempercayai integrasi KPU bahkan mengintimidasi lembaga tersebut di media sosial.

"Untuk itu mari sama-sama bangun, perkuat lembaga resmi demokrasi. Sebagai satu-satunya lembaga kepercayaan masyarakat dan negara. Maka kami buat tagline 'Save KPU'," ujar Anton Charliyan, di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Minggu (28/4/2019).

Anton Charliyan mengaku, dukungan itu muncul sebagai upaya menyelamatkan demokrasi.

Ia mengatakan bahwa KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu 2019, disertai dengan landasan hukum.

"Siapa pun di luar hukum akan kami lawan. Makanya lawan inkonstitusional. Disini kami masyarakat Jawa Barat mewakili Indonesia," katanya.

Ia berharap semangat Bandung Lautan Api di Jawa Barat dapat menyebar sehingga masyarakat mendukung KPU untuk tetap bekerja secara profesional.

"Perbedaan merupakan bhinneka tunggal ika. Apapun hasilnya harus kami dukung. Jangan lagi ada intrik-intrik di belakang," ujarnya.


Ketua Umum Masyarakat Cinta Masjid (MCM) Wisnu Dewanto mengimbau supaya para pihak yang mencoba melemahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berhenti melakukan hal tersebut.

"Kita minta semua pihak agar menahan diri untuk mengikuti cara-cara yang ada dengan Pancasilais," kata Wisnu di acara syukuran dan doa bersama Pemilu Damai 2019 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).

Menurut Wisnu, Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di negeri ini. Dia berharap agar siapa pun pemimpin yang akan terpilih kelak, bisa dengan sikap negarawan untuk menyatukan bangsa Indonesia.

"Di sini tergabung beberapa relawan dan kita berharap cara berpikir untuk melemahkan KPU disudahi," tegas Wisnu.

MCM menggelar acara "Doa Bersama dan Syukuran atas Terlaksananya Pemilu Damai 2019". Acara itu dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina MCM Indonesia.

Dalam acara tersebut Budi menyampaikan bahwa MCM merupakan suatu bentuk upaya untuk memberdayakan masyarakat muslim pada khususnya.

"Merupakan agen untuk memberdayakan mayarakat masjid. Masyarakat masjid yang tidak semuanya beruntung yang tidak beruntung kita berikan pemberdayaan ekonomi mikro," tutur Budi.
Sebanyak 30 negara memberikan ucapan kepada Presiden Joko Widodo atas kemenangan dan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Indonesia berjalan dengan lancar.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Armanatha Nasir mengatakan, ucapan tersebut disampaikan langsung oleh kepala negara dan ada yang melalui sosial media.

2

Tiga kepala negara yang menyampaikan langsung kepada Jokowi antara lain, PM Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Lee Hsien Loong, dan Presiden Turki Erdogan. Mereka secara langsung menelepon Jokowi via telepon, sehari setelah pencoblosan pemilu pada 18 April 2019.

Adapun negara yang mengucapkan selamat atau memberikan komen positif terkait pelaksanaan pemilu Indonesia, baik melalui sosmed, release maupun ke media adalah Inggris, Korea Selatan, Palestina, Denmark, Thailand, Belanda, Afrika Selatan,  Australia, Jerman, Kanada, Turki, dan Spanyol.

Perancis, Amerika Serikat, Afghanistan, Timor Leste, Iran, Singapore, Belgia, Norway, Rusia, Hongaria, Malaysia, Finland, Austria, Myanmar, Mesir, RRT, Vietnam, serta Pakistan juga memberikan selamat kepada Jokowi.

"Ada juga statement dari organisasi Internasional antara lain, UE (Uni Eropa), OKI (Organisasi Konferensi Islam)," sambung Dubes RI untuk Perancis itu.
Puluhan Masyarakat Gelar Aksi Damai Dukung KPU
Puluhan masyarakat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan aksi damai. Aksi dimulai dengan pembagian bunga mawar sebagai tanda terima kasih pada KPU yang telah bekerja keras menggelar Pemilu 2019.

Mereka yang hadir di KPU di antaranya, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto alias Cak Nanto, penyanyi Iwa K dan Opie Andaresta, politikus Rizal Mallarangeng, dan Nong Darol Mahmada dari Jaringan Islam Liberal (JIL).

Mereka yang datang ke KPU membawa bendera merah putih dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

"Kami sampaikan terima kasih kepada KPU yang telah bekerja keras dan profesional melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Terima kasih juga kami sampaikan atas dedikasi kerja keras aparat berjalan lancar," kata Opie di depan kantor KPU RI, Senin (22/4/2019).

Massa juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya para pahlawan pemilu seperti petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam massa rekapitulasi hasil Pemilu 2019.

"Kami berbelasungkawa pahlawan demokrasi yang gugur perjuangan ini kami turut berduka," kata Cak Nanto di depan gedung KPU.

Cak Canto menyatakan, masyarakat yakin KPU berkerja dengan jujur dan adil. "Saya yakin KPU independen jaga integritas, dan KPU akan kuat. Kami mengawal dan bersama KPU," ujar Cak Nanto.

Komisioner KPU Ilham Saputra kemudian menemui massa. Dia menerima bunga mawar dari tokoh yang hadir. Ilham mengatakan KPU akan bekerja profesional.

"Prinsipnya kami terus bekerja sesuai prinsip tanpa berpihak pada manapun. Profesional, doakan kami bisa bekerja lebih baik lagi," kata Ilham.

Dibalik suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019, ternyata ada banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh panitia Pemilu 2019 agar Pemilu 2019 dapat diikuti oleh seluruh Rakyat Indonesia.

Sekitar 192 juta pemilih terdaftar akan memberikan suara pada 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 17.000 pulau di nusantara. Jadi harus benar-benar disiapkan oleh panitia pemilu karena wilayah Indonesia sangat besar dan tidak hanya dilalui oleh kendaraan darat saja..

2

Untuk mengantarkan logistik pemilu ke tempat-tempat terpencil dan terluar, yang nanti dari hasil pemilu ini akan menentukan arah politik Indonesia selama lima tahun kedepan.

Salah satunya adalah di Sulawesi Selatan, para panitia pemilu 2019 ini membawa kotak suara melintasi sungai untuk mengirimnya ke desa Bonto Matinggi, sebuah desa terpencil di Maros, Sulawesi Selatan.

Kemudian di Sumatera Selatan, kotak dan surat suara juga diangkut ke desa-desa terpencil di Palembang sehari sebelum pemilihan. Semua logistik pemilu 2019 ini dibawa ke desa terpencil dengan kapal di sepanjang sungai di Manggamat,

Di provinsi Aceh Selatan juga. sekitar dua juta anggota militer dan sipil dikerahkan di seluruh negeri untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar.

Personel keamanan juga ikut memastikan bahwa tidak ada perkelahian pecah antara kubu yang berlawanan mendukung kandidat yang berbeda. Personel militer juga dikerahkan di provinsi Papua untuk melindungi pemilih dari pemberontak bersenjata. 
Jokowi-Ma'ruf Mendapat Ucapan Selamat dari Beberapa Pemimpin Dunia
Presiden pilihan rakyat, Joko Widodo menyatakan dirinya telah mendapatkan ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia atas pelaksanaan pemilu di Indonesia yang berjalan lancar. Para pemimpin dunia itu juga sudah mengucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

Tokoh seperti PM Malaysia Mahathir Mohammad, PM Singapura Lee Hsien Long, hingga Presiden Turki Erdogan yang telah memberikan selamat atas keterpililah dirinya yang di dampingi oleh KH Ma'ruf Amin.

Jokowi mengatakan, pihaknya akan terus menunggu hasil perhitungan suara oleh KPU. Pihaknya berharap KPU seceparnya bisa menyelesaikan penghitungan dengan baik.

Namun, dari hasil quick count yang ada, sudah memberikan angka yang jelas. Jokowi menambahkan, semua mengetahui bahwa semua penghitungan quick count dilakukan secara ilmiah. Dan sudah terbukti karena pengalaman menunjukkan akurasinya di pemilu lalu. Akurasinya 99 persen yang mana hampir sama dengan real count.

Tak lupa Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada Polri dan TNI yang menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pemilu berjalan damai.

"Terima kasih juga kepada masyarakat yang aktif menggunakan hak polihnya dan juga menjaga ketertiban. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada partai koalisi, relawan, TKN, TKD, beserta semua pihak yang membantu Jokowi-Amin," ujar Jokowi.
Dibalik suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019, ternyata ada banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh panitia Pemilu 2019 agar Pemilu 2019 dapat diikuti oleh seluruh Rakyat Indonesia.

Sekitar 192 juta pemilih terdaftar akan memberikan suara pada 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 17.000 pulau di nusantara. Jadi harus benar-benar disiapkan oleh panitia pemilu karena wilayah Indonesia sangat besar dan tidak hanya dilalui oleh kendaraan darat saja.


web2

Untuk mengantarkan logistik pemilu ke tempat-tempat terpencil dan terluar, yang nanti dari hasil pemilu ini akan menentukan arah politik Indonesia selama lima tahun kedepan.

Salah satunya adalah di Sulawesi Selatan, para panitia pemilu 2019 ini membawa kotak suara melintasi sungai untuk mengirimnya ke desa Bonto Matinggi, sebuah desa terpencil di Maros, Sulawesi Selatan.

Kemudian di Sumatera Selatan, kotak dan surat suara juga diangkut ke desa-desa terpencil di Palembang sehari sebelum pemilihan. Semua logistik pemilu 2019 ini dibawa ke desa terpencil dengan kapal di sepanjang sungai di Manggamat,

Di provinsi Aceh Selatan juga. sekitar dua juta anggota militer dan sipil dikerahkan di seluruh negeri untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar.

Personel keamanan juga ikut memastikan bahwa tidak ada perkelahian pecah antara kubu yang berlawanan mendukung kandidat yang berbeda. Personel militer juga dikerahkan di provinsi Papua untuk melindungi pemilih dari pemberontak bersenjata.
Jokowi-Ma'ruf Mendapat Ucapan Selamat dari Beberapa Pemimpin Dunia
Presiden pilihan rakyat, Joko Widodo menyatakan dirinya telah mendapatkan ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia atas pelaksanaan pemilu di Indonesia yang berjalan lancar. Para pemimpin dunia itu juga sudah mengucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

Tokoh seperti PM Malaysia Mahathir Mohammad, PM Singapura Lee Hsien Long, hingga Presiden Turki Erdogan yang telah memberikan selamat atas keterpililah dirinya yang di dampingi oleh KH Ma'ruf Amin.

 Jokowi mengatakan, pihaknya akan terus menunggu hasil perhitungan suara oleh KPU. Pihaknya berharap KPU seceparnya bisa menyelesaikan penghitungan dengan baik.

Namun, dari hasil quick count yang ada, sudah memberikan angka yang jelas. Jokowi menambahkan, semua mengetahui bahwa semua penghitungan quick count dilakukan secara ilmiah. Dan sudah terbukti karena pengalaman menunjukkan akurasinya di pemilu lalu. Akurasinya 99 persen yang mana hampir sama dengan real count.

Tak lupa Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada Polri dan TNI yang menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pemilu berjalan damai.

"Terima kasih juga kepada masyarakat yang aktif menggunakan hak polihnya dan juga menjaga ketertiban. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada partai koalisi, relawan, TKN, TKD, beserta semua pihak yang membantu Jokowi-Amin," ujar Jokowi.

"Marilah terus menjaga dan merawat persatuan dan kerukunan sebangsa dan setanah air," imbuhnya.





Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 digelar serentak. Pertama kalinya dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia.

Apresiasi sudah selayaknya diberikan kepada penyelenggara, pengawas, dan rakyat Indonesia. Kami juga turut berduka cita terhadap para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia pascapemilu.

2

Sekitar 193 juta rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilihnya. Dan terselenggaranya pemilu 2019 tak lepas dari pahlawan- pahlawan pemilu, yaitu mereka yang bekerja keras dan berjuang demi terselenggaranya pemilu hingga ke seluruh penjuru tanah air.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pemerintah sedang membahas pemberian santunan bagi petugas KPPS yang meninggal dunia maupun sakit.

Menurut Moeldoko, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan BPJS telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Membicarakan santunan.

“Dananya dari Kemkeu. Saat ini sedang dibicarakan. Belum tahu berapa kisarannya. Nanti, untuk yang sakit juga ada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan,” ungkap Moeldoko.

Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. “Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU. Saya yakin Pemerintah akan memberi penghargaan,” kata Tjahjo. 
Merekalah Pahlawan Pemilu Indonesia

Pernahkah kita membayangkan betapa beratnya mendistribusikan dan mengawal kotak suara yang berada di lokasi-lokasi terpencil dan sangat minim fasilitas?

Menaiki perbukitan, melewati hutan, menyeberangi sungai dan selat, atau jalan tanpa aspal yang sangat sulit dilalui. Coba bayangkan oleh kita yang berada di perkotaan yang tinggal datang ke TPS beberapa menit lalu pulang dan nonton TV menunggu hasilnya.

Indonesia ini sangat luas sekali, dan jumlah pemilihnya 192 juta orang yang tersebar di berbagai pulau, termasuk yang terpencil, dan mereka semua harus dilayani dengan baik.

Karenanya patut diapresiasi kepada seluruh petugas KPU yang telah berjuang untuk itu semua. Begitupun para petugas KPPS yang harus pulang pagi karena harus menghitung ulang.

Tentulah apresiasi juga perlu diberikan kepada para pemilih yang begitu antusias datang ke TPS, bahkan yang di luar negeri hingga harus mengantri panjang dan melawan terik matahari serta ada pula yang menahan curah air hujan.

Inipun bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi yang sengaja memilih Golput, atau yang karena menganggap remeh pemilu, hingga baru sibuk di hari yang tentu sudah sulit mengurus surat C6 atau C5, namun marah-marah ketika tak bisa nyoblos.

Yang lebih parah lagi, mereka yang tak bersumbangsih, tapi bikin resah setelah kecewa jagoannya kalah. Mari belajar menghargai kerja keras mereka yang telah menyukseskan Pemilu dengan baik.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Karding menyoroti video yang beredar di media sosial terkait Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Samsul Bahri yang dikaitkan dengan dugaan kecurangan Pilpres 2019 di Sydney, Australia.

Video tersebut beredar melalui akun twitter @kemal.arsjad, Minggu (14/4/2019).

3

"Ternyata KETUA KPPS SYDNEY (Samsul Bahri) sudah jadi Australian citizen, Ngurusin Pemilu Indonesia dan berpihak kepada 02 karena konon kabarnya dia salah satu Simpatisan/ Kader PKS. Ga Tahu bener atau ngga dia PKS, yg gw tahu kebenarannya adalah #IndonesiadamaitanpaPKS.," kata akun twitter tersebut.

Abdul pun menyayangkan KPPSLN yang ada di Sydney diindikasi dari kubu 02, Prabowo-Sandi dan sudah menjadi Warga Negara Asing (WNA) Australia. Sehingga dirinya meminta kepada kubu 02 agar berkaca diri dan jangan menuduh kubu 01, Jokowi-Ma'ruf melakukan kecurangan.

Pasalnya, selama ini ia melihat kubunya selalu dituduh melakukan kecurangan. "Jangan semua kecurangan dituduhkan ke 01. Kalau mau perang, kita perang gitu, tapi jangan begini caranya," ujarnya kepada Tirto, Senin (15/4/2019).

Padahal, kata Abdul, begitu banyak WNI yang berada di Luar Negeri sangat antusias dan berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tetapi sayangnya, sebagian besar dari WNI itu banyak yang tidak bisa memilih karena banyak kecurangan yang terjadi.

"Kami [TKN] dapat banyak pengaduan dari mereka [WNI] nggak bisa nyoblos. Katanya panwasnya telah menutup batas waktu, sedangkan mereka sudah menunggu dua sampai tiga jam," kata Abdul.

Terkait hal tersebut, Karding pun menuturkan TKN akan menindaklanjuti kasus KPPSLN yang ada di Sydney itu. Selain itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta kepada penyelenggara pemilu untuk segera bertindak tegas dalam menindaklanjuti kasus teesebut.

"Ya akan kami proses lah, kami tindak lanjut ke Bawaslu untuk menyikapi masalah ini. Kami minta KPU dan Bawaslu bertindak tegas untuk menyikapi masalah ini," pungkasnya.
Petugas KPPS Gugur dalam Bertugas, Barisan Nasionalis: Terima Kasih Pahlawan Pemilu
Banyaknya petugas KPPS yang meninggal saat bertugas, menjadi perhatian semua pihak.

Ketua Barisan Nasionalis, Tri Budiarto menyampaikan duka cita kepada petugas KPPS yang meninggal dunia pasca pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April yang lalu.

Tri menyebut mereka adalah pahlawan pemilu yang patut diapresiasi.

"Barisan Nasionalis menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kita yang bertugas sebagai KPPS.

Di mana data terakhir menunjukkan ada 144 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 883 petugas yang mengalami sakit. Mereka ini adalah para pahlawan pemilu.

Tri menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak merupakan pemilu yang paling kompleks di dunia, di mana Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif berlangsung secara serentak.

Hal itu berdasarkan amanat pada UU Pemilu No 7 tahun 2017.

"Pemilu 2019 sangat kompleks dengan melibatkan personil penyelenggara dan pengawas lebih dari sepuluh juta orang dan partisipasi pemilih lebih dari 150 juta pemilih," ucapnya.

Tri juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada para penyelenggara, pengawas dan rakyat Indonesia sebagai pemilih dalam Pemilu 2019.

"Terima kasih yang luar biasa kepada seluruh rakyat Indonesia.

Terkhusus kepada para penyelenggara dan pengawas yang telah bekerja keras sampai subuh menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019," pungkasnya.

Sebagai informasi, hingga Rabu (24/4/2019) pukul 15.15 WIB, KPU mencatat jumlah KPPS yang tertimpa musibah sebanyak 1.027 orang.

Rinciannya, 144 orang meninggal dunia dan 883 lainnya jatuh sakit.

Mayoritas mereka terkena musibah tersebut karena terus bekerja secara maraton dari pagi hingga bertemu pagi berikutnya.
Survei terbaru Populi Center menyebut Joko Widodo dan Ma'ruf Amin unggul di Jawa Barat di Pemilihan Presiden 2019. Selisih dengan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebesar 4,9 persen.

Dalam keterangan resmi Populi Center, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat 40 persen suara dan Prabowo-Sandi 35,1 persen.



Responden yang tidak menjawab sebesar 22,9 persen, sementara yang menyatakan akan golput 2 persen.

Survei digelar pada 5 - 9 April 2019 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan aplikasi survei Populi Center di 27 kota/kabupaten. Jumlah responden 945 orang yang dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin error 3,1 presen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei ini, Populi juga melakukan jajak pendapat pada elektabilitas partai politik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) unggul dengan perolehan 18,8 persen, disusul Gerindra 12,6 persen, Golkar 12 persen, PKS 6,7 persen dan PKB 5,1 persen.

Jabar adalah daerah strategis karena punya pemilih terbanyak yakni 31.730.039 orang dari total pemilih 192.866.254 orang di Pemilu tahun ini.

Pilpres 2014, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa menang di Jabar dengan perolehan suara 59,78 persen. Sementara Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla mendapat suara 40,22 persen.
40 Warga Tasik Jalan Kaki Bandung - Jakarta Demi Hadir Kampanye Jokowi di GBK
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin ( Jokowi-Ma'ruf) akan menyambut 40 warga Tasikmalaya yang berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta untuk hadir di kampanye terakhir di GBK pada Sabtu 13 April nanti. Para pejalan kaki nantinya akan diterima langsung Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto dan Wakil Kepala Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf Amin, Michael Umbas di Jakarta yang diperkirakan tiba Jumat malam atau Sabtu pagi (13/4).

"Kami tentu mengapresiasi militansi dari para pendukung yang spontanitas bergerak untuk ikut memutihkan GBK. Kami juga mendengar dari daerah lain juga sudah mulai berdatangan ke Jakarta," ujar Umbas kepada wartawan, Kamis (11/4).

Selain berjalan kaki, ada yang menggunakan alat transportasi lainnya. Dengan semangat dan tekad membara mereka ingin menghadiri kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf di SUGBK.

"Tadi mas Hasto menanyakan apakah ini benar-benar jalan kaki? Dan sudah dicrosscheck memang bukan bohongan. Oleh karena itu arahan dari TKN untuk monitor kondisi kesehatan, dan hal teknis lainnya agar perjalanan mereka selamat hingga tiba di ibu kota," lanjut Umbas.

Spontanitas serta kenekatan ini merupakan wujud nyata kecintaan mereka kepada Jokowi-Ma'ruf. Sebanyak 40 orang warga Tasik yang tergabung dalam Jaringan Perantau Asli Tasikmalaya (Japati) bersama relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) Jawa Barat nekat berjalan kaki ke Jakarta dimulai dari Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/4).

Sebelum keberangkatan, Koordinator Pemenangan ABJ Jawa Barat, Ilmar Ilyas mengantarkan keberangkatan mereka. "Kami mendukung penuh dan doakan teman-teman tiba dengan selamat di Jakarta," kata Ilmar.

Ilmar menyatakan, long march ini bentuk simbol bahwa perjuangan untuk mendukung Jokowi tidak main-main. Menurut Ilmar, rakyat menginginkan Jokowi kembali memimpin negeri ini. Karena kerja-kerja dari Jokowi sudah terbukti. Bukan lagi janji seperti pasangan calon Prabowo-Sandi. Sepanjang perjalanan mereka membentangkan spanduk Japati dan bendera Arus Bawah Jokowi.

"Long march ini sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat di sekitar jalan yang kami lalui, supaya pada harinya nanti memiliih Jokowi karena jujur, merakyat, dan benar benar bekerja, bukan janji," kata Ilmar.

Perwakilan TKN Jokowi-Ma'ruf, Habib Soleh Al Muhdar sempat hadir melepas perjalanan. Bagi Habib Soleh, aksi jalan kaki inisebagai gambaran umum bahwa warga Tasikmalaya dan Jawa Barat mencintai Jokowi.

"Saya ucapkan terima kasih dan ini menambah energi baru untuk memenangkan Jokowi. Saya dari TKN Jokowi-Ma'ruf Amin menyambut mereka di Bandung kemudian melepas untuk melanjutkan ke Jakarta," ujar Habib Soleh.
Pernyataan Calon Presiden (Capres) Nomor 02, Prabowo Subianto yang mengungkit larangan penggunaan Lapangan Pancasila, Simpanglima, Kota Semarang untuk kegiatan kampanyenya, memantik reaksi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar angkat bicara, karena dituding kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah mengeluarkan peraturan larangan penggunaan Lapangan Pancasila untuk kegiatan kampanye.

Ganjar menilai tudingan Prabowo yang dialamatkan kepadanya merupakan 'drama provokatif'. "Tudingan gubernur telah mengeluarkan surat peraturan kampanye di Simpanglima Semarang adalah tindakan provokatif," katanya, saat dikonfirmasi di Semarang, Kamis (11/4).

7

Sebelumnya, Direktur Kampanye BPN Prabowo- Sandi, Sugiono mengatakan pasangan Prabowo-Sandi pada Selasa (9/4) dijadwalkan melaksanakan kampanye akbar di Simpanglima, Semarang. Namun, kegiatan kampanye itu batal lantaran terganjal masalah perizinan.

Menurut Ganjar, pernyataan itu provokatif, sehingga berita yang berkembang adalah Gubernur Jawa Tengah tidak mengizinkan (kampanye). Ia juga memastikan sama sekali tidak mengeluarkan pelarangan kampanye untuk paslon Prabowo-Sandi di Simpanglima, Semarang yang akhirnya dipindahkan lokasinya di Solo.

“Lho, gubernur itu tidak punya kewenangan mengizinkan, yang punya kewenangan mengizinkan penggunaan Simpanglima itu Wali Kota Semarang,” tegas Ganjar.

Terkait hal ini, gubernur pun telah berkomunikasi dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi terkait larangan yang dipersoalkan oleh kubu BPN Prabowo- Sandi tersebut. Menurut Ganjar, Wali Kota Semarang pun tidak mengeluarkan peraturan penggunaan Simpanglima untuk kegiatan kampanye.

“Kemarin kita cek betul kepada wali kota, ternyata tidak bisa mengizinkan karena lokasi kampanye itu sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi semua kewenangan ada di KPU,” tandasnya.

Ketentuan KPU yang dimaksud Ganjar adalah Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 43/pl.02.4-kpt/3374/kpu.kot/III/2019 yang memang tidak menyebut lapangan Pancasila, Simpanglima Semarang sebagai salah satu ruang terbuka yang diperuntukkan sebagai tempat kampanye rapat umum. Ganjar menganggap peraturan tersebut telah diketahui oleh dua paslon capres.

"Drama selalu ada. Ngono tok. Lho itu Pak Jokowi juga tidak boleh kampanye di situ (Simpanglima),” tegas gubernur.

Perihal pelarangan kampanye Paslon Capres nomor urut 02 di Simpang Lima, Direktur Kampanye Sugiono mengatakan surat tersebut disampaikan kepada Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandiaga setempat. “Bentuk pelarangannya ya kita tidak boleh, itu katanya peraturan gubernur atau pemda,” jelasnya.
Surat Suara Tercoblos di Selangor, Jokowi: Dicek Saja, Laporkan Bawaslu
Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan pengusutan surat suara tercoblos mayoritas 01 di Selangor, Malaysia, ke Bawaslu.

"Ya dicek sajalah, kalau itu benar dan itu merupakan pelanggaran laporkan saja ke Bawaslu. Mekanismenya jelas kok, nggak usah diangkat isu-isu yang nggak jelas," ujar Jokowi kepada wartawan di Depok, Kamis (11/4/2019).

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan ada mekanisme yang jelas bila terjadi pelanggaran dalam pesta demokrasi lima tahunan. Jokowi meminta agar hal tersebut jangan dimainkan sebagai isu.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga membantah bahwa perhitungan suara sudah dilakukan untuk pemilihan di luar negeri. Ia menegaskan bahwa penghitungan suara akan dilakukan serentak pada 17 April mendatang.

"Nanti juga penghitungannya berjenjang. Jadi jangan sampai ada yang ngomong curang, curang dihitung juga belum. Berjenjang," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu meminta Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan usai beredar video di media sosial penemuan surat suara tercoblos untuk paslon 01 Jokowi-Ma'ruf.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengonfirmasi kebenaran video itu. Ia menyebut surat suara itu ditemukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.

NasDem mencurigai temuan surat suara tercoblos di Malaysia, yang berawal dari laporan relawan PADI (Prabowo-Sandi). Bagi NasDem, ada sejumlah hal yang mencurigakan.

"Keganjilan lain adalah bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di Kedubes bisa keluar dalam jumlah cukup besar ke sebuah ruko kosong ke wilayah yurisdiksi di luar Kedutaan Indonesia," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Kamis (11/4/2019).



Willy membuat 10 poin analisis soal peristiwa temuan surat suara tercoblos itu. Berikut analisis Willy selengkapnya (tanpa diedit):

Menyikapi dinamika yang berkembang di Selangor Malaysia, dengan kasus tercoblosnya partai dan calon tertentu, berikut ini sikap resmi DPP Partai NasDem:

1. Pemungutan suara di Malaysia menggunakan tiga metode pemberian suara a. Pemberian suara di TPS b.
Pemberian suara dengan Kotak Suara Keliling dan c. Pemberian suara via amplop.
2. Video yang viral soal suara yang tercoblos jika diamati sepintas adalah surat suara yang akan dikirim dengan pos.
3. Ada keganjilan dalam video tersebut yaitu amplop yang ada belum terkirim tetapi sudah dicoblos. Logikanya jika amplop sampai ke tangan penerima tentu akan muncul persoalan.
4. Keganjilan lain adalah bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di Kedubes bisa keluar dalam jumlah cukup besar ke sebuah ruko kosong ke wilayah yurisdiksi di luar kedutaan Indonesia.
5. Keganjilan berikutnya adalah ruko kosong itu ditemukan seseorang lalu diviralkan.
6. Maka sangat mungkin kejadian di Malaysia ini sarat dengan kepentingan politik untuk mendelegitimasi Pemilu dan pihak penyelenggara Pemilu oleh pihak-pihak yang takut kalah dengan menyebut bahwa Pemilu curang dsb. Fakta ini beriringan dengan fakta di berbagai survei menjelang 17 April kubu Prabowo Sandi telah kalah oleh Jokowi Makruf Amin.
7. Karena itu NasDem mendorong pihak Bawaslu Republik Indonesia dan Kepolisian RI untuk mengusut tuntas kasus ini apakah ini fakta atau rekayasa politik untuk mendelegitimasi Pemilu.
8. NasDem mendorong dibukanya secara terang benderang kasus ini di hadapan hukum untuk memastikan Pemilu berjalan dengan luber dan jurdil.
9. NasDem sepakat jika kasus ini belum tuntas pemungutan suara di Malaysia sebaiknya ditunda.
10. Jika fakta ini adalah sebuah pidana Pemilu, maka NasDem mendorong utk mengusut semua pihak tanpa kecuali dan bertanggung jawab di depan hukum.

Berangkat dari poin-poin tersebut Partai NasDem mengimbau semua pihak untuk berhati-hati dengan skenario kotor (dirty operation) dari kasus surat suara di Selangor. Sebab, kuat diduga ada yang main api untuk membakar rumah sendiri.

Jakarta, 11 April 2019

Willy Aditya
Ketua DPP Partai NasDem 
Begini Modus Kecurangan Pilpres di Malaysia
Berbagai modus penggelembungan suara dalam pemilihan presiden ditemukan di berbagai tempat. Di Malaysia, ada modus penggelembungan suara dengan memanfaatkan pengiriman surat suara via pos dan drop box. Semua itu terjadi pada Pilpres 2019.

Saat itu, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur seorang saksi mengatakan ribuan surat suara dikirimkan ke kantor sejumlah partai politik cabang Kuala Lumpur. Jumlahnya bervariasi, antara 2.500 dan 3.000. Seorang pengurus partai pendukung Prabowo-Hatta mengatakan ribuan surat suara itu akhirnya ditusuk anak buah saksi tersebut.

Kejadian tersebut kini terjadi kembali pada Pilpres 2019, bedanya mereka kini menjadi korban kecurangan pemilu. Berdasarkan fakta dilapangan, kubu 02 melakukan penggerebekan di sebuah ruko dan ditemukan kertas suara tersebut telah tercoblos.

Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahra mengatakan berdasarkan keterangan dari Sekber Satgas Badan Pemenangan Prabowo Sandi,  pelaku pencoblosan surat suara ilegal adalah seorang WNI. Para pelaku mengaku diberi upah 50 sen ringgit per surat suara. Sayangnya Azzahra sendiri tidak sempat menemui para pelaku, karena kabur terlebih dulu.

Logika akal sehat, bagaimana mungkin BPN mengetahui pelaku pencoblosan adalah WNI dan mengaku diberi upah 50 sen ringgit per surat suara sedangkan pelaku berhasil kabur.

Lantas, bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di Kedubes bisa keluar dalan jumlah cukup besar ke sebuah ruko kosong ke wilayah yurisdiksi di luar kedutaan Indonesia. Ada persengkongkolan jahat yang dilakukan kubu 02 yang bekerja sama dengan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Malaysia Yaa Azzahra.